TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Puluhan warga masyarakat Desa Sungai Empat dan Desa Gembira Kecamatan Gaung Anak Serka, kamis (27/9) mengadu ke DPRD Inhil. Kedatangan mereka yang disambut oleh dua unsur pimpinan DPRD Inhil mengadukan permasalahan lahan yang kini tengah mereka hadapi dengan PT. Bina Duta Laksana (BDL)

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi III DPRD Inhil itu, perwakilan warga masyarakat mengadukan tentang berbagai permasalah mereka dengan pihak PT BDL. Mulai dari permasalahan lahan, debu serta limbah buangan dari aktifitas perusahaan.

Menurut pengakuan seorang warga Desa sungai Empat, Suharman (35), persoalan lahan dengan perusahaan  yang beroperasi bidang kehutanan dan perkebunan ini berawal ketika masyarakat terbujuk manisnya buayan janji kesejahteraan. Percaya dengan janji manis, masyarakatpun bersedia menyerahkan sebahagian lahan milik mereka dan mendapatkan konvensasi yang disebut dengan uang pembinaan dengan nilai nominal masing-masing parit Rp.5 juta.

“Perjanjian awalnya, walau secara lisan, lahan yang berhampiran dengan bantaran sungai untuk pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat. Sebahagian lain yang kemudian dibatasi perusahaan dengan kanal kecil, setelah kayu alam yang ada diatasnya habis dibabat , kemudian akan ditanami dengan tanaman akasia.namun hingga saat ini sebahagian besar areal itu dibiarkan gundul.”Ujar Suharman mengadu.

Dilanjutkan Suharman, belakangan, perusahaan malah mulai melirik kembali lahan yang awalnya untuk pengelolaan tetap diserahkan ke masyarakat dengan alasan untuk lahan hijau atau menurut perusahaan sebagai areal hutan tanaman kehidupan (HTK) .”Inikan seenaknya perusahaan. Seharusnya areal peruntukan HTK yang memang menjadi kewajiban perusahaan keberadaannya didalam areal perusahaan bukan di lahan milik masyarakat.”lagi pula, lahan milik masyarakat itu kita nilai tidak layak untuk HTK, masyarakat ingin memanfaatkan areal itu untuk tanaman pohon sagu sebagai sumber pangan masyarakat.” Tegas Suharman.

Disamping persoalan itu, perwakilan masyarakat lainnya juga mempermasalahkan tentang debu sebagai aktifitas pengangkutan hasil kayu milik perusahaan. Akibat debu ini masyarakat menilai perusahaan telah membunuh masyarakat secara perlahan, baik dari sisi kesehatan maupun sumber penghidupan.”disepanjang jalan yang dipergunakan perusahaan untuk mobilisasi hasil hutan mereka adalah pemukiman penduduk dan arela kebun kelapa yang tentunya tidak bisa lagi berproduksi secara baik karena tidak bisa subur. Kami setiap hari dipaksa menghirup udara berdebu dan pohon kelapa dan tanaman lainnya milik kami kini juga sudah dipenuhi debu. Inikan jelas membunuh kami secara perlahan.”Keluhnya.

Persoalan lainnya, masyarakat juga mengeluhkan tentang limbah perusahaan yang hanyut terbawa arus mulai dari kanalkecil hingga kesungai besar yang menjadi sumber air baku masyarakat. Bahkan kini masyarakat mengakui sungai-sungai seputran Kecamatan Gaung dan Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) mulai terjadinya pendangkalan.

Persoalan Serangan Hama Kumbang Kelapa Juga Dikadukan Masyarakat

Heboh tentang persoalan serangan hama kumbang kelapa yang sempat meluluhlantakkan ratusan hektar perkebunan kelapa rakyat beberapa waktu lalu juga kembali dikeluhkan masyarakat. Menurut mereka, jalan penyelesaian yang dulu sempat dilakukan dinilai masyarakat tidak adil. Untuk membantah bahwa penyebab kedatangan hama kumbang dari pembusukan kayu alam yang banyak terdapat diareal akibat  sisa aktifitas perusahaan berusaha dibantah dengan mendatangkan ahli untuk melakukan penelitian akan hal ini dari tenaga akademisi. Yang menjadi tandatanya msayrakat, tim akademisi ini ditunjuk dan dipilih oleh pihak perusahaan.

“Kenapa bukan pemerintah yang menunjuk? Kitakan wajar mencurigai kalau ini semua direkayasa untuk mementingkan perusahaan. Hasilnya saat itu yang juga eksposnya malah di Pekanbaru, dikabarkan penyebab hama kumbang bukan dari aktifitas perusahaan tapi datang sendirinya.” Kritik suharman yang juga mendapatkan anggukan kepala dari beberapa  anggota gabungan fraksi  DPRD Inhil yang hadir dalampertemuan itu.

