TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Anggota Komisi II DPRD Inhil, Edy Herianto menyatakan terkait Corporate social responsibility (CSR) seharusnya lebih layak dibahas dan dikelola oleh Kabupaten, karena menurut penilaiannya, keberadaan perusahaan memang kebanyakan melakukan operasional di tingkat Kabupaten.

“Pertimbangannya tentu Kabupaten yang lebih memahami kemana dan dalam bentuk apa CSR dari perusahaan itu disalurkan. Kalau seperti ini, kita khawatir  CSR ini hanya dijadikan sandaran untuk kepentingan provinsi yang justru mengorbankan kepentingan masyarakat,” Jelas Edy Herianto ketika dimintai komfirmasi seusai RDP Komisi II dengan pihak eksekutif yang dilaksanakan di ruang banggar gedung DPRD Inhil, rabu (7/3).

Dijelaskan Edy Sindarang panggilan akrab politisi dari Partai Golkar ini, apapun alasannya, dasar keinginan untuk melibatkan diri dalam pengelolaan CSR semata demi kepentingan masyarakat. Pengelolaan CSR yang selama ini terkesan dimonopoli oleh pihak perusahaan tidak dapat terpantau dengan baik sehingga berakibat dana dari bentuk tanggungjawab sosial perusahaan ini lepas dari sasaran utamanya demi kesejahteraan masyarakat setempat.” Kita sudah dengar sendiri fakta yang terungkap dalam hearing tadi, dimana 75 persen tujuan CSR luput dari sasaran. Makanya kita nilai harus ada keterlibatan kita. Jadi Kalaulah nanti CSR ini malah ditangani oleh Provinsi, apa mungkin tujuan utamanya tidak kembali melenceng? Karena untuk perusahaan yang melakukan operasional di Kabupaten tentulah Kabupaten sendiri yang lebih memahami.”Kritik Edy Sindrang mengakhiri. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Komisi II DPRD Inhil, bertempat diruang Banggar, rabu (7/3) melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) mengenai Corporate social responsibility (CSR), RDP ini dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi untuk memberikan masukan pada Hearing Komisi B DPRD Provinsi Riau terkait pembahasan CSR ini, esok, kamis (8/3).

RDP ini dihadiri oleh Wakil ketua DPRD Kab, Inhil, Dani M Nursalam, Anggota Komisi II, Zulkifli, Herwanissitas, Edy Herianto, Zulkarnaen, H.Bakri dan Sulaiman. Serta juga tampak dihadiri oleh Assisten I Setdakab Inhil, Said Ismail, Kepala Dinas Kehutanan, M. Thaher, Sekretaris Dinas Pertambangan, Bastian Yunus, Sekretaris Dinas Perkebunan, Fahrul serta Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang masih diwakili oleh Kepala Badan lama, Tengku Eddy Efrizal.

“Kita mendapatkan undangan dari DPRD Provinsi untuk menghadiri pendalaman pembahasan CSR ini, makanya hari ini kita sengaja mengadakan pertemuan dengan pihak eksekutif yang diwakili oleh beberapa satker. Kita berharap dari pertemuan ini akan didapatkan persamaan pandangan hingga nantinya dalam memberikan pendapat pada pembahasan di DPRD Provinsi, kita sudah dalam satu bahasa,” Ungkap Dani M Nursalam ketika dikomfirmasi seusai pertemuan.

Dari hasil pertemuan kali ini kata Dani M Nursalam yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro DPC PKB Inhil ini, diakui memang  Tanggungjawab Sosial atau CSR perusahaan ini untuk Kabupaten Inhil sudah berjalan, hanya saja dinilai luput dari pengawasan baik sejak perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan.”Kita lihat penyaluran CSR oleh perusahaan ini tidak sejalan dengan apa yang diharapkan. Makanya dirasa perlu adanya keterlibatan kita secara langsung. Kita akan upayakan CSR ini nantinya dikelola melalui suatu badan atau apapun namanya yang penting tentunya ada instrument yang jelas yang berkompeten dan bertanggungjawab mengelola dana sosial dari perusahaan ini agar dapat bermanfaat maksimal khususnya bagi masyarat yang berada dekat dengan perusahaan tersebut beroperasional.”Imbuh Dani.

Ditempat terpisah, Assisten I Setdakab Inhil, Said Ismail menyatakan bahwa pemerintah tentunya juga mendukung penuh upaya agar CSR perusahaan ini dapat dikelola maksimal serta dilakukan pengawasan dengan benar.”Pemerintah tentunya sangat setuju kalau dalam penyaluran CSR tersebut dilakukan dalam suatu wadah yang mampu memanajemennya dengan baik. Bentuk suatu “badan” yang diusulkan untuk mengelola CSR , sebatas ini hanya satu solusi tapi tentunya masih perlu dikaji lebih mendalam agar kelak wadah itu dapat berbuah maksimal. Terkait hal ini, tentunya kita berharap masyarakat juga harus dicerdaskan.” Pungkas Said Ismail. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Komitmen Pemkab Inhil untuk meningkatkan infrastuktur di Kabupaten Indragiri Hilir, terutama di pedesaan dan Kecamatan melalui program K2i tampaknya masih perlu kerja keras. Dilapangan, hampir sebagian besar sarana infrastruktur terutama jalan kondisinya rusak parah.

