JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan perbaikan Jembatan Parit H Lukman yang sudah ambruk sejak dua tahun lalu akan dilakukan melalui dana APBN 2013.
Hal ini diungkapkan Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Djoko Murjanto saat dikonfirmasi Riau Pos di Jakarta, Rabu (4/7).

‘’Setelah saya cek ke teman-teman petugas di lapangan, rupanya jembatan tersebut memang berada di jalan nasional,’’ kata Djoko Murjanto.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Inhil H T Eddy Efrizal menyebutkan, bagian jembatan yang ambruk berada di bagian tengah jembatan yang panjangnya 60 meter.

Jembatan itu berada di jalan negara yang menghubungkan Kecamatan Keritang dan Pelabuhan Samudera Enok di Tembilahan, serta merupakan jembatan vital lalu-lintas transportasi warga.

Pembangunan jembatan itu sendiri awalnya didanai sharing APBN dan APBD Provinsi Riau 2003-2004. Namun dua tahun lalu tiba-tiba ambruk karena adanya tiang penyangga yang rusak, diduga akibat pengaruh struktur tanah, sehingga tidak lagi memiliki ketahanan.

Saat ini bagian lantai jembatan masih bisa dilalui sepeda motor, tapi kalau air pasang, bagian tengah ini terendam air, sehingga kendaraan bermotor tidak dapat melewati jembatan tersebut.

Menanggapi hal ini, Djoko Murjanto mengakui kalau Kementerian PU melalui Ditjen Bintek dan Balitbang melakukan penelitian persiapan teknis 2012 ini. ‘’Kemungkinan pelaksanaan perbaikannya akan dilakukan 2013,’’ ujar Djoko menambahkan.

Kepala Dinas PU Inhil, H Tengku Edy Efrizal saat dihubungi kembali berharap, tim dari Kementerian PU turun langsung ke Inhil dalam rangka penelitian persiapan teknis tersebut.

‘’Kita memang mengharapkan tim Kementerian PU mengkaji dan menindaklanjuti dan segera dibenahi. Karena kita tahu jembatan itu urat nadi perhubungan darat masyarakat di Inhil,’’ kata Tengku Edy.

Mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Inhil ini juga meminta agar pemerintah pusat melalui Kementerian PU melakukan peningkatan jalan lintas Samudera tersebut, mulai dari Sungai Akar sampai ke Pelabuhan Samudera Kuala Enok.

Kondisi jalan saat ini, seandainya pelabuhan tersebut dioperasional oleh PT Pelindo, dikhawatirkan akan banyak kerusakan.

‘’Karena di satu sisi kita maklumi kontur tanah dasar jalan itu masih buruk. Perlu ada upaya nyata dan langsung agar peningkatan jalan lintas samudera ini segera terwujud,’’ harapanya.

Tanggung Jawab Pusat
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, SF Hariyanto menegaskan, Jembatan H Lukman di Kecamatan Enok, Indragiri Hilir masuk dalam kategori jalan nasional. Sehingga untuk penanganannya merupakannya tanggung jawab pemerintah pusat.

‘’Jembatan itu dibangun oleh pemerintah pusat melalui APBN, karena masuk jalan nasional. Jadi bagaiman mungkin kita yang memperbaikinya. Persepsi ini yang harus diluruskan,’’ ujar Hariyanto kepada kepada Riau Pos, Rabu (4/7) di Kantor Gubernur Riau.

Ia mengaku prihatin, kondisi jembatan sudah rusak sejak dua tahun silam. Bahkan, pihaknya sudah melaporkan kondisi tersebut ke Kementerian PU berdasarkan laporan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

‘’Sayangnya, sampai saat ini laporan kita tidak kunjung direspon. Seandainya kita yang membangun, tentunya sudah kita carikan solusi untuk perbaikan sarana infrastruktur tersebut,’’ tegas Hariyanto.

Menurutnya, kerusakan jembatan H Lukman tersebut pada dasarnya sudah diketahui oleh pemerintah pusat.

Bahkan, kondisi kerusakan sudah diteliti oleh Balitbang dan Bimtek dari Kementerian PU RI. Hanya saja, untuk tindak lanjutnya, sampai saat ini belum diperoleh perkembangan berarti.

‘’Kita dari provinsi berharap pemerintah segera melakukan perbaikan. Karena secara administrasi memang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat,’’ imbuh Hariyanto.(rpg)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Menjelang tibanya bulan suci Ramadhan, petasan dan kembang api mulai marak diperdagangkan. Masyarakat berharap agar pihak-pihak terkait seperti kepolisian untuk melakukan pengawasan.

