JALAN KOTA HANCUR LEBUR, REKANAN DIMINTA BERTANGGUNGJAWAB

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Aktivitas truk pembangunan Gedung Universitas Islam Indragiri, Gedung Islamic Center dan Venue PON Futsal telah membuat sebagian besar jalan di Kota Tembilahan seperti kubangan kerbau dengan lubang-lubang yang menganga di sana sini.

Dari pantauan, beberapa ruas jalan kota yang sekarang dalam kondisi hancur lebur tersebut diantaranya adalah sepanjang jalan Telaga Biru dan Jalan Pendidikan. Kondisi ini banyak mendapat keluhan warga karena aktivitas keseharian mereka sudah terganggu, baik akibat debu jika hari panas, dan kubangan lumpur jika hari hujan.

Terkait hal ini, Ketua Komisi III DPRD Inhil, Edy Gunawan ketika dimintai tanggapannya mengatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil pihak terkait untuk meminta pertanggung jawaban kondisi jalan tersebut.

“Mereka semua sebenarnya sudah profesional dalam pekerjaan, namun apa yang telah mereka lakukan dalam mengejar pembangunan telah menimbulkan kerugian yang banyak pada masyarakat kota, untuk itu mereka akan kita tindak, karena sudah dinilai membandel, , “kata Edy Gunawan, Jum’at (23/3).

Kembali ditegaskan Edy, pihak rekanan yang melakukan pekerjaan pembangunan tiga proyek di atas dalam waktu secepatnya harus memperbaiki jalan tersebut, persis seperti jalan yang ada sewaktu proyek ini belum dikerjakan, bukan menunggu pekerjaan pembangunan gedung itu selesai, “Masa kelas jalan seperti ini dipaksakan angkutan sebesar itu, “ujar Edy dengan nada kesal. (fen)




Dispenda Diminta Tingkatkan PAD Inhil

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil) meminta kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Inhil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dinilai penting guna peningkatan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di Bumi yang berjuluk Negeri Seribu Jembatan ini.

Demikian disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Inhil Herwanisstas, kepada detikriau.org kemarin. Dia menilai jika kekreatifan Dispenda dalam mengelola PAD terus diasah dan ditingkatkan sebagaimana yang telah disampaikan maka hasilnya juga akan maksimal.

“Dispenda harus kreatif mencari sumber-sumber lain, jangan hanya mengandalakan sumber PAD yang sudah pasti,” tegasnya.

Sudah waktunya, dikatakan lagi oleh Sitas sapaan akrab Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa ini, Inhil harus mampu meningkatkan PAD karena di daerah Inhil begitu banyak potensi yang belum dikelola dengan benar, di antaranya, retribusi parkir, retribusi pasar, dan retribusi pemanfaatan berbagai fasilitas daerah.

Dijelskan Sitas lebih jauh, apa yang disampaikan oleh Dewan dalam hal ini Komisi II adalah bentuk dari kepedualian wakil rakyat untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. “Kita melihat target PAD yang disampikan Dispenda pada tahun 2012 ini jauh dari realisasi PAD di tahun 2011 silam,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, kata dia, Dispenda harus jeli dalam mencari sumber-sumber PAD sehingga apa yang telah tercapai pada tahun sebelumnya, di tahun 2012 ini tidak sampai terjadi penurunan target. “Paling tidak target PAD sekarang harus sama dengan realisasi tahun kemarin,” cetusnya.

Hal senada juga disebutkan Anggota Komisi II DPRD Inhil lainnya, H Bakri, menurut dia, target dan pencapaian PAD tahun demi tahun harus mengalami peningkatan secara gerafik. Apalagi bila dilihat dari bertambahan penduduk dan pembangunan di Kabupaten Inhil, yang terus mengalami peningkatan.

“Target PAD, harus menjadi catatan kita semua. Jika pencapaian dan  target selalu mengalami penurunan tahun demi tahun, sama artinya terdapatnya sebuah ke gagalan dalam memenej pendapatan daerah,” sambungnya.

Pihaknya berharap eksekutif segera membuat regulasi atau aturan yang mendukung tergarapnya potensi-potensi lain yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Yang lebih tepat SKPD tidak selalu tergantung pada peraturan daerah terutama sekali terhadap retribusi yang ada saat ini.

”Kita berharap instansi terkait harus mampu membuat inovasi untuk meningkatkan PAD,” tutur ketua prasksi PBR ini.(fen)




DEWAN: ALASAN PT. WIKA TERLALU DIBUAT-BUAT

Sesalkan Aparat Berwenang yang Terkesan Tutup Mata

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ketua Komisi III DPRD Inhil, Edy Gunawan mengatakan alasan pembenaran yang diberikan oleh PT. WIKA mempergunakan kendaraan truk kapasitas besar melakukan mobilisasi material proyek terlalu dibuat-buat. Bahkan Asun, panggilan akrab politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga sempat menyesalkan sikap aparat berwenang yang terkesan tutup mata.

