Kesbangpol Kab. Inhil Taja Sosialisasi Narkoba

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan kegiatan sosialisasi bagi kalangan pelajar setingkat SLTP/SLTA sederajat. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang pertemuan Hotel Telaga Puri jalan lingkar satu, Tembilahan. Senin (16/7).

Dalam kata sambutannya, Wakil Bupati Inhil, H. Rosaman Malomo menjelaskan bahwa pada hakekatnya Narkoba itu tidak berbahaya karena memang dipergunakan untuk kepentingan medis. Narkoba baru akan menimbulkan bahaya apabila dipergunakan diluar aturan. “Dengan pelaksanaan sosialisasi ini, kita tentunya berharap para peserta dapat memiliki pemahaman tentang narkoba itu sendiri terutama bahaya yang dapat ditimbulkan apabila dipergunakan diluar ketentuan.  Dengan pemahaman ini, kita juga berharap kepada peserta  untuk dapat mensosialisasikan hal ini kepada teman-teman pelajar lainnya yang hari ini tidak berkesempatan mengikuti kegiatan sosialisasi,” Ujar Wabub.

Kepala Badan Kesbangpol Inhil, Tantawi Jauhari menyatakan untuk mengatasi timbulnya bahaya narkoba tentunya juga menjadi tanggungjawab pemerintah. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi seperti ini.”Dengan kegiatan sosialisasi ini kiranya dapat dijadikan benteng bagi kalangan pelajar agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba,” Pesan Tantawi.

Kegiatan sosialisasi narkoba ini juga memberikan pemahaman bahaya narkoba dari sisi kesehatan serta sanksi secara hukum. Kepada pelajar  juga diberikan pembekalan-pembekalan dari sisi agama.

Narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini, disamping kesbangpol, juga menampilkan Wakil Bupati Inhil, H. Rosman Malomo yang juga merupakan ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK), Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Kantor Kementrian Agama Inhil dan Satuan Narkoba Polres Inhil.(Am).




WARDIAH: DAFTAR ULANG HANYA UNTUK PENDATAAN SISWA

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sebahagian orang tua siswa Sekolah Menegah Atas Negeri (SMAN) 01 Kecamatan Tembilahan Hulu mengeluhkan adanya kebijakan sekolah untuk melakukan pendaftaran ulang. Bahkan mereka mengakui adanya pungutan biaya daftar ulang Rp. 180.000. Mereka berharap agar hal ini menjadi perhatian serius terutama Dinas Pendidikan agar beban orang tua murid untuk menyekolahkan anak-anak mereka tidak semakin bertambah.

“Terus terang kami sendiri bingung bang. Kenapa harus ada yang namanya daftar ulang. Apalagi untuk daftar ulang ini kami dikenakan biaya. Ya walaupun nilainya tidak seberapa, namun untuk mereka yang tidak mampu tentunya akan cukup memberatkan,”Ujar orang tua siswa yang meminta namanya tidak dipublikasikan ketika menyampaikan keluhan kepada wartawan, Ahad (15/7).

Menurut pengakuan orang tua siswa ini, pendaftaran ulang ini waktu terakhir pada senin (16/7). Bagi yang tidak melunasi maka sianak didik tidak dibenarkan untuk mengikuti pendidikan.

Apa yang dikeluhkan orang tua siswa ini dibantah oleh Kepala Sekolah SMAN 01 Tembilahan. “Uang yang kita minta itu untuk pembayaran uang osis 10 ribu perbulannya ditambah uang komputer dan internet Rp. 20 ribu. Jadi untuk 6 bulan sebesar Rp. 180 ribu. Lagi pula tidak ada keharusan untuk membayar uang ini sekaligus. Bisa diangsur dan jika memang ada orang tua siswa tidak mampu, asal ada surat keterangan dari RT, Kita akan bebaskan semua biaya termasuk uang SPP.” Jawab Wardiah ketika dikomfirmasi melalui sambungan telepon, Ahad (15/7).

Dijelaskan Wardiah, pemberlakukan daftar ulang yang sudah dilakukan sejak 4 hingga 5 tahun terakhir ini tujuan utamanya hanya untuk melakukan pendataan siswa. Berdasarkan pengalaman ditambahkannya, beberapa waktu lalu, karena tidak adanya pendataan seusai masa liburan, pihak sekolah tidak mengetahui ada siswa yang tidak masuk hingga 1,5 bulan. “dengan pendaftaran ulang kita hanya ingin mengetahui apakah siswa masuk tepat waktu atau tidak.” Ujarnya.

