TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  – Sekadakab Inhil, H Alimuddin. RM. Didampingi oleh Kaplolres Inhil, AKBP Deni Rahman Dayan meresmikan pemancangan pertama Proyek Pembangunan Pengalir Listrik Tenaga Uap (PLTU) bertempat diparit 23 Tembilahan. Pemancangan tiang pertama ini juga dihadiri Kadistamben Inhil, Ncik Kamal, Kadis PU, Ir. M. Nasir, Kadisbudparpora, Mukhtar T, Camat Tembilahan, Sudinoto serta  undangan.

Menurut Sekda, PLTU ini memang sudah lama ditungu-tunggu guna memenuhi kebutuhan Listrik masyarakat, khususnya yang berdomisili di sekitar Kota Tembilahan.

“Sudah lama kita menunggu dibangunnya PLTU di Kabupaten Inhil ini,
mengingat peningkatan kebutuhan energi listrik yang sangat signifikan
di Kabupaten Inhil dan tentunya kita sangat menyambut baik pembangunan PLTU ini,” kata Alimuddin.

Pembangunan PLTU yang membutuhkan lahan seluas 10 ha dibangun memalui dana APLN sebesar Rp 252, 154,913,700.00,- (Exclude VAT) atau Rp.277,170,796,317.50 (Include VAT) ini sesuai dengan
jadwal ditargetkan akan beroperasi secara komersial untuk pada unit 1 bulan September 2013 dan unit 2 pada bulan Januari 2014.

Kadistamben, Cik Kamal saat diwawancarai wartawan mengatakan bahwa dengan berdirinya PLTU yang terdiri dua unit dengan total kapasitas terpasang sebesar 14 MW berbahan bakar batu bara ini dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya yang berdomisili di Kota Tembilahan.

“Dengan kapasitas energi PLTU  akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Tembilahan dan sekitarnya seperti desa sungai luar dan Tempuling,” kata Cik Kamal.

Proyek Pembangunan  PLTU Tembilahan ini merupakan kontrak antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Adhikarya (Persero) Tbk. dengan nomor: – Nomor Pihak Pertama :o70.PJ/121/WRKR/2011 dan –Nomor Pihak Kedua : 1-7/411/001/03-201.

EPC kontrak PLTU Tembilahan dilaksanakan oleh PT. Adhikarya (Persero) Tbk. Namun didalam implementasinya, PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera 1 telah menujuk PT. Prima Layanan Nasional Engginering (PLN-E) untuk melakukan review design dan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi (JMK) sebagai pelaksana Konsultan Supervisi dan QA/QC di Proyek PLTU Tembilahan.

Manejer UPKPLN Kepri Nyoman Suryana saat dikonfirmasi wartawan
mengatakan optimis proyek PLTU ini akan selesai sesuai jadwal yang
ditetapkan.

“Kita harus optimis akan selesai sesuai jadwal. Untuk itu kita telah
mengingatkan kepada kontraktor tentang kondisi tanah di Kabupaten
Inhil ini yang bergambut agar bisa dilakukan antisipasi untuk
mengatasi masalah tersebut,” katanya, Kamis (09/02). (wn)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kepala Sekolah SDN 08 Desa Sumber Jaya (GHS- 2) Kecamatan Belengkong, iinsar merasa sangat kecewa. Pasalnya, dana bantuan kesejahteraan bagi tenaga guru honorer disekolahnya dinyatakan hangus oleh pihak Dinas Pendidikan Inhil dengan alasan terlambat mengurus pencairan.

Menurut penuturan iinsar, ia mengurus pencairan sekira bulan November 2011 yang lalu dan untuk tenaga guru PNS dan guru kontrak walaupun waktu pencairan terlambat tapi tetap dibayarkan oleh bendahara Disdik.” Untuk guru PNS dan kontrak kata orang Disdik dananya sudah ditahankan oleh mereka dan untuk Honorer tidak serta dinyatakan Sudah hangus,”Jelas iinsar ketika bertemu www.detikriau.org disebuah warung minum di Tembilahan, Kamis (9/2)

Kata Iinsar, karena tidak berhasil mencairkan dana bantuan kesejahteraan bagi guru honorer tersebut mereka mempersalahkan dirinya.”Mereka nilai ini kesalahan saya karena terlambat dan mereka komplin kenapa untuk guru PNS dan Kontrak walaupun juga terlambat masih bisa dicairkan dananya.”Tambah Iinsar sambil mengatakan keterlambatan itu karena alasan jauhnya jarak desa dengan ibukota kabupaten, tembilahan.