“Dengan tekstur tanah kita yang sangat labil, tentunya mempergunakan kendaraan besar akan menimbulkan resiko yang juga besar. Buktinya, kendaraan mereka amblas karena daya tahan badan jalan tidak mampu menanggung beban kendaraan yang berisi puluhan ton muatan material proyek mereka. Kondisi seperti ini apa tidak sebaliknya semakin membuat banyaknya waktu yang terbuang?. Jadi menurut saya alasan mereka terlalu dibuat-buat” Jawab Asun membantah alibi pembenaran yang diberikan PT. WIKA.

Kembali diperjelas Asun, sebelumnya, terpuruknya kendaraan mobilisasi material milik PT. WIKA ini juga sudah pernah terjadi dan Dewan sudah memberikan peringatan akan hal itu.” Kita sudah pernah mewanti-wanti mereka. Tapi tidak mereka indahkan. Jangan dengan sempitnya waktu menjadi alasan pembenaran bagi mereka untuk berbuat seenaknya,” Kritik Asun.

Dilanjutkannya, yang juga patut menjadi kekhawatiran, dengan bobot kendaraan dan muatan yang demikian berat, saat melintasi oprit jembatan tentu juga akan rentan menimbulkan kerusakan. Sementara menurut Asun, untuk tahun ini perawatan oprit jembatan itu ditangani oleh pihak Provinsi,” Kondisi seperti ini seharusnya mendapat pengawasan ketat dari aparatur berwenang,  jangan malah terkesan tutup mata,” Sindir Asun mengakhiri.

Sampai jum’at (23/3). Dua kendaraan mobilisasi material proyek milik PT. WIKA asal Tangerang itu masih belum berhasil dievakuasi. Muatan besi batangan terpaksa dibongkar ditempat dan kembali diangkut dengan kendaraan kapasitas kecil menuju lokasi proyek. (fsl)




KEJAR WAKTU, PT.WIKA SEPELEKAN ATURAN

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – PT. WIKA akui tidak mengantongi izin mempergunakan kendaraan truk tronton untuk mobilisasi material proyek Venue Futsal. Kebijakan tersebut diambil dengan alasan sempitnya batasan waktu pengerjaan.

“Kita terpaksa pergunakan truk bemuatan besar. Kalau harus mempergunakan truk berdaya angkut kecil, tentunya mobilisasi material proyek kita akan membutuhkan waktu yang lebih banyak sedangkan pekerjaan kita saat ini diburu waktu,” Jawab Priyanto yang mengaku sebagai salah seorang Engginer PT. WIKA saat dimintai komfirmasi terkait persoalan ini di Tembilahan, Jum’at (23/3)

Dijelaskan Priyanto lebih jauh, Kamis (22/3) sekira pukul 03.00 Wib, dua truk mereka saat melintasi jalan Baharudin Jusuf terpaksa harus berhenti dikarenakan ada sebuah kendaraan yang macet. Tidak bergeraknya kendaraan yang bermuatan sebanyak 18 Ton besi ini tentu saja semakin memperbesar beban jalan dan akhirnya berakibat roda kendaraan amblas.” Untuk kerusakan jalan, kita akan pertanggungjawabkan. Secepatnya akan kita lakukan perbaikan,” Ujarnya.

Ketika dipertanyakan apakah PT. WIKA mengantongi ijin mempergunakan kendaraan truk besar untuk mobilisasi material proyek mereka, Supriyanto akui memang mereka tidak memiliki ijin untuk itu.”Kita sudah ajukan surat untuk mendapatkan ijin mengenai hal ini kepada Dinas PU dan Dinas Perhubungan. Tapi saat itu ada beberapa klausal yang kita masih berkeberatan.” Jawabnya memberikan alibi.

Ketika kembali dipertanyakan, klausal apa yang menjadi keberatan PT. WIKA untuk pengurusan ijin itu?. Priyanto enggan untuk menjawab.”Nantilah kita akan komfirmasikan kembali hal ini kepada Dinas terkait.”Ucapnya berusaha mengelak. (fsl)




Terkait Aksi Puluhan Warga Datangi Kantor Camat Tanah Merah, Sekdes Bantah Adanya Penyelewengan

TEMBILAHN (www.detikriau.org)- Aksi puluhan warga Desa Sungai Laut yang mendatangi kantor Camat Tanah Merah, Rabu (21/3) lau, Kepala Desa Sungai Laut, Kecamatan Tanah Merah, Amirudin mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui adanya aksi tersebut . Menurut Informasi yang diterimanya, Aksi massa itu guna meminta kejelasan sekaligus meminta agar pemerintah kecamatan untuk memberhentikan M.Alwi sebagai Sekertaris Desa (Sekdes) Sungai Laut.

