Tindak Lanjut Penyelesaian Proses Mediasi Sengketa Lahan Petani Desa Tanjung Simpang dengan PT.THIP

Tembilahan (www.detikriau.org) — 13 petani desa tanjung simpang Kecamatan Pelangiran dibawah koordinasi Munir Kairoti,SH hari ini, selasa (28/2) bertempat di ruang pertemuan Mapolres Inhil menerima pembayaran ganti rugi lahan dari PT. Tabung Haji Indo Plantation (PT.THIP).  Pembayaran secara tunai dalam bentuk chek ini disaksikan oleh kuasa hukum kedua belah pihak beserta seluruh Tim mediasi.

Dari pantauan, proses mediasi berjalan dengan lancar. Walau ada sedikit perdebatan kecil diawalnya, namun pada akhirnya didapatkan kesepakatan dengan ditindaklanjuti pada proses pembayaran.

“Secara umum, kelanjutan mediasi pada hari ini yang memang diagendakan pada proses pembayaran tidak ada masalah. Ke 13 dokumen kepemilikan tanah petani sudah diverifikasi dan pihak perusahaanpun menunjukkan itikad baik. Hanya saja, atas pertimbangan kemanusian, secara pribadi saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan sedikit hal yang saya anggap harus tersampaikan,” Ujar Indra Gunawan salah seorang anggota Tim mediasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gemilang Serumpun yang sempat ditemui www.detikriau.org usai pertemuan.

Menurut Indra, dari 13 petani yang menerima pembayaran hari ini, Pak Senen adalah petani yang menerima pembayaran dengan nilai ganti rugi terkecil. Apa yang diterima petani, kata Indra lagi, paling tidak tentunya harus mampu jadi modalnya kembali sebagai penopang ekonomi keluarga. Dengan 5 Ha lahan yang dimiliki, pak senen artinya hanya menerima Rp. 30 jt dan masih harus dipotong 30 persen oleh kuasa hukum mereka. “saya nilai harus ada pertimbangan karena pak senen sejak awal memberikan pengorbanan yang cukup besar atas suksesnya proses mediasi ini. Saya berpendapat mungkin ada kebijakan tersendiri untuk dirinya. namun Ini hanya sekedar masukan. Itu saja, tidak lebih.” Ucap Indra mempertegas.

Menurut Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan, S.Ik, Msi melalui Kasad Intel, AKP Suprapto selaku pihak fasilitator mediasi meminta, agar proses mediasi tidak berlarut-larut dan bisa terselesaikan dengan segera, selayaknya selesaikan dahulu petani yang memang tidak lagi ada masalah.” Kita memahami apa yang disampaikan, tapi kalau itu yang harus kita bahas kembali, tentu ini akan kembali membutuhkan waktu dan mengorbankan petani lainnya. Karena kita semua juga tau, mereka, para petani secara keseluruhan telah banyak mengorbankan waktu dan biaya untuk penyelesaiaan proses mediasi ini. Jadi saya harap proses penyelesaiaan ini tidak terhalang oleh persoalan 1 atau 2 orang.” Ujar Kasad Intel memberikan masukan.

Usulan Kasad Intel Polres Inhil ini akhirnya mendapat kesepakatan dari seluruh Tim mediasi.

Proses pembayaran dilakukan dalam bentuk check. Usai membubuhkan tandatangan pada dokumen serah terima, pihak perusahaan menyerahkan check pada 13 petani satu persatu. Check ini selanjutnya langsung diuangkan dan disetorkan ke rekening masing-masing petani di sebuah Bank Pemerintah di kota Tembilahan. Seluruh proses pembayaran berada dibawah pengawasan Tim mediasi, kuasa hukum kedua belah pihak serta pihak keamanan dari kepolisian resort inhil.

