TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kedatangan rombongan Komisi I dan III DPRD Inhil ke PT. Bina Duta laksana (BDL) akhir pekan kemaren diduga sempat membuat perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan ini kelimpungan. Hilir mudik puluhan truk pengangkutan hasil hutan mereka hari itu terpaksa dihentikan. Manajemen berdalih, terhentinya pengapalan hasil hutan dikarenakan adanya kesalahan informasi.

Begitu mendarat di dermaga pengapalan milik PT. BDL di Kecamatan Gaung, detikriau.org sempat tertegun. Aktifitas di dermaga itu sepi. Padahal empat hari sebelumnya, dalam kunjungan tidak resmi, detikriau.org menyaksikan puluhan truk pengangkutan kayu hilir mudik. Sebahagian truk tampak berisikan kayu akasia dan sebahagian terlihat mengangkut kayu alam untuk dikapalkan. Diduga terhentinya mobilisasi hasil hutan menghindari pantauan Dewan akan aktifitas perusahaan dan mengurangi emisi debu yang ditimbulan akibat pengangkutan.

“Aktifitas ini terhenti bukan karena adanya kunjungan Dewan pak. Tetapi tadi kita sempat mendapatkan informasi yang keliru. Dikabarkan hari ini akan ada demo dari masyarakat. Makanya sopir takut untuk mengangkut hasil kayu,” Ujar Hamdan, yang mengaku salah seorang Humas PT.BDL saat menjawab sindiran Komisi III DPRD.(dro/*)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Komisi II DPRD Inhil tetap mendesak agar Pemkab Inhil untuk segera menghadirkan Tim Rumusan Harga Kelapa Fakultas Pertanian Universitas Riau (UR). Hal ini diaggap sangat perlu guna mengambil langkah secepatnya penyelesaian persoalan terus anjloknya harga jual kelapa petani.

“Kita minta Pemkab Inhil untuk penuhi permintaan kita. Kalau tidak, Komisi II terpaksa harus jemput bola untuk menemui Tim kajian ini di Pekanbaru,” Tegas Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ir. Junaidi kepada detikriau.org di Gedung DPRD, selasa (2/10).

Dinilai Junaidi, persoalan yang kini harus segera dipecahkan bukan hanya persoalan naik dan turunnya harga kelapa tetapi yang lebih penting haruslah ditemukan berapa patokan harga yang wajar. ”Kalau memang kita mendesak untuk memintakan kenaikan harga beli kelapa oleh perusahaan, dan mereka menyetujui untuk menaikan dari harga yang berlaku saat ini, apakah hal ini sudah mampu menolong petani kita?. saya nilai ini belum penyelesaian masalah. Yang patut untuk dipersoalkan, apakah kenaikan harga itu telah memenuhi harga yang wajar.” Ujar Junaidi berpendapat.

Harga yang wajar dinilai Junaidi adalah sebuah patokan harga yang tetap memberikan profit bagi dunia usaha dan sekaligus juga mampu memberikan daya tarik petani untuk kembali mengelola perkebunan mereka.(dro/*0)

TEMBILAHAN (detikriau.org)– Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang diwakili Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Inhil, H Edy Syafwannur, melantik dua kepala desa pemekaran, masing-masing Desa Kulim Jaya dan Desa Sungai Rabit  di Kecamatan Kempas, Selasa (2/10).

“Kita tahu desa baru serba terdapat kekurangan. Namun jangan dijadikan hala itu sebagai penghambat untuk melakukan pembangunan,” ungkap Kepala BPMPD Inhil, H Edy Syafwannur.

Dikatakanya, meski ada perbedaan pandangan, namun hal itu merupakan sebagai hal yang lumrah dalam sebuah proses demokrasi. Perbedaan pandangan itu dimintanya untuk dijadikan modal dalam membangun desa, bukan sebagai ajang perpecahan.

Kepada Kepala Desa Kulim Jaya, Herman dan Kepala Desa Sungai Rabit, Suprapto, dia juga berpesan bahwa cita-cita awal dimekarnya sebuah desa jangan samapai ditinggalkan yakni untuk memperpendek rentang kendali dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi warganya. Sehingga penjabat Kades menurunya harus bisa menjadi lokomotif dalam usaha menjaga keamanan desa, agar senantiasa kondusif agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.(dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org)–Hingga akhir September  2012, realisasi serapan APBD Kabupaten Indragiri Hilir tahun anggaran 2012 baru mencapi 43 persen. Angka itu tentu terbilang masih rendah, mengingat waktu yang tersisa hanya sekitar lebih kurang dua bulan lagi.

Pernyataan ini disampaikan Sekdakab Inhil, H Alimuddin RM, Selasa (2/10) pagi. Meski demikian Sekda tetap yakin serapan APBD Inhil akan mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

“Ada beberapa paket pekerjaan yang bersekala besar belum dilaporkan oleh pihak rekanan. Maka itu progress APBD kita masih terbilang rendah,”ungkap Alimuddin .

