TEMBILAHAN (www.detikriau.org)-  Warga Desa Tanjung Lajau, Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra) kerap digegerkan dengan buaya, bahkan menurut pengakuan warga sekitar, sempat terjadi konflik buaya dengan manusia, meski tidak menelan korban jiwa.

Hal ini dikatakan Anggota DPRD Indragiri Hilir (Inhil) Herwanissitas, saat menggelar reses atau temu ramah dengan warga Tanjung Lajau, akhir pekan kemarin. Menurutnya, buaya-buaya tersebut masuk kedalam kanal, melalui lubang-lubang yang langsung menghubungkan kearah laut.

“Laporan itu langsung disampaiakan warga kepada kita, pada saat itu,” ungkap Sitas, sapaan akrab Herwanissitas, Rabu (9/5).

Masih menurut yang bersangkutan¸, sebelumnya kanal tersebut sangat bersahabat dengan warga sekitar, nyaris tidak pernah terjadi sesuatu hal yang membuat warga merasa ketakutan. Namun belakangan ini ketenagan warga sudah mulai terganggu akibat masuknya buaya kedalam aliran kanal itu.

“Kalau menurut keterangan warga, konflik buaya dengan manusia sudah beberapa kali terjadi. Tapi beruntung saat itu tidak sempat menelan korban. Padahal kanal tersebut, merupakan sarana warga untuk keperluan MCK dan lain-lain,” tandasnya.

Kata Sitas, sejak puluhan tahun lalu hewan itu tidak pernah menampakan diri, apa lagi sampai masuk dan menganggu warga. Namun beberapa bulan terakhir, buaya-buaya mulai muncul kembali.

Belum lama ini kata Sitas, salah seorang warga yang tengah melakukan aktifitasnya menjadi korbannya buaya. Untung saja, buaya itu hanya menerkam bagian tubuh korban.  Bersyukur tidak terjadi apa-apa,” tukasnya.(fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kepala Desa Gemilang, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Inhil, Isnaini diduga menggelapkan dana Pembangunan proyek program Desa Madiri Tahun Anggaran 2011. Pasalnya, satu dari tiga paket pekerjaan progam tersebut hingga kini progresnya baru mencapai 40 persen dan dipastikan tidak akan terselesaikan karena dananya sudah habis.

“Sampai saat ini program itu tidak dilanjutkan lagi dan kondisinyapun belum selesai sedangkan Kadesnya sekarang tak tau kemana karena katanya sudah habis masa jabatanya,” ujar seorang warga Desa Gemilang, Amin baru-baru ini melalui sambungan telepon selularnya.

Terkait informasi ini, ketika dikomfirmasikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), mengaku pihaknya sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam program Desa Mandiri tersebut. Seluruh pekerjaan proyek DM menurutnya ditangani secara langsung oleh Kades.

“Saya tidak mengetahui kenapa proyek itu tidak juga selesai. Selama ini, LPM tidak pernah dilibatkan. Proyek DM ditangani secara langsung oleh Kades bersama Sekdesnya. Lagipula sekarang saya tidak lagi menjabat sebagai ketua LPM,”ujarnya sambil meminta agar namanya jangan dikorankan ketika dihubungi melalui sambungan ketelepon selularnya, Rabu (9/9)

Sekretaris Desa Gemilang, Muhammad Yunus ketika dikomfirmasi  membenarkan masalah tersebut. Diakuinya bahwa dana pembangunan program Desa Mandiri tersebut saat ini telah habis.

“Benar, memang ada paket pekerjaan yang belum selesai sampai sekarang sedangkan dana nya telah habis.  Uangnya saya tidak tau, mungkin dipakai Kades untuk keperluan pribadi.” Ujar Yunus.

Ditambahkan Yunus, program Desa Mandiri 2011, Desa Gemilang mendapatkan dana untuk melakukan tiga paket pekerjaan, yaitu Paket penimbunan halaman kantor Desa, Kemudian  Penambahan Bangunan Puskesdes dan terkahir adalah semenisasi jalan lingkungan. Untuk Paket satu dan dua pembangunan tersebut sudah selesai, namun untuk paket tiga, pembangunannya masih 40 persen.

“kalau kita totalkan secara keseluruhan progress pengerjaan Program Desa Madiri tersebut hanya 70 persen,” ungkapnya.

Ketika ditanyai tentang total dananya, M Yunus mengaku sama sekali tidak mengetahui. Menurutnya, dari mulai SPJ tahap pertama maupun  SPPD-nya di urus langsung oleh Kepala Desa.