Sebut saja tiga kecamatan yakni Kecamatan Batang Tuaka, GAS dan Gaung. Selain jalan antara desa dengan desa, Desa dengan Kecamatan kondisinya sebagian besar rusak parah dan sangat sulit dilewati, terutama saat musim penghujan. Bahkan akses jalan utama di tiga Kecamatan tersebut yang menuju kota Tembilahan juga rusak parah.

“Jangankan jalan desa dan jalan kecamatan, jalan kabupaten saja yang menghubungkan tiga Kecamatan tersebut dengan kota Tembilahan rusaknya sangat parah. kalau musim penghujan banyak mobil yang terpuruk dan harus terhenti hingga berjam-jam untuk bisa jalan kembali,” kata Apol warga Kecamatan Batang Tuaka, Selasa, (6/3).

Kondisi serupa juga terjadi pada jalan lintas Enok yang menghubungkan Kecamatan Enok dengan Kelurahan Seberang Tembilahan. Ruas jalan tersebut boleh dikatakan tidak pernah mulus seratus persen. Ada saja kerusakan disana sini, dan perbaikan hanya terkesan tambal sulam. Hingga jarak tempuh yang meskinya dekat, terasa cukup jauh akibat kendaraan tidak bisa berlari dengan normal.

Kerusakan lainnya juga terjadi dibeberapa kecamatan yang berada di Inhil Bagian Selata.  Mulai dari Kecamatan Kritang, Kecamatan Reteh, bahkan Kecamatan Kemuning yang daerahnya merupakan dataran tinggi. Bahkan kerusakan jalan di dikawasan tersebut, juga terjadi pada jalan Nasional, yakni jalan Lintas Timur. Kalau kita terus berjalan dan sampai diperbatasan dengan Provinsi Jambi, kita akan terasa malu, karena ruas jalan disana mulus dan tidak rusak seperti didaerah kita.

Kerusakan yang terjadi tentunya menimbulkan tanda tanya dibenak kita, apakah karena faktor geografis di Inhil yang sedemikian labil ataukah karena planning SKPD terkait yang tidak matang dan profesional. Sebab terkadang ada jalan yang hanya berumur hitungan bulan dan kembali rusak seperti sedia kala.

“Jangakan di Kecamatan, di dalam kota Tembilahan saja banyak jalan setelah diperbaiki, dalam hitungan bulan kedepan sudah rusak kembali. Intinya bisa saja memang kinerja rekanan tidak profesional. Mereka hanya sekedar mengejar keuntungan proyek tanpa memikirkan kualitas pekerjaan,” kata Edi warga Tembilahan Hulu. (suf)

Pulau Kijang, Reteh (www.detikriau.org)  – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Indragiri Hilir (Inhil) H Edy Syafwannur, melaksanakan kegiatan bhakti sosial khitanan sebanyak 50 anak kurang mampu di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh, Selasa (6/3).

Selain mengadakan sunatan masal, Edy Syafwannur sekaligus melantik pengurus Forum RT/RW, pengurus Lembaga Adat Melayu Reteh (LAMR)  Kecamatan Reteh. Pada kesempatan serupa juga dilakukan temu ramah bersama warga Pulau Kijang. Warga yang hadir menyatakan dukungan penuh atas program yang sudah dilaksanakan selama ini.

Kegiatan yang dihadir berbagai tokoh masyarakat dan ribuan warga setempat dimaksudkan sebagai ajang menyatukan persepsi untuk memajukan Inhil kedepan. “Semoga apa yang sudah kita laksanakan hari ini mampu memberikan hal yang positif bagi kita semua, mari kita terus bergandengan tangan memajukan daerah agar semakin baik,” ajak Edy Syafwannur.

Ajakan positif tersebut dengan spontan disambut oleh masyarakat. Ucapan terimakasih dilontarkan oleh mereka. Bahkan menurut mereka, kegiatan sosial seperti sunatan massal tentu dapat membantu khususnya bagi kalangan kurang mampu. “Yang pasti kita merasa terbantu. Ini sangat meringankan beban kami,” ucap Hamdi, salah seorang dari orang tua peserta sunatan missal.

Apalagi, kata Hamdi kegiatan itu tidak hanya khitanan, namun peserta juga diberikan oleh panitia bingkisan. Dimana bingkisan itu sangat berarti banyak bagi mereka. Khusus untuk Forum RT/RW Iwan, Edy Syafwannur menyatakan sangat mengerti dengan beratnya beban yang harus mereka emban. Karena itu dia menyampaikan pemghargaan yang tinggi atas peranan yang sudah diberikan selama ini.(suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  – Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri, Kemas Yusferi terpilih menjadi Ketua Komisariat Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia (Perpamsi) wilayah Riau-Kepri periode 2012-2014.