Ditambahkan Wardiah, jika ada yang mengatakan sekolah memberikan sanksi dengan tidak membenarkan siswa tidak mengikuti pelajaran apabila tidak melakukan pembayaran, ini juga tidak benar.” Yang mampu saja tidak ada paksaan untuk membayar secara tunai apalgi yang tidak mampu. Jadi sekali lagi ini tidak benar.”Pungkas Wardiah dan berharap agar para orang tua siswa mengetahui dan memahami dengan adanya kebijakan pendaftaran ulang ini. (fsl)




Ketua Tim Sembilan Pertanyakan Tindaklanjuti Hasil Pertemuan

Harga Sempat Naik Kini Kembali Anjlok

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ketua Tim Sembilan (Perwakilan Petani RSTM dan GHS. Red), Mahyudin, S.Pdi akui sampai hari ini belum ada tindaklanjut pertemuan dengan Pemkab Inhil terkait permasalahan terus anjloknya harga pembelian kelapa oleh pihak perusahaan. Walaupun sebelumnya setelah pertemuan harga sempat mengalami kenaikan namun kini kembali anjlok. Mereka mengancam jika tidak juga ada kejelasan, mereka kembali akan turun ke Tembilahan untuk mempertanyakan persolan ini.

Pernyataan ini disampaikan oleh Mahyudin, S.Pdi, ketika dikomfirmasi Detikriau.org melalui sambungan telepon selularnya, Ahad (15/7). “ Sesuai hasil pertemuan kita dengan manajemen sambu group dikantor Bupati Inhil, jum’at (25/5) lalu, disepakati untuk membentuk kembali tim kajian rumusan harga kelapa. Namun sampai hari ini pembentukan Tim yang dijanjikan nyatanya belum juga dibentuk,” Kesal Mahyudin.

Ditambahkan Mahyudin, kenaikan harga yang diberlakukan usai pertemuan nyatanya tidak bertahan lama. Kini, harga pembelian oleh perusahaan kembali mengalami penurunan. “Usai pertemuan itu memang disepakati menjelang selesai kajian rumusan harga kelapa oleh Tim yang direncanakan akan dibentuk, harga pembellian kelapa dari perusahaan kepada petani dinaikan sebesar Rp. 50 untuk setiap kelasnya. Tapi setelah beberapa waktu, kini harga kembali diturunkan sebesar Rp. 50. Kami merasa sepertinya tuntutan kami dianggap sebelah mata. Kalau seperti  ini, jika dalam waktu dekat tidak juga ada keputusan yang jelas, kami akan kembali mendatangi Pemkab Inhil untuk mempertanyakan hal ini,”Terang Mahyudin.

Terkait persoalan ini, Asisten II Setdakab Inhil, Ir, Safrinal Hedy akui sampai hari inipun SK Tim masih belum diterbitkan. Jika SK ini sudah keluar maka Tim segera akan melakukan kerja.” Kita harapkan dalam minggu depan SK sudah keluar dan kita bisa segera bekerja,” Ujar Safrinal Hedy melalui sambungan telepon selularnya, Ahad (15/7). (fsl)




Suap PON Riau, KPK Tetapkan 7 lagi Anggota DPRD Riau jadi Tersangka

KPK mengumumkan penambahan tersangka baru dalam kasus suap PON. Tujuh anggota DPRD Riau menyusul enam tersangka sebulumnya.
PEKANBARU- Setelah menahan enam tersangka suap PON Riau, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penambahan tujuh tersangka baru. Mereka seluruhnya merupakan anggota DPRD Riau.

Penambahan tujuh tersangka baru tersebut diumumkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, di Tanjung Lesung, Banten, Jumat (13/7/2012). Mereka adalah Abubakar Siddik, Adrian Ali, Turoechan Asyari, Zulfan Heri, Tengku Muhazza, Syarif Hidayat dan Roem Zein.

Kepada para tersangka baru, para penyidik KPK menjerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atay Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi.

Juru bicara KPK Johan Budi saat dihubungi riauterkini, Kamis malam mebenarkan adanya penambahan tujuh tersangka baru dalam kasus suap PON Riau. “Sudah keluar surat perintah dimulainya penyidikan terhadap ketujuh saksi tersebut, dengan demikian statusnya naik menjadi tersangka,” jelasnya.

Dengan tambahan tujuh tersangka, maka kasus suap PON sudah terdapat 13 tersangka. Enam tersangka sebelumnya yang sudah ditahan KPK adalah M. Faizal Azwan, anggota DPRD Riau dari Fraksi Golkar, kedua M. Dunir, anggota DPRD Riau dari Fraksi PKB, ketiga Eka Darma Putra, Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga, keempat Rahmat Syaputra, anggota staf PT Pembangunan Perumahan (Persero), selaku kontraktor pembangunan lapangan tembak PON Riau 2012. Kemudian kelima Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Lukman Abbas dan keenam Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Taufan Andoso Yakin.

Dari seluruh tersangka, baru Eka dan Rahmad yang perkaranya sudah mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru.(rtc)




PLN RAYON TEMBILAHAN DEFISIT DAYA. GILIRAN PEMADAMAN KEMBALI DIBERLAKUKAN

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Warga kota Tembilahan berharap PLN Rayon Tembilahan dapat bekerja lebih professional. Jika tidak ada pemadaman listrik, tibanya bulan suci ramadhan tentunya akan semakin menyamankan umat islam yang sedang beribadah.

