TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Masyarakat di Kecamatan Enok mengeluh. Pasalnya, harga produk unggulan perkebunan mereka, kopra, kembali mengalami keterpuruk. Kini, harga patokan hanya di bandrol Rp. 3000 per Kg.

Pernyataan ini disampaikan warga Kecamatan Enok, Edy Harianto. Menurut pengakuannya, dengan patokan harga itu, kopra kering 60 persen hanya dibeli dengan kisaran harga Rp. 1.600 hingga Rp. 1.800 per kg di pabrik. Sementara ditingkat pengepul, harga penjualan petani tentunya akan jauh berada dibawah angka itu.

“apa lagi yang bisa diharapkan petani kelapa. Buah jerih payah dari tetes demi tetes keringat mereka semakin hari semakin tidak mampu lagi memberikan kesejahteraan. Perawatan yang dilakukan selama tiga bulan ditambah proses pengolahan buah menjadi kopra seakan tiada dihargai. Lembaran rupiah yang diterima, jangankan untuk meraih impian, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan perutpun petani terpaksa harus mengorbankan perawatan kebun.” Ujar Edy Sindrang panggilan akrab warga Kecamatan Enok yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Inhil ini ketika menghubungi detikriau.org melalui sambungan telepon selularnya, jum’at (18/5)

Sampai hari ini, sindrang mengaku masih tidak mengerti. Setiap kali petani mempertanyakan penyebab anjloknya harga kopra, pihak perusahaan (PT. Sambu Group) selalu berdalih harga tergantung dari harga pasaran dunia. “Kasihan petani kita. Sudahlah kondisi perkebunan mereka semakin rusak akibat tidak terawat dan intrusi air laut kini harga jualpun ikut terpuruk,”Papar Sindrang sambil meminta agar persoalan ini mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kabupaten. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – H. Walian, salah seorang pemilik pangkalan BBM di Desa Concong Luar Kecamatan Concong membenarkan ia melakukan penjualan Solar dengan harga tinggi, Hal ini menurutnya terpaksa ia lakukan karena penjualan yang ia lakukan tidak secara tunai serta pembelian solar di AMPS Tembilahan diakuinya sudah diatas HET.

Dalam dialog yang sempat direkam detikriau.org saat disambangi rombongan di kediamannya Desa Concong Luar, H. Walian menyebutkan bahwa penjualan Solar dipangkalan miliknya kepada masyarakat dilakukan dengan tidak tunai.”Hampir semua masyarakat membeli dengan berhutang kepada saya. Untuk ini saya memang tetapkan harga tinggi. Kami jual Rp. 7.000 dan kalau eceran kami jual harga Rp. 6000,” Ujar H. Walian dengan kalimat yang tidak teratur dan bernada tinggi saat memberikan penjelasan kepada rombongan Komisi II dan Disperindag Inhil saat disambangi di kediamannya. Jum’at (18/5).

Padahal dari pengakuan masyarakat Concong Luar yang diterima Komisi II DPRD Inhil termasuk pengakuan salah seorang pemilik pangkalan lainnya, dikatakan H. Walian memasarkan Solar dengan harga Rp. 8000 per liter.”Itu Walian naikan harga sepihak. Kita jual Rp. 7 ribu, Walian jual Rp. 8.000. Banyak masyarakat mengeluhkan hal ini.”Ujar sumber.

Yang lebih mengherankan, saat dijelaskan oleh Sekretaris Komisi II DPRD Inhil, Herwanisitas bahwa HET untuk Kecamatan Concong Rp. 5.100 per liternya, H. Walian spontan menjawab bahwa ia menebus Solar di APMS Tembilahan sudah diatas HET.”Kita menebus Solar di Tembilahan dengan harga Rp. 5.400 per liter diluar biaya transport dan itu belum termasuk kalau kita membeli minyak tembak (tanpa menjelaskan dengan rinci pengertian minyak tembak. Red), harganya sudah jauh diatas itu. Kita sudah beli tinggi jadi kita mau bagaimana lagi,” Tambah H Waliyan yang mengaku sudah berdagang minyak selama 28 tahun ini.

Ketika kembali dipertanyakan Komisi II tentang jatah solar yang diterima H. waliyan perbulan, ia mengatakan tidak mengetahui secara pasti. Ketika kembali didesak Komisi II sambil mengatakan akan mempertanyakan hal ini ke AMPS di Tembilahan, Istri H. Waliyan yang saat itu ikut mendampingi mengakui bahwa ia mendapatkan jatah pasokan solar sebanyak 30 Ton per bulannya.

Saat itu, H. Waliyan juga menyampaikan kritikan. Menurut pengakuannya, dari tiga pemilik pangkalan di Desa Concong Luar, selain dirinya masih ada pangkalan milik. H. Asmawi dan Dahlia.”Dahlia itu tembak diatas kuda, bongkar di Tembilahan atas nama Dahlia sampai Concong atas nama Siti. Dia tidak pernah menjual kepada masyarakat. Jadi wajar saja saya kadang-kadang juga tidak mau jual ke masyarakat lain karena saya hanya menjual kepada langganan saya”Ujarnya menyampaikan kritikan masih dengan nada suara tinggi.(fsl).