Dewan Janjikan Akan Tindak Lanjuti Persolan Ini

Dua unsur pimpinan DPRD Inhil, Dani M Nursalam dan Muslimin yang ikut menghadiri pertemuan dengan masyarakat menyampaikan ucapan terimakasih dengan dipercayakannya persoalan ini oleh masyarakat. Kedua unsur pimpinan ini meminta fraksi terkait untuk segera menindaklanjuti dengan turun langsung kelapangan.

“Kita memahami apa yang menjadi keluhan masyarakat hari ini karena persoalan PT.BDL dengan masyarakat ini bukan hanya satu dua kali terjadi. Nantinya kita akan coba komunikasikan hal ini ke pihak Pemkab Inhil dan secara bersama-sama akan melakukan tinjauan kelapangan. Yang jelas kami nilai persoalan ini sebuah persoalan yang penting dan kita akan segera tindaklanuuti,”Ungkap Dani.

Mahidek, Anggota Komisi I DPRD Inhil juga membenarkan persoalan PT.BDL harus segera disikapi. Karena menurutnya, berdasarkan keterangan yang didapat PT. BDL selama ini belum pernah melakukan pengukuran secara langsung luasan areal yang mereka miliki.”Ini titik persoalan terpenting. PT.BDL selama ini belumpernah melakukan pengukuran lahan milik mereka jadi mungkin saja memang ada lahan masyarakat yang termasuk. Kalau ini terjadi, kita minta perusahaan untuk bertanggungjawab.”Tegas Mahidek.

Disamping dua unsur pimpinan, pertemuan masyarakat Desa Sungai Empaat dan Desa Gembira Kecamatan GAS hari ini juga tampak dihadiri oleh beberapa orang anggota DPRD Inhil Lainnya seperti, Edi Harianto, Mahidek, H. Adrianto, Feriandi, M. Yunus, H. Awandi, Asnawi. (dro/0*)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –  Ketua Ikatan Alumni (IKA) STAI Auliurrsyidin Tembilahan, Hidayat Hamid mengatakan, pihaknya masih menunggu konfirmasi kandidat lainnya hingga hari ini untuk kesediannya datang dan menjadi pembicara dalam dialog interaktif kandidat Bupati dan Wakil Bupati Inhil untuk masa bhakti 2013-2018.

“Sejauh baru 4 orang yang menyatakan kesediannya untuk hadir. Mereka itu antara lain DR. Ramli Walid, Abdul Wahid, Drs HM Aziz dan Kemas Yusferi,” ujar Hidayat, Kamis, (27/9).

Masih menurut yang bersangkutan, kalau memang sampai tanggal 28 tersebut tidak juga ada konfirmasi atas undangan yang kita sampaikan kepada para kandidat, maka otomatis mereka akan kita tinggalkan. Kerena sesuai dengan skedul yang telah kita buat, batas akhirnya adalah tanggal tersebut.

Dalam kesempatan itu Hidayat sedikit meralat terkait lokasi pelaksanaan kegiatan dialog. Kalau sebelumnya dikatakannya akan dilaksanakan di Hotel Telaga Puri Tembilahan, berhubungan karena sesuatu dan lain hal, lokasi akan dipindahkan di hotel Arrahman Tembilahan.

Tambah Hidayat dalam rangka pemantapan roda organisasi IKA, saat ini keberadan IKA telah diaktenotariskan dan terdaftar di Pengadilan Negeri. “Rencananya kita juga akan melaksanakan pelantikan pendgurus IKA Kecamatan pada acara debat nantinnya,” ujarnya lagi. (dro/2*)

TEMBILAHAN (detikriau.org) — Wabup Inhil, H. Rosman Malomo, membuka Forum Diskusi Politik Bagi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, Kamis 27 September 2012, di Hotel Arrahman 1 Tembilahan.

Dalam kesempatan ini, turut hadir beberapa Unsur Muspida Kab. Inhil, serta beberapa Pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemkab Inhil.

Wabup mengatakan dalam sambutannya, hendaknya Ormas dan LSM dapat menjadi Agen Perubahan (Agent of Change) dan juga mampu memposisikan dirinya sebagai kontrol sosial terhadap jalannya roda Pemerintahan dan Pembangunan. Wabup juga menghimbau kepada Peserta yang berjumlah lebih dari 90 orang itu agar Ormas dan LSM tidak mendekatkan diri ke Partai Politik, sebab Ormas dan LSM bukanlah Partai Politik.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –  DPRD Inhil melalui Ketua Komisi II meminta Pemerintah kabupaten untuk tetap berpegang dan menindaklanjuti hasil revisi rumusan harga kelapa Tim Kajian Fakultas Pertanian UNRI per tanggal 16 Desember 2009 yang lalu . Dewan juga tekankan agar persoalan ini secepatnya untuk diselesaikan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ir. Junaidi  usai dilaksanakannya rapat terkait persoalan harga kelapa dengan pemkab Inhil di Kantor Bupati, Rabu (26/9) yang lalu. “Tim yang dibentuk pemkab saat ini bukan berarti harus kembali melakukan kajian  rumusan harga kelapa tetapi hanya menindaklanjuti hasil revisi yang telah dirumuskan oleh Fakultas Pertanian UNRI.” Ujar Politisi dari Partai Golkar ini.

