TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Proyek peningkatan jalan dalam kota yang belum diselesaikan pada tahun anggran 2011 kemarin, seperti Jalan Soebrantas dan Jalan Geriliya Tembilahan, akan di lanjutkan pembangunannya pada tahun anggaran 2012 ini.

Saat ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) masih melakukan proses perlelangan tahap pertama sebanyak 113 paket pekerjaan, melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Termasuk diantaranya, dua paket jalan dalam kota tersebut.

“Untuk beberapa proyek sisa pekerjaan tahun kemarin (2011, red) tahun ini pembangunannya akan kita lanjutkan. Saat ini kita masih menunggu siapa rekanan yang menjadi pemenangnya, sebab masih dalam proses lelang di LPSE,” ujar Kepala Dinas PU Inhil, H Tengku Edy Efrizal, menjawab detikriau.org, Senin (07/5) kemarin.

Ketika ditanya, berapa jumlah proyek lanjutan pada tahun 2011 silam, Tengku Edy, mengaku tidak hapal secara pasti.”Tidak hapal semuanya, namun seingat saya, jalan Soebrantas dan Geriliya termasuk diantaranya,” tutut Tengku Edy.

Maka dari itu, pihaknya menghimbau agar dalam proses lelang semua rekanan melakukan pendaftaran sesuai dengan mekasnisme yang berlaku, serta mengikuti aturan-aturan main yang telah ditetapkan. Salah satu contoh, melakukan penawaran secara realistis. Dan penawaran tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.

“Kita tidak mau rekanan hanya sekedar mengejar kuantitas perkerjaan tapi juga harus diperhatikan kelayakan teknis,” tegasnya.

Sepanjang proses ini tetap berlanjut, Dinas PU sendiri akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap berbagai kegiatan rekanan, terutama paket kegiatan yang berasal dari Dinas PU. Dia, tidak ingin kesalahan-kesalahan sebelumnya dapat terulang kembali. Selama ini diakui Tengku Edy, keterbatasan waktu selalu menjadi alasan pihak kontraktor untuk kejar target.

“Tahap awal sudah kita lelang,  pekan pertama April 2012 kemarin, tidak ada lagi alasan untuk tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu,” Ujar mantan Kepala BLH Inhil ini.

Sebelumnya Kepala Dinas PU Inhil, Tengku Edy, juga menyatakan akan memberi sangsi tegas berupa blak list bagi rekanan yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Sangsi dikataknya, juga diberikan kepada individu penanggung jawab suatu perusahaan.

Dalam memberlakukan sanksi tersebut  Dinas PU masih mempelajari secara cermat dan melakukan pendalaman agar dalam pemberian sanksi nanti tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebab wacana ini sudah disampaikanya dengan pihak dewan saat menggelar hearing beberapa waktu lalu.(fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Penderita penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil) semakin tahun semakin mengalami peningkatan. Sejak tahun 2010 hingga bulan Mei 2012, jumlah penderita telah tercatat sebanyak 41 orang. Penderita terbanyak terdata di Kecamatan Tembilahan.

Menurut penjelasan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) Tembilahan, Dr. Irianto, hampir 60 persen penyebaran penyakit mematikan ini terjadi melalui hubungan heteroseksual yakni sebanyak 26 kasus.

“Pertanggal 4 Mei yang lalu, secara keseluruhan sudah tercatat sebanyak 41 kasus. Jumlah penderita ini tentu saja sudah sangat mengkhawatirkan apalagi penyebaran virus tersebut saat ini sudah ada yang menimpa ibu rumah tangga,”Ujar Dr. Irianto memberikan komfirmasi kepada wartawan, Senin (7/5).

Ditambahkan dr. Irianto, Sp.PD yang juga merupakan ketua panitian program penanganan kasus virus HIV/AIDs ini, saat ini pihaknya masih terus melakukan pendataan ke setiap kecamatan yang ada di Inhil, sedangkan mengenai naiknya jumlah kasus tersebut dengan ditemukannya beberapa  penderita baru adalah salah satu bukti kerja kelompok yang telah di bentuk akhir bulan January tersebut.

“Saat ini kita sedang melakukan penyuluhan keberbagai daerah, dan dengan ditemukannya beberapa kasus ini, kita yakin masih banyak yang harus kita data untuk dapat mengcover pengidap agar tidak menyebarkan virus tersebut ke lebih banyak warga lagi,” ujarnya.

Dari sumber data klinik VCT RSUD Puri Husada Tembilahan dari 41 kasus tersebut dimulai dari tahun 2010, yakni sebanyak 16 kasus, tahun 2011 menjadi 30 kasus, dan hingga Mei 2012 sudah bertambah menjadi 41 kasus. 10 kasus ditemukan diderita oleh pekerja wiraswasta, 9 orang PSK, 6 orang IRT dan 16 orang karyawan salon dan lain-lain dengan usia 25 sampai 29 tahun.