Pertamina Haruskan Untuk Lakukan Relokasi dalam Waktu 6 Bulan

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Manajer PT. Tanjung Raja Perkasa (PT.TRP) Kecamatan Kateman, Krisna mengaku tidak mengetahui bahwa alasan Pertamina menghentikan pasokan solar disebabkan perusahaannya telah melanggar aturan. Ia memang mengakui ada surat pemberitahuan dari Pertamina namun tidak disertai dengan alasan se detail itu.

“Benar, kita memang diminta pihak Pertamina untuk melakukan relokasi dan batas waktu yang ditentukan adalah 6 bulan. Untuk melakukan relokasi, tentunya harus ada pembicaraan lebih lanjut, Jawab Krisna ketika dikomfirmasi detikriau.org melalui sambungan telepon selulernya, Kamis (17/5).

Sanksi yang diberikan dengan alasan katanya kita melanggar aturan, Krisna mengaku hal ini baru didengarnya. Menurutnya, Pertamina tidak pernah memberikan penjelasan sedetail itu.”Katanya pasokan solar kita dihentikan karena kita diharuskan melakukan penjualan eceran dan tidak dibenarkan menjual dalam partai besar kepada pangkalan, saya tidak mengetahui ini karena surat dari Pertamina tidak ada sama sekali menjelaskan hal itu,”Tegas Krisna sambil mengatakan keherannya kenapa penghentian pasokan kepada perusahaan mereka hanya untuk BBM jenis Solar.

Menurut Krisna lagi, perusahaan mereka tentu saja setuju kalau memang diharuskan untuk melakukan penjualan secara eceran, hanya saja ia mempertanyakan bagaimana dengan surat edaran Bupati tentang keharusan untuk menyalurkan kepada 32 pangkalan di 5 Kecamatan yang sudah terdata pada kita,” Tanya Krisna juga.

Terkait persoalan dibenarkannya kembali PT. TRP untuk menebus solar tanggal 21 dan 25 Mei mendatang menurut Krisna itu baru sebatas rencana.”Sebenarnya itu surat dari kita yang kita tembuskan ke Disperindag dan Pertamina. Surat kita itu di setujui. Hanya saja, Terminal BBM Tembilahan meminta surat itu. Kita belum mengetahui apakah surat itu sudah diterima atau belum,”Kata Krisna.

Terkait hal ini, Operation Head (OH) Terminal BBM Tembilahan, Abdul Halim ketika dikomfirmasi Detikriau.org melalui sambungan telpon selularnya, Kamis (17/5) membenarkan, hanya saja menurutnya, untuk bulan Mei ini, PT. TRP hanya diberikan jatah pengambilan 1 kali saja.”tanggal 21 dan 25 itu waktunya sangat dekat. Apa logis solar subsidi ini bisa habis dipasarkan?. Keputusannya, PT. TRP hanya disetujui untuk menebus pada tanggal 21 Mei itu saja sebanyak 110 Ton dan untuk bulan berikutnya akan normal seperti sediakala.” Ujar Abdul Halim.

Dalam komfirmasi itu, Abdul Halim juga kembali mempertegas bahwa Pertamina mengharuskan PT.TRP untuk segera melakukan relokasi dalam jangka waktu 6 bulan.”Kalau itu tidak dipenuhi, kita akan cabut kembali. Kita juga sudah sampaikan hal ini kepada pak Rudianyah dan sekaligus meminta Perindag untuk ikut melakukan pengawasan terhadap distribusinya,”Pungkas Abdul Halim sambil mengatakan untuk Stok BBM sampai hari ini masih aman dan mencukupi. (fsl)

DKP Tangkap 2 Orang Nelayan Desa Tanjung Baru

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Indragiri Hilir menangkap basah 2 orang nelayan yang melakukan penangkapan ikan mempergunakan bahan kimia beracun. Disamping ikan tangkapan akan berbahaya untuk dikonsumsi, penggunaan bahan beracun ini dinilai akan merusak habitat ikan.

“Saat itu kita sedang melakukan patroli dengan Satpol Air. Didesa Tanjung Baru Kecamatan Tanah Merah kita berhasil menemukan 2 orang nelayan yang melakukan penangkapan ikan mempergunakan bahan berbahaya,”Ujar Kadis KP Inhil, Saripek, Kamis (17/5)

Terhadap 2 orang nelayan tersebut, menurut Saripek memang tidak dilakukan penahanan tetapi hanya diberikan peringatan keras serta diharuskan untuk membuat surat pernyataan agar tidak lagi mengulangi perbuatan mereka.”dalam surat pernyataan itu, kalau mereka didapati masih kembali mengulangi, mereka bersedia untuk dituntut sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Seluruh barang bukti serta sarana penangkapan yang mereka bawa kita musnahkan.”Dijelaskan Saripek.

