ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Proyek strategis pembangunan Pasar Tembilahan senilai Rp19,9 miliar yang dibiayai dari APBD 2026 resmi dinyatakan batal. Keputusan ini diambil Pokja Pemilihan VII setelah seluruh 54 peserta tender tidak ada yang lulus evaluasi penawaran.

Dalam dokumen resmi yang tertera di portal pengadaan elektronik, pembatalan tender dituangkan melalui Berita Acara Tender Gagal Nomor 01.14/POKMIL.VII-UPKPBJ/VIII/2026 serta diperkuat dengan surat tanggapan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pokja menilai waktu pelaksanaan pekerjaan tidak lagi mencukupi, sehingga paket tender harus dihentikan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP) Inhil, Yusnaldi, mengaku pihaknya masih menunggu kepastian dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau UKPBJ terkait apakah paket tersebut akan kembali dilelang atau tidak.

“Kalau kita tentu kita pertanyakan kembali ke ULP, apakah mereka mau melelang kembali atau tidak,” ujarnya, Sabtu (12/9/2026).

Namun Yusnaldi menegaskan, bila melihat ketersediaan waktu yang tersisa, pelaksanaan pembangunan secara rasional lebih memungkinkan dilakukan pada tahun anggaran mendatang.

“Kalau berpikir rasional, mengingat waktu yang ada, sebaiknya pekerjaan dilaksanakan di tahun mendatang,” katanya.

Ia menambahkan, jika proyek tetap dipaksakan berjalan tahun ini, sejumlah tahapan teknis akan memakan waktu panjang, termasuk mobilisasi peralatan kerja ke lokasi proyek. “Sekadar untuk memobilisasi peralatan kerja saja membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Belum lagi proses pengerjaannya,” jelasnya.

Pembatalan tender ini menjadi pukulan bagi rencana pembangunan pasar yang digadang-gadang sebagai pusat perdagangan di ibu kota kabupaten. Dengan nilai pagu dan HPS mencapai Rp19,9 miliar, proyek ini semula ditargetkan menjadi salah satu pembangunan strategis daerah.

Kini, apakah proyek vital ini akan ditender ulang dalam tahun berjalan, atau bergeser ke tahun anggaran 2027. Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi dari pemerintah daerah maupun ULP mengenai langkah selanjutnya. (Red)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Rencana pembangunan Pasar Tembilahan senilai Rp19,9 miliar yang dibiayai dari APBD 2026 resmi dibatalkan. Keputusan ini diambil Pokja Pemilihan VII setelah seluruh 54 peserta tender tidak ada yang memenuhi syarat evaluasi penawaran.

Berdasarkan informasi dari laman LPSE Kabupaten Indragiri Hilir, Pembatalan tender tersebut dituangkan dalam Berita Acara Tender Gagal Nomor 01.14/POKMIL.VII-UPKPBJ/VIII/2026 serta diperkuat dengan surat tanggapan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pokja menilai waktu pelaksanaan pekerjaan tidak lagi mencukupi, sehingga paket tender harus dihentikan.

Proyek yang direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir ini menggunakan metode pascakualifikasi satu file dengan sistem gugur harga terendah. Namun, ketatnya persyaratan administrasi, legalitas, serta teknis membuat tidak ada peserta yang lolos.

Pasar Tembilahan yang digadang-gadang menjadi pusat perdagangan baru di ibu kota kabupaten kini kembali tertunda. Dengan nilai pagu dan HPS mencapai Rp19,9 miliar, proyek ini semula ditargetkan menjadi salah satu pembangunan strategis daerah.

Ke depan, pemerintah daerah perlu meninjau ulang mekanisme tender agar proyek vital seperti pasar rakyat tidak berulang kali gagal di tahap seleksi. Masyarakat Tembilahan pun menanti kepastian, kapan pembangunan pasar yang sudah lama direncanakan benar-benar bisa terealisasi. (Arb)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah daerah melalui instansi terkait Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Indragiri Hilir panggil pengurus Koperasi Sejahtera Bersama dan PT Oskar Investama.

Dalam pertemuan tersebut membahas isu ketidaksesuaian bagi hasil dan status lahan masyarakat yang kini diajukan menjadi HGU perusahaan, senen (7/9/2026).

Ketua Koperasi Produsen Sejahtera Bersama, Herman Mahat menjelaskan kerjasama antara koperasi dan PT Oscar Investama telah dimulai sejak 2013.

Pada awal kerjasama, disepakati pola bagi hasil sebesar 60 persen untuk perusahaan, 35 persen untuk pemilik lahan atau anggota koperasi dan 5 persen untuk pengurus koperasi.

