TEMBILAHAN (detikriau.org) – PB PON Provinsi Riau bekerjasama dengan Sub PB PON Kabupaten Inhil melaksanakan Kegiatan Seminar Iptek Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII 2012 Provinsi Riau, kemaren (23/7) Sore. Kegiatan seminar ini dihadiri oleh Ketua III PB PON Provinsi Riau, Ramli Walid.

Seminar Iptek ini dilaksanakan dalam rangka memberikan penjelalasan mengenai materi-materi PON ke XVIII 2012 tersebut. Yaitu sistim Olahraga Nasional dan Undang-Undangnya serta persiapan PON itu sendiri yang terikat dengan kecanggihan teknologi

Seperti yang disampaikan Ramli Walid selaku Ketua Bidang III PB PON XVIII 2012 Provinsi Riau dalam seminar tersebut, dia menjelaskan, kegiatan PON tersebut akan dipadupadankan dengan kecanggihan tekhnologi sebagai akses masyarakat luas.

“Seperti yang disampaikan Gubri, Seminar ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi PON 2012 ini yaitu Green PON dan Modern PON di semua tempat pertandingan dan undang-undangnya yaitu undang undang keolahragaan nasional nomor 3 tahun 2005,”jelasnya.

saat sesi wawancara dengan para wartawan. Dia juga menjelasakan, Seminar Iptek ini diadakan untuk memberikan informasi kepada peserta seminar tentang materi mulai dari sistem Olahraga Nasional dan undang-undangnya hingga persiapan PON itu sendiri.

“Bila kita hitung mundur, penyelengaraan PON kita hanya tinggal 50 hari lagi. Itu artinya persiapan yang telah kita lakukan selama ini tinggal kita optimalkan, oleh sebab itu dalam seminar iptek ini kita menyampaikan informasi-informasi melalui dua materi. Tujuannya agar masyarakat tahu PON tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan dapat melihat peluang yang ada sebagai tuan rumah olahraga Nasional ini.,” ujarnya.

Seminar Iptek tersebut diadakan di Tembilahan, mengingat Kabupaten Inhil merupakan salah satu dari 10 Kabupaten yang akan menjadi penyelenggara perhelatan Olahraga Nasional tersebut, yang mendapatkan kesempatan untuk menyelenggarakan salah satu cabang olahraga (cabor), yakni Futsal.

Sementara itu Ketua Sub PB PON Kabupaten Inhil yang diwakili Syafrinal Hedy dalam acara itu menyampaikan, sebagai salah satu penyelenggara, Inhil siap menyelenggarakan kegiatan PON tersebut dengan melakukan persiapan yang hingga kini masih terus digesa.

“Ya kita sebagai Penyelenggera siap untuk mensukseskan PON itu, seperti persiapan yang telah kita lakukan mulai dari venue dan SDM nya hingga sekarang masih kita persiapkan guna kelancara PON,” ungkapnya. (Am)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Harga daging sapi dan ayam di beberapa pasar kota Tembilahan mengalami kenaikan. Diduga kenaikan harga ini terjadi karena dipengaruhi dampak psikologis bulan puasa yang selalu diikuti kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok.

Pantauan, Senin (23/7/2012) siang, harga daging ayam potong yang sebelumnya sempat mengalami penurunan Rp. 2.000 kini  mengalami kenaikan kembali hingga Rp. 7.000 perkilogramnya dari sebelumnya hanya Rp. 28.000 menjadi Rp. 35.000. “Konsumen protes harganya naik, tapi mau bagaimana lagi, harga kulakan juga sudah tinggi. Masak saya jual lebih rendah, bisa rugi saya,” ujar salah seorang pedagang ayam potong di pasar parit sebelas Tembilahan.

Hal yang sama juga terjadi pada harga daging sapi. Komoditas ini meningkat cukup tinggi dimana dalam kurun waktu seminggu terakhir naik menjadi Rp. 90.000 dari sebelumnya hanya berkisar Rp.70.000 perkilogram atau mengalami peningkatan sebesar Rp.20.000 Menurut Rahman, salah seorang pedagang, kenaikan harga daging sapi terjadi sepekan terakhir. “Bukan naik lagi, tapi sudah berganti harga. Kenaikanya tidak bertahap namun langsung tinggi,”ujarnya.

Ia melanjutkan, kenaikan ini sudah terjadi dari tempat pemotongan hewan sehingga para pedagang terpaksa turut menaikan harga jual. Rahman menengarai hal tersebut terjadi karena dipengaruhi dampak psikologis bulan puasa yang selalu diikuti kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok.