Ditambahkan Junaidi, Hasil keputusan rapat yang dilakukan bersama Pemkab Inhil hari ini memintakan agar satker terkait untuk segera mengumpulkan semua data pendukung atas revisi harga tersebut. Kemudian senin (1/10) mendatang, DPRD dan Pemkab Inhil akan menghadirkan Tim Kajian Revisi Harga Kelapa dari Fak. Pertanian UNRI untuk dimintai penjelasan.”Usai itu semua, secepatnya kita akan agendakan untuk kembali memanggil pihak perusahaan untuk membicarakan persoalan ini. Semua pihak terkait kita minta untuk bekerja cepat dan maksimal karena petani tidak lagi bisa menunggu terlalu lama.” Pungkas Junaidi.

Rapat pertemuan pembahasan persoalan harga kelapa bertempat di Aula kantor Bupati Inhil kali ini dihadiri oleh Asisten II Setdakab Inhil, Ir. Syafrinal Hedy, Kadisperindag, Rudiansyah, Dinas Koperasi dan UKM, Mizwar Effendi, Dinas Perkebunan, Kuswari, Kabag Ekonomi Setdakab Inhil, Sirajudin, Kesbangpol, Tantawi Jauhari dan Satpol PP, Martha Hariady. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ir. Junaidi dan anggota, Edy Harianto Sindrang.

Sekedar mengingatkan, Revisi rumusan harga yang ditelorkan Fakultas Pertanian UNRI didasarkan kepada surat mentri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 628/Kpts-II/1998 tertanggal 11 September 1998 tentang ketentuan pembelian harga kelapa hibrida petani dan penetapan pembelian harga kelapa hibrida petani PIR-Trans yang mengacu pada rumusan harga. Dalam surat Menhutbun ini menyebutkan bahwa rumusan harga pembelian kelapa hibrida sudah tidak sesuai lagi karena hanya memperhitungkan daging buah saja sementara bagian lain dari buah hibrida, seperti tempurung, air dan sabut kelapa tidak diperhitungkan. oleh karenanya diperlukan kajian ulang terhadap komponen pembentuk rumusan.

Dalam komponen pembentukan rumusan harga yang diperhitungkan oleh tim kajian dari UNRI saat itu disamping memperhitungkan minyak kelapa dan santan yang merupakan produk turunan daging buah kelapa, juga memperhitungkan harga untuk bungkil, tempurung dan sabut. (dro/0*)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Masyarakat Desa Sungai Empat Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS), esok, Kamis (27/9)  akan mengadukan nasib mereka kepada pihak DPRD Inhil. Mereka berharap dengan langkah ini Dewan akan memberikan solusi atas persoalan yang kini sedang mereka hadapi.

“Besok sekira jam 10.00 WIB kita ke DPRD untuk mengadukan nasib dan mengetuk hati Dewan agar merespon nasib yang kini dihadapi masyarakat Desa Sungai Empat,” Ujar Tokoh muda masyarakat Desa Sungai Empat, Suharman di Tembilahan, rabu (26/9)

Kedatangan masyarakat Desa Sungai Empat ini terkait persoalan lahan yang kini sedang mereka hadapi dengan pihak PT. Bina Duta Laksana (BDL). Seperti berita sebelumnya, masyarakat menolak keinginan pihak manajemen PT. BDL untuk mempergunakan sisa areal lahan yang dimiliki masyarakat untuk keperluan Hutan Tanaman Kehidupan.

Masyarakat juga menyatakan rasa kesal karena sebahagian lahan yang telah mereka serahkan kepada perusahaan akibat terbujuk janji manis, sampai hari ini dibiarkan gundul.” Ratusan hektar areal yang diserahkan masyarakat saja tidak mereka Tanami. Sekarang mereka malah ingin menggarap sisa lahan kita. Inikan tidak masuk akal. Kalaulah kami setuju. Lantas dimana lagi masyarakat desa  kami yang notabenenya sebagai petani bisa mendapatkan nafkah hidup?”Kecam Suharman saat itu. (dro/0*)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Antisipasi banjir yang datang pada saat musim hujan, Dinas Perkerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) membangun drainase jalan Ki Hajar Dewantara.

“Drainase yang ada kita buat ini, diluruskan denga drainase yang ada di dekat Kedaton, sehingga jika pada musim hujan airnya bisa lancar dan tidak mampet lagi, “kata Kepala Dinas PU Inhil, H Tengku Edy, Rabu (26/9).

Disebutkannya, PU akan melakukan perbaikan maupun pembangunan drainase di seputar jalan dalam kota. Namun, mengingat keterbatasan anggran yang dimilki Pemkab Inhil saat ini, pekerjaan tidak dilakukan secara serentak.

“Bagi daerah yang sudah masuk dalam perencanaan kerja, ya pada tahun ini akan kita laksanakan semua pembangunannya. Salah satunya jalan Ki Hajar Dewantara tersebut,”tuturnya.  (dro/*1)