“Belum tibanya bulan ramadhan kita sudah bisa saksikan pemanfaatan  petasan dan kembang api hampir setiap malam semakin mudah kita temui mulai dipergunakan oleh sebahagian masyarakat. Untuk menghindari bahaya yang kemungkinan ditimbulkan, tentunya kita berharap hal ini dapat menjadi perhatian serius dari seluruh pihak-pihak terkait terutama petugas kepolisian,” Ujar Mulyadi, warga Kelurahan Sungai beringin menyampaikan kepada detikriau.org di tembilahan, Kamis (5/7).

Ditambahkan Mulyadi, pemanfaatan kembang api jika tidak diawasi dengan baik tentunya dapat berdampak merugikan seperti ancaman terjadinya kebakaran.” Untuk petasan jelas cukup meresahkan karena bunyi ledakan yang cukup kuat dapat mengganggu ketenangan warga apalagi disaat bulan ramadhan nantinya akan berdampak kepada kekhusukan umat islam dalam menjalankan ibadah,” paparnya.

Apa yang disampaikan Mulyadi juga hampir senada dengan penyampaian Amrulah seorang warga Kecamatan Tembilahan Hulu. Menurutnya, tanpa pengawasan, petasan dan kembang api cenderung akan berdampak negatif.

Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, menurut Amrulah, akibat lemahnya pengawasan penggunaan bahan peledak kecil ini dapat menimbulkan bahaya yang cukup besar. Dulu pernah terjadi, karena kaget akibat lemparan petasan kebadan jalan, seorang pengguna jalan raya kehilangan kendali dan kendaraan roda duanya terjerumus ke saluran drainase. Akibatnya warga malang ini harus mendapatkan perawatan di rumah sakit akibat luka dibagian kepala yang dialaminya.

“Ini salah satu dampak negatifnya. Makanya saya setuju jika peredaran petasan dan kembang api ini perlu dilakukan pengawasan dengan baik,” Ujarnya berharap. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bank Indonesia (BI) Pekanbaru menyerahkan bantuan peralatan mesin pertanian kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Indragiri Hilir. Penyerahan bantuan program  BI Sosial Responsibility ini diterima secara langsung oleh Wakil Bupati Kab. Inhil, H. Rosman Malomo bertempat di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kab. Inhil di Tembilahan, Kamis (5/7/2012)

Menurut penjelasan Direktur BI Cabang Pekanbaru yang diwakili Deputi Investasi, Abdul Majid Ikram, bantuan ini diberikan setelah mempelajari proposal yang disampaikan oleh DTPHP Inhil. Kegiatan bantuan seperti ini menurutnya adalah kebijakan bersifat nasional. BI diberikan amanah oleh Negara untuk turut berperan aktif dalam mendorong perekonomian daerah khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pengendalian harga.

“Mudah-mudahan bantuan ini tidak hanya berhenti sampai disini. Berlanjut atau tidaknya bantuan ini akan tergantung dari penilaian  sejauh mana manfaat atas bantuan ini kepada produktifitas dan peningkatan penghasilan petani. Jadi bantuan ini hanya bersifat bantuan awal,” Jelas Abdul Majid Ikram dalam acara yang dihadiri oleh Wakil Bupati Inhil, H. Rosman Malomo, Ketua DPRD, H. Raus Walid, Kadispertanian Provinsi Riau, Pejabat dilingkungan Setdakab Inhil, Kepala UPTD DTPHP Inhil serta perwakilan gapoktan penerima bantuan.

Wakil Bupati Inhil, H. Rosman Malomo dalam penyampaian kata sambutannya berharap agar gapoktan penerima dapat memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya agar program ini dapat terus berlanjut.

“Kelanjutan bantuan ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Deputy Investasi BI sangat tergantung dari sejauhmana bantuan mesin-mesin ini akan memberikan dampak disektor pertanian terutama dalam meningkatkan pendapatan petani, jadi tolong dimanfaatkan dan dipergunakan dengan benar agar program ini akan terus berlanjut dan gapoktan yang belum mendapatkan bantuan hari ini kedepan juga akan mendapatkan kesempatan yang sama.” Harap Wabub.

Jalin Kemitraan dengan BI

Kepala DTPHP Inhil, Wiryadi menyatakan bahwa tantangan DTPHP di Kab. Inhil saat ini terutama didominasi oleh petani kecil dengan skala usaha kecil, SDM yang rendah, Produktifitas rendah dan keterbatasan permodalan. Keadaan ini menurut Wiryadi berdampak tidak mampunya diterapkan teknologi yang tepat sehingga akan berimbas kepada rendahnya kualitas hasil pertanian di pedesaaan.

Pemanfaatan rata-rata lahan pertanian pertahun di Kab. Inhil rata-rata sebanyak 32.460 Ha atau 65,65 persen dari luasan areal pertanian. Tahun 2011, pemanfaatan lahan sebanyak 33.597 Ha dengan tingkat produksi rata-rata sebesar 3,86 Kuintal gabah kering panen per Hektar.