Menurut iinsar ia berani berbicara ini karena juga banyak kepala sekolah lainnya yang mengalami kejadian yang sama dengan dirinya.”saya sebenarnya takut juga bicara ini, tapi biarlah, saya juga ingin tau apa sebab pastinya dan pasti kepala sekolah lain yang mengalami kejadian sama juga menginginkan kejelasan. Mudah-mudahan keterbukaan saya tidak dinilai seperti propokator yang akan menyulitkan saya,” Jawab Iinsar berharap.

DISDIK INHIL:

Tidak dibayarkannya uang bantuan kesejahteraan bagi tenaga guru Honorer yang terlambat melakukan pencairan menurut pihak Disdik bukan kesalahan mereka. Hal ini terpaksa dilakukan karena memang sudah menjadi ketentuan yang diharuskan dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

“saya juga manusia pak dan saya pasti punya hati dan rasa iba. Kalau memang ketentuan aturannya memperbolehkan, pasti akan kita berikan. Apalagi itu guru honorer, tentunya uang itu sangat berarti bagi mereka. Tapi saya mau bicara apa karena memang ketentuan dalam aturan yang memaksa kita harus mematuhi,” Ujar Fauzan Amrullah, Bendahara Disdik Inhil didamping Kadisdik, Anwar Nawang serta dua orang tokoh MPI, Tengku Suhandri dan Zakiyun ketika dikomfirmasi www.detikriau.org dikantor Disdik Inhil, Kamis (9/2)

Menurut penjelasan Fauzan, uang tunjangan kesra baik itu untuk guru PNS, Kontrak dan Honorer yang melakukan pencairan sebelum batasan waktu, semua sudah dibayarkan.”Untuk tenaga guru PNS dan guru kontrak karena datanya pasti, dananya kita tahan. Namun untuk tenaga guru honorer, kita tidak bisa menahan karena jumlahnya secara pasti yang harus kita tahan tidak kita ketahui. Makanya kepala sekolah yang memintakan pembayaran untuk tenaga guru honor mereka yang melewati batas waktu tidak bisa lagi dibayar karena dananya memang sudah dikembalikan ke Provinsi.”Jelas Fauzan sambil memberitahukan jumlah dana yang terpaksa dikembalikan lagi ke provinsi dengan total Rp. 1,125 Milyar sambil memperlihatkan kepada Www.detikriau.org semua dokumen pendukung.

Masih menurut penjelasan Fauzan, keluhan seperti ini sudah didengarnya dari beberapa kepala sekolah. Namun ia menilai ini kesalahan kepala sekolahnya karena tidak tepat waktu.”tenaga guru honorer itukan masing-masing kepala sekolah yang mengetahui. Kita hanya mendapatkan laporan dari mereka disertai dengan bukti-bukti termasuk laporan bulanan. Kepada salah seorang kepala sekolah ketika kita mempertanyakan kenapa terlambat, malah ia mengaku saat itu sedang berada di jawa mengunjungi keluarga. Mereka yang tidak tepat waktu tentunya kurang tepat kalau kita yang disalahkan. Sekali lagi kita juga bekerja berdasarkan aturan yang jelas.” Imbuhnya.

Dalam surat edaran Disdik provinsi Riau nomor: 800/DPK/1.2/4735/2011 tertanggal 14 september 2011 tertulis: besaran dana bantuan untuk peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bagi PNS, tenaga administrasi/penjaga sekolah, tenaga pengawas, tenaga pamong pengajar masing-masing sebesar Rp. 600 ribu. Kemudian,  guru honorer pusat, provinsi dan kabupaten sebesar Rp. 500 ribu. Dana dibayarkan apabila telah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

Pada point ke empat tertulis: apabila terdapat kelebihan dana bantuan…… yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya harus disetorkan kembali ke kas daerah provinsi riau ke nomor rekening ……….. dan selanjutnya pada point ke enam tertulis: agar menirimkan fhotocopy spj penggunaan dana tersebut ke Gubernur Riau dan Dinas Pendidikan Riau dan harus diketahui Bupati paling lambat akhir bulan oktober 2011.

“saya akui karena juga berusaha membantu, SPJ-nya terlambat saya kirim sekitar satu mingguan. Karena untuk guru honorer sekali lagi saya katakana tidak mungkin dananya saya potongkan karena kita tidak punya data pasti jumlah guru honornya.”Pungkas Fauzan Amrullah.