Ujang 37 tahun,  seorang warga jalan Bunga Tembilahan berharap pihak PLN secepatnya mengantisipasi pemadaman listrik yang terjadi, dikhawatirkannya, tradisi amukan sijago merah yang sering mewarnai setiap menjelang tibanya bulan Ramadhan, tahun ini dapat diminimalisir . “Saat pasokan listrik terputus, masyarakat kebanyakan mempergunakan penerangan lampu minyak ataupun lilin. Sumber penerangan ini sering menjadi penyebab amukan sijago merah. Makanya sebagai masyarakat saya berharap hal ini dapat menjadi perhatian serius dari pihak PLN dengan mengusahakan tidak adanya pemadaman lampu.” Ujarnya.

Pernyataan senada juga datang dari warga Tembilahan lainnya. Yadi, warga jalan Batang Tuaka Tembilahan ini mengeluhkan sering terjadinya pemadaman listrik PLN beberapa waktu belakangan ini.

“Nanti kalau bulan puasa listrik sering padam, ibadah puasa bisa menjadi terganggu. Apalagi disaat menjelang berbuka dan sahur. Makanya saya berharap pihak PLN agar dapat bekerja lebih professional agar ibadah umat islam dibulan suci nanti dapat berjalan dengan tenang,” Pinta Yadi.

 

Berdasarkan penjelasan Manager PLN Rayon Tembilahan Husnul, pihak PLN Rayon Temilahan saat ini terpaksa kembali harus melakukan pemadaman listrik secara bergilir. Hal ini dikatakannya disebabkan adanya difisit daya sebesar 1.550 KW.” Kapasitas mesin kita yang tersedia secara total saat ini sebanyak 9.750 KW. Kebutuhan listrik saat beban puncak mencapai 11.300 KW dan saat normal adalah sebesar 10.300 KW. Karena adanya defisit ini terpaksa membuat kita harus melakukan pemadaman secara bergilir,” Ujar Husnul kepada wartawan diruang kerjanya, Jum’at (13/7)

Ditambahkan Husnul, pemadaman secara bergilir ini diberlakukan dengan waktu 6 hari hidup dan 1 mati. Pemadaman listrik maksimal selama 3 jam.

“Itu batas pemadaman waktu maksimal. Artinya dalam kondisi cuaca yang sangat panas yang menyebabkan kemampuan mesin juga akan merosot. Namun jika cuaca dingin, waktunya tentu akan dapat dipersingkat,” Terangnya.

Dalam kesempatan itu, Husnul juga menghimbau kepada masyarakat agar dapat melakukan penghematan penggunaan listrik agar pemadaman dapat diminimalisir.

Defisitnya daya listrik di PLN Rayon Tembilahan terjadi karena faktor musibah kebakaran yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Menjelang tibanya bulan ramadhan ini menurut Husnul, pihak PLN Rayon Tembilahan akan terus berusaha melakukan perbaikan mesin yang rusak agar kembali dapat dioperasionalkan. (fsl)




PERBAIKAN RUAS JALAN NEGARA AKAN MENJADI PRIORITAS

HasilKunjungan Komisi III DPRD Inhil Ke Ditjen Bina Marga di Jakarta —

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kondisi rusaknya beberapa ruas jalan Negara yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir mendapat respon dari pemerintah pusat di Jakarta.

“Informasi ini kita peroleh saat kunjungan ke Ditjen Bina Marga Subdin Wilayah 1 c, Joko Sulistiyono pada senin (9/7) yang lalu. Kunjungan ini kita lakukan untuk menyampaikan secara langsung mengenai kondisi ruas jalan Negara yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang kini kondisinya sudah sangat rusak,” Ujar Ketua Komisi III DPRD Inhil, Feriyandi saat ditemui diruang Komisi II DPRD Inhil, Kamis (12/7).

Ditambahkan Feriyandi, ruas jalan Negara yang kondisinya kini cukup rusak adalah ruas jalan dari Sebrida ke perbatasan Jambi (panjang ruas jalan 49 KM). Untuk perbaikannya kini sudah masuk dalam proses lelang. Sedangkan jalan dari bagan jaya ke pelabuhan samudra kuala enok ( 68 KM) serta beberapa ruas jalan Negara lainnya akan diprioritaskan di tahun anggaran 2013 mendatang. ”Namun yang kini kondisinya sangat parah adalah ruas jalan dari Bagan Jaya ke Pelabuhan Samudra tepatnya di Desa Suhada menuju Desa Sungai Rukam Kecamatan Enok sepanjang kurang lebih 5 hingga 7 KM,”Jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi III DPRD Inhil yang juga didampingi oleh Wakil Ketua, H. Ardiyanto dan Sekretaris H. Samsudin juga menyampaikan bahwa untuk perbaikan Jembatan parit H.Lukman dilaksakan pada tahun 2013. “perbaikan jembatan yang sudah ambruk sejak 2 tahun lalu ini kini perencanaannya sedang dikerjakan,”Pungkas Feriyandi. (fsl)