Dengan terpilihnnya Kemas menjadi Ketua Perpamsi yang membawahi 17 PDAM di Riau dan Kepri. Maka dia, menyatakan komit untuk mendukung seluruh PDAM yang berada di bawah wilayah Riau-Kepri dalam menyatukan visi dan misi. Terutama dengan hal yang berkaitan peningkatan pelayanan PDAM terhadap masyarakat secara luas.

“Kedepan kita akan mengadakan diklat kepada para anggota dengan tujuan mendongkrak sumber daya manusia (SDM) dan propesionalitas kerja,” ujar Kemas, Selasa (6/3).

Melalui pelatihan dan diklat, diharapkan PDAM mampu membuat laporan keuangan dengan standar-standar baru yang sudah ditetapkan Pemerintah. Selain hal tersebut diatas, lanjut Kemas, pihaknya juga akan menyusun standar pengadaan barang dan jasa sebagai pedoman kerja PDAM Riau-Kepri. Dimana uangnya dapat di kelola dari hasil kerja PDAM.

“Selama ini sistem seperti itu belum digunakan oleh kita. Namun hal itu sudah digunakan PDAM di kota-kota besar lainya,” katanya sambil mengatakan sistem ini pelaksanaanya (e-type, red) harus didampingi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPK).(suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, H. Fahrolrozy dalam waktu dekat kembali akan  memfungsikan tiga asset besar Dinas Perhubungan yang selama ini terbengkalai. Ia akui ini merupakan tugas berat. Namun dengan niat dan kerjakeras, mantan Kepala Dinas Perdagangan ini yakin akan mampu merealisasikan.

“Untuk Bandara Indragiri, Insyaallah pada minggu ketiga bulan maret ini juga akan kembali kita operasikan. Kita akan buka kembali rute penerbangan Tembilahan – Batam menggunakan pesawat bermesin jet. Kedepan kita juga akan buka rute penerbangan Tembilahan – PKU.”Ujar Fahrolrozy memberikan komfirmasi diruang kerjanya, Selasa (6/3/2012).

Dijelaskan lebih jauh oleh Fahrolrozy. Pesawat yang akan digunakan dengan kapasitas 84 penumpang tapi hanya direkomendasikan untuk 70 penumpang. Sebagai langkah promosi, Dishubkomimfo akan memberikan tranportasi gratis TBH menuju Bandara untuk dua bulan pertama.”Sosialiasinya akan kita lakukan di 20 Kecamatan termasuk untuk penjualan tiket. Kedepan, untuk transportasi TBH – Bandara akan kita coba mengadakan Taxi bandara.”Ujarnya.

Disamping Bandara Indragiri, Dishubkominfo juga akan segera mengaktifkan pengoperasikan kembali Terminal Bandar Laksmana Indragiri serta Pelabuhan Parit 21. Menurut penjelasan Fahrolrozy, Untuk Terminal, bulan ini juga akan segera dioperasionalkan. Sebagai langkah awal, Dishubkominfo akan segera memanggil seluruh pengusaha angkutan baik angkutan pedesaan maupun antar kabupaten.

Dalam kesempatan ini, Dishubkominfo juga menyatakan akan  melakukan penertiban mobil angkutan barang, terutama kapasitas besar. Menurut penilaian Fahrolrozy, selama ini angkutan yang tidak pernah diberikan rekomendasi operasionalnya ini oleh Kabupaten begitu bebas melakukan aktifitas tanpa ada memberikan kontribusi terhadap pendapatan Daerah.”jangan kita hanya jadi penonton saja. Ijin angkutan seperti PJ, Pasir dan lain-lain yang rata-rata menggunakan truk besar ini begitu bebas beroperasional padahal  kita tidak pernah memberikan ijin untuk itu. Kita memberikan solusi, boleh mereka tetap beroperasional asalkan ada kontribusi bagi  PAD. Kita akan koordinasikan dengan satlantas polres inhil, Dinas Perdagangan serta Dinas PU untuk pelaksanaannya.” Imbuh Fahrolrozy.

Program lainnya, Dishubkominfo juga akan menertibkan pengusaha TV Kabel. Menurut Kadis yang terkenal mudah bergaul ini, ia cukup mengetahui dengan jelas undang-undang komunikasi. Ia menyatakan akan segera melakukan koordinasi untuk hal ini.

Terakhir, Pelabuhan Parit 21, Dishubkominfo dibawah pimpinan Kadis baru ini juga akan segera mengoperasionalkannya. Untuk ini, dishubkominfo akan berkoordinasi dengan Pelindo, instansi terkait lainnya termasuk para pengusaha. (fsl)