TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Selasa (26/6), Polres Inhil melaksanakan kegiatan sunatan massal. Kegiatan ini merupakan bhakti sosial ketiga  dalam rangkaian kegiatan Bulan Bhakti Pelayanan Prima HUT Ke- 66 Bhayangkara yang akan jatuh pada tanggal 1 Juli 2012 mendatang.

Menurut Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan SIK, M.Si, pelaksanaan sunatan massal ini merupakan wujud dari  kepedulian Polres Inhil kepada masyarakat. “Tanpa masyarakat tentunya polisi tidak akan memiliki arti apa-apa. Saya nilai, kesuksesan kerja yang diperoleh Polres Inhil hari ini adalah buah kerjasama yang baik dengan masyarakat. Oleh karena itu, bersempena peringatan HUT Ke-66 Bhayangkara ini, Polres Inhil akan terus berupaya untuk semakin mendekatkan diri dan berusaha sejajar dengan masyarakat,” Ujar Kapolres kepada detikriau.org di ruang aula Mapolres Inhil.

Sebelumnya, ditambahkan Kapolres, dua kegiatan bhakti sosial yakni, donor darah dan pembersihan tempat-tempat ibadah telah dilakukan. Usai pelaksanaan sunatan massal ini, menjelang 1 juli 2012 mendatang, Polres Inhil kembali meagendakan kegiatan bhakti sosial dengan melakukan anjangsana ke panti asuhan.

Kegiatan sunatan massal kali ini diikuti oleh 21 orang anak-anak kurang mampu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan cara sederhana ini diakui warga sangat membantu mereka.

“Alhamdullillah, kegiatan seperti ini tentunya akan sangat membantu kami, khususnya para orang tua yang kurang mampu. Dengan kegiatan ini, kami dapat memenuhi sunah rasul tanpa harus direpotkan lagi dengan persoalan biaya. Kita sangat berterimakasih,” Ujar Mulyadi, pekerja serabutan yang mengikutsertakan anaknya untuk mengikuti khitanan kali ini.

Menurut penuturan Effendi, seorang tukan ojek yang juga mengikutsertakan anak sulungnya dalam kegiatan sunatan massal ini menilai bhakti sosial Polres Inhil ini akan semakin memberikan rasa kedekatan tersendiri kepada dirinya dengan kepolisian. “Sampai kapanpun, terutama putra saya tidak akan pernah melupakan bahwa ia melakukan khitanan di Mapolres Inhil, kesan seperti ini tentunya akan tertanam terus dibenaknya.”Ucap Effendi dengan penuh syukur. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Masyarakat meminta Dinas Pendidikan dan Komisi IV DPRD Inhil untuk proaktif melakukan pengawasan terhadap berbagai pungutan yang diberlakukan pihak sekolah kepada orang tua murid. Berbagai pungutan yang belakangan ini semakin terindikasi pungutan liar (pungli) tentunya akan menjadi penghambat suksesnya program pendidikan wajib belajar (WAJAR) 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

“Saya menilai belakangan ini pungutan-pungutan yang diberlakukan pihak sekolah kepada orang tua murid sepertinya sudah cukup terang-terangan. Tentunya kita berharap, pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan dan Komisi IV DPRD Inhil untuk lebih proaktif melakukan pengawasan,” Ujar Aam, salah seorang orang tua murid di  Tembilahan kepada detikriau.org, Senin (25/6)

Menurut Aam, untuk masuk sekolah dasar saja, pihak sekolah membuatkan edaran untuk kebutuhan pakaian seragam yang seluruhnya disediakan oleh sekolah. Yang menjadi pertanyaan dirinya, harga pakaian yang dibandrol ternyata sudah jauh melambung dari harga sebenarnya dipasaran. “Apa ini tidak bisa dikatakan pungli?, Kenapa tidak ada kebijakan untuk menyerahkan kepada masing-masing orang tua murid untuk memilih membeli seragam disekolah atau diluaran. Artinya, tidak ada keharusan agar seragam itu dibeli melalui sekolah,” Sarannya.

Berdasarkan surat edaran dari salah satu sekolah dasar negri di Kecamatan Tembilahan , untuk pakaian seragam batik dibandrol seharga Rp. 90 ribu per lembar. Padahal, harga baju batik jadi itu bisa didapatkan dengan kisaran harga Rp. 40 s/d Rp. 50 ribu saja.”Kalau pemerintah serius untuk suksesnya pendidikan wajib belajar, berbagai biaya yang dinilai sengaja memberatkan ini harusnya juga menjadi perhatian serius. Untuk beberapa jenis pakaian seragam SD saja, orang tua murid harus merogoh kantong sebesar Rp. 450 ribu. Menurut saya, kalau dibenarkan orang tua membeli diluaran, biaya yang dibutuhkan tidak sampai Rp. 300 Ribu. Mungkin untuk sebahagian orang biaya itu tidak terlalu besar. Tetapi bagaimana orang yang tidak mampu?. Saya nilai program wajib belajar hanya jadi sebuah slogan kosong jika tidak adanya komitmen yang jelas dari pihak-pihak terkait untuk melakukan pengawasan.” Kritiknya.