Dari 20 Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, 11 Kecamatan tercatat sudah terjangkit virus mematikan ini. Beberapa Kecamatan diantaranya, Kecamatan Tembilahan tercatat sebanyak 25 kasus. Sedangkan sisanya terdapat di Kecamatan Enok, Gaung, Gaung Anak Serka, Kateman, Kempas, Keritang, Pelangiran Tanah Merah, Tembilahan Hulu dan Kecamatan Tempuling.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Anggota DPRD Inhil dari Partai Golkar, Edy Herianto merasa keberatan dengan pernyataan yang dilontarkan Asisten I Setdakab Inhil, Said Ismail terkait Ibu Kota rencana Kabupaten pemekaran Inhil Selatan (Insel) di Kecamatan Kemuning. Menurut Politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil) III ini, penentuan Ibu Kota Insel seharusnya ditetapkan berdasarkan kajian sesuai peraturan peundang-undangan.

“Seharusnya yang menjadi fokus kerja saat ini adalah bagaimana rencana pemekaran ini bisa secepatnya bisa terwujud. Untuk masalah dimana nantinya Ibu Kota ditetapkan, tentunya bisa dibicarakan belakangan.” Ujar Edy Herianto yang lebih akrab dipanggil Edy Sindrang ini ketika menemui detikriau.org di Tembilahan, Senin (7/5).

Dalam kesempatan ini juga, Edy Herianto menilai pernyataan yang disampaikan Asisten I bisa dikategorikan sebagai bentuk penggiringan opini publik.”yang kita takutkan dengan terlontarkannya pernyataan tersebut malah menyebabkan gesekan dilapisan masyarakat. Secara naluri, Kalaulah nantinya rencana pemekaran Insel ini bisa terwujud, setiap Kecamatan pasti menginginkan Kecamatannya yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten. Apalagi pernyataan seorang Asisten tentu diartikan masyarakat sebagai pernyataan Pemkab. Padahal untuk penetapan dimana Ibu Kota Kabupaten sama sekali belum pernah dibicarakan”. Ujarnya menambahkan sambil menjelaskan bahwa saat reses di Kecamatan Enok dan Kecamatan Tanah Merah beberapa waktu lalu, masyarakat di dua Kecamatan itu juga menginginkan Kecamatan mereka yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten.

Asisten I Setdakab Inhil, Said Ismail saat dikomfirmasi wartawan beberapa waktu lalu menyatakan kemungkinan untuk Ibu Kota rencana Kabupaten pemekaran Insel adalah di Kecamatan Kemuning. Menurut penilaiannya, secara infrastruktur Kecamatan Kemuning dinilai sudah lengkap dan hanya tinggal memerlukan sedikit polesan.

Dalampemberitaan media cetak terbitan Pekanbaru, Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latief justru mengusulkan Kota Baru sebagai Ibu Kota sementara.”Kita mengajukan Kota Baru sebagai Ibu Kota sementara karena selama 2 tahun pertama harus ada nama yang diajukan sebagai Ibu Kota sementara,” Jelas Asisten I Setdaprov Riau ketika dikomfirmasi wartawan diruang kerjanya, Jum’at (4/5) yang lalu.

Dalam pemberitaan itu bahkan  Abdul Latief menyatakan untuk menghindari terjadinya konflik mengenai tapal batas wilayah, ia meminta Kabupaten Insel untuk segera menetapkan batas- wilayahnya dengan Wilayah lain. Masih menurut Latief, ketentuan itu merupakan syarat mutlak terbentuknya Kabupaten baru seperti yang diatur undang-undang. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ketua Pelaksana Ujian Nasional (UN) Kabupaten Indragiri Hilir (Kab Inhil), Sarlan Cahyadi  meminta kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau agar memberikan teguran keras kepada pihak kontraktor.  Karena menurutnya, walaupun pada umumnya  pelaksanaan UN tingkat SD Sederajat di Kabupaten Indragiri Hilir berjalan dengan lancar, namun masih ditemukan sejumlah kendala yang cukup berarti yakni masih adanya sekolah yang kekurangan Lembar Jawaban Komputer (LJK). 

Menurut penuturan Sarlan Cahyadi, pelaksanaan UN dihari pertama pada mata Pelajaran Bahasa Indonesia, ia mendapatkan laporan dari beberapa sekolah yang berada di Kecamatan tentang tidak lengkapnya berkas UN tersebut. Selain kekurangan LJK, Berkas UN yang dikirimkan itu juga tidak ada amplop berita acara dan absensi peserta UN.

“terkait persoalan ini, saya meminta kepada sekolah-sekolah yang menemukan kendala tehnis untuk membuatkan berita acara karena kesalahan itu bukan berasal dari Dinas Pendidikan Inhil melainkan dari pihak perusahaan percetakan.”Jelas Sarlan Cahyadi, Senin (7/5).

Untuk megatasi kendala ini, ditambahkan Sarlan, beberapa sekolah terpaksa harus mengambil kebijakan untuk memfoto copy kekurangan berkas tersebut termasuk untuk kekurangan lembar jawaban komputer.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten (Setdakab) Indragiri Hilir, Alimuddin RM yang meninjau pelaksanaan UN tingkat SD sederajat di beebrapa sekolah SD di kota Tembilahan menyatakan pada umumnya pelaksanaan UN berjalan dengan lancar. “Saya berharap siswa/siswi SD di Kab. Inhil dapat lulus dengan angka yang memuaskan agar nantinya dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” Pesan Alimuddin.