Kadisdik Inhil, Anwar Nawang berharap agar kepala sekolah yang mengalami hal ini datang ke Disdik agar bisa diberikan penjelasan sejelasnya.”tolonglah diberitahukan agar ia datang ke Disdik. Saya akan berikan penjelasan sejelas-jelasnya.”Pinta Anwar sambil berjanji akan berlaku arief dan adil. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Hidayat Syarif, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Riau meminta kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dengan penyelesaian Venues Futsal untuk bekerja maksimal mencapai target. Menurutnya, sukses atau tidaknya pekerjaan ini, marwah Provinsi Riau dan juga Kabupaten Inhil sebagai taruhannya.

“Hasil pertemuan dalam kunjungan kerja kita kali ini kita mendapatkan laporan dari kontraktor pelaksana bahwa progress pembangunan lapangan futsal ini baru mencapai 6,9 persen. Dari perhitungan diatas kertas oleh mereka, pada pertengahan agustus 2012 secara fungsional progress yang dicapai sebanyak 85 persen.”Ujar Hidayat Syarif ketika sempat dikomfirmasi oleh wartawan disela-sela acara kunjungan. rabu (8/2)

Oleh karenanya menurut hidayat, ia meminta dengan sangat agar Sub PB PON Inhil untuk melakukan pemantauan extra pekerjaan pembangunan venues futsal ini.”progress 85 persen itu menurut perhitungan diatas kertas yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana. Terus terang kita juga perlu untuk merasa khawatir kalau-kalau nanti yang 85 persen inipun tidak tercapai juga. Agar jangan sampai ini terjadi dan mencoreng Marwah Provinsi Riau dan tentunya juga Marwah  Kabupaten Inhil, sudah seharusnya, secara bersama-sama kita terus lakukan pantauan seluruh pekerjaan agar mencapai target yang telah ditetapkan,”Imbuh Hidayat.

Dengan nada suara sedikit kecewa Hidayat cukup menyayangkan kemajuan pekerjaan Venues Futsal.”Pertengahan Agustus pekerjaan baru bisa selesai secara fungsional. PON sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 9 september 2012. Artinya kita hanya memiliki jeda waktu selama 20an hari. Terus terang kita agak kecewa. Seharusnya, dua atau tiga bulan sebelum pelaksanaan kita sudah bisa lakukan uji coba venues.”Ujarnya sambil mengatakan secara progress pekerjaan Venues PON, Inhil dinilai paling terlambat.

Sekdakab Inhil, H.Alimuddin RM ketika dikomfirmasi dalam kesempatan yang sama berjanji akan melakukan pantauan pekerjaan agar mencapai target.”Kunjungan kerja Komisi D DPRD Provinsi hari ini mempertanyakan dua hal. Pertama terkait masalah penyelesaian Venues Futsal dan kedua terkait persiapan Panitia Sub PB PON Inhil,”Jawab Sekda.

Dijelaskan Sekda, dalam pertemuan ini telah didapat beberapa alternatif untuk mempercepat penyelesaian Venues Futsal. Agar bisa berjalan sesuai target, Sekda berjanji akan terus melakukan pantauan secara kontinue. Sedangkan masalah kesiapan Panitia, sekda dengan suara perlahan menyatakan ‘Inhil telah siap’.”Dari tranportasi, kita menawarkan tiga alternative untuk pintu masuk dan keluar Inhil bagi 350 atlit futsal dan official, Yakni Batam, Provinsi Kepri, Provinsi Jambi dan Pekanbaru,”Jelas Sekda.

Komisi IV DPRD Provinsi Riau yang melakukan kunjungan kerja hari ini sebanyak 12 orang anggota. Pertemuan kali ini tampak juga dihadiri secara langsung oleh, Sekdakab Inhil, H.Alimuddin RM. Kadis PU, H.M.Nasir, Kepala Bappeda, H. Fauzar dan Kadisbudpar, Muchtar T.

Dari pantauan www.detikriau.org, usai melakukan kunjungan ke Venues Futsal rombongan juga sempat meninjau secara langsung pembangunan gedung Islamic Centre. (1 dari 3 paket multiyears). Pembangunan gedung Islamic centre yang dianggarkan menelan dana sebesar 239 Milyar dengan lahan seluas 7,3 Ha ini progress pekerjaan baru mencapai  15 persen. Dalamkesempatan itu juga, Hidayat Syarif mengakui dalam APBD T.A 2012, Provinsi Riau telah menganggarkan senilai Rp. 30 M  untuk dana tambahan pembangunan 3 paket multiyears di Inhil. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kebijakan rektorat Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan dengan tidak membenarkan pembayaran uang semesteran secara angsuran kepada Mahasiswanya mendapat kecamanan. Mahasiswa menilai kebijakan ini sangat memberatkan dan buntutnya mereka mengadu ke Dewan. Ketua Komisi IV DPRD Inhil berjanji akan menindaklanjuti dengan memanggil pihak UNISI tanggal 20 februari mendatang.

