ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyatakan keberatan atas pemuatan fotonya dalam sebuah pemberitaan media online yang baru-baru ini beredar.

Pemberitaan itu berjudul : Terbongkar,,!! Dugaan Penyimpangan Anggaran Kerja Sama Media di Kominfo Inhil “Mencuat”, Jejak Dana Publikasi Media Banyak di Makan “HANTU”. Dengan menampilkan foto berlatar belakang putih dengan Logo Diskominfo, kepala ikan memakan segepok uang dan foto Mantan Kepala Dinas dengan bagian wajah diberi garis merah.

Penggunaan foto tersebut dinilai tidak relevan dengan isi berita dan berpotensi mencemarkan nama baiknya.

Atas hal tersebut, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, DR. Trio Benny Putra menyampaikan bahwa dirinya tidak lagi menjabat Kepala Diskominfo PS Inhil sejak beberapa bulan lalu, dan pemberitaan yang memuat fotonya tanpa konfirmasi atau konteks yang jelas dianggap merugikan secara pribadi maupun profesional.

Ia juga menilai pemuatan foto secara jelas dalam konteks dugaan kasus hukum telah menimbulkan persepsi publik seolah-olah dirinya telah dinyatakan bersalah.

“Saya keberatan dengan pemuatan foto saya dalam pemberitaan itu. Sampai hari ini tidak ada putusan hukum apa pun yang menyatakan saya bersalah. Namun dengan foto tersebut, opini publik sudah terbangun ke arah yang menghakimi,” ujarnya Trio Benni

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa dirinya menghormati kerja pers dan tidak menolak pemberitaan terkait dugaan pengelolaan anggaran. Namun menurutnya, media seharusnya tetap mematuhi prinsip praduga tak bersalah, termasuk dalam aspek visual.

“Saya tidak anti kritik dan tidak menghalangi pemberitaan. Tapi etika jurnalistik harus dijaga. Foto seseorang yang belum dipastikan bersalah semestinya tidak ditampilkan secara terbuka,” tegasnya.

Atas dasar itu, yang bersangkutan menyatakan tengah mempertimbangkan langkah pengaduan ke Dewan Pers. Langkah tersebut, menurutnya, bukan untuk membungkam pers, melainkan sebagai upaya menguji kepatuhan media terhadap Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

“Saya mempertimbangkan melaporkan hal ini ke Dewan Pers agar ada penilaian objektif. Ini penting sebagai pembelajaran bersama, bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk praktik jurnalistik ke depan,” tutupnya.

Sebagai informasi, Kode Etik Jurnalistik secara tegas menyebutkan bahwa wartawan Indonesia menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Prinsip ini tidak hanya berlaku pada pilihan kata dalam naskah berita, tetapi juga pada cara media memvisualisasikan subjek pemberitaan.

Menampilkan wajah seseorang secara jelas dalam konteks dugaan tindak pidana berpotensi membentuk vonis sosial sebelum proses hukum berjalan.

Hal serupa ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa pers nasional wajib menghormati asas praduga tak bersalah dalam setiap pemberitaan. Kebebasan pers, dengan demikian, selalu dibingkai oleh tanggung jawab etik dan sosial.

Dalam konteks media siber, Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) Dewan Pers juga mengingatkan media agar berhati-hati dalam penggunaan identitas dan visual, terutama terhadap pihak yang belum memiliki kepastian hukum. Penggunaan foto ilustrasi, siluet, atau visual institusional dinilai lebih etis untuk menghindari stigma dan kerugian reputasi jangka panjang.

Kasus dugaan penyimpangan anggaran Diskominfo Inhil ini pada akhirnya bukan hanya soal transparansi pengelolaan dana publik, tetapi juga menjadi cermin bagi pers dalam menjaga marwah profesinya. Satu foto yang dipublikasikan tanpa kehati-hatian dapat berdampak panjang bagi individu, sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap media.

