TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kepala Bidang (Kabid) Pengelola SDA Sarana dan Prasarana dan Teknologi Tepat Guna Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Suhardiman menyebutkan bahwa 20 desa sudah melakukan usulan pencaiaran dana Desa Mandiri (DM) tahap I tahun 2012.

Menurut dia, pengajuan itu dilakukan pihak desa, setelah pihak BPMPD melakukan tahapan sosialisasi di tingkat kecamatan se Inhil,  termasuk juga didalamnya desa-desa yang telah memperoleh reward atas kegiatan DM tahun 2011 yang lalu, termasuk 1 desa yang telah menjadi pilot otonomi desa secara keseluruhan.

“Dana tahap pertaman ini, besarannya bervariasi, sebab  tergantung kepada jumlah RT/RW  yang ada di setiap desa, artinya tidak ada yang sama antara desa satu dengan desa lain,” ujarnya.

Suhardiman menjelaskan bahwa pada pelaksanaan fisik kegiatan DM tahun 2012 ini, memang belum dilakukan. Namun saat ini tengah di lakukan survey di lapangan oleh konsultan pendamping serta tim dari BPMPD Kabupaten Inhil.

“Tim kita dan para konsultan sudah melakukan survey ke lapangan. Kemudian setelah itu baru dilakukan desain serta Rincian Anggaran Biaya (RAB) termasuk gambar bangunan kegiatan fisik yang akan di laksanakan di masing-masing desa,”jelasnya.

Masih menurut Suhardiman, sepanjang desa  tersebut sudah siap dengan segala persyaratan administrasinya, maka setiap desa tersebut sudah bisa mencairkan dana perogram DM untuk kegiatan fisik di desa setempat. (fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H Rosman Malomo, secara resmi membuka Loka Karya Review PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2012 bertempat di Aula Kantor Bappeda Inhil, Rabu (13/6).

Dalam sambutanya, Wabub mengatakan dari program tersebut Inhil telah berhasil mencapai beberapa kemajuan, seperti tumbuhnya kembali nilai kebersamaan yang di implementasikan ditengah pembangunan serta tumbuhnya rasa peduli terhadap sesama lingkungan sekitar kemudian terbentuknya lembaga simbol pemersatu tumbuhnya kesadaran tentang nilai kebersamaan.

“Pemanfaatan bantuan langsung masyarakat yang telah melahirkan dukungan partisipasif, melalui swadaya yang menjadi simbol tumbuhnya kembali nilai-nilai dan prinsif kemanusiaan dan tumbuhnya perekonomian masyarakat khususnya masyarakat  miskin melalui pengembangan ekonomi lokal dalam menumbuhkan ekonomi mikro masyarakat,” sebut Rosman.

Jiwa yang dibawa PNPM Mandiri Perkotaan ini menurutnya sebagai program pemberdayaan yang memiliki orientasi partisipasif seluruh lapisan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, harus terus kita dorong melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan pemkab dan swasta yang terintegrasi dengan pertumbuhan berbasis ekonomi lokal.

Dengan dorongan program tersebut, Rosman berharap akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah yang sedang digalakan oleh pemkab Inhil dan Wabub mengajak kepada seluruh lapisan kelompok usaha untuk lebih mempererat jaringan kemitraan agar lebih komperhensif dalam penanggulangan kemiskinan.

Acara yang dilaksanakan selama satu hari tersebut melibatkan beberapa nara sumber seperti Kepala Bappeda Inhil, Hj Alvi Purwati Alwie dan beberapa narasumber lainya dengan diikuti sebanyak 80 peserta dari Dinas Istansi, BUMN, BUMD dan Perguruan Tinggi.(fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kab. Inhil, Wiryadi membuka kegiatan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Revitalisasi Penggilingan Padi (RPP) tugas pembantuan (TP) Provinsi tahun 2012. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, Rabu (13/6)

Dalam penjelasannya, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Riau yang diwakili oleh Kabid PPH Pasca Panen, Hj. Rosmaniar menerangkan bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha kilang padi pada tahun 2012, DTPHP Kab. Inhil melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk kegiatan Bimtek Penggilingan Padi Kegiatan Revitalisasi Penggilingan Padi Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Eksport Hasil Pertanian Tugas Pembantuan Provinsi Tahun 2012.

Dengan diadakannya kegiatan Bimtek ini diharapkan para pengusaha kilang padi dapat membantu DTPHP Inhil dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas yang telah ditetapkan, dengan membantu mencarikan solusi pemecahan masalah atau kendala usaha yang menghambat pengembangan usaha kilang padi di Kabupaten Indragiri Hilir.