“Suksesnya mediasi yang kita lanjuti dengan penyelesaian 13 klimer tidak bisa dipungkiri tentu buah kerja serta peran tim mediasi. Jika nanti masih ada masyarakat yang belum menerima ganti rugi, perusahaan selalu bersedia untuk menyelesaikan, namun tentunya sepanjang mereka bisa menunjukkan keabsahan surat-surat kepemilikan dan apabila mereka berhalangan harus ada surat kuasa pada orang yang ditunjuk untuk mewakili serta seluruh proses ganti rugi kita lakukan dihadapan notaris.” Ungkap Perwakilan manajemen PT. THIP, Suryanto ketika dikomfirmasi. (fsl)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Meski di tingkat pusat Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Amanat Nasional (PAN) telah meleburkan diri menjadi satu kekuatan Partai Politik, namun untuk di Kabupaten Indragiri Hilir hal itu belum bisa diwujudkan. Menurut Ketua DPD PAN Inhil, Tarmizi, hal ini disebabkan tingginya perolehan suara PBR dibandingkan PAN dalam Pemilu Legislatif yang lalu serta pertimbangan Etika Politik.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua DPD PAN Kab.Inhil, Tarmizi. Ketika ditemui www.detikriau.org, selasa (28/2). ”Kita memang pernah dimintakan klarifikasi oleh DPW terkait persoalan ini. Dua alasan itulah yang menjadi alasan kita. Dalam pemilu legislative yang lalu, PBR berhasil mendudukan 4 kadernya di DPRD Inhil sedangkan PAN hanya 2. Kalau besaran perolehan itu PAN yang lebih besar, tentunya tidak akan menjadi persoalan. Kalau harus dipaksakan juga, tentunya akan merusak tatanan yang sudah ada. ” Ungkap Tarmizi.

Selain itu tambah Tarmizi, pada saat pembentukan fraksi, PAN sudah ada komitmen dengan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) salah satunya adalah menyangkut dengan struktur kepengurusan di fraksi. Kita tentu punya etika politik dan tentu tidak serta merta meninggalkan PKPB hanya karena mendapatkan angin segar dengan bergabungnya PBR.

“Tapi meski begitu, PBR dan PAN akan terus menjalin komunikasi dalam menselaraskan berbagai kebijakan yang diambil nantinya. Bagaimanapun juga, meski kita tidak bergabung dalam satu fraksi, dalam mengambil kebijakan di DPRD, PAN dan PBR akan selalu selaras,” ujarnya.

Ungkapan yang sama juga dilontarkan oleh Bakri H Anwar, salah seorang fungsionaris PBR. Sejauh ini pihaknya dan PAN terus melakukan komunikasi, meski memang mereka setakat ini belum ada rencana meleburkan diri menjadi satu. Tapi mereka berkomitmen dalam mengambil kebijakan untuk selalu sejalan.

“ Mungkin kita akan tetap terus seperti ini hingga berahir masa jabatan yang tidak terlalu lama lagi. Karena untuk menggabungkan diri, baik PBR dan juga PAN sudah tergabung terlebih dahulu dengan partai lain. Tentunya ini menjadi pertimbangan kita,” ujarnya. (Nejad)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Bupati Inhil yang diwakili oleh Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan, H. Rudiyansah, membuka secara resmi Musyawarah Cabang VII Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kabupaten Indragiri Hilir, di Aula Hotel Telaga Puri, Tembilahan. Senin, (27/2).

Dalam acara ini turut hadir Ketua DPD Gapensi Provinsi Riau, Syarifudin MT, Ketua Gapensi Inhil, para Pengusaha Konstruksi serta beberapa pejabat dilingkungan Pemkab Inhil.

Pada sambutannya yang dibacakan oleh staf ahli bidang ekonomi dan keuangan, Rudiansyah, Bupati memberikan sambutan baik dengan diselenggarakannya Muscab VII Gapensi Inhil ini. Bupati berharap agar para Pengusaha kontruksi yang tergabung dalam Gapensi Inhil mampu menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.