Pers tidak ditugaskan untuk menjatuhkan vonis, melainkan memastikan publik memperoleh informasi yang adil, berimbang, dan beradab. Di sanalah etika diuji, dan di sanalah martabat jurnalistik dipertaruhkan. (Arb)

Oleh: H. Kartika Roni
ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pembahasan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2026 bukan sekadar rutinitas anggaran. Ia menjelma panggung terbuka yang memperlihatkan wajah asli politik daerah. Di forum inilah publik bisa melihat Bupati Inhil H. Herman berdiri dalam posisi paling rentan—babak belur oleh kritik DPRD, sementara barisan koalisi yang dulu mengusungnya justru nyaris tak bersuara.

Sebagai penulis yang mengikuti dinamika ini, sulit untuk menepis kesan bahwa pemerintah daerah kehilangan kendali narasi. RAPBD 2026 dipresentasikan seperti dokumen teknis semata, padahal ia seharusnya menjadi peta jalan keberpihakan. Ketika belanja rutin kembali mendominasi dan program-program strategis tak mampu dijelaskan manfaat nyatanya, DPRD menemukan celah besar untuk menyerang.

Namun yang paling menyentak bukanlah kerasnya kritik dewan. Yang paling mengganggu nalar publik adalah sikap Koalisi Inhil Hebat. Koalisi yang saat Pilkada tampil penuh percaya diri, kini justru terkesan menghilang saat kepala daerahnya diuji. Tidak ada sikap politik yang tegas. Tidak ada upaya serius membangun pertahanan argumentatif. Bahkan, sebagian justru ikut menambah luka.

Di titik ini, saya melihat ada persoalan lebih besar dari sekadar RAPBD. Ada krisis komitmen. Koalisi di Inhil tampaknya dibangun dengan semangat menang, bukan semangat memerintah. Ketika kemenangan telah diraih dan kekuasaan berjalan, masing-masing kembali pada kepentingan sendiri-sendiri. Kepala daerah pun dibiarkan sendirian menghadapi badai.

Tentu, Bupati Herman tidak sepenuhnya bisa berlindung di balik absennya koalisi. Kepemimpinan adalah tentang keberanian membaca situasi. Ketika dukungan politik melemah, seharusnya ada langkah korektif: memperkuat komunikasi, merapikan prioritas anggaran, dan menghadirkan kebijakan yang mudah dipahami serta dirasakan rakyat.

Tanpa itu, pembahasan RAPBD akan terus menjadi ajang saling curiga, bukan kolaborasi.

RAPBD 2026 seharusnya menjadi momentum konsolidasi, bukan ajang saling menjatuhkan. Sayangnya, yang terlihat justru sebaliknya. Pemerintah sibuk bertahan, DPRD sibuk menekan, sementara rakyat hanya bisa menonton dari kejauhan, berharap anggaran ini benar-benar membawa perubahan.

Sebagai penutup kata, jika Koalisi Inhil Hebat hanya hadir saat baliho dicetak dan suara dihitung, lalu menghilang saat tanggung jawab anggaran dibahas, maka publik patut curiga: koalisi ini bukan alat perubahan, melainkan sekadar kendaraan kekuasaan.
Dan jika Bupati terus dibiarkan “babak belur” tanpa perlindungan politik yang sehat, jangan heran bila RAPBD ke depan bukan lagi soal membangun Indragiri Hilir, melainkan soal siapa yang paling kuat bertahan di tengah tarik-menarik kepentingan.

Pada akhirnya, sejarah tidak mencatat siapa yang paling keras berdebat di ruang sidang. Sejarah hanya mencatat satu hal: apakah kekuasaan digunakan untuk kepentingan rakyat, atau dihabiskan untuk mengurus koalisi yang rapuh dan saling meninggalkan. ***

ARBindonesia.com, Indragiri Hilir – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan kegiatan Doa Bersama Anak Yatim untuk Keselamatan Bangsa sebagai bentuk kepedulian sosial dan ikhtiar spiritual demi keutuhan dan kedamaian Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 30 Desember 2025, pukul 10.00 WIB hingga selesai, sebagai tindak lanjut dari instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN yang dilaksanakan secara serentak oleh seluruh jajaran PAN di Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, DPD PAN Indragiri Hilir menghadirkan dan memberikan santunan kepada anak-anak yatim, sebagai wujud nyata komitmen PAN dalam menebarkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, dan keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Acara berlangsung dengan khidmat, diawali dengan doa bersama yang dipanjatkan untuk keselamatan bangsa, persatuan nasional serta agar Indonesia senantiasa diberi perlindungan, keberkahan, dan kedamaian oleh Allah SWT.