Selain harga daging ayam dan sapi yang mengalami kenaikan, harga komoditi sayuran juga mengalami kenaikan berkisar Rp 500 hingga Rp 1000. “Semua sayuran naik. Harga di tingkat petani sudah naik sehingga harga di pasaran juga mengalami kenaikan,”kata Si’uy, pedagang lainnya.

Sedangkan untuk kebutuhan harga telur, beras, minyak kemasan dan curah serta bawang relatif masih stabil dibandingkan harga menjelang ramadhan kemaren.  harga bahan pokok seperti beras belida asal Palembang masih dijual seharga Rp 9.000 per kilogram, beras solok asal Sumbar Rp 11.000 per kilogram. Kemudian, minyak goreng ranpa merk masih seharga Rp 11.000 per kilogram, minyak bimoly Rp 13.000 per liter, telur itik Rp 2.000 per butir, telur ayam kampung Rp 2.000 per butir, telur ayam ras Rp 1.000 per butir, dan bawang putih Rp 18.000 perkilogram.

“harga telur saat ini memang masih belum mengalami peningkatan permintaan. Namun, menjelang pertengahan ramadhan biasanya harga akan mengalami lonjakan cukup tinggi seiring tingginya kebutuhan konsumen untuk membuat berbagai kebutuhan kue lebaran,” Ujar Si’uy mengakhiri.(Am)

PEKANBARU (www.detikriau.org) – Kesaksian yang diberikan Anggota DPRD Riau, M. Dunir membuat seluruh Partai Politik (Politik) yang kini kadernya duduk dibangku empuk DPRD Provinsi Riau harus bersiap-siap. Sebab, apabila ini terbukti, artinya seluruh anggota DPRD Prov Riau bakal masuk kerangkeng dan di PAW.

Sebagaimana terlontar dari kesaksian M. Dunir terhadap terdakwa Eka Dharma Putra pada sidang dugaan suap revisi perda No. 6 tahun 2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Rabu (18/7) kemaren.  “Uang lelah atau uang suap senilai Rp. 900 juta itu akan diserahkan kepada 55 anggota DPRD Riau. Semuanya kata M. Dunir akan dibagi secara merata,”Ujarnya memberikan kesaksian.

Ditambahkan M.Dunir, dalam pengurusan uang lelah Rp, 900 juta ini, Gubernur Riau, Rusli Zainal (RZ) sempat marah. Kejadian berawal, lanjut M. Dunir, ketika dirinya yang diperintahkan ketua DPRD Riau Johar Firdaus menjumpai Kadispora, Lukman Abbas untuk mempertanyakan uang lelah tersebut bagi anggota DPRD Riau yang sudah merampaungkan tugasnya. Ketidaksanggupan M dunir tidak mendapat simpati dari Johar Firdaus, sehingga Johar menugaskan Sekretaris DPRD Riau, Zulkarnain Kadir menghadap RZ.

“Kata pak Sekwan, mengenai uang lelah sudah disampaikannya ke RZ. Saat itu Sekwan bilang GUbernur sempat marah-marah kepada Lukman karena belum menyelesaikan uang lelah tersebut,”Kata M Dunir dihadapn majelis hakim

KEtika dipertanyakan majelis hakim, siapa saja yang ikut menghadap RZ selain Sekwan, saksi M. Dunir mengaku tidak tahu. Namun M. DUnir kemudian menyatakan bahwa keesokan harinya, ia dipanggil dan disuruh menghadap Johar Firdaus bahwa Sekwan sudah menghadap RZ dan permintaan disetujui.

Dari data persidangan,  laporan Sekwan DPRD ditanggapi RZ. Pada tanggal 3 april 2012 pukul 16.45 Wib, Lukma di telpon RZ dan memintanya untuk menyetujui permintaan DPRD Riau. Asal uang kata M Dunir berasal dari Lukman Abbas. Penyerahan uang diberikan oleh Eka Dharma Putra melalui Faisal Aswan.”Uang itu yang akan diserahkan kepada DPRD Riau,” Kata M. Dunir.

KEtika dipertanyakan hakim siapa yang meminta uang? M. DUnir mengatakan dari Taufan Andoso Yakin (Wakil Ketua DPRD Riau).” Itu diminta saat pertemuan dikrumah Taufan yang juga dihadiri oleh beberapa orang anggota Dewan lainnya.’Jawab M. Dunir sambil menjelaskan uang lelah itu berasal dari PT. Pembangunan Perumahan (PP), PT. Adhi Karya (AK) dan PT. Wijaya Karya (WK).