“Saat sekarang ini, tantangan yang dihadapi dunia usaha tidak terkecuali di Inhil tentunya semakin berat. Untuk itu, diharapan pengusaha yang tergabung di dalam Gapensi untuk dapat meningkat kemampuan mereka sehingga tidak kalah dalam bersaing dan bisa menjadi tuan rumah di Negeri sendiri,” katanya.

Diakhir kata, Bupati juga mengharapkan agar Muscab ini menghasil sesuatu yang bermanfaat bagi Gapensi Inhil sendiri khususnya serta Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya.

Muscab Gapensi kali ini diagendakan untuk membentuk kepengurusan Gapensi Inhil masa bhakti 2012 – 2017. (suf)

GAUNG ANAK SERKA —  (www.detikriau.org) – Sabtu (25/02) sekira pukul 10:00 WIB, Si “jago merah” mengamuk dan menghanguskan lima rumah warga teluk pinang Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS).

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut namun kerugian yang ditanggung diprediksi mencapai ratusan juta rupiah.

Zainab, salah seorang warga yang rumahnya ikut ludes terbakar mengaku tidak sempat menyelematkan satupun harta bendanya, namun zainab cukup bersyukur bahwa dirinya beserta keluarga selamat dari kejadian tersebut.

“Api membesar dengan cepat karena tetangga saya ada yang berjualan minyak bensin, selain itu juga terjadi ledakan yang diakibatkan kompor gas sehingga api membesar dengan sangat cepat. Saya cukup bersyukur tidak ada korban jiwa dalam insiden in,” katanya.

Sedangkan Kapolsek Kecamatan GAS AKP Amran Kadir saat dikomfirmasi wartawan mengatakan bahwa  pihaknya belum mengetahui dengan pasti apa penyebab kebakaran yang menghanguskan lima rumah warga tersebut.

“Saat ini kita belum mengetahui apa penyebab kebakaran dan masih dalam penyelidikan, namun kebakaran yang terjadi sekitar satu jam lebih ini telah menghanguskan lima rumah warga. beruntung warga-warga lain sigap membantu memadamkan api dan menyiram rumah warga lain agar api tidak menjalar,” kata AKP Amran Kadir, Sabtu (25/02).

Amran Kadir mengatakan akan berkoordiasi dengan camat untuk mengevakuasi warga yang rumahnya terbakar kegedung olahraga. “Namun saat ini kita belum berbicara dengan warga yang rumahnya terbakar karena mereka masih syok. Mungkin bagi warga yang memiliki kerabat di sini akan menginap dirumah kerabatnya,” katanya.(suf)

Tembilahan (www.detikriau.org) — salah satu penyebab terjadinya perselisihan dalam pemilukada, kata Wakil Bupati Kabupaten Inhil, H. Rosman Malomo disebabkan rancunya data pemilih. oleh karena itu, sejalan dengan pelaksanaan e-ktp, wabub meminta masyarakat berpartisipasi sebaik-baiknya agar data e-ktp dapat dimanfaatkan mengatasi persoalan data pemilih itu nantinya.

pernyataan ini disampaikan Wabub  ketika ditemui seusai kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika di halaman kantor kejaksaan tembilahan baru-baru ini.

“pembuatan e-ktp sudah harus selesai paling lambat akhir tahun 2012 ini. saya sangat berharap waktu yang disediakan petugas nantinya untuk pengambilan, sidik jari, iris mata dan foto dapat dimanfaatkan masyarakat dengan cara berpartisipasi penuh. kalau bisa ya istirahat dululah bekerja agar pengumpulan data e-ktp ini bisa selesai tepat waktu,” Himbau Wabub.

