Terkait Rencana Pengoperasionalan Pelabuhan Parit 21

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemkab Inhil ) akan menandatangani surat kesepakatan (MoU) dengan PT. Pelindo dalam rangka persiapan pengoperasian Pelabuhan Parit 21 Tembilahan. Penandatanganan direncanakan akan disaksikan secara langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Riau, Kadishub Provinsi Riau, Ketua DPRD Kabupaten Inhil, Ketua Komisi III DPRD Inhil, Assisten II dan Kadishub Inhil, senin malam  (7/5) di Jakarta.

Menurut penjelasan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Kadishubkominfo) Kab. Inhil, Fahrolrozy bahwa penandatanganan MoU dengan PT. Pelindo ini belum bisa dikatakan  Pelabuhan parit 21 Tembilahan sudah siap untuk diopersikan. Untuk pengoperasian, menurut mantan Kadisperindag ini, masih diperlukan beberapa perjanjian kerjasama dengan beberapa pihak lainnya dan ini tentunya juga masih diperlukan pembahasan lebih lanjut.

“Saya sampaikan bahwa dengan adanya penandatanganan MoU tersebut, bukan berarti Pelabuhan itu langsung beroperasi. Karena setelah itu kita juga masih harus melakukan perjanjian kerjasama yang lainnya yang tentunya dengan prosedur dan kesepakatan yanga jelas. Jadi saya berharap masyarakat dapat memahami hal tersebut agar tidak ada lagi tanggapan miring terhadap pemkab,” jelasnya Pahrolrozy ketika dikomfirmasi melalui sambungan telepon selularnya, Ahad (6/5).(ro/fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Berkas Ujian Negara (UN) hari ini, Sabtu (5/5) disalurkan ke masing-masing kecamatan. Pendistribusian dikawal secara langsung oleh petugas kepolisian setempat.

“hari ini seluruh berkas UN sudah kita salurkan ke seluruh Kecamatan di Inhil. Setibanya di Kecamatan, berkas UN akan disimpan di kantor kepolisian setempat dan kemudian esok, minggu (6/5) berkas tersebut akan dikirimkan ke sekolah-sekolah yang keberadaanya dinilai cukup jauh dari tempat penyimpanan di kantor kepolisian namun tetap dibawah pengawasan petugas. Sedangkan untuk sekolah yang keberadaanya dekat,  hari seninnya baru disalurkan.”Terang Ketua Pelaksana UN, Sarlan Cahyadi, Sabtu (5/5) di Kantor Disdik Tembilahan.

Terkait masalah Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang sempat terlambat tiba di Tembilahan ketika dipertanyakan detikriau.org, disebutkan Sarlan, Jum’at (4/5) sudah tiba.”Perusahaan percetakan Lembaran Soal dan Ljun berbeda, makanya pengirimannya tidak serentak. Tapi semalam, sekira pukul 10.30 Wib sudah kita terima dan hari ini sudah kita salurkan ke masing-masing Kecamatan bersama lembaran soal.”Pungkas Sarlan. (fsl)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum masih belum menyerah menghadapi dugaan keterlibatan dalam penyelidikan proyek pembangunan sport center di Hambalang Bogor. Menurut seorang petinggi KPK yang ikut menangani penyelidikan Hambalang, kini Anas berusaha melindungi Angie agar jangan sampai “bernyanyi” dalam kasus tersebut.

“Ada kelompok (Anas) yang melindungi Angie. Dia tidak dilepas seperti Nazaruddin. Pokoknya ada tekanan agar Angie tidak berkoar-koar seperti Nazaruddin,” kata sumber terpercaya yang enggan namanya dikorankan itu. Namun, dia benar-benar yakin bahwa tak lama lagi Anas akan ditetapkan sebagai tersangka. “Bagaimanapun juga Anas adalah sasaran pimpinan KPK,” imbuhnya.

Kasus yang dihadapi Angie memang terpisah dari penyelidikan Hambalang. Sebab, Angie adalah tersangka kasus suap wisma atlet dan proyek Kemendikbud. Meski begitu istri mendiang Adjie Massaid yang juga kader Partai Demokrat itu memiliki kedekatan dengan Anas.