“Produksi yang mampu dihasilkan ini tentunya terbilang masih sangat rendah jika dibandingkan dengan daerah lain yang lebih maju dalam pengolahan usaha tani,” Jelas Wiryadi.

Rendahnya produksi pertanian ini menurut Wiryadi diantaranya disebabkan oleh kurang berdayanya petani dalam menerapkan teknologi terutama dalam penerapan benih unggul dan bermutu, pengolahan lahan yang kurang sempurna yang disebabkan ketidakmampuan petani memenuhi peralatan mesin pengolahan lahan pertanian serta penanganan Pasca Panen yang kurang baik.

“Kerjasama yang kini kita bangun dengan BI PKU ini diantaranya  ditujukan  untuk meningkatkan SDM petani, petugas, dukungan penyedian sarana dan prasaran produksi serta pemodalan di bidang pertanian.” Jelas Wiryadi.

Bantuan mesin-mesin pertanian dari Bank Indonesia kali ini berupa 3 mesin Hydrotiller dan 5 buah power threser. Setelah bantuan diterima dari Deputy Investasi BI PKU, Wabub langsung menyerahkan secara langsung kepada perwakilan kelompok tani. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Meski telah ambruk sekitar dua tahun silam, jembatan parit H.Lukman di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), hingga saat ini tidak kunjung diperbaiki. Padahal jembatan ini merupakan akses penghubung vital ke Pelabuhan Samudera Kuala Enok dan Ibukota Kecamatan lainnya.

Warga kecamatan itu telah sering mempertanyakan lambannya perbaikan yang dilakukan atas jembatan sepanjang 60 meter tersebut. Sehingga untuk mempermudah akses transportasi, warga selama dua tahun belakangan ini mengandalkan jembatan darurat dari kayu yang dibangun melalui swadaya.

“Memang sebelumnya telah di bangun jembatan darurat  dari kayu di sebelah jembatan tersebut, namun saat ini sudah sangat lapuk, sehingga tidak dapat lagi di lintasi, makanya melalui swadaya masyatakat saya sebagai camat menggerakan masyarakat untuk membangun jembatan darurat diatas jembatan tersebut dengan kayu seadanya. Kami sebagai masyarakat sagat menyayangkan, mengapa sejak ambruk dua tahun lalu hingga kini jembatan itu belum juga diperbaiki. Kalau air pasang, mau tidak mau kami terpaksa harus lewat jembatan itu, sebab itu merupakan satu-satunya jalur yang menghubungkan antara Kecamatan Enok dan pasar serta ibu kota cematan Kula Enok dan lainnya,” kata  Camat Enok, Syatir Hasan, membenarkan patahnya jembatan Parit H Lukman yang berada di Jalan Negara di Kecamatan Enok.

Dikatakan Syatir, permasalahan ini telah disampaikan kepada pihak pemerintah daerah Inhil melalui Dinas Pekerjaan Umum, agar dapat di teruskan kepada pihak Pemerintah Provinsi Riau, namun hingga saat ini belum ada relaisassinya.

“Kita telah sampaikan masalah kerusakan ini kepada pihak Dinas PU, dan berharap agar hal ini dapat di teruskan kepada pihak Pemerintah Provinsi, namun kenyataannya sampai sekarang masih tetap seperti ini.  Untuk sementara warga bergotong royong membuat penyangga jembatan agar masih tetap dapat dilalui sepeda motor, sedangkan mobil tidak bisa melintas lagi,” katanya.

Sementara itu, Syatir berharap kepada pemerintah agar kondisi ini dapat menjadi perhatian serius oleh pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Riau. “Saya harap ini tidak berlarut-larut, karena warga sangat membutuhkan akses ini,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) kabupaten Inhil,  H T Eddy saat di komfirmasi mengatakan,  Ambruknya bagian tengah jembatan yang dibangun sepanjang 60 meter di jalan negara yang menghubungkan Kecamatan Keritang dan Pelabuhan Samudera Enok di Tembilahan merupakan jembatan vital lalu lintas transportasi warga,  di bangun dengan menggunakan dana APBN dan APBD Provinsi Riau pada tahun 2003-2004 silam, yang diduga karena adanya tiang penyangga yang rusak sehingga tidak agi memiliki ketahanan. Bagian lantai jembatan masih bisa dilalui sepeda motor, tapi kalau air pasang,  bagian tengah ini terendam air, sehingga kendaraan bermotor tidak dapat melewati jembatan tersebut.