“Kita berharap dengan kegiatan Bimtek ini akan mampu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengusaha kilang padi, mampu menertibkan sistem pelaporan dan administrasi serta mampu meningkatkan produksi dan kualitas beras,” Terangnya.

Kepala Desa Sebatu, M. Yunus menerangkan dari 2000 Hektar hamparan persawahan di desanya kini sudah terdapat 35 unit penggilingan padi. “karena rendahnya sumberdaya, beras yang dihasilkan melalui proses penggilingan padi di daerah sebatu masih berkualitas rendah. Oleh karenanya saya berharap banyak dengan kegiatan Bimtek ini dapat memberikan tambahan ilmu bagi pengusaha penggilingan padi untuk mampu memproduksi beras dengan kualitas yang baik,” Ujar M. Yunus sambil juga menyatakan harapannya agar diberikan bimbingan teknis khususnya dalam pengemasan hasil produksi.

Kepala DTPHP Inhil, Wiryadi dalam kesempatan ini menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk melakukan peningkatan mutu produksi khususnya penanganan pasca panen. “Tahun 2012 ini, Kecamatan Batang Tuaka mendapatkan bantuan Rice Millling Unit (RMU) sebanyak 4 unit. 3 unit diperuntukkan di Desa Sebatu. Kita berharap dengan Bimtek ini dapat memberikan pembekalan ilmu bagi  SDM yang nantinya akan menjadi pengelola RMU agar dapat bekerja lebih baik sekaligus meningkatkan kualitas beras yang dihasilkan. Kesempatan ini merupakan anugerah dari Tuhan jadi manfaatkan sebaik-baiknya.” Ingatkan mantan kepala Inspektorat Kab. Inhil ini.

Kegiatan Bimtek ini diikuti oleh para pengusaha kilang padi dan kelompok tani yakni, Poktan Karya Bersama, Kelompok Tani Hamuntai Jaya, UPJA Pudak Jaya sebanyak 6 orang , Kemudian Poktan Usaha Bone, UPJA Polewali 6 orang, Poktan Padaelok, UPJA Padaelok 6 orang, Poktan Taman Baru, UPJA Mutiara sebanyak 6 orang dan Petugas Lapangan sebanyak 5 orang. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Inhil, Wiryadi didampingi Kepala UPT DTPHP Kecamatan Batang Tuaka, M. Ihsan.S.PKP, Selasa (12/6) melakukan pantauan pelaksanaan kegiatan di desa sungai luar Kecamatan Batang Tuaka.

Dua lokasi persawahan Kelompok Tani Subur 1 dan Subur 2 ini terlihat hamparan padi yang sebahagian sudah mulai menua.

“KT Subur 2 tahun anggaran 2012 ini memperoleh bantuan pembuatan Tata Air Mikro (TAM) sepanjang 3 KM. Selain berfungsi untuk mengatur pengairan, TAM sekaligus dapat dipergunakan petani sebagai badan jalan. Dana langsung disalurkan ke rekening kelompok tani serta pembuatannya juga dilakukan oleh petani.” Ujar Kadis DTPHP Kab. Inhil, Wiryadi.

Kelompok tani subur 1, tahun anggaran 2012 mendapatkan bantuan program cetak sawah baru seluas 50 Ha. Kadis DTPHP berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan sebaik-baiknya bantuan ini untuk meningkatkan tarap penghidupan mereka. “Kita tentunya berharap apa yang sudah diberikan pemerintah ini dapat dimanfaatkan masyarakat secara maksimal. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh agar hasil yang didapatkan nantinya dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan,” Pesan Wiryadi.

Ketua KT Subur 2, samad menyatakan beberapa kendala yang mereka hadapi masih dalam persoalan umum seperti permasalahan serangan hama.”Memang sebahagian tanaman padi kita  terkena serangan hama. Kita sudah sampaikan kepada PPL dan sarannyapun sudah kita jalankan. Disamping padi jenis lokal, kita juga melakukan penanaman padi jenis unggul. Namun karena ini areal persawahan baru, makanya penanaman tahun ini belum kita lakukan secara serentak. Mudah-mudahan pada musimtanam berikutnya kita akan lakukan,” Ujar Samad.