Pelaksanaan UN tingkat SD sederajat di Kabupaten Inhil diikuti oleh sebanyak 13.727 siswa SD sederajat. Pelaksanaan UN akan dilangsungkan selama tiga hari dan yang diujikan adalah tiga mata pelajaran yakni, Bahasa Indonesia, Mate-Matika dan IPA terhitung sejak tanggal 7/5 sampai dengan tanggal 9/5. Sedangkan untuk ujian susulan akan diadakan pada tanggal 14/5 hingga 16/5 mendatang. (zo)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)–  – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (inhil) mengusulkan pengajuan tenaga honorer Kategori Dua (K2) tahun 2012 sekitar 1000 orang. Saat ini usulan itu sudah teruskan kepada Mentri Pemberdayaan  Aparatur Negara (Menpan) Republik Indonesia (RI).

Sekretraris Daerah (Sekda) Kabupaten  Inhil, H Alimuddin, menjelaskan setelah disampaikan kepada Menpan, Pemkab Inhil masih menunggu hasil verifikasi terkait  pengajuan tenaga honorer K2 tersebut. Sebab ketentuan final untuk penentuan pengajuan usulan tenga honor K2 merupakan kewenagan pemerintah pusat.

“Mereka yang tahu, mana yang memenuhi syarat atau tidak,” katanya akhir pekan kemarin.

Proses pengajuan hingga pengumuman hasil verifikasi tenaga honorer K2 ini, hampir sama dengan proses yang telah  di laksanakan pada K1 sebelumnya. Dan saat ini, ditambahkannya, pihaknya masih menunggu hasil verifikasi yang nantinya akan di umumkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sama halnya dengan dokumen masa uji publik K1, lanjut Sekda, sejauh ini juga keputusanya masih berada pada Badan Kepegawain Nasional (BKN). “Jika sesuai kriteria yang ada, kewenangan kita hanya meneruskan saja,”sebut Alimuddin.

Meski demikian dikatakan Sekda lagi, bagi yang sudah dinyatakan lulus verifikasi, belum dapat di pastikan bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab, masih ada beberapa ketentuan yang meski dilalui, seperti mengikuti beberapa ketentuan dan proses lebih lanjut sesuai dengan prosedur.

“Mereka (Honorer K2, red) harus dapat memperlihatkan atau menunjukan dokumen  asli sesuai permintaan pemerintah pusat. Intinya, hasil verifikasi belum dapat dipastikan 100 persen menjadi PNS,” jelasnya.

Tapi, Pemkab Inhil, sangat  berharap apa yang sudah di usulkan dapat lulus 100 persen, sebab, hal itu sangat membantu daerah dari segi penerimaan PNS. Apalgi mereka yang sudah cukup lama menjadi tenaga honor dan bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil. (fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ajang prestasi peningkatan kemampuan siswa yang di gelar melalui Olimpiade Sains Nasional (OSN) SLTP tingkat kabupaten kota di kabupaten indragiri hilir tidak bisa di ikuti secara penuh oleh peserta dari daerah kecamatan di kabupaten inhil. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang menjadi hambatan yakni faktor biaya, SDM tenaga pengajar yang kurang, serta sistem pengajaran yang belum memadai di beberapa daerah kecamatan. 

Menurut penjelasan ketua pelaksana, Hamri Sawir, OSN SLTP tingkat kabupaten yang di selenggarakan di SMA 1 Kecamatan Tembilahan Hulu di ikuti sebanyak 120 orang peserta. Peserta ini berasal dari SMP 1 Kecamatan Tembilahan sebanyak 15 orang peserta, SMP 1 Kecamatan Tembilahan Hulu sebanyak 12 orang peserta, SMP 1 Kecamatan Tanah Merah sebanyak 8 orang, sementara dari beberapa kecamatan lainnya hanya mengirimkan 4 hingga 6 orang peserta dengan perincian untuk satu mata pelajaran hanya diikuti oleh satu orang peserta saja.

“Beberapa faktor yang menjadi hambatan dikarenakan pihak sekolah tidak mempunyai biaya yang cukup untuk pengiriman peserta ke tembilahan serta sdm tenaga pengajar yang kurang dan juga disebabkan  sistem belajar mengajar siswa untuk di daerah kecamatan yang belum memadai.” Ungkap Hamri Sawir.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Inhil, Fauzar, bagi Siswa berprestasi akan dilakukan pembinaan secara khusus. “Pembinaan secara khusus ini kita maksudkan agar siswa dapat lebih siap dan mampu bersaing untuk mengikuti jenjang uji kemampuan nasional ditingkat yang lebih tinggi.” Ujarnya.

OSN SLTP Tingkat Kabupaten Inhil diikuiti oleh 120 orang peserta yang di ikuti oleh pelajar kelas 7 dan 8. Sedangkan mata pelajaran yang di ujikan adalah mate-matika terdiri dari 30 soal, Fisika terdiri dari 60 soal, serta Biologi dan IPS terdiri dari 100 buah soal.(Zo/dro)