Kemitraan tersebut dengan pola inti-plasma, dengan luas lahan sekitar 1.614 hektare pemilik 284 anggota koperasi.

“Perubahan mekanisme kembali terjadi pada 2022 melalui sebuah nota kesepahaman (MOU),” papar Herman dalam mediasi.

Perubahan tersebut, kata dia, disepakati melalui rapat anggota yang dilaksanakan secara daring karena berlangsung pada masa pandemi COVID-19.

“Mekanisme yang berjalan saat ini terdiri dari 60 persen untuk biaya operasional perusahaan, 25 persen untuk pengembalian modal atau pinjaman pembangunan kebun, sedangkan sisa 15 persen untuk bagi hasil,” ujarnya.

Soal Status Tanah: Warga Khawatir Lahannya Hilang

Selain perselisihan pendapat soal bagi hasil, rencana pengusulan Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan masyarakat memicu kekhawatiran besar.
Sebagian anggota koperasi merasa tidak tenang karena khawatir status kepemilikan tanah mereka hilang setelah di-HGU-kan atas nama perusahaan.

Berdasarkan aturan hukum pertanahan, HGU diterbitkan di atas tanah negara. Jika lahan warga dijadikan HGU atas nama perusahaan, hak milik masyarakat secara otomatis lepas.

Saat masa berlaku HGU habis, tanah tersebut akan kembali menjadi milik negara, bukan langsung kembali ke warga asal.

Menanggapi hal tersebut, Herman Mahat membantah tudingan bahwa pengurusan HGU akan menghilangkan hak tanah warga. Menurutnya, pengajuan HGU merupakan kewajiban aturan hukum perkebunan bagi investor untuk mendapatkan kepastian hukum.

Herman menegaskan akan ada persiapan perjanjian tertulis yang menjamin bahwa setelah masa kerjasama selesai, lahan akan dikembalikan penuh kepada pemilik asal.

Sementara itu, Perwakilan Humas PT Oscar Investama menyampaikan bahwa pihak perusahaan menjalankan operasional dengan itikad terbuka dan tunduk pada koridor regulasi melalui wadah resmi koperasi.

“Perusahaan hadir sebagai mitra koperasi dan menjalankan kerja sama berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kami tidak pernah berniat menutup-nutupi persoalan dan siap membeberkan penjelasan yang konstruktif,” ujar Ismail Humas PT Oscar Investama, seraya mendorong keterlibatan dinas terkait guna memberikan kepastian hukum dan keamanan berinvestasi.

Mendorong Keterbukaan Dokumen

Guna memungkas polemik yang telah berlangsung lebih dari satu dekade ini, semua pihak bersepakat perlunya transparansi dokumen resmi. Pembukaan dokumen perjanjian 2013, MoU 2022, Berita Acara Rapat Anggota, hingga peta persil lahan menjadi kunci untuk menyelaraskan persepsi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pihak pengurus koperasi juga mengakui perlunya intensifikasi sosialisasi kepada anggota. Meski telah mengagendakan hingga 13 kali pertemuan internal, ruang musyawarah yang difasilitasi Diskop dan UKM Dagtri Inhil ini diharapkan dapat membuahkan solusi permanen demi menjaga kondusivitas wilayah serta kesejahteraan para petani pemilik lahan. (arb)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Konflik antara warga Desa Sungai Bela, Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dengan PT Indogreen Jaya Abadi (PT IGJA) kembali memanas.

Perselisihan yang dipicu oleh serangan hama kumbang perusak ratusan hektar perkebunan kelapa milik warga ini belum menemukan jalan keluar.

Berbagai upaya telah dilakukan masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya atas kerugian yang dialami, namun sayangnya upaya itu seperti dianggap angin lalu oleh pihak perusahaan.

Terlebih lagi, disinyalir pihak perusahaan menganggap bahwa hama kumbang tersebut bukan berasal dari lahan PT IGJA, hal itu dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tembilahan No. 04/Pdt.G/2019/PN.TBH tertanggal 31 Oktober 2019.

Terbaru, kelompok masyarakat terdampak yang tergabung dari 2 Kecamatan, yakni Kuindra dan Concong telah menyurati Anggota DPR RI, H Mafirion untuk turun tangan membantu menyelesaikan konflik tersebut. Mereka berharap anggota DPR RI segera mengambil tindakan tegas dengan memanggil pihak perusahaan dan memastikan hak-hak masyarakat dapat dipulihkan.