Keseriusan pemerintah untuk suksesnya program wajib belajar ini juga menuai kritikan pedas dari tokoh muda pemerhati Inhil, Tengku Suhandri. Ia menilai  keseriusan pihak-pihak terkait untuk mensukseskan berbagai program pemerintah khususunya bagi dunia pendidikan masih setengah hati.

Menurut Comel, panggilan akrab aktifis ini, Program Wajib Belajar sebuah program yang sangat baik. Dengan program ini, pemerintah berkomitmen tidak ada alasan lagi bagi setiap wajib belajar untuk tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun. “Bahkan dulu juga pernah digembor-gemborkan pendidikan gratis, Sayangnya dalam penerapan, saya nilai pihak-pihak terkait yang seharusnya mengawal suksesnya program ini masih setengah hati. Mbok ya itu Disdik dan pihak DPRD turun langsung, lihat itu bagaimana penerapan program ini dilapangan. Jangan hanya duduk dan mendengarkan informasi. Kasarnya, pengawasan jangan hanya sebatas lips service”Kritik Comel dengan nada kesal.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H.Indra Muchlis Adnan menilai perkembangan perekonomian negri seribu jembatan saat ini semakin menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini menurutnya terlihat dengan hadirnya beberapa Bank sekala besar di Kota Tembilahan.

Menurut Bupati, tidak mungkin bank-bank besar bermunculan menanamankan investasinya ke Inhil, jika tidak ada sesuatu yang menjanjikan dari sisi ekonomi.  “Kita bisa lihat, berapa banyak bank skala besar yang tidak ada di kabupaten lain, tapi mereka hadir di Inhil bersama-sama kita. Ini pasti ada sesuatu yang mereka lihat akan  memberikan kontribusi bagi mereka khususnya dari sisi ekonomi,” ungkap Indra.

Selain hadirnya  BCA, terlebih dahulu ada bank-bank plat merah seperti BNI, BRI, Bank Mandiri dan Bank Riau-Kepri. Kemudian ditambah lagi dengan beberapa Bank swasta, seperti Bank Panin, Bank Danamon dan Bank Mega.

Beberapa dari Bank tersebut lanjut Indra,  juga hadir di beberapa wilayah petumbuhan ekonomi lainya, seperti Kecamatan Keritang, Reteh, Kateman. “Bukan saja di Ibu Kota Kabupaten, bahkan mereka hadir sampai di beberapa kecamatan yang tersebar di Inhil. Ini sangat luar biasa, dan sekaligus merupakan bukti  bahwa Inhil sekarang jauh lebih maju dari sebelumnya,” jelasnya.

Selain itu, Bupati juga mengatakan, dari sisi penduduk, Inhil adalah kabupaten/kota terbanyak jumlah penduduknya di Provinsi Riau. Sebab tercatat sampai hari ini jumlah wajib KTP Inhil, sebanyak 501.000 jiwa. Sehingga jika berkaca mata dengan jumlah penduduk, sangat tidak mungkin kalau Inhil dikatakan tidak memiliki kelebihan, terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi.  “Jumlah wajib KTP kita paling tinggi untuk Provinsi Riau. Ini tentunya juga bisa menjadi barometer bahwa Inhil itu sangat memiliki potensi ekonomi yang sangat menjanjikan ,” tuturnya.(Am)

TEMBILAHAN (detikriau.org) –Komisi IV DPRD Inhil, Senin (25/6) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan beberapa Kepala Sekolah Unggulan di Kota Tembilahan dan Komite. RDP ini menurut Dewan diagendakan untuk mencarikan solusi agar dunia pendidikan khususnya Kab. Inhil tidak lagi carut marut.

Dalam RDP yang dilaksanakan di ruang Rapat Komisi IV DPRD Inhil jalan R. Subrantas Tembilahan, persoalan yang menjadi pembahasan pokok terkait dengan penerapan sekolah unggulan yang kini tengah dilaksanakan pemerintah.

“Kita ingin memintakan penjelasan mengenai sekolah unggulan  termasuk besaran biaya yang dibebankan kepada orang tua siswa. Hal ini harus kita perjelas agar Amanat UUD 45 bahwa semua warga Negara berhak untuk mendapatkan pendidikan itu benar-benar wujud tanpa adanya perbedaan. Sesuai amanat UUD 45, seharusnya Negara dan atau Daerah yang harus bertanggungjawab untuk menjamin warganegaranya mendapatkan pendidikan yang layak.”Ujar Ketua Komisi IV DPRD Inhil, H. Maryanto.

