TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Puluhan massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gabungan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII) Cabang Tembilahan beserta Dewan Mahasiswa (dema) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Auliyaurrasyidin, Jum’at (30/3) melaksanakan aksi demonstrasi di gedung DPRD Inhil, Jalan Subrantas Tembilahan. Mereka menyampaikan lima pernyataan sikap kepada wakil mereka di Gedung DPRD Inhil.

Dalam surat pernyataan sikap yang ditandatangani secara bersama tiga aktifis HMI, GMII dan Dema mahasiswa Auliaurrasyidin berbunyi, menyatakan penolakan dengan tegas atas rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM, Menuntut agarpemerintah mencabut UU No. 22 tahun 2001 tentang penghapusan subsidi BBM, Kemudian mereka menyatakan belum melihat keseriusan dan penjaminan dana kompensasi BBM termasuk evaluasi dan tranparansi dari penyampaian dana kompensasi kenaikan BBM periode sebelumnya yang juga menurut mereka belum disampaikan kepada rakyat. selanjutnya, mereka juga mengajukan tuntutan agar DPRD Inhil melakukan pengawasan dan kontrol serta melakukan langkah-langkah yang serius untuk mengendalikan stabilitas harga-harga di pasaran. Terakhir, mereka menuntut agar DPRD inhil melakukan kontrol dan pengawasan keterlibatan para pelangsir demi terwujudnya “BBM tepat sasaran” terkait dengan rencana pemerintah menaikan BBM.

Dari pantauan, kehadiran rombongan massa yang hanya disambut oleh tujuh anggota komisis II DPRD Inhil, Irwandi, M. Yunus, Zulkifli, Agussalim, Syahrudin, Edy Harianto dan Herwanissitas sempat membuat rombongan massa pendemo berang. Mereka menduga 38 anggota DPRD Inhil lainnya sengaja tidak mau keluar untuk bertatap muka.

Karena massa demonstran terus mendesak, dengan sedikit rasa kesal karena tidak dipercayai, Ketua Komisi II DPRD Inhil, M. Yunus mempersilahkan perwakilan massa untuk memeriksa sendiri untuk mencari kebenaran ke dalam gedung DPRD Inhil.

Didalam gedung, 3 orang perwakilan massa dikawal petugas keamanan melakukan penyisiran satu persatu ruangan dan tidak menemukan satupun anggota DPRD lainnya. akhirnya massa demonstran menyerahkan lima pernyataan sikap secara tertulis kepada Komisi II DPRD Inhil untuk ditindaklanjuti. Usai membubarkan diri dari halaman gedung DPRD Inhil, massa demonstran masih melanjutkan aksi dengan  melaksanakan pawai keliling kota.

Sekretaris Komisi II DPRD Inhil, Herwanissitas yang ditemui usai aksi demo menyatakan bahwa apa yang telah disampaikan massa demonstran hari ini akan mereka teruskan kepada pimpinan DPRD Inhil agar dapat segera disikapi.” Secara pribadi, dihadapan massa demonstran saya sudah nyatakan bahwa kebijakan untuk menaikan harga BBM ini agar dapat dilakukan penundaan, dikaji secara lebih mendalam  dan kalau perlu dibatalkan. Namun ini kebijakan pemerintah pusat tentu pemerintah pusat yang punya kewenangan untuk tetap menaikkan atau membatalkan.” Ujarnya. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Indragiri Hilir, Agussalim nyatakan bahwa majunya seorang kader dalam apapun bentuk kompetisi harus didasari dari sebuah kajian yang riil.

Menurut penjelasannya, Pencapaian tujuan dari suatu kompetisi harus bergerak dalam satu sistem. Artinya bukan kehendak orang perorangan. Lemah satu bagian dalam sistem dapat diartikan akan melemahkan sistem secara keseluruhan.

”Hal ini tentunya juga bisa dikaitkan dengan pemilihan kader yang diunggulkan dalam sebuah kompetisi semisal pilkada. Siapapun diri si kader, kalau didasarkan hasil kajian dan pertimbangan partai ia memiliki keunggulan, maka sudah menjadi keharusan untuk dimajukan. Jadi tidak mesti harus seorang ketua,” Ungkap Agussalim dengan kalimat merendah ketika ditemui detikriau.org di ruang Komisi II gedung DPRD Inhil, Kamis (29/3).

Masih menurut penuturannya, kalau kepada dirinya dipertanyakan bersedia atau tidak maju sebagai salah satu balon Bupati Inhil mendatang, dikatakannya, ia akan bersedia asalkan memang itu sudah didasari atas hasil pertimbangan partai.”Sebagai kader tentu kita harus tunduk dengan apapun keputusan. Namun sekali lagi keinginan itu tidak boleh didasari dari keinginan pribadi yang justru dikhawatirkan jika dipaksakan akan merugikan partai.  Apapun keputusan tetap harus memberikan keuntungan bagi partai secara keseluruhan. Termasuk dalam menentukan maju sebagai balon Bupati ataupun Wakil Bupati.” Ujarnya mengakhiri.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, Indra M Adnan sebutkan bahwa Sumpah adalah sebuah koridor untuk membatasi diri agar tidak berbuat salah. Ia berharap, agar sumpah dapat dihayati dan dipegang dengan sungguh-sungguh.