“Pihak rektorat membatasi pembayaran terakhir pada tanggal 3 maret 2012 mendatang dan bagi siapa saja yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu maka dianggap mengambil cuti kuliah. Ini jelas kebijakan yang sangat mengeyampingkan pertimbangan sosial dan sangat memberatkan.”Ungkap Syafrudin salah seorang Mahasiswa didampingi beberapa orang rekannya dihadapan ketua Komisi IV DPRD Inhil, Kartika Roni baru-baru ini.

Namun sebagai Mahasiswa, Syafrudin mengaku tidak bisa berbuat banyak dan terpaksa harus menyampaikan perihal ini kepada orang tuanya agar tidak dinyatakan cuti. Menurut Syafrudin lagi, biaya per SKS yang dikenakan sebesar Rp. 75 ribu dan total biaya semester yang harus dilunasinya sebesar Rp. 1,7juta. ”orang tua saya hanya mengandalkan penghasilan dari berkebun kelapa untuk membiayai pendidikan saya. Dalam kondisi harga kelapa yang tidak menentu saat ini, uang senilai itu bukanlah jumlah yang sedikit. Untuk memenuhi kebutuhan itu orang tua saya mungkin terpaksa harus mencari hutangan atau menjual harta yang masih tersisa.”Papar Syafrudin dengan mimik wajah sedih.

Terkait pengaduan ini, Kartika Roni berjanji akan memanggil pihak Unisi.”Kita jadwalkan tanggal 20 ini untuk panggil pihak Unisi. Kalau rekan-rekan mahasiswa mau menghadiri, kita persilahkan”Janji Politisi dari Partai Golkar ini.

Bahkan saat itu Roni juga mengaku biaya pendidikan yang dibebankan pihak Unisi terbilang cukup mahal. Menurutnya, niat awal didirikannya UNISI sudah jauh melenceng.”Unisi didirikan agar masyarakat Inhil tidak lagi perlu melanjutkan pendidikan sarjana di luar daerah dan tentunya itupun harus dibarengi dengan biaya yang terjangkau.” Ucapnya sambil menyatakan bahwa UNISI sudah sangat banyak mendapatkan bantuan dari Pemkab Inhil

“kita selama ini selalu memantau Unisi, saya juga tahu jika 80 persen beasiswa yang digelontorkan melalui dana APBD Inhil diberikan kepada mahasiswa Unisi. Padahal yang kita inginkan pemberian beasiswa bukan hanya kepada Mahasiswa Unisi tapi kepada mahasiswa Inhil walaupun dia kuliah diluar daerah namun tentunya dengan syarat memenuhi kriteria.” kata Roni mengakhiri. (wn)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kepala Desa Karya Tunas Jaya Kecamatan Kempas, Isroni membantah tuduhan miring yang dilontarkan beberapa orang warga kepada dirinya. Menurut pengakuannya, apa yang dilakukannya selama ini telah sesuai dengan semua ketentuan yang berlaku.

“Saya sama sekali tidak menyalahkan kritikan yang disampaikan oleh beberapa orang warga Desa Karya Tunas Jaya karena menurut saya itu memang hak mereka. Tapi yang agak saya sesalkan, kenapa mereka tidak langsung datang dan mempertanyakan secara langsung kepada saya,” Jawab Isroni ketika dikomfirmasi Www.detikriau.org terkait tudingan warga kepada dirinya saat ditemui di Tembilahan, Selasa (7/1).

Dijelaskan Isroni yang saat itu didampingi, Sekdes, Mispan dan Kepala Dusun (Kadus) Bumi Asih, Superdi, Pembangunan jembatan menuju sekolah dan jembatan ke Puskesmas yang dituding warga menyalahi aturan ditetapkan atas dasar musyawarah warganya.”Musyawarah itu tentunya tidak mungkin dihadiri oleh semua warga dan pembangunan itu memang dibenarkan menurut Juknis,” Jawab Isroni sambil menyatakan bahwa Juknis proyek LPM itu setiap tahun ada perubahan dan Juknis yang digunakan warganya sebagai dasar mengkritik pembangunan dua kegiatan itu adalah Juknis lama.