Dalam sidang lanjutan dugaan suap revisi perda No. 6 tahun 2010 dan PErda No 5 Tahun 2008 yang berlangsung pukul 15.30 Wib itu, Jaksa Penuntu Umum KPK menghadirkan 5 orang saksi, yakni, Setdaprov Riau, Wan Syamsir Yus, Kabiro Hukum Pemprov Riau, Kasiarudin, Kabid Sarana dan Prasarana Dispora Riau, Zulkifli Rahman dan dua orang Tersangka kasus PON Riau, yaitu angora DPRD Riau, Faisal Aswan dan M Dunir. (Harian Vokal/dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pengembangan penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana BOSDA di Disdik Inhil 2011, pihak kepolisian resort Inhil telah memintakan keterangan kepada 20 kepala sekolah selaku penanggung jawab dana Bosda di masing-masing sekolah. Untuk kepentingan penyelidikan, Polisi akan panggil seluruh Kepala sekolah SD dan SMP yang ada di Kabupaten Inhil.

Dari keterangan yang disampaikan Kapolres Inhil AKBP Dedi Rahman Dayan,SIK, M.Si melalui kasat reskrim AKP Edi Munawar,SH, dari hasil penyelidikan,  dugaan sementara ada mark-up yang dilakukan oleh pihak Dekranasda.

“Dari tahap demi tahap pemerikasaan yang kita lakukan, saat ini  kita sedang memeriksa pihak sekolah yang ada di Kabupaten Inhil, dan kita telah memanggil 20 kepala sekolah yang bertanggung jawab dengan dana bosda tersebut. Dari 20 orang itu adalah 14 dari sekolah dasar, dan Enam dari SMP,” Jelas Kasat kepada wartawan, kamis (19/7).

Selain pihak sekolah, hingga saat ini pihak kepolisian juga telah memintakan keterangan dari tiga orang di Dekranasda Inhil, tiga orang dari Dinas Pendidikan dan tiga orang pihak penyedia barang.(fsl)

dalam jangka waktu 14 hari tidak mendapatkan tanggapan, Petani mengancam akan menempuh cara mereka sendiri

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kuasa Hukum Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Pancur Kecamatan Keritang, Acang Zainudin,SH dengan tegas menyatakan sikap keheranannya kepada pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang masih ingin melakukan upaya pembicaraan mengenai batas wilayah antara Pemkab Inhil dan Pemkab Inhu. Secara hukum menurutnya persolan tapal batas sudah selesai dan tidak bisa diganggu gugat lagi.

Pernyataan tegas ini disampaikan Acang Zainudin, SH dalam rapat dengar pendapat terkait persoalan antara Petani Desa pancur dengan PT. Palma Satu di Ruang Banggar Gedung DPRD Inhil, Kamis (19/7).

Dijelaskan Acang. Ketetapan batas wilayah antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Riau pada tahun 2008 dan merupakan kesepakatan antara Pemkab Inhil – Inhu berdasarkan hasil kerja tim yang dibentuk yang dinamai Tim Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Inhil – Inhu. Hasilnya? pada Bab II pasal 2 dikatakan bahwa batas wilayah antara Inhil – Inhu sudah jelas dan telah ditentukan titik-titik koordinatnya.

Ditambahkan oleh Sarjana Hukum Lulusan sebuah Universitas di Kota Yogyakarta ini, Surat Keputusan yang dikeluarkan Gubernur itu kemudian digugat oleh  Pemkab Inhu, hasilnya kembali SK itu diperkuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. MA menurut Acang adalah sebuah lembaga hukum tertinggi di Negara kesatuan RI. Artinya, putusan itu sudah ingkrah dan tidak bisa diganggu gugat lagi. “Saya tidak pernah mengetahui kalau masih ada pengadilan diatas ini? Lalu kenapa kita masih meragukan tapal batas inhil – inhu yang secara hukum sudah memiliki kekuatan hukum tetap?” Tanya Acang dengan nada suara lantang.

Acang menyatakan kenapa mereka memberitahukan kepada Pemkab Inhil, tentunya agar Pemkab Inhil memberikan tindakan tegas karena secara hukum membuktikan bahwa sebahagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir kini telah dirampok.