“Salah satu sumpah yang sudah saudara ucapkan sebagai PNS yang merupakan bagian dari pemerintah adalah untuk mensejahterakan rakyat. Ini harus terus dijadikan pedoman yang tentunya direalisasikan  sesuai dengan bidang dan fungsi masing-masing.” Ucap Bupati ketika  memberikan sambutan dalam acara pengangkatan sumpah dan janji

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Setdakab Inhil bertempat di Gedung Pertemuan Telaga Puri, Jalan Lingkar I, Tembilahan, Kamis (29/3)

Dalam kesempatan itu, Bupati juga berpesan agar berkah dan diberikan Tuhan harus benar-benar disyukuri karena hari ini ada jutaan orang diseluruh Indonesia tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi PNS.” PNS harus siap dengan semua konsekwensinya. Gaji kecil, dapat beras raskin namun semua itu harus disyukuri. Dengan syukur dan selalu bertindak jujur apapun yang diterima akan menjadi sebuah rezky yang barokah,” Pesan Bupati.

Pengangkatan sumpah dan janji dilingkungan Setdakab Inhil 2012 ini adalah sebanyak 476 orang yang terdiri dari, pertama, CPNS yang diangkat menjadi PNS dengan rincian: Tenaga guru sebanyak 208 orang, Tenaga Kesehatan sebanyak 63 orang dan Tenaga teknis sebanyak 188 orang, dan ke-dua, PNS dilingkungan PU sebanyak 8 orang serta Sekretaris Desa sebanyak 9 orang. Setelah mengucapkan sumpah dan janji, Bupati menyerahkan SK kepada empat orang perwakilan PNS secara simbolis.

Pengangkatan sumpah dan janji ini juga dihadiri oleh Setdakab Inhil, H. Alimuddin RM, Asisten, Kepala Dinas, Kantor dan Badan dilingkungan setdakab Inhil dan tamu undangan.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Direktur Utama Maskapai penerbangan Aviastar BAe 140-200, Lie Kiang nyatakan untuk sementara hentikan penerbangan rute Tembilahan Batam (PP). Keputusan ini menurutnya diambil terkait belum terealisasinya dua komitmen dari Pemkab Inhil.

“Dua komitmen itu yakni untuk memblok 40 seat Aviastar BAe 146-200 dan belum bisa dipastikannya jadwal penerbangan secara on time yang dimintakan oleh pemerintah pusat.”Jelasnya ketika memberikan pernyataan kepada wartawan melalui sambungan telepon selularnya, kamis (29/3).

Dijelaskan lebih lanjut oleh Lie kiang, untuk melakukan satu kali penerbangan, perusahaannya memerlukan pembiayaan sebanyak Rp. 60 juta. Dengan sedikitnya jumlah penumpang tentunya tidak akan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Kondisi ini menurut Lie Kiang membuat pihak Aviastar telah mengalami kerugian yang cukup besar.

“Makanya kini kita terpaksa harus menghentikan sementara waktu rute penerbangan Tembilahan – Batam. Kita tunggulah sampai adanya kejelasan komitmen dari Pemkab Inhil,” Kata Lie Kiang yang juga mengaku putra kelahiran ini menambahkan.

Terkait persoalan ini, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikan (Kadishubkominfo) Kab. Inhil, Fahrolrozi membenarkan adanya pemberhentian sementara penerbangan Aviastar ini. Kebijakan ini dikatakannya sebagai langkah untuk menyempurnakan kembali MoU Pemkab Inhil dengan pihak Aviastar.

“Kita nilai MoU itu masih ada beberapa hal yang perlu diperjelas. Seperti misalnya berapa besaran bantuan yang bisa diberikan oleh pihak perusahaan. Untuk Bloking seat, APBD kita kan belum bisa dicairkan. Tapi perusahaan sepertinya tidak mau merugi dan mereka juga ingkari komitmen. Dulu mereka ( Aviastar. Red) katakan siap merugi untuk 3 bulan kedepan. Tapi kok baru dua kali penerbangan mereka sudah tidak mampu?. Intinya MoU itu masih perlu kita sempurnakan,” Jawab Fahrolrozy. (dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Riau, Abdul Wahid sebutkan kalau memang kehendak partai, sebagai kader ia akan siap untuk maju sebagai balon Bupati Inhil 2013 – 2018.

Pernyataan ini disampaikannya ketika ditemui detikriau.org di gedung DPC PKB Inhil di Tembilahan, Kamis (29/3).” Kalaulah seandainya memang partai menilai saya layak, tentunya sebagai kader saya akan siap menerima amanah itu. Jika ditanyakan masalah kesiapan, tentunya partai sudah memiliki penilaian-penilaian sendiri,” Jawab Abdul Wahid berdiplomatis.