Dalam kesempatan itu juga, Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Surya Lesmana  mengkritik bahwa sekolah unggulan di Inhil yang sedang terjadi saat ini dinilainya lebih mengarah kepada penciptaan sekolah eklusif bagi orang tua murid yang dinilai memiliki kelebihan dari sisi ekonomi.

“Sekolah unggulan semestinya unggul dari sisi kualitas output yang dihasilkan bukannya malah terkesan hanya sebagai sebuah sekolah eklusif.” Ujar Surya Lesmana.

Anggota Komisi IV DPRD Inhil, Kartika Roni juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya tenaga pengajar disekolah unggulan bukanlah tenaga pengajar pilihan tetapi hanya sebatas dipilih-pilih untuk kalangan tertentu.

Kepala Sekolah Menegah Pertama Negeri 1 (SMPN 1) Indrapraja, Haskandar menerangkan bahwa dari pelaksanaan sekolah unggulan yang sudah mulai dilaksanakan sekolah pada tahun 2009 yang kemudian dilaksanakan oleh Pemerintah Kab. Inhil tahun 2010, memang belum ada bukti keunggulan jika dinilai dari prestasi nilai Ujian Nasional. Karena sampai saat ini siswa sekolah unggulan belum ada yang mengikuti UN. “Tapi dari hasil evaluasi yang baru-baru ini kita lakukanmenunjukkan bukti bahwa siswa kelas unggulan menunjukkan prestasi nilai jauh lebih tinggi dari siswa kelas regular.” Jawab Haskandar.

Terkait persoalan pengenaan tambahan biaya sebesar Rp. 200 ribu per siswa per bulannya untuk sekolah unggulan menurut Haskandar adalah untuk berbagai pembiayaan. Salah satunya tambahan biaya bimbingan belajar murid-murid sekolah  unggulan.”Tambahan jam belajarnya diluar jam sekolah, pembiayaannya tentu tidak bisa kita gunakan dari dana BOS.  Makanya untuk honor tenaga pengajar dan berbagai kebutuhan siswa, sesuai kesepakatan dengan komite sekolah dibebankan kepada orang tua murid. Saya nilai ini masih dalam batas kewajaran jika dibandingkan orang tua sendiri yang memberikan tambahan bimbingan belajar bagi anak-anak mereka  ” Jelasnya.

Kepala Sekolah Menengah Atas Negri (SMAN) 1 Indra Praja, Yusnan menerangkan bahwa perekrutan tenaga pengajar untuk sekolah unggulan diakuinya benar dipilih-pilih,” Saya tidak membantah hal ini. Kita memang pilih-pilih. Yang kita pilih tentunya dari catatan prestasi tenaga pengajar. Kalau yang kita nilai tidak disiplin misalnya, tentu tidak akan kita gunakan sebagai tenaga pengajar dikelas unggulan.” Jelas Yusnan.

Dalam RDP ini, Menurut Dewan, agar kelak sekolah unggulan ini tidak terkesan adanya pengkastaan dari sisi strata ekonomi, Dewan mengusulkan agar tambahan biaya tersebut sebaiknya dibiayai melalui pendanaan APBD. Siapapun orangnya, baik anak orang berada ataupun tidak, mereka seharusnyaa mendapatkan kesempatan yang sama untuk dididik di kelas unggulan dengan catatan tentunya siswa juga memberikan bukti lebih unggul jika dibandingkan dengan siswa lainnya.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam rangka memeriahkan rangkaian peringatan HUT Bhayangkara Ke-66 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2012 mendatang,  Ahad (25/6), Polres Inhil melaksanakan kegiatan Fun Bike dan Jalan santai. Kegiatan yang dikemas dalam semangat kemitraan dengan masyarakat ini dinilai sukses dengan keikutsertaan ribuan peserta.

Dalam kata sambutannya, Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan, SIK, M.Si, mengajak masyarakat untuk menjadikan kegiatan olahraga sebagai salah satu kebutuhan hidup. “Semakin sempitnya lahan yang tersedia untuk melakukan kegiatan olahraga, Fun Bike dan Jalan Santai dinilai sebagai salah satu olahraga yang cukup efektif. Saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai sebuah kebiasaan dalam keseharian. Dengan olehraga tentunya akan memberikan banyak manfaat terutama untuk kesehatan tubuh.” Himbau Kapolres.