Kepala UPT DTPHP Kecamatan Batang Tuaka, M. Iksan S.PKP menjelaskan hambatan terbesar adalah terkait persoalan SDM petani sehingga berbagai arahan yang dilakukan dinasnya tidak dapat dilakukan dengan baik oleh semua petani. Keterbatasan SDM ini yang menurutnya menjadi penyebab beberapa tehnologi pertanian belum dapat diterapkan dengan baik oleh petani. Namun dirinya yakin dengan bimbingan dan pembinaan yang baik lambat laun persoalan ini bisa teratasi. Disamping  persoalan itu, akses untuk menuju lokasi dan pemukiman petani penggarap yang cukup jauh juga dinilainya menjadi hambatan. “Untuk menuju lokasi, saat ini hanya bisa ditempuh melalui perairan ditambah persoalan pemukiman petani penggarap yang cukup jauh dari lokasi hingga tidak bisa melakukan perawatan lahan secara terus menerus termasuk pengawasan hama.” Tegasnya.

Terkait persoalan alihfungsi lahan yang sering terjadi, menurut M. Ihsan untuk mengatasinya sebelum pelaksanaan kegiatan petani dimintakan untuk membuat surat pernyataan tertulis untui tidak mengalihfungsikan lahan pertaniannya. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melaksanakan rapat dengan Pihak Pertamina Pekanbaru yang diwakili oleh sales representative Pertamina Riau Daratan, Fahrizal. Pertemuan yang juga dihadiri oleh Komisi II DPRD Inhil bertempat di ruang rapat kantor Disperindag. Pertemuan diagendakan untuk melakukan pembahasan terkait berbagai persoalan seputar BBM terutama terjadinya lonjakan harga solar di kawasan pesisir Kab. Inhil beberapa waktu belakangan ini.

Kadisperindag Kab. Inhil, Rudiansyah yang saat itu didampingi Kabag Perdagangan, Raja Taruna menjelaskan bahwa dari hasil kunjungan mereka bersama Komisi II DPRD Inhil di kawasan pesisir beberapa waktu lalu, ditemui harga beli BBM jenis solar oleh masyarakat sudah jauh berada di atas ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).”Dalam kunjungan itu, salah satunya, juga didapati pengakuan dari pemilik pangkalan BBM bahwa mereka terpaksa melakukan penjualan diatas HET disebabkan harga pembelian di APMS pun memang sudah diatas ketetapan HET.”Terang Rudiansyah.

Terkait persoalan ini, sales representatif Pertamina Riau Daratan, Fahrizal menjelaskan bahwa sejak tahun 2010 yang lalu, ongkos angkut BBM sampai ke APMS, SPBU maupun SPBB seluruhnya dibayarkan pihak Pertamina.”Artinya solar yang diterima APMS tidak ada lagi tambahan biaya. Pertamina yang tanggung biaya tranportasinya. Makanya kita tidak mengenal lagi yang namanya HET. Apapun alasannya, APMS harus menjual solar sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Untuk saat ini harga itu ditetapkan Rp. 4.500 per liter,” Jelas Fahrizal sambil menjelaskan bahwa informasi mengenai APMS yang melakukan penjualan diluar ketentuan yang diterimanya hari ini akan dijadikan masukan untuk dilakukan evaluasi kembali.

Istilah pangkalan, ditambahkan Fahrizal, Pertamina juga tidak mengenal. Pendistribusian kepada masyarakat langsung dilakukan oleh APMS,.Perlakuan seperti ini, ditambahkan Fahrizal adalah sebuah komitmen Pertamina untuk menjamin masyarakat dapat memperoleh harga pembelian BBM sesuai ketentuan.

“Memang dibeberapa daerah termasuk Inhil, dengan pertimbangan geografis, pemerintah setempat mengadakan apa yang dinamakan pangkalan dengan tujuan untuk mendekatkan titik penimbunan BBM kepada masyarakat.” Inhil saat ini hanya memiliki 10 APMS dan keberadaannyapun dinilai Pertamina tidak proporsional. Makanya kita upayakan untuk merelokasi. Sedangkan untuk penambahan APMS, sudah tidak dibenarkan lagi dan kewenangan untuk itu berada pada BPH Migas Hilir” Ujarnya.

Anggota Komisi II DPRD Inhil, Herwanissitas meminta pihak Pertamina untuk serius menangani persoalan BBM terutama jenis solar. Karena menurutnya hal ini bisa menjadi bom waktu jika tidak segera diatasi.” Dipasaran, masyarakat bahkan sudah ada yang harus membeli solar dengan harga Rp. 9 ribu per liternya. Bagi masyarakat, khususnya nelayan, kebutuhan solar sudah menjadi keharusan. Kalaulah persoalan seperti ini tidak segera diatasi, saya khawatir nantinya akan berimbas timbulnya berbagai persoalan sosial lainnya. Jadi saya minta Pertamina jangan main-main untuk menyikapi persolan ini,” Pinta Herwanissitas.