Ditambahkan Acang, lain halnya kalau masyarakat yang menggugat. Kalau masyarakat, betul perginya ke kejaksaan. Sekali lagi ini persoalanya wilayah Kab. Inhil yang sudah dirampas. Ia dengan tegas berani mengatakan bahwa 99 persen ini adalah penyerobotan dan tidak bisa dipungkiri lagi.

“Artinya kalau hari ini pemkab inhil memerintahkan aparatnya untuk melakukan tindakan tegas, hukum apa yang menyalahkan? Sekali lagi kalau persoalan batas wilayah ini masih dipertanyakan berarti kita tidak lagi mempunyai hukum dinegara kesatuan Republik Indonesia ini.” Pungkasnya.

Diakhir RDP Masyarakat Desa pancur menyampaikan tiga pernyataan sikap yakni, pertama, mereka menuntut Pemkab Inhil untuk bertindak tegas terhadap penyerobotan lahan yang dilakukan PT.Palma satu terhadap lahan mereka, kedua, Meminta Pemkab Inhil diminta untuk menstatus quokan areal komflik dan terakhir apabila dalam jangka waktu 14 hari tidak mendapatkan tanggapan, Petani mengancam akan menempuh cara mereka sendiri dengan alasan Pemkab Inhil dinilai mereka sudah tidak mampu.

RDP yang digelar oleh Komisi I DPRD Inhil ini menurut Ketua Komisi I, Arfah diaganedakan atas dasar permintaan hearing oleh kuasa hokum Gapoktan Desa Pancur Kecamatan Keritang yang disetujui oleh Ketua DPRD Inhil serta merupakan pertemuan tindaklanjut hasil konsultasi Komisi I dengan Tiga instansi di Pemprov Riau, yakni Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan dan Biro Hukum Setdaprov Riau serta juga Konsultasi dengan Badan Pertanahan Negara di Pekanbaru.

Selain dihadiri ketua Komisi I, M. Arfah juga dihadiri Baharuddin L Abbas, Nazaruddin Mamase, Suparlan, Yusuf Said dan Mahide. Kemudian dari Unsur pemerintahan dihadiri oleh Bupati Kabupaten Indragiri Hilir yang diwakili oleh Asisten I, Said Ismail, Instansi terkait lainnya, Camat Keritang, Ahmad Ramani, Kades Pancur, Perwakilan Kelompok Tani dan Kuasa Hukum. Kabag Ops Polres Inhil, Kompol Sugeng Hariyanto, SH. Kasat Reskrim, AKP, Edi Munawar, SH, Kasat Intel, AKP Suprapto. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –  Wakil Ketua DPRD Inhil Muslimin meminta agar pokok-pokok pikiran dewan yang tertuang dapat dijadikan prioritas didalam penyusunan APBD Inhil untuk 2013 mendatang. Sebab pokok-pokok pikiran itu, sudah merupakan hasil penjaringan berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan ke dewan.

“Kita berharap pokok-pokok pikiran yang kita sampaikan bisa menjadi acuan dalam penyusun RAPBD pada 2013 mendatang. Jangan sampai pokok pikiran yang kita buat ternyata malah hanya disimpan dibrangkas dan tidak masuk pada draf nota RAPBD nantinya,” tukas politisi Partai Bintang Repormasi (PBR) tersebut.
Ketika disinggung sektor apa saja yang menjadi perhatian dewan di dalam pokok pikiran, kata Muslimin tidak teralu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Diantara adalah sektor perkebunan yang menyangkut  dengan kerusakan lahan akibat intrusi air laut yang terus terjadi.

“Yang banyak mendapat perhatian kita adalah perbaikan tanggul lahan perkebunan masyarakat. Karena kerusakan lahan perkebunan di Inhil sudah sangat parah, dan membutuhkan solusi yang konkrit dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi,” tambahnya.

Selain itu, sektor lainnya adalah kerusakan infrastruktur pedesaan seperti jalan dan jembatan. Dalam berbagai reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Inhil, banyak sekali masukan yang diberikan oleh masyarakat terkait dengan persoalan ini. Oleh sebab itu hal ini dipandang sangat penting.

“Masih ada beberapa poin lagi sebenarnya yang menjadi perhatian dewan, tapi yang sangat mendesak dan perlu perhatian sesegera mungkin adalah dua sektor yang telah saya sebutkan tadi. Lebih-lebih lagi sektor perkebunan, karena ini menyangkut dengan kelangsungan hidup masyarakat banyak,” tegasnya.