Dalam surat bertanggal 23 Agustus 2026 itu diterangkan bahwa PT IGJA diduga sebagai biang kerok pememicu merebaknya hama kumbang yang menghancurkan perkebunan kelapa sebagai sumber penghasilan utama warga.

“9 Tahun kami telah menanggung kerugian, Perusahaan hanya janji, tapi tak pernah menepati. Maka kami berharap melalui surat yang kami kirim, anggota DPR RI bisa membantu kami dalam menyelesaikan konflik dengan PT IGJA,” tegas Ketua Petani Masyarakat Sungai Bela, Agusman, SE baru-baru ini.

Selain itu, Agusman juga menyampaikan bahwa kerusakan kebun kelapa masyarakat yang di sebabkan oleh hama kumbang telah dibuktikan berdasarkan hasil kajian oleh tim Ahli DR. Rustam.

“Hasil kajian dilapangan oleh tim ahli DR. Rustam, menyatakan memang benar bahwa kerusakan kebun kelapa masyarakat disebabkan oleh hama kumbang. Hal itu juga telah disepakati bersama antara Masyarakat, Pemerintah Daerah dan PT IGJA sendiri,” ungkapnya.

Terakhir, Agusman menegaskan pihaknya akan terus memperjuangkan hak-hak mereka, hingga PT IGJA membayar ganti rugi atas kerusakan kebun kelapa milik masyarakat. Bahkan ia juga menegaskan akan menggelar aksi besar-besaran mulai tingkat Kabupaten, Provinsi, dan di Pemerintahan Pusat untuk meminta pencabutan Izin PT IGJA jika tidak ada pintu penyelesain atas konflik yang terjadi.

“Kami akan terus berjuang, jika perlu kedapan kami akan menggelar aksi besar-besaran di Kabupaten, Provinsi, dan bahkan di Pusat, agar pemerintah mencabut izin PT IGJA jika tidak menyelesaikan konflik yang telah terjadi bertahun-tahun,” tutupnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum dari Petani Masyarakat Sungai Bela, Chairul Salim, SH.,MH kepada awak media menyampaikan hingga saat ini masih berupaya membuka komunikasi dengan PT IGJA terkait penyelesaian Ganti Rugi atas kerusakan kebun kelapa masyarakat, sembari mempertimbangkan langkah-langkah lain kedepannya.

“Langkah saat ini, kami dari kuasa hukum warga yang terdampak masih mengupayakan jalur komunikasi kepada pihak perusahaan. Hal itu kita lakukan agar proses penyelesaian ganti rugi ini berjalan kondusif dan tidak menimbulkan konflik baru antara masyarakat dangan PT IGJA,” tuturnya.

Hendri Irawan, SH.,MH yang juga Kuasa Hukum Petani Masyarakat Sungai Bela menambahkan, menurutnya langkah hukum merupakan jalan akhir, akan tetapi untuk saat ini tetap mengutamakan jalur mediasi antara masyarakat dengan perusahaan.

Terkait Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tembilahan No. 04/Pdt.G/2019/PN.TBH tertanggal 31 Oktober 2019. Hendri Irawan memaparkan bahwa putusan itu berawal dari gugatan kelompok masyarakat Sungai Burung, Desa Sungai Berapit, Kecamatan Concong.

Pada Jum’at 15 Januari 2019, masyarakat Sungai Burung yang terdiri dari 17 orang resmi medaftarkan gugatan dalam perkara “Ganti Rugi” atas persoalan kerusakan 10.595 batang pohon kelapa senilai Rp2,33 Miliar .

Sidang sempat berjalan 3 kali dan akhirnya gugatan Ganti Rugi dengan nomor No.1/Pdt.G/2019/PN.TBH dicabut oleh penggugat (25 Februari 2019) karena kendala teknis. Lalu didaftarkan ulang di hari yang sama dengan kualifikasi “Perbuatan Melawan Hukum” (No. 04/Pdt.G/2019/PN.TBH).

Lalu, pada 31 Oktober 2019, Majelis Hakim PN Tembilahan memutuskan “menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya”.

“Jadi, klaim perusahaan yang berlindung pada putusan 2019 untuk membendung tuntutan warga Desa Sungai Bela dinilai keliru secara subjek hukum. Kerana Putusan masa lalu tidak bisa dijadikan alat untuk mengabaikan hak warga desa lain yang saat ini terdampak,” ungkap Hendri Irawan

“Putusan masa lalu itu adalah perkara antara PT IJA dengan masyarakat Desa Sungai Burung, bukan masyarakat Desa Sungai Bela. Secara hukum, masyarakat Sungai Bela memiliki hak penuh untuk menuntut ganti rugi,” tutupnya.