Anggota Komisi II DPRD lainnya, Zulkifli nyatakan bahwa persoalan BBM hanya ada tiga, yakni kurangnya kuota, harga mahal dan sering terjadinya kelangkaan. Ia mengaku tidak ingin membahas panjang persoalan ini karena akhirnya ia yakin akan tetap memojokan Pertamina.”Jadi tolong Pertamina untuk tidak menunggu lama untuk mencarikan pemecahan 3 persoalan ini. Saya mengusulkan pertamina harus mengupayakan untuk penambahan APMS dan sekaligus penambahan kuota minyak untuk Inhil,” Tegas politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Junaidi, wajah baru di Komisi II DPRD Inhil dari partai Golkar ini bahkan mengibaratkan persoalan minyak di Riau bagaikan Ayam mati kelaparan dilumbung padi. “Riau pengahsil minyak terbesar, nyatanya, masyarakat kita kesulitan untuk mendaptkan BBM. Bagaiman sebenarnya pengawasan Pertamina. Kalau memang APMS yang ada saat ini harus direlokasi, segera lakukan. Persoalan investasi, itu persoalan penguasaha. Kalau mereka mau, mereka harusnya juga siap. Kita tidak mau lagi mendengar alasan seperti ini. Yang terpenting tentunya bagaimana kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.” Ujarnya.

Sales Representatif Pertamina Ridar, Fahrizal menyatakan semua masukan yang diterimanya akan menjadi catatan untuk disampaikan kepada atasannya di Pekanbaru. Terkait adanya usulan penambahan APMS, Rizal berharap ia juga diberikan dukungan atas dasar pertimbangan Pemkab Inhil secara tertulis untuk dijadikan bahan memperkuat pertamina menyampaikan usulan kepada pihak BPH Migas di Jakarta. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dua pemain asing PERSIH asal Kamerun, Bikoy Daniel dan Bekatal Cristian mengaku sangat kecewa. Uang kontrak mereka sejak Desember 2011 hingga April 2012 belum juga dibayarkan oleh pihak manajemen Persih. Kedua pemain berkulit hitam ini berharap agar hak mereka segera diberikan karena mereka mengaku tidak memiliki sumber penghasilan lain lagi untuk bertahan hidup.

Pernyataan ini disampaikan oleh pemain Persih bernomor punggung 23 dan 32 ini saat ditemui detikriau.org dihalaman kantor Bupati Inhil, Senin (11/6). “Terus terang kami merasa seperti dipermainkan untuk menuntut pembayaran apa yang menjadi hak kami. Kita sudah beberapa kali menghubungi Ketua Umum Persih tetapi selalu saja tidak berhasil menemui dengan berbagai alasan. Belakangan ini bahkan sms kamipun sudah tidak lagi mau dibalas,” Ungkap Bekatal kepada beberapa orang wartawan liputan Inhil, Senin (11/6).

Dijelaskan Bekatal, sejak Desember 2011 hingga April 2012, mereka baru menerima pembayaran masing-masing Rp. 10 juta. Jumlah itu menurutnya sesuai perjanjian kontrak, hanya merupakan setengah bulan nilai kontrak.”Sekarang kita sudah tak habis pikir. Kita hidup memang dari Bola. Kalau penghasilan satu-satunya ini tidak kami dapatkan, kami mau biayai hidup dari mana lagi,” Kesal Bekatal dan sempat mengaku saat ini untuk sekedar membeli pempers untuk putranya berusia 6 bulan yang tinggal di Jakarta bersama istrinyapun ia sudah kerepotan.

Menurut Bikoy mantan pemain PSSB Bireun ini, selama ini setiap kali dipertanyakan kepada manajemen Persih mengenai pembayaran kontrak, mereka selalu disuruh untuk bersabar. “Gimana lagi kami harus bersabar, kami juga perlu biaya untuk hidup. Kemaren saat kita hubungi Ketum Persih, dia bilang kita disuruh ke Kantor Bupati. Kita datang, Ketum bilang ia sedang berada di Jakarta. Kita tau dia bohong. Kita tau Ketum ada di Tembilahan. Tolonglah jangan permainkan kami. Kita akan tuntut semua hak kita dibayarkan. Mau pulang, kalau tidak dapat uang kontrak kami dapat biaya dari mana?” Ujarnya dengan nada suara kesal.

Sayangnya, terkait persoalan ini saat dicoba dikomfirmasikan rekan-rekan wartawan melalui sambungan telepon selular Ketum Persih, Rasyid MP tidak bersedia menjawab. (fsl)