Selain pelaksanaan secara langsung di daerah, DPD PAN Indragiri Hilir juga turut mengikuti rangkaian doa bersama nasional yang diselenggarakan DPP PAN melalui Zoom Meeting, sebagai simbol soliditas dan kebersamaan seluruh kader PAN dari pusat hingga daerah.

Ketua DPD PAN Indragiri Hilir Buono Abdi, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum refleksi dan penguatan nilai-nilai spiritual dalam menjalankan peran politik yang amanah dan berpihak pada rakyat.

“Melalui doa bersama dan santunan anak yatim ini, PAN ingin menegaskan bahwa politik harus selalu berpijak pada nilai kemanusiaan, kepedulian sosial, dan keimanan. Kami berharap kegiatan ini membawa keberkahan bagi bangsa dan daerah kita tercinta,” ungkap Buono Abdi.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, Ketua DPD PAN Indragiri Hilir berharap semangat kebersamaan, kepedulian sosial, dan doa untuk keselamatan bangsa dapat terus tumbuh dan menjadi bagian dari perjuangan PAN dalam mengabdi kepada masyarakat, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Pemerintah Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir terus menunjukkan komitmennya dalam menekan angka stunting di wilayah pesisir. Pada Selasa (30/12), Camat Concong memimpin langsung pelaksanaan kegiatan Gerakan Indragiri Atasi Stunting (GINTAS) di Desa Panglima Raja.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif lintas sektor yang melibatkan unsur Puskesmas, pemerintah desa, PKK,kader posyandu,KPM, Pendamping Keluarga serta tokoh masyarakat. Dalam kesempatan itu, Camat Concong Ahmad Bahrin menegaskan pentingnya sinergi semua pihak dalam memastikan tumbuh kembang anak-anak berjalan optimal.

“Stunting bukan hanya soal terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak, tinggi badan, Berat Badan/Umur tapi menyangkut banyak faktor yang harus diperhatikan bersama demi masa depan generasi kita. Melalui Gerakan Indragiri Hilir Atasi Stunting ini, kita ingin memastikan bahwa setiap anak di Concong tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing,” ujar Camat.

“Dengan pelibatan aktif masyarakat dan dukungan lintas sektor, diharapkan angka stunting di wilayah pesisir seperti Concong dapat ditekan secara signifikan,” tutup Ahmad Bahrin.

Rangkaian kegiatan meliputi penyuluhan gizi, pemberian sedekah telur,Penimbangan Berat Badan,Pengukuran Tinggi Badan pemeriksaan kesehatan balita, pemberian makanan tambahan, serta edukasi pola asuh bagi orang tua. Antusiasme warga terlihat tinggi, hal itu terlihat dari sambutan orang tua balita saat dikunjungi Camat Concong yang didampingi Kepala Desa Panglima Raja, H. Haliar.

Untuk diketahui, program GINTAS merupakan inisiatif Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang bertujuan menurunkan prevalensi stunting melalui pendekatan berbasis door to door.serta harus mendapat perhatian khusus. (Arb)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pengalaman mengajarkan ketenangan, kebijaksanaan menuntun langkah, dan keramahan membuka jalan persaudaraan.

Prinsip inilah yang melekat pada sosok Fitra Andriyan, yang kini dipercaya menahkodai Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PW MOI) Kabupaten Indragiri Hilir bersama M.Ardiansyah S.kom CEO Kilas Riau sebagai Sekretaris serta Yopi Agustriansyah Pemilik Group Riau Todays sebagai Bendahara.