Selama ini menurut Kapolres, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian seringkali ada keengganan dan rasa sungkan dari masyarakat untuk ikut serta mengambil bagian. Dalam rangkaian kegiatan peringatan HUT Bhayangkara Ke-66 ini, Polres Inhil sengaja mengemas berbagai kegiatan dengan berusaha menjalin kemitraan dengan masyarakat.”Dalam persiapannya, kita usahakan untuk lakukan  pendekatan dengan berbagai lapisan masayarakat terutama dari lembaga-lembaga sekolah, Lingkungan RT dan lain-lain. Alhamdulillah, hari ini kita lihat kebanyakan peserta yang ikut adalah dari lapisan masyarakat.” Syukur Kapolres.

Dari pantauan Www.detikriau.org dalam kegiatan Fun Bike dan Jalan Santai yang diberi tema” Membangun kemitraan dan mengedepankan pelayanan prima, anti kkn, anti kekerasan, memantapkan kamdagri dan supremasi hukum guna mendukung pembangunan nasional” ini terlihat rasa keakraban dari hampir seluruh peserta. Canda dan gelak tawa semakin memeriahkan suasana kegiatan.

Usai pelaksanaan Fun Bike dan Jalan Santai, kemudian acara dilanjutkan dengan penarikan kupon undian yang sengaja diberikan panitia kepada seluruh peserta dengan sekali-kali diselingi dengan pentas musik. Pemenang hadiah utama sebuah sepeda motor merk Honda berhasil didapatkan oleh Febri Adriadi, anggota Intelpam Polres Inhil. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pembangunan Masjid Islamic Centre dirancang untuk menjadi sebuah Masjid yang nantinya dapat mengakomodir berbagai kegiatan islam. Masjid yang dibangun dengan daya tampung 6000 jamaah ini kedepannya diharapkan akan dapat menjadi sebuah Masjid kebanggaan masyarakat Inhil.

Bupati Inhil, H. Indra M. Adnan menjelaskan bahwa Pembangunan Majid Islamic Centre ini dikarenakan Masjid Agung Al-Huda dirasakan sudah semakin tidak representative lagi guna mendukung berbagai kegiatan umat islam dikarenakan adanya desakan kemajuan kawasan perekonomian perkotaan.

“Sebenarnya sudah lama ada pemikiran para ulama dan para pemimpin di Kabupaten Indragiri Hilir untuk memindahkan Masjid Agung Al-Huda ke kawasan yang lebih representatif. Tetapi untuk memindakan itu selalu  mendapati tantangan karena memang harus diakui Masjid Al Huda  memiliki nilai sejarah. Dengan memindahkan Masjid Agung Al-Huda tentunya akan menyebabkan hilangnya nilai sejarah. Akhirnya pemerintah mengambil sebuah kebijakan untuk kembali membangunkan sebuah Masjid yang sengaja dirancang agar kedepannya mampu mejadi pusat berbagai kegiatan keislaman dan dapat menjadi sebuah masjid kebanggan masyarakat Inhil. Masjid itulah yang kita namai Masjid Islamic Centre yang pada hari ini kita telah lakukan pemancangan tiang pertamanya,” Ujar Bupati.

Disamping Masjid, dikawasan ini kata Bupati juga akan dibangun sebuh fasilitas pendidikan mulai dari tingkat Usia dini sampai Sekolah lanjutan atas. Masjid nantinya akan menjadi pusat dari kawasan Islamic Centre.

Masjid Islamic Centre ini dijelaskan Bupati lebih jauh dibangun untuk mampu menampung sebanyak 6000 jamaah dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti Aula yang nantinya dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan seperti seminar dan diskusi-diskusi ilmiah keislaman.

Masjid Ismic Centre juga dibangun dengan 6 buah bangunan pelengkap yang salah satunya adalah perpustakaan 6 lantai. Bupati menyatakan apabila gedung perpustakaan islmic centre ini selesai dibangun maka akan mampu mengalahkan gedung perpustakaan di Pekanbaru.

“Kedepan kita berharap Inhil juga akan mampu menjelma menjadi miniaturnya Indonesia, untuk mendukung semua itu tentunya harus ditopang dengan berbagai fasilitas termasuk dukungan ketersediaan  informasi dan teknologi (IT).” Imbuh Bupati.

Dalam kesempatan ini, Bupati juga menjelaskan bahwa dikawasan Islamic Centre ini juga didirikan sebuah sekolah lanjutan tingkat atas unggulan. Sekolah Negri ini dikelola melalui sebuah yayasan.

“Prakarsa untuk melakukan pengelolaan sebuah sekolah negri melalui yayasan kini mulai bermunculan dan ternyata saya sudah lebih dahulu mewujudkan hal ini,” Pungkas Bupati. (fsl)