Dijelaskan Abdul Wahid, sesuai persyaratan yang dimintakan undang-undang, sebuah parpol berhak untuk mengusung calon apabila memiliki sedikitnya 15 persen kursi di DPRD. Dari 45 kursi di DPRD Inhil, PKB sudah memiliki 6 kursi.”artinya kita masih butuh satu kursi lagi untuk memenuhi apa yang disyaratkan dalam Undang-Undang. Namun itu tentunya tidak jadi sebuah kemutlakan. Mungkin yang menseleksi itu bukan hanya PKB tetapi juga partai lainnya. Sekali lagi kalau memang Partai memberikan penilaian layak kepada saya, saya akan maju,” Jawabnya dengan nada tegas.

Ketika disinggung oleh detikriau.org apa yang menjadi komitmen dirinya apabila terpilih sebagai Bupati Inhil mendatang. Abdul Wahid nyatakan tidak akan memberikan komitmen.” Saya tidak ingin katakan sebuah komitmen tetapi sebagai putra daerah, saya hanya berniat akan bekerja dengan benar untuk membawa Inhil kearah yang lebih bagus.” Pungkasnya. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Lukman Edy, salah seorang Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB). dengan tegas berikan restu untuk wakafkan Abdul Wahid maju menjadi pemimpin nomor satu di Inhil sepeninggalan Indra Muchlis Adnan. Diakuinya, tahun 2013 merupakan momentum yang paling tepat mempersembahkan kader-kader terbaik PKB untuk mengabdi pada masyarakat dan sekaligus tahun 2013 ini juga merupakan momentum yang paling baik untuk regenerasi pemimpin daerah.

“Setakat ini, PKB tidak dalam posisi siap atau tidak siap mengusung kader untuk menjadi Bupati. Namun yang jelas, PKB sudah lakukan proses rekruitmen calon pemimpin dan pendidikan politik bagi kader. Kata yang lebih tepat, dengan semua proses itu saya nilai kini PKB sudah siap untuk mewakafkan kader-kader terbaiknya untuk mengabdi kepada masyarakat,” Jawab Lukman Edy ketika dimintai tanggapan oleh detikriau.org terkait pemberitaan majunya Ketua DPW PKB Provinsi Riau, Abdul Wahid sebagai bakal calon Bupati Inhil periode 2013 – 2018, kamis (29/3) di Tembilahan.

Dijelaskan LE, sebutan akrab untuk mantan Mentri PDT yang kini juga menjabat sebagai salah satu anggota DPR RI ini, selama 15 tahun PKB hanya menjadi penonton dan memberi dukungan kepada calon-calon yang ada, kini sudah saatnya ia menilai PKB harus mengusung perahu sendiri dan membuka komunikasi dengan partai lain.

2013 ini ditegaskan LE, PKB sudah siap.  2013 merupakan tahun yang baik untuk memberikan pengabdian pada masyarakat dan tahun 2013 ini juga merupakan masa regenerasi pemimpin-pemimpin daerah.

Partai Politik (Parpol), menurut LE,  pada dasarnya hanya sebagai wadah pendidikan politik dan rekruitmen kepemimpinan. Tahun 2013 ini merupakan tahun pergantian. Indonesia sudah melewati masa transisi yang panjang. Kedepan tentunya suasanya sudah berubah bukan lagi suasana transisi. Masa transisi mengalir berdasarkan maunya situasi. Misalnya situasi mengharuskan pemerintah hanya menunggu. Namun sekarang pemerintah harus bertindak proaktif memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dulu tidak dinamis tetapi sekarang harus dinamis. Dulu lebih banyak melakukan konsolidasi internal aparatur namun sekarang harus sudah berbuat keluar.

“Intinya suasana  memang sudah berbeda, makanya pemimpin kedepan tidak cukup hanya memiliki kapasitas dan kapabilitas tetapi juga harus memilki karakter. Untuk Riau, kita tidak bisa berharap banyak pada pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki karakter. Masa transisi, rakyat menerima apa adanya karena rakyat memang memahami situasinya memang mengharuskan seperti itu namun kedepan rakyat sudah tidak mau menunggu lama untuk adanya perubahan.” Ujar LE yang juga adik kandung Bupati Inhil, Indra M Adnan ini dengan tutur bahasa tenang dan teratur.

Untuk menjadi Bupati atau Gubernur,menurut penilaian LE, batasan parpol sudah sangat kecil, paarpol hanya sebuah perahu yang berkontribusi sekitar 12 persen dari keberhasilan untuk pemenangan seorang balon. Selebihnya ditentukan rakyat dengan menilai seorang pigur balon itu sendiri.

Ketika disinggung oleh detikriau.org, dari kader PKB sendiri, siapa pigur yang dinilai LE yang tepat sebagai calon pemimpin. “ untuk Bupati PKB memiliki Abdul Wahid wakilnya ya bisa saja Dani, Taufiqurahman dan Herwanissitas.” Ketika kembali disinggung detikriau.org untuk Gubernur, siapa kader yang disiapkan PKB, sambil tersenyum LE sebutkan, “Gubernur, ya ada lukman Edy” Ujarnya dengan suara mantap.(fsl)