Dalam rapat kerja nasional di jakarta kemaren, kata wabub lagi, untuk perlengkapan pembuatan e-ktp daerah dalam waktu dekat akan didistribusikan.”setelah peralatan itu tiba, secepatnya kita akan laksanakan program pembuatan e-ktp.”
Pungkas Wabub. (fsl)

TANAH MERAH (www.detikriau.org) –Kepala Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah, Amirudin, kesal. Pasalnya, Sekretaris Desa (Sekdes) Muhammad Alwi menurutnya dengan sengaja telah menandatangani berkas permohonan pencairan dana PUAP tahap pertama tanpa sedikitpun memberitahukan kepada dirinya. Pencairan 60 persen atau sebesar Rp. 60 juta dana untuk gapoktan tersebut diduganya telah disalahgunakan. Ia bahkan mengatakan sudah membuatkan laporan kepada pihak kepolisian terkait hal ini.

Menurut keterangan Amiruddin ketika bertemu www.detikriau.org, sabtu (26/2). Pencairan 60  persen dana PUAP tahap pertama itu baru diketahuinya ketika mengikuti kegiatan musrenbang beberapa waktu lalu.”Terus terang saya kaget. Waktu itu disebutkan Desa saya mendapatkan bantuan dana untuk gapoktan Subur Makmur dan bahkan telah disalurkan sebesar Rp. 60 juta.  Tentu saja hal ini langsung saya bantah karena selaku kepala desa, saya sama sekali tidak mengetahui.”Ungkap Amirudin dengan wajah memerah.

Dari informasi yang diterima ini, kata Kades kemudian, ia segera mencari dokumen terkait dan akhirnya didapatkan. Dalam dokumen itu dijelaskan Kades, pengesahan yang seharusnya di tandatangani oleh dirinya termasuk semuadokumen pendukung sudah ditandatangani secara sepihak oleh Sekdes, M. Alwi dengan mengatasnamakan kepala desa.” Tentu saja saya sekali lagi kaget. Kenapa masalah ini tidak pernah disampaikan Sekdes kepada saya. Kalau tidak bisa secara tatap muka, paling tidak tentunya bisa melalui sambungan telepon karena nomor Handphone saya Sekdeskan tau. Ini semua tentu disengaja dan saya menduga bisa saja peruntukan dana ini dipelintir untuk keuntungan sekdes atau kelompok tertentu dan tentunya merugikan masyarakat yang tergabung sebagai anggota kelompok tani.”Ujar Kades menduga.

Memastikan dugaan ini, Kades segera mendatangi dan mempertanyakan kepada beberapa orang yang tergabung dalam kelompok tani dan jawaban yang diterima, mereka mengaku tidak pernah bertandatangan apalagi menerima dana bantuannya.”Silahkan anda lihat sendiri. Ini ada berkas pernyataan dan mereka sebutkan tidak pernah menerima dana tersebut,”Ujar Kades kembali sambil memperlihatkan surat pernyataan dari 14 orang anggotakelompok tani yang isinya menyatakan tidak pernah mengetahui ada rapat pembentukan gapoktan apalagi menerima bantuan sebesar Rp. 2 juta/orang dari masing-masing kelompok.

“Saya tidak pernah mengetahui adanya pembentukan gapoktan dan menandatangani berkas apapun terkait hal itu apalagi sudah menerima uang. itu semua tidak benar,” Jawab Timang, salah seorang anggota kelompok tani yang namanya dengan jelas terlampir dalam berkas usulan pencairan ketika dikomfirmasikan detikriau.org melalui sambungan telepon selularnya.

Karena mengindikasikan adanya ketidakberesan, kades mengaku sudah melaporkan secara lisan kepada Polsek Kecamatan Tanah Merah terkait persoalan ini.”Secara lisan saya sudah sampaikan laporan kepada Polsek Tanah Merah. Hari senin nanti saya diminta hadir untuk memberikan keterangan.” Kata Kades.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Subur Makmur, Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah merupakan gabungan dari 4 Kelompok Tani (KT) yang beranggotakan masing-masing, KT Surya Indah 10 anggota, KT Tani Jaya 15 Anggota, KT Bina Tani 15 Anggota dan Bakau Lestari 10 anggota.(fsl)