Kasus ini menjadi potret getir konflik agraria di Indragiri Hillir, sawit terus meluas, kelapa rakyat merana. Kini, bola panas ada di tangan pemangku kebijakan, apakah suara rakyat akan benar-benar didengar?

Hingga berita ini ditayangkan, awak media masih berupaya mengkonfirmasi pihak perusahaan untuk dimintai tanggapan terkait konflik tersebut. (Redaksi)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Kebuntuan para petani komoditas dalam mendapatkan harga yang layak di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tampaknya mulai menemui titik terang.

Mengambil momentum untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan dari level tapak, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, bersiap mengeksekusi langkah strategis lewat hilirisasi kelapa.

Selama ini, Inhil dikenal luas sebagai salah satu wilayah penghasil kelapa terbesar, namun ketergantungan pada penjualan bahan mentah kerap membuat posisi tawar petani menjadi sangat rentan.

Menjawab tantangan tersebut, KDMP Pekan Arba hadir membawa solusi konkret untuk memotong mata rantai tengkulak dan memberikan nilai tambah langsung pada hasil bumi lokal.

Ketua KDMP Pekan Arba, Yan Ekhsan, menegaskan bahwa koperasinya tidak lagi sekadar hadir sebagai penonton, melainkan motor penggerak utama.

“KDMP Pekan Arba siap bergerak aktif mengolah sekaligus membeli langsung produk-produk turunan kelapa, khususnya kopra, serta komoditas pinang dari para petani setempat,” tuturnya, Kamis (3/9/2026).

Langkah berani ini diharapkan menjadi sinyal positif bagi kebangkitan ekonomi warga Pekan Arba. Dengan menyerap hasil panen secara langsung dan mengolahnya menjadi turunan kelapa seperti kopra putih dan arang berkualitas ekspor yang bernilai jual tinggi.

“KDMP Pekan Arba optimistis mampu mendongkrak tingkat kesejahteraan petani lokal, menjaga stabilitas harga, serta membawa komoditas unggulan Inhil tembus kepasar yang lebih luas,” tutup Yan Ekhsan. (Arb)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Setelah koordinasi intensif bersama Kementerian Pertanian RI di Jakarta pada 18 Agustus 2026, DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) turun langsung ke jantung industri kelapa, Rabu (26/8/2026).

Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna, S.T., M.Si., memimpin rombongan bersama Wakil Ketua I Ir. H. AMD. Junaidi AN., M.Si., serta Ketua Komisi II Samino meninjau dua titik vital: PT Pulau Sambu di Guntung dan PT Riau Sakti United Plantations (RSUP) di Pulau Burung.

Kunjungan ini bukan sekadar seremonial. Dari gudang bahan baku hingga penyimpanan produk jadi, mata para legislator menyaksikan langsung realitas pahit, penumpukan kelapa bulat dan produk turunan yang tak terserap pasar.

“Penumpukan di gudang barang jadi disebabkan oleh minimnya penyerapan pasar, baik domestik maupun ekspor. Tantangan ini dipicu oleh dinamika geopolitik, konflik global, perlambatan ekonomi dunia, serta penurunan permintaan produk turunan kelapa,” jelas Humas Sambu Group, A. Ginting.

Tekanan Global, Dampak Lokal

Lesunya pasar dunia membuat gudang penuh, sementara petani tetap menunggu kepastian harga. Ironisnya, di tengah tekanan berlapis ini, Sambu Group tetap berkomitmen tidak menghentikan pembelian kelapa dari masyarakat. Langkah ini menjadi benteng terakhir agar denyut ekonomi petani Inhil tidak terhenti.

Dilema Industri

DPRD Inhil mencatat dilema besar:
– Industri tercekik oleh overstock dan penurunan pendapatan.
– Petani menjerit menanti harga layak dan kepastian penyerapan panen raya.
– Tidak ada alternatif lain yang mampu menampung kelapa dalam volume besar selain Sambu Group.

Sinyal Bahaya
Penumpukan produk jadi menjadi alarm keras: industri kelapa sedang tidak baik-baik saja. Situasi ini menuntut solusi menyeluruh, bukan sekadar menyalahkan pihak industri yang juga tengah berjuang bertahan.

Langkah Lanjut
Temuan lapangan ini akan menjadi pijakan strategis DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Inhil untuk merumuskan kebijakan yang adil, berpihak pada petani, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem kelapa daerah. (adv)