“Hal ini memang sudah kita koordinasikan dan sampaikan ke pihak Provinsi. Menurut informasi yang kita dapat dari Provinsi, pembangunan jembatan tersebut akan diajukan dan di usulkan pembangunannya  pada tahun anggaran 2013 mendatang melalui APBD Provinsi, sebab itu merupakan tanggungjawab pemerintah provinsi, namun kita tetap akan terus melakukan koordinasi kepada pemerintah provinsi dalam hal ini,” ujar T Eddy.(Am)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Beredarnya berbagai macam jenis obat-obatan yang sama sekali tidak mencantumkan kode BPOM dan Depkes RI membuat sebahagian besar masayarakat merasa khawatir. Apalagi obat-obatan ini tertuliskan diproduksi oleh Negara tetangga, Malaysia. Masyarakat berharap Dinas terkait khususnya Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan agar nantinya tidak merugikan masyarakat.

Hal ini disampaikan seorang warga Tembilahan Hulu, Rudianysah saat menemui detikriau.org di Tembilahan. “Terus terang saya merasa khawatir bang. Saya tidak mengerti apakah obat-obatan ini dibenarkan untuk dikonsumsi. yang kita takutkan, obat yang sama sekali tidak mencantumkan BPOM dan Depkes RI ini malah nantinya akan membahayakan kesehatan,” Ujar Rudiansyah.

Ditambahkan Rudiansyah, tentunya tidak semua masyarakat memahami apa ketentuan komposisi obat yang dibenarkan untuk dikonsumsi. Yang lebih mengetahui persoalan ini secara pasti menurutnya tentu petugas kesehatan.”Makanya kita meminta agar Dinas terkait untuk segera melakukan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan ini. Jangan samapi nanti setelah ada masyarakat yang dirugikan baru kita sibuk.” Ujarnya.

Budi, Warga Kecamatan Tembilahan Hulu juga mengkhawatirkan dengan adanya peredaran obat-obatan yang dinilainya sudah semakin marak ini. Ia khawatir masyarakat yang tujuannya mengkonsumsi obat-obatan untuk kesehatan malah akan menyebabkan timbulnya penyakit.” Menurut keterangan teman saya yang pernah mengkonsumsi, ia merasa ketergantungan. Jika tidak mendapatkan obat-obatan ini ia merasakan tubuhnya tidak bersemangat dan cepat lelah.” Bebernya.

Terkait persolan ini, Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kab. Inhil yang dikomfirmasi melalui sms menjawab singkat, “ Kalau tidak mencantumkan kode Depkes RI berarti itu obat illegal,” Tulisnya.

Dari sekian merk dan jenis, salah satu obat-obatan ini memasang merk “ Pil Tupai Jantan Asli,” Kemasan obat dominan berwarna pink dengan tiga butir pil untuk sekali konsumsi ini dipasarkan dengan harga Rp. 1500. Obat yang tertuliskan diproduksi oleh Perusahaan Nyonya Marketing Enterprise, Bintangor, Serawak Malaysia ini sama sekali tidakmencantumkan kode BPOM dan Depkes RI. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Rabu, 04 Juli 2012 Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil), Indra M Adnan  yang diwakili Asisten I, H.Said Ismail membuka secara resmi kegiatan Pelatihan Pengarusutamaan Gender di Aula  Hotel Telaga Puri Tembilahan. Kegiatan ini ditaja oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kab.Inhil.

Bupati dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I menyambut baik dengan dilaksanakannya kegiatan ini, karena menurut Bupati,  kita harusnya menyadari  bahwa dalam derap langkah pembangunan sekarang ini selayaknya harus  mengoptimalkan seluruh potensi, yang salah satu potensi tersebut adalah dari kaum perempuan.

“Keberadaan perempuan merupakan potensi yang tidak dapat kita abaikan, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” Ujar Bupati.

Pengarusatamaan gender menurut Bupati lagi adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program, dengan memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, permasalahan perempuan dan laki-laki baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi dari seluruh kebijakan dan program-program di berbagai bidang pembangunan.

sementara itu Ketua panitia,Rahmi Indrasuri, Kabid Pengarusutamaan Gender BP3AKB Kab.Inhil  mengatakan bahwa tujuan umum dari Diklat ini adalah untuk meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dan
SKPD dalam merencanakan dan menyusun kebijakan pembangunan yang responsif gender.

Peserta Diklat berjumlah 30 orang yang terdiri dari eselon IV SKPD se-Kab.Inhil . Acara diagendakan berlangsung selama tiga hari mulai  tgl 04 s/d 06 Juli 2012. Kegiatan ini menghadirkan narasumber  dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Jakarta, DPRD Kab.Inhil, BAPPEDA Kab.Inhil serta  BP3AKB Kab.Inhil.(rls humas Pemkab Inhil)