Yang terpenting , lanjut Alimuddin, semua proses lelang sudah selesai dilaksanakan. Tanggal saat ini melakukan proses administrasi.”Insya Allah dalam sisa waktu yang ada angkanya akan meningkat secara signifikan,” jelasnya.

Rendahnya relaisasi APBD, dinilai Alimudin dikarenakan laporan yang masuk di bagian keungan sebagain besar masih merupakan pelaksanaan paket proyek yang kecil.  Akibatnya serapan APDB belum tercover secara keseluruhan, sehinga ril dilapangan tidak dapat diketahui. Oleh karena itu dia meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) segera melakukan evaluasi dan turun kelapangan untuk memastikan angka sebenarnya (dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Menyikapi himbauan Komisi II DPRD Inhil untuk melakukan pengawasan terhadap timbangan Kopra, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Inhil telah melakukan koordinasi dengan instasi Terkait dalam hal ini Badan Meterologi Provinsi Riau untuk melakukan pantauan terhadap Timbangan Kopra.

Menurut Kadisperindag, Rudiyansah, mekanisme tera ulang dilakukan Badan Meteorologi per wilayah setiap tahunnya terhadap seluruh timbangan dan bukan hanya timbangan kopra saja.

“Baru-baru ini kita sudah lakukan tera ulang di Kecamatan Tempuling,”Ujar Rudiansyah kepada wartawan melalui telepon selular, kemaren di Tembilahan

Ditanyai tanggapannya tentang adanya isu permainan timbangan pengumpul kopra di wilayah Kabupaten Inhil, Rudi mengatakan pihaknya belum bisa memastikan hal tersebut, namun ditegaskannya pengawasan akan tetap dilakukan.(dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil) meminta persoalan yang kini semakin menjepit petani kelapa tidak hanya ditangani oleh DPRD Kabupaten. Dengan semakin kompliknya permasalahan, diperlukan adanya kerjasama yang saling mendukung dari semua pihak, terutama anggota DPRD Provinsi dan DPR pusat yang berasal dari Kab.Inhil. 

Permintaan ini disampaikan oleh Anggota DPRD Inhil dari Partai Golongan Karya, Yuliantini ketika sempat berbincang dengan detikriau.org di Loby Gedung Kantor DPRD Inhil Jalan Subrantas, Tembilahan, Selasa (2/10).

Menurut Yuliantini, persoalan yang kini semakin menyengsarakan petani kelapa disamping anjloknya harga jual juga persoalan rusaknya perkebunan diakibatkan instrusi air laut. Kehancuran perkebunan kelapa dipastikan Anggota Komisi I DPRD Inhil ini akan berdampak pada sektor perekonomian masyarakat Inhil secara luas.

“menghadapi persoalan ini, saya berkeyakinan akan sangat berat jika ditangani oleh DPRD Kabupaten Inhil. Oleh karenanya, kerjasama yang saling mendukung dari semua pihak terutama anggota DPRD Provinsi dan DPR Pusat khususnya yang berasal dari Kab. Inhil akan mempercepat penyelesaian persoalan ini,” Ujar Yuliantini.

Saat ini, ditambahkan Yuliantini, tidak ada waktu lagi untuk bermain-main. Persoalan ini harus dihadapai dengan serius dan kemauan yang sungguh-sungguh. Dirinya semakin merasa khawatir, ketidakberdayaan penyelesaian persoalan kelapa akan memberi efek kesengsaraan masyarakat Inhil kedepannya.”belakangan ini masyarakat Inhil terutama yang berada di pedesaan semakin kesulitan untuk memenuhi biaya pendidikan anak-anak mereka. Dampaknya, dalam jangka tidak terlalu lama, kondisi ini tentunya akan menyebabkan turunnya kualitas sumber daya manusia. Dalam jangka panjang, dengan ketersediaan SDM yang rendah, tingkat kehidupan masyarakat Inhil bisa dipastikan juga akan turut anjlok.”Ungkap Yuliantini menyampaikan rasa kekhawatiran.

Diakhir pembicaraan, Yuliantini sekali berharap agar semua pihak terkait untuk ambil peduli akan persoalan ini. Untuk menyelamatkan masa depan Kab. Inhil, nilai Yuliantini, tidak ada pilihan lain selain harus menyelamatkan sumber penghidupan terbesar masyarakat Inhil. “Syukur saat ini masih ada Jamkesda dan Jamkesmas. Kalau tidak, mungkin sudah banyak masyarakat di pedesaan yang harus merenggang nyawa karena tidak mampu lagi untuk membiaya perobatan. ” Pungkasnya. (dro/*0)