Angie dan Anas sama-sama duduk di Komisi X DPR. Setelah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pertengahan 2010, Anas meninggalkan komisi yang membawahi olah raga dan pendidikan itu. Tapi sebelum meninggalkan komisi X, Anas berupaya mengumpulkan modal agar bisa menang di pertarungan pemilihan Ketum.

Salah satu mainan Anas adalah proyek Hambalang. Dia membantu PT Adhi Karya dan Wijaya Karya dengan konpensasi uang sekitar Rp 50 miliar. Anas berperan mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera menerbitkan sertifikat Hambalang yang sejak beberapa tahun bermasalah. Dia juga dituding membantu memenangkan dua perusahaan konstruksi pelat merah itu menjadi pemenang proyek.

“Kami sekarang memang sedang mencari bukti aliran dana dari perusahaan itu ke Anas,” katanya dengan nada tegas. Tak menutup kemungkinan informasi yang dibutuhkan KPK bisa berasal dari Angie.

Pasalnya, Angie merupakan sekretaris pemenangan Anas menjadi Ketua Umum PD di Bandung. Nah, uang puluhan miliar yang digunakan untuk “membeli” suara di kongres salah satu sumbernya dari Hambalang. “Besar kemungkinan Angie tahu sumber uang tersebut,” kata dia.

Dalam persidangan perkara wisma atlet, Muhammad Nazaruddin menyebut dirinya, Angie dan Adjie Massaid tergabung sebagai tim sukses Anas. Tak hanya itu, Nazaruddin menyebut Angie juga ikut memasukkan uang pelicin ke amplop sebelum diberikan ke ketua DPC-DPC agar mau memilih Anas.

“Apakah saudara saksi (Angie) ingat kita pernah sekamar dengan almarhum (Adjie) untuk mengamplopi untuk DPC-DPC? Dengan DPC Gorontalo? Anda lupa dengan apa yang disampaikan lewat tangan Anda sendiri?” tanya Nazaruddin kepada Angie yang kala itu menjadi saksinya di sidang (15/2) lalu.

Begitu Angie ditahan Jumat (27/4) lalu, beberapa politisi Partai Demokrat langsung berbondong-bondong menemui Angie di rutan KPK. Diantaranya adalah Wasekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustofa dan I Gede Pasek Suardika Rabu (2/5) lalu. Kemarin, giliran Ketua Departemen Perekonomian Partai Demokrat Sutan Bhatoegana yang menjenguk Angie. Ketiganya adalah politisi Demokrat yang masuk dalam “gerbong” Anas.

Angie memang tenang dan tidak menggebu-gebu mencakot para politisi lainnya seperti Nazaruddin. Bahkan, Angie juga tetap kukuh tidak mengakui semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Salah satunya, dia tetap berkilah tidak pernah melakukan kominasi via blackberry messenger dengan Mindo Rosalina Manulang hingga muncul istilah apel Malang dan Washington.

“Di dalam (rutan) Angie juga cenderung tenang. Seperti yakin ada yang melindunginya. Tidak seperti Nazaruddin yang selalu mengancam pihak-pihak lain,” imbuhnya sumber itu.

Upaya kelompok Anas mencegah Angie bernyanyi setidaknya juga tampak dari tanggapan terhadap dorongan agar Angie menjadi justice collaborator. Di internal Demokrat, tanggapan terhadap hal tersebut berbeda-beda. Peta dukungan kader saat Kongres II Demokrat di Bandung 2010 lalu seperti muncul lagi.

Mereka yang notabene dikenal dekat dengan Anas, cenderung mempertanyakan kesiapan KPK menjadikan Angie sebagai whistle blower. Di pihak lain, mereka yang berada di luar kubu Anas, malah mendorong agar Angie membuka saja semua yang diketahuinya terkait kasus yang dihadapi.

Sumber di internal Demokrat mengungkap, bahwa beberapa petinggi partai di luar kelompok Anas sudah mulai menyiapkan pelaksanaan kongres luar biasa (KLB). Tentu saja, agendanya adalah upaya menurunkan Anas sebagai ketua umum.