Kepercayaan tersebut bukan datang tanpa alasan. Rekam jejak, dedikasi, serta pengalaman panjangnya Fitra Andriyan dalam dunia jurnalistik dinilai mampu menjadi pondasi kuat dalam membangun organisasi pers yang solid, profesional, dan berintegritas.

Dalam pernyataannya, Fitra Andriyan menegaskan bahwa PW MOI Inhil harus menjadi rumah bersama bagi wartawan, meningkatkan profesionalisme, etika jurnalistik, serta semangat kebersamaan.

Pria kelahiran tahun 1981 yang pernah mengenyam pendidikan salah satu universitas ternama di Yogyakarta ini menekankan pentingnya menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, independensi pers, serta peran media sebagai pilar demokrasi.

“PW MOI harus menjadi rumah besar bagi wartawan yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam menyajikan informasi kepada publik. Bersama kita perangi berita hoaks untuk Indragiri Hilir Hebat,” ujarnya, saat dihubungi media, Rabu 24 Desember 2026.

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, secara resmi meresmikan Soft Launching Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Indragiri Hilir yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Tembilahan, Senin (22/12/2025). Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Inhil sebagai simbol dimulainya operasional pelayanan terpadu bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Herman menegaskan bahwa kehadiran MPP merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Peresmian soft launching Mal Pelayanan Publik ini merupakan momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi, cepat, mudah, dan transparan,” ujar Herman.

Ia menyampaikan, pelayanan publik yang berkualitas merupakan kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Melalui MPP, berbagai jenis layanan dari instansi pemerintah, BUMN, BUMD hingga pihak swasta kini dapat diakses masyarakat dalam satu lokasi.

“Melalui MPP ini, berbagai jenis pelayanan dari berbagai instansi dapat diakses dalam satu tempat, sehingga sangat memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi dan perizinan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa MPP Inhil dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang kenyamanan masyarakat, seperti ruang tunggu, area parkir, ruang laktasi, fasilitas disabilitas dan lansia, ruang bermain anak, pojok baca, musholla, serta layanan perbankan. Hal tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang humanis dan inklusif dengan mengusung konsep HEBAT (Hemat, Efisien, Bersih, Akuntabel, dan Transparan).

“Konsep ini bukan hanya slogan, tetapi harus menjadi budaya kerja seluruh aparatur yang bertugas melayani masyarakat,” tegas Herman.

Bupati Herman juga mengakui bahwa pembangunan MPP sempat menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Namun berkat komitmen, kerja keras, serta sinergi seluruh pihak, pembangunan gedung tersebut dapat diselesaikan dan mulai dioperasionalkan melalui soft launching.

Pada kesempatan itu, Herman menyampaikan apresiasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Indragiri Hilir serta seluruh instansi vertikal, OPD, BUMD, dan lembaga terkait yang telah terintegrasi dalam MPP. Saat ini, MPP Inhil menyediakan 17 gerai dengan total 1.422 jenis layanan dari berbagai sektor.

Ia berharap, dengan hadirnya MPP, pelayanan publik di Kabupaten Indragiri Hilir semakin profesional, efisien, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, Herman juga mendorong perluasan digitalisasi pelayanan guna mempercepat proses perizinan dan administrasi serta meminimalkan birokrasi.

“Kepastian dan kemudahan berusaha harus menjadi prioritas guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kabupaten Indragiri Hilir,” ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Herman mengajak masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan Mal Pelayanan Publik dengan sebaik-baiknya serta aktif memberikan kritik dan saran sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus melakukan pembenahan hingga MPP Inhil siap diresmikan secara nasional oleh Kementerian PAN-RB dan menjadi kebanggaan masyarakat Indragiri Hilir.

Pada momen tersebut, Bupati Herman juga berkeliling meninjau langsung gerai-gerai pelayanan yang tersedia di dalam Mal Pelayanan Publik.