“Kalau biayanya saya tidak tahu, karena dari awal pak Kades yang ngurus semuanya,” ungkapnya.

Sayangnya, ketika informasi ini dikomfirmasikan kepada Kades Gemilang, Isnaini, meski Handphone dalam keadaan hidup namun tidak bersedia dijawab. Bahkan dua pesan singkat yang dikirim detikriau.org, sampai berita ini dilansir tidak juga dibalas. (fsl)

 Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus penyidikan suap pembangunan sarana PON di Pekanbaru, Riau. Hari ini, lembaga antikorupsi itu menggeledah dua tempat di Pekanbaru, salah satunya kantor PT Adhi Karya.

“Ada Mens stadium dan PT AK (Adhi Karya),” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Rabu (9/5/2012).

Menurut Johan, tim penyidik sudah berangkat ke Pekanbaru. Tujuannya, untuk mencari tambahan barang bukti dalam kasus tersebut.

“Untuk venue-nya PON. Baru berangkat,” imbuhnya.

KPK memang mulai menelusuri ke pihak konsorsium pembangun venue PON 2012 terkait suap DPRD Riau. Pembangunan fasilitas PON tersebut dilakukan melalui konsorsium beberapa perusahaan antara lain PT Pembangunan Perumahan, PT Wijaya Karya dan PT Adhi Karya.

Kabarnya, tiga perusahaan ini patungan untuk memberi fee pelicin kepada pihak DPRD. Nilai kontrak proyek tersebut sekitar Rp 832,4 miliar dengan masa pengerjaan selama 787 hari kalender dari 2009 sampai 2011. Alokasi anggaran ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008.

Belakangan, pembangunan fasilitas PON di kawasan Panam, Pekanbaru, tersebut mangkrak akibat kekurangan dana. Pada akhir tahun anggaran 2011, pihak pelaksana, termasuk Dispora Riau selaku pemegang anggaran, mengklaim kekurangan dana pembangunan stadion sekitar Rp 200 miliar. Para pihak itu kemudian meminta bantuan DPRD agar meloloskan penambahan dana pembangunan PON 2012 Riau mencapai ratusan miliar rupiah.(detiknews)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Persih, klub sepak bola yang selama ini menjadi kebanggaan warga Kabupaten Indragiri Hilir belakangan ini mulai ditinggalkan oleh para pendukungnya. Minim prestasi dan pengelolaan yang tidak propesional, ditambah dengan orang yang duduk dimanajemen Persih bukan orang yang paham akan sepak bola, dituding menjadi penyebab utama apa yang menimpa Persih belakangan ini.

Dalam setiap laga home Persih, penonton terlihat sudah tidak antusias. Dahulu, untuk menyaksikan tim kesayangan mereka, penggemar Persih dari daerah rela mencarter speed boat hanya untuk menyaksikan tim kesayangan mereka bertanding.

“Belakangan ini kita dapat saksikan sendiri, Persih Tembilahan seperti ditinggalkan oleh pendukung kesayangan mereka. Lihat saja dalam laga home Persih, penonton yang langsung menyaksikan terus berkurang,” kata Rudi S, salah seorang penggemar Persih Tembilahan saat berbincang-bincang, Selasa, (8/5).

Dari kacamata dirinya, ada banyak faktor yang menyebabkan kondisi Persih tidak bersinar. Salah satunya adalah orang-orang yang duduk di manajemen Persih bukan orang yang profesional. Ia menduga ada begitu banyak kepentingan yang bermain di dalam tubuh Persih, sehingga mengalahkan kepentingan utama untuk membesarkan Persih agar mampu berprestasi kearah yang lebih baik.

“Selama kepentingan yang saya sebutkan tadi lebih menonjol di atas kepentingan dunia sepak bola jangan harap Pesih bisa besar dan berkiprah lebih jauh di pentas Nasional. Untuk itu, meskinya dari sekarang sudah harus dibenahi dan didudukkan orang yang tepat,” ujarnya.

Sistem rekrutmen pemain juga diduga menjadi faktor lainnya yang menyebabkan Persih tidak berkembang. Ada indikasi rekrutmen pemain hanya berdasarkan kepentingan pengurus, meksi kebutuhan tim akan pemain yang direkrut tidak begitu besar. meskinya pemain yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim hingga terkesan tidak mubazir.

Ditambahkannya, kalau memang seperti itu, alangkah lebih baiknya kalau memang Persih membina dan mengandalkan pemain lokal. Apalagi dikatakannya, bakat dan skill yang dimiliki oleh pemain lokal tidak lebih buruk dari pemain yang direkrut oleh pihak manajemen selama ini.