Dengan catatan, skenario menyeret Anas dalam kasus hukum dengan menempatkan sebagai tersangka berhasil dijalankan. “Bahkan, sudah mulai dibahas alternatif tempat, salah satunya di Bali,” ujar tokoh di lingkaran dalam Demokrat, yang enggan disebutkan namanya.

Terpisah juru bicara KPK Johan Budi mengaku tidak mengetahui soal adanya keterlibatan Anas untuk melindungi Angie. KPK akan tetap berupaya menangani kasus Angie sesuai dengan aturan yang berlaku.

Saat disinggung menengai adanya tersangka baru dalam kasus Hambalang, Johan juga mengaku belum mendapatkan informasi tersebut. Namun, pria yang pernah mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK membenarkan bahwa kini penyelidik masih mendalami soal penerbitan sertifikat Hambalang. “Menurut pimpinan memang sudah ada perkembangan yang berarti,” katanya.

Mengenai pemanggilan Anas, Johan memastikan penyelidik akan memanggilnya dalam waktu dekat. Namun kapan waktu pastinya, alumni Fakultas Teknik UI itu mengaku tidak mengetahuinya. “Pokoknya dalam waktu dekat akan segera kami panggil,” imbuhnya.(jpnn)

TEMBILAHAN (WWW.DETIKRIAU.ORG) – Ketua DPC Partai Demokrat Inhil periode 2007 s/d 2012, Irwandi nyatakan dengan tegas keengganannya untuk menghadiri prosesi pelantikan kepengurusan baru DPC Partai Demokrat Inhil periode 2012 s/d 2017. Sampai saat ini Irwandi masih menilai pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Inhil beberapa waktu lalu di Pekanbaru sebagai bentuk pelanggaran AD/ART Partai.

“Pelaksanaan Muscab beberapa waktu lalu di Pekanbaru jelas sebuah pelanggaran AD/ART Partai dan tentunya hasilnyapun perlu dpertanyakan keabsahannya.  Terkait pelantikan kepengurusan periode 2012 s/d 2017 hari ini, saya rasa tidak perlulah saya komentari lagi sah atau tidak.”Jawab Irwandi ketika di komfirmasi Www.detikriau.org melalui sambungan telepon selularnya, jum’at (4/5).

Diakui Irwandi, prosesi pelantikan pengurusan hari ini dirinya memang diundang untuk menghadiri, dan menurut informasi yang ia terima, ia masih masuk di dalam kepengurusan.”Katanya jabatan saya di partai sebagai majelis partai cabang, saya tidak pernah mengetahui ada posisi seperti ini di dalam AD/ART Partai. Karena sejak awal saya nilai prosesnya penuh intrik yang tidak benar, untuk apa saya menghadiri prosesi pelantikan ini hari,”Tegas Irwandi sambil menyatakan sampai detik ini ia belum melihat SK penetapan kepengurusan DPC Partai Demokrat Inhil periode 2012 s/d 2017 tersebut.

Dalam pemberitaan beberapa waktu lalu, Irwandi juga dengan tegas mengaku dirinya sangat kecewa dengan dilaksanakannya Muscab DPC Demokrat Inhil di pekanbaru 28 januari 2012 yang lalu. Kebijakan ini dinilainya telah menyalahi aturan yang ada dalam AD/ART partai. Sebagai bentuk protes, DPC Partai Demokrat Kabupaten Inhil mengibarkkan bendera setengah tiang serta menuding HR Mambang Mit tidak layak untuk maju sebagai calon Gubernur Riau.