“Saya awalnya tidak tahu kalau warga saya mendatangi kantor Camat
Tanah Merah untuk meminta  kejelasan dan tindak lanjut terkait
persoalan Sekdes (M Alwi, Sekdes Sungai Laut, red) tersebut, saya baru
mengetahuinya setelah saya di telpon oleh salah seorang warga,” ujar
Amirudin saat dikomfirmasi wartawan melalui sambungan selulernya.

Menurutnya, kedatangan puluhan warga ke Kantor Camat Tanah Merah
tersebut guna meminta kejelasan atas permasalahan mengenai dugaan
penyelewengan penyaluran dana bantuan PUAP dari pemerintah pusat, yang dicairkan oleh Sekdes Sungai Laut tanpa sepengetahuan dirinya
sebagai Kades.

Sementara itu Sekertaris Desa Sungai Laut, M Alwi saat di komfirmasi, membantah adanya penyelewengan. “Saya tidak tahu
persisis mengenai aksi tersebut apa tujuannya, namun apa yang
dituduhkan warga kepada saya tersebut sama sekali tidak benar,”
bantahnya berdalih.

Dalam persoalan penyaluran dana PUAP di Desa Sungai Laut,
dijelaskannya, sebelumnya sudah di upayakan penyelesaiannya dengan
cara persuasif bersama instansi terkait, yakni Badan Pelaksana
Penyuluhan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabuaten Inhil. Ia juga mengakui bahwa persoalan tersebut telah selesai setelah dibahas bersama Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Camat, dan BP2KP di Tembilahan beberapa waktu lalu.

“Sebelumnya ini sudah dibahas bersama Ketua Gapoktan, Camat, dan
BP2KP. Tapi memang tidak bersama Kades. Ini saya kira salah informasi
saja. Saya yakin dibalik aksi itu semua ada yang memotori untuk
sekedar menjatuhkan saya saja,” cetusnya.

Saat ini, Ia menambahkan, keharmoisan hubungan antara dirinya sebagai Sekdes Sungai Laut dan Amirudin sebagai Kades Sungai Laut memang sudah tidak harmonis lagi.

“Hubungan antara saya dan Kades (Amirudin, red) sekarang ini nampakny agak memanas dengan dipicu oleh permasalahan yang sama sekali tidak saya ketahui persis bagaimana. Dan nampaknya jalan yang kita tempuh untuk menyelesaikan secara kekeluargaan sudah tak ada hasil. Sekarang saya tidak terlalu menanggapi aksi dikantor camat itu,” ujarnya lagi, sambil mengatakan bahwa Ia  tidak mengetahui motif dibalik aksi terbut. Namun Ia mengakui bahwa warga yang melancarkan aktinya di kantor Camat Tanah Merah Tersebut adalah warga Hulu Desa Sungai Laut. (dro)




Warga Sekayan Garam Minta Program DM Terus Dilanjutkan

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Warga Desa pemekaran Sekayan Garam, Kecamatan Kemuning, meminta kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) agar dapat meneruskan program desa mandiri (DM).

Dikatakan warga, program tersebut tentunya dapat membantu taraf hidup warga secara umum. Oleh sebab itu, mereka menegaskan akan memberikan dukungan penuh kepada Kepala BPMPD H Edy Syawannur, dalam menjalankan program unggulan Pemkab Inhil tersebut.

Aspirasi warga tersebut langsung disampaikan warga begitu kepala BPMPD hadir kedesa tersebut.Plt Kepala Desa Sekayan Garam, Yuli Agus menyebut banyak hal yang harus dibenahi pada desa yang baru ini, termasuk sarana dan prasarana. Namun dia sangat optimis desa pemekaran dari Desa Keritang ini dapat berkembang pesat karena warga memiliki semangat gotong royong yang tinggi.

“Apa yang saya sampaikan ini merupakan aspiarasi warga. Maka dari itu, kami sangat berharap program yang telah banyak memberikan kotribiusi pembangunan demi kesejahteraan masyarakat itu terus dilanjutkan seperti tahun-tahun serbelumnya,” harapnya menyampaikan aspirasi warga.

Ditegaskanya, program desa madiri dinilai telah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat di seluruh penjuru Negeri Seribu Jembatan, terutama bagi mereka yang bedomisili dikawasan pedesaan.

“Dengan adanya program desa madiri, kami merasa sudah sangat terbantu sekali terutama dibidang infrastruktur desa. Dimana saat ini sejak bergulirnya program DM,  sebagai besar warga dapat mengangkut hasil kebun mereka tanpa hambatan,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala BPMPD Inhil, H Edy Syafwannur, menyatakan kekomitmenan Pemkab Inhil untuk membenahi dan memperbaiki sarana maupun prasarana ke arah lebih baik terus akan dilanjutkan, terlebih jika semua itu demi kepentingan masyarakat banyak.

“Intinya kita tetap pada rencana awal yaklni, memberdayakan serta mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui berbagai program yang telah ada. Namun hal yang tidak kalah penting kekompakan antar warga yang selama ini sudah dibina hendakanya terus dipertahankan,”pintanya menanggapi aspirasi warga setempat.(fen)