“Rasanya tidak terlalu berlebihan kalau memang pihak manajemen Persih mulai mengutamakan pemain lokal yang ada. Sebab dari faktor skill, mereka sebenarnya tidak kalah, hanya saja memang kesempatan mereka untuk berkiprah saja yang kurang,” ujarnya.

Lebih dari itu menurut Rudi, ia melihat nasib Persih kedepan akan semakin tidak menentu. Sebab keberadaan Persih selama ini tidak terlepas dari sosok Bupati Inhil Indra M Adnan. Bupati yang hobi bola ini telah meletakkan landasan dalam membesarkan dunia sepak bola Inhil hingga dikancah Nasional.

“Masa Jabatan Indra menjadi Bupati hanya tinggal setahun lebih, yang bersangkutan sudah pasti tidak akan menjadi Bupati karena sudah dua periode menjabat. Kalau memang penerusnya nanti bukan orang yang hobi bola, alamat Persih akan hilang dari peredararan sepak bola Nasional,” keluhnya. (SF)

PEKANBARU– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan Andoso Yakin dan mantan Kadispora Riau Lukman Abbas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi suap Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII 2012.

Kedua tersangka dituding sebagai pemberi dan penerima dana suap pelolosan revisi Perda No 6/2010 tentang Proyek Tahun Jamak Venue PON Lapangan Tembak dan Perda No.5/2008 tentang Stadion Utama PON Riau.

“Ada dua tersangka yang ditetapkan, yaitu anggota DPRD Riau Taufan Andoso Yakin dan mantan Kadispora Riau Lukman Abbas. Keduanya diduga kuat ikut sebagai penerima dan pemberi,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi kepada mediaindonesia.com, Selasa (8/5).

Ia menjelaskan, tersangka Lukman yang diduga KPK ikut serta sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1, huruf a dan b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pasal 55 KUHP UU Pidana. Sedangkan tersangka Taufan yang diduga ikut sebagai penerima suap, dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 5 ayat 2, UU Tipikor dan Pasal 55 KUHP UU Pidana.

Saat ini, lanjut Johan, penyidik KPK sedang memeriksa keduanya sebagai saksi untuk pengembangan proses penyidikan. Lukman yang kini menjabat Staf Ahli Gubernur Riau diperiksa sebagai saksi mantan Kadispora Riau dan Diki dari pihak konsorsium tiga perusahaan BUMN proyek PON Riau, yaitu PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Wijaya Karya (Wika), dan PT Adhi Karya (Adhi).

Hingga kini KPK berati sudah menetapkan enam tersangka. Empat orang lainnya yang lebih duu dijadikan tersangka karena tertangkap dengan barang bukti uamg suap Rp900 juta dan kini ditahan di Jakarta adalah anggota DPRD Riau dari Partai Golkar M Faisal Azwan, anggota DPRD Riau dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) M Dunir, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dispora Riau Eka Dharma Putra, dan pegawai PT PP Rahmat Syahputra.(Micom)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Senin,07 Mei 2012 Bupati Inhil H. Indra Muchlis Adnan melakukan penandatangan Nota Kesepahaman tentang kerjasama pengoperasian Pelabuhan Laut Indragiri ( Port Of Indragiri ) dengan PT. Pelabuhan Indonesia I ( Persero) di Hotel Arya Duta Jakarta.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pengoperasian pelabuhan umum laut Indargiri yang akan digunakan sebagai pelabuhan kargo untuk kepentingan umum di Kab. Inhil.

Bupati Inhil dalam sambutannya menyambut baik dengan telah dilakukannya penandatangan MoU ini dan berharap dapat segera dioperasikan setelah segala syarat operasional telah selesai. Sementara itu Direksi Pelabuhan Indonesia I, Alfred Natsir mengatakan Pelabuhan dapat dioperasikan setelah beberapa hal telah diselesaikan, diantaranya Izin Operaional, manajemen pengoperasional serta beberapa hal tentang teknis pengoperasionalan lainnya.

Acara penandatanganan MoU ini juga tampak dihadiri oleh Ketua DPRD Kab.Inhil H. M. Raus Walid, Asisten II Setda Kab. Inhil, H. Syafrinal Hedy, Kadishubkominfo Kab.Inhil, H. Pahrolrozy dan beberapa pejabat dari Provinsi Riau serta Direksi Pelindo beserta jajarannya.(Wai/Humas Pemkab Inhil)