“Saya dilantik sebagai Ketua Demokrat Inhil untuk periode 2007 s/d 2012. Artinya apa?, artinya saat pemilihan itu saya belum dimisioner, anehnya, rencana pelaksanaan Muscab itu sendiri tidak pernah diberitahukan kepada saya. Bahkan dilokasi pelaksanaan Muscab sama sekali tidak ada tanda-tanda dilaksanakannya Muscab. Jadi ini apa? Sudahlah Muscab ini dilaksanakan secara gelap malah lebih digelap-gelapkan lagi,”Ungkap Irwandi ketika ditemui Www.detikriau.org di Kantor DPC Partai Demokrat Inhil jalan Baharuddin Jusuf, Tembilahan. Jum’at (3/1/2012) yang lalu. (fsl)

TEMBILAHAN (WWW.DETIKRIAU.ORG) – Pelantikan kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil) periode 2012 s/d 2017 yang dihadiri secara langsung oleh Ketua DPD Partai Demokrat Riau, HR Mambang Mit berlangsung dibawah guyuran hujan lebat dan terputusnya pasokan arus listrik PLN. Dalam prosesi itu, Pengurus DPC Demokrat Kab. Inhil yang baru dilantik menyatakan dukungan secara resmi kepada HR. Mambang Mit untuk maju sebagai Calon Gubernur Riau periode mendatang. Jum’at (4/5).

Pantauan Www.detikriau.org, Baru saja rombongan Ketua DPD Partai Demokrat Riau, HR Mambang Mit didampingi Istri, Raja Maulida Mambang Mit serta beberapa petinggi partai Demokrat Riau melangkahkan kaki ke tempat pelaksanaan prosesi pelantikan kepengurusan baru bertempat di Kantor DPC Partai Demokrat Inhil Jalan Keritang No. 09 Tembilahan sekira pukul 14.40 Wib, Awan gelap yang mulai terlihat menyelimuti kota Tembilahan sejak pukul 13.00 Wib akhirnya pecah dan tetesan air menguyur bumi. Tidak berselang lama, pasokan listrik PLN-pun terputus, Suasana remang diiringi gemuruh suara guntur membuat suasana sesaat hening. Entah apa yang saat itu menggayut dalam hati masing-masing umat manusia yang katanya bertarung demi memperjuangkan masyarakat kecil yang mengharuskan seluruh kadernya untuk berlaku “Bersih, Cerdas dan Santun” ini.

Gema suara mesin diesel tidak berselang lama terdengar, sinar lampu pijar kembali bercahaya dan prosesi pelantikan satu persatu berlanjut dibawah naungan tenda dalam suasana masih dibawah derasnya guyuran hujan.

Ketua Panitia Pelantikan, Yunus Marala menjelaskan bahwa pelaksanaan pelantikan kepengurusan DPC Partai Demokrat Inhil periode 2012 s/d 2017 hari ini merupakan buah dari pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Inhil di Pekanbaru beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Yunus Marala juga membacakan SK DPD No.08.08/SK/DPD.PD/DPC/III/2012 tentang pengesahan susunan kepengurusan DPC Partai Demokrat Kab. Inhil periode 2012 s/d 2017 tertanggal 29 Maret 2012.

Dalam SK yang ditandatangani secara langsung oleh Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan Sekjen Edi Baskoro itu menyatakan H. Syamsuddin Uti Sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Inhil periode 2012 s/d 2017.

Dalam Kata sambutannya, Syamsuddin Uti berjanji akan menjalankan Partai Demokrat dengan baik. Ia juga sempat menyatakan kepada semua kader DPC Partai Demokrat untuk merapatkan barisan dan bersatu.”Kita boleh berbeda pendapat tapi jangan bersilang pendapat. Saya berharap kepada semua kader untuk dapat bekerjasama. Akuilah bahwa saat ini era perubahan. Saat saya maju sebagai calon Bupati Inhil beberapa waktu lalu, saya kalah dan saya terima sebagai sebuah realita. Kalau tidak berani mengaku kalah, jangan ikut bertanding. Dalam Politik, sikut menyikut itu adalah hal yang biasa. Tapi kedepan, kalau saya kembali maju, mudah-mudahan saya tidak ingin kalah lagi,”Ujarnya dalam kata sambutan yang membuat kader dan sebahagian besar tamu undangan mereka-reka kepada siapa dan kemana arah kalimat sambutan ini ditujukan.