Kata Isroni yang juga mengaku pernah menjadi wartawan sebuah tabloid terbitan pekanbaru ini, ia menjalankan semua kegiatan pembangunan desa dengan cukup teliti. Bahkan dengan suara ditegas-tegaskan, Isroni menyatakan setiap tahun rencana pembangunan di desanya telah dilakukan musyawarah dalam Musrenbang.” Musrenbang dilaksanakan di Kecamatan dan pasti ada arsipnya.”Jawab Isroni sambil membuka sebuah Notebook dan memperlihatkan beberapa foto dokumentasi musyawarah desa untuk menguatkan pernyataannya.

Dalam pemberitaan sebelumnya,Warga Desa Karya Tunas Jaya Kecamatan Kempas menuding pelaksanaan berbagai kegiatan proyek desa mandiri yang dilaksanakan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di desanya syarat dengan penyimpangan.

“Yang jelas kita nilai berbagai kegiatan yang dikelola melalui LPM selama ini sangat tidak tranparan. Buktinya, sejak tahun 2008 yang lalu sampai hari ini, pengerjaan proyek apapun yang didanai melalui dana desa mandiri tidak pernah ada keterbukaan. Papan plang kegiatan yang memang menjadi keharusan sama sekali tidak pernah dipasang dan setiap kali dipertanyakan, apalagi menyangkut pembiayaan, mereka selalu berkilah dengan berbagai dalih,” Terang Katimin (56) seorang warga Desa Karya Tunas Karya didamping rekannya Anjang, Suyatno dan Rachman Toha ketika menemui Www.detikriau.org, Rabu (25/1).

Dalam pemberitaan itu juga, yang lebih membuat kecewa menurut Rekan Katimin, Anjang, berbagai kegiatan yang didanai melalui APBD Inhil itu selalu menyimpang dari apa yang dibutuhkan masyarakat.”Contohnya seperti proyek pengadaan tiang listrik desa dan termasuk pembangunan jembatan menuju puskesmas dan sekolah dasar yang sesuai juknis jelas-jelas tidak dibenarkan menggunakan dana desa mandiri, kok juga dikerjakan?. Bahkan, dana untuk kegiatan olahraga yang setiap tahunnya selalu dibebankan nyata tidak pernah sampai ke masyarakat.”Ujar Katimin yang langsung diamini oleh tiga orang rekannya.

Saat itu mereka berharap agar Pemerintah Daerah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) untuk segera turun tangan agar masyarakat tidak terus dirugikan.(fs)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –Warga Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir membutuhkan pelabuhan baru yang representatif, mengingat sampai saat ini daerah tersebut hanya memiliki satu pelabuhan kecil yang terbuat dari bahan kayu. Padahal, pelabuhan tersebut setiap harinya digunakan untuk turun-naik penumpang dan bongkar-muat barang.

Menurut penuturan Husein, warga Desa Concong Luar Kecamatan Concong, Selasa (7/2), hampir setiap hari pelabuhan yang ada di daerah tersebut dipenuhi oleh para penumpang speed boat, baik yang akan berangkat dari Concong menuju ke Kota Tembilahan maupun ke Tanjung Balai Karimun dan Batam.

“Kondisi pelabuhan itu sebenarnya sudah tidak layak lagi, karena disamping ukurannya kecil juga hanya berbentuk seperti pelantaran yang terbuat dari kayu dan papan, serta tidak ada pengaman baik disisi kiri maupun kanannya. Hal ini tentunya sangat membahayakan bagi warga yang menggunakan pelabuhan itu, apalagi jika penumpangnya ramai dan berdesak-desakkan,” tutur Husein.

Sementara itu, Kepala Desa Concong Luar Kecamatan Concong, Ahmad Bahrin saat dikonfirmasi membenarkan kondisi pelabuhan yang ada di daerah tersebut sudah selayaknya mendapatkan pelabuhan baru dan dibangun secara permanen, mengingat Concong merupakan Kecamatan yang berbatasan dengan Batam, Tanjung Balai Karimun dan negara tetangga seperti Singapura.

“Sudah sewajarnya Concong yang merupakan Ibukota Kecamatan mempunyai pelabuhan yang layak dan sesuai standar, seperti pelabuhan yang ada di kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Inhil,” terang Bahrin sapaan akrabnya.

Apalagi, lanjut Bahrin, sudah cukup lama kondisi pelabuhan seperti itu. Dermaga yang selama ini dipergunakan sebagai tempat turun naiknya penumpang seharusnya tidak dengan peruntukan sama sebagai tempat bongkar muat barang.

“Seharusnya di kecamatan sudah ada pelabuhan yang khusus diperuntukan bagi aktifitas turun-naik penumpang dan tidak disatukan dengan pelabuhan tempat bongkar-muat barang,” imbuhnya.(fsl)