Pengawasan terhadap nelayan yang mempergunakan bahan kimia berbahaya ini menurut Saripek akan terus dilakukan sampai adanya keinsyapan dan efek jera.”Sebenarnya cara-cara penangkapan dengan mempergunakan bahan kimia ini sangat merugikan. Bukan saja hasil tangkapan tidak sehat untuk dikonsumsi, bahaya yang jauh lebih besar akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Efek penggunaan bahan kimia akan menyebabkan ikan, baik besar maupun kecil akan teracuni, mati dan tidak mustahil lambat laun akan musnah.”Jelas Saripek sambil meminta agar  nelayan memahami hal ini karena perbuatan seperti ini tentunya akan menimbulkan kerugian nelayan itu sendiri secara keseluruhan dimasa-masa yang akan datang.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Agustus 2012 mendatang penyaluran Minyak Tanah (Mitan) subsidi untuk Kabupaten Indragiri Hilir akan dihentikan secara keseluruhan. Penundaan penghapusan mitan subsidi yang sedianya diberlakukan pada tanggal 1 Mei 2012 kemaren disetujui dengan pertimbangan masih tingginya kebutuhan masyarakat.  

“Untuk provinsi Riau, hanya dua Kabupaten yang masih mendapatkan mitan subsidi sebesar 25 persen hingga bulan April 2012 kemaren, yakni Kabupaten Rohil dan Kabupaten Inhil sendiri. Sedianya, sejak 1 Mei 2012 kemaren, seluruh mitan subsidi sudah dicabut secara total. Hanya saja, dalam rapat bersama pihak pertamina beberapa waktu lalu di Pekanbaru, kita meminta penundaan pencabutan mitan subsidi ini dengan pertimbangan masih tingginya kebutuhan masyarakat Inhil,”Jelas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Kab. Inhil, Rudiansyah dalam Rapat  Dengar Pendapat bersama Komisi II DPRD Inhil, Rabu (16/5).

Dijelaskan Rudiansyah, untuk Kab. Inhil, dari 144 ribu tabung gas 3 kg yang disalurkan kepada masyarakat, dari data kita, satu bulannya hanya sekitar 100 ribuan yang melakukan isi ulang.”Sedangkan untuk penyaluran mitan ke masyarakat masih tercatat sekitar 30 Ton per bulan. Artinya saat ini masyarakat Inhil masih banyak yang memanfaatkan mitan untuk kebutuhan mereka. Alasan inilah yang kita ajukan untuk meminta penudaan pencabutan mitan subsidi”Ujar Rudiansyah.

Ditambahkan Rudiansyah, penundaan pencabutan mitan subsidi untuk Kabupaten Inhil diberlakukan secara bertahap. Bulan Mei 2012 ini, Inhil masih mendapatkan pasokan mitan subsidi tetapi hanya sebanyak 20 persennya. Kemudian pada bulan Juni 15 persen, Juli 10 persen dan berakhir pada bulan agustus 2012 mendatang. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– – Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabutpar) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus melakukan pengawalan selama 24 jam penuh pelaksanaan pembangunan venue futsal PON ke XVIII September 2012 mendatang. Saat ini diketahui progress pembangunanya baru memasuki 27 persen.

Memang diakui proses pengerjaan struktur bagian bawah seperti pondasi, sedikit mengalami kesulitan ditambah dengan rumitnya suplai matrial kedalam lokasi proyek yang terletak di jantung kota Tembilahan. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil) H Muktar T, Selasa (15/5). Dijelaskanya, untuk mensukseskan even Nasional PON Riau ke XVIII September 2012 mendatang, khususnya dicabang olahraga (Cabor) futsal, Pemkab Inhil akan berupaya maksimal.

“Selama 24 jam dalam satu hari satu malam kita terus melakukan pemantauan. Sebab, ini merupakan marwah masyarakat Inhil,” ujar Muktar T.

Diakuinya, saat ini memang progress pembangunannya hanya sekitar 27 persen saja. Pasalnya, pengerjaan struktur bagin bawah memang sedikit rumit, apalagi mengingat kondisi topografi Tembilahan yang sebagin besar rawa-rawa sehingga proses mobilisasi matrial tidak dapat dilakukan dengan skala besar. Hanya bisa dilakukan secara beransur-ransur.

“Tahap pengerjaannya, memang sedikit terlihat lambat karena saat ini belum menunjukan progres yang cukup besar. Namun kami yakin, berdasarkan pejelasan pihak rekanan, jika pondasi sudah selesai maka pengerjaan bagian atas akan mudah dilakukan dan bisa dilihat progresnya semakin meningkat,” paparnya.

Maka dari itu, dia berpesan, agar dalam pelaksanaan PON tidak terhambat dan fasilitas jalan dalam kota Tembilahan tidak mengalami kerusakan, pihaknya terus mengingatkan agar dalam mengangkut matrial, rekanan tetap memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Baik dari dinas Perhubungan maupun Dinas  PU.(fen)