Dalam kesempatan itu, Syamsuddin nyatakan dirinya siap menghadapi pertarungan 2013 mendatang serta dengan suara lantang dan sikap tegas, H. Syamsuddin Uti sekaligus menyatakan DPC Partai Demokrat Inhil mendukung HR Mambang Mit sebagai Calon Gubernur Riau mendatang dari partai Demokrat.”HR. Mambang Mit adalah kader terbaik Partai Demokrat Riau yang kita miliki. Kita nyatakan dukungan penuh kepada beliau untuk ikut bertarung dalam pemilihan gubernur riau mendatang,” Ujar Syamsuddin Uti yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan tertulis dukungan DPC Partai Demokrat Inhil oleh Ketua Panitia Pelantikan sekaligus Sekretris DPC Partai Demokrat Inhil yang baru, Yunus Marala.

Dalam pidatonya, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, HR Mambang Mit akui, dalam berpidato politik dirinya berbicara memang cukup keras dan sedikit sombong. Menurut Mambang Mit yang saat ini juga masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Riau bahwa menurutnya, ucapan Syamsuddin Uti yang nayatakan siap hadapi pertarungan 2013 mendatang bukanlah hanya sekedar omongan. Disebutnya, jika Syamsuddin bicara 1 kali maka Ia akan bekerja 1000 kali.”Saya sangat mendukung pernyataan Ketua DPC PD Inhil agar saling bekerjsama dalam bekerja. Kita juga punya motto,”bersama kita bisa”. Dalam kesempatan ini, saya juga meminta agar semua kader Partai Demokrat Inhil untuk mendukung semua kebijakan pemerintah daerah asal benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” Ucap Mamabang Mit.

Saat itu, HR Mambang Mit juga mengucapkan terimakasih atas kepercayaan seluruh pengurus dan kader DPC Demokrat Inhil dalam mendukung dirinya untuk maju sebagai calon Gubernur Riau periode mendatang. Mambang Mit juga menitipkan amanat agar Syamsuddin Uti kedepan harus mampu merebut kekuasaan di eksekutif serta mentargetkan perolehan kursi demokrat inhil di legislatif mendatang  sedikitnya 8 kursi. (Dalam pemilu yang lalu Partai Demokrat Inhil berhasil meraih 4 kursi di DPRD Inhil. red)

Prosesi pelantikan kepengurusan DPC Partai Demokrat Inhil ini juga tampak dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kabupaten Inhil, Wakil Bupati Inhil, H. Rosman Malomo, Ketua DPC Partai Golkar Inhil yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPRD Inhil, H. Raus Walid, Beberapa orang anggota DPRD Inhil serta kader Partai. (fsl)

TEMBILAHAN (WWW.DETIKRIAU.ORG) – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silva) APBD Inhil 2011 yang mendekati angka Rp 100 miliar dinilai DPRD Inhil sebagai wujud dari kurang matangnya perencanaan keuangan pemerintah daerah.
Pasalnya, dari kondisi tersebut banyak kepentingan masyarakat lain yang seharusnya bisa diwujudkan menjadi terbengkalai atau bahkan tidak bisa terlaksana sama sekali.
“Besarnya anggaran daerah yang tidak direalisasikan merupakan akibat kurang komplit dan konprehensifnya perencanaan keuangan daerah, ditambah lagi selalu tidak tepat waktunya pembahasan APBD setiap tahun sehingga berakibat terlambatnya semua pekerjaan, “ kata Tarmizi, juru bicara Pansus I DPRD Inhil,
Dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat Inhil diharapkan kepada semua satuan kerja di lingkungan Pemkab Inhil untuk bisa melakukan pemetaan dan pendataan yang akurat pada bidang masing-masing, sehingga penggunaan anggaran akan bisa tepat sasaran dan bermanfaat.
“Hasil pembahasan Pansus I tentang LKPj Bupati Inhil tahun 2011, hampir semua satuan kerja kami rekomendasikan untuk melakukan perbaikan yang signifikan, sebab dengan anggaran daerah yang cukup terbatas, ke depan tujuan dan peruntukannya harus jelas dan akuntabel, “ tegas Tarmizi. .(fen)