TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Camat Kecamatan Kateman membantah bahwa pelaksanaan perekaman e-KTP hanya dipusatkan di Kecamatan. Untuk mengejar target, Kelompok Kerja (Pokja) dengan menggunakan peralatan Mobile Enrollmen langsung jemput bola sampai kedesa-desa.

“benar peralatan mobile agak terlambat datangnya ke kita. Tapi sekarang sudah tak ada masalah.” Ungkap Camat Kecamatan Kateman, Yuliargo memberikan komfirmasi kepada detikriau.org melalui sambungan selular, senin (15/10)

Terkait adanya kasus pungutan biaya Rp. 10 ribu yang dibebankan desa kuala selat kepada masyarakat, Camat mengakui sudah mendengar hal itu. Hanya saja menurutnya mungkin saja sudah ada kesepakatan antara pihak desa dengan petugas.”Coba dikomfirmasikan kepada pihak Desa, mungkin ada alasan mereka melakukan pungutan biaya tersebut. Yang jelas, untuk melakukan perekaman data seperti di Desa Kuala Selat saya jamin tidak akan selesai dalam 1 minggu. Sekali lagi saya tidak tau alasan pungutan biaya ini. Memang secara aturan seharusnya tidak ada pungutan kepada masyarakat,  ” Tambah Camat.

Ketika kembali dipertanyakan atas pengakuan salah seorang warga Desa Kuala Selat bahwa ia tidak dilayani saat akan melakukan penginputan data dikarenakan belum membayar uang iuran yang dimintakan. Camat membantah. Menurutnya, pihak Kecamatan sudah melaksanakan himbauan untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat yang akan melakukan penginputan data.”Tak mungkin itu. Kita sudah menghimbau petugas pelayanan berulang-ulang untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.”Kilahnya.(dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Badan Lingkungan Hidup (BLH) kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil) nyatakan bahwa pengelolaan limbah PT. Putra Keritang Sawit (PKS) masuk dalam kategori “merah”. Sebagai sanksinya, BLH akan memberikan teguran dalam kategori “paksaan pemerintah”.

Pernyataan ini disampaikan Kepala BLH, Darussalam melalui Kabid Pengedalian Kerusakan Lingkungan Hidup, Ardi Yusuf saat dikomfirmasi diruang kerjanya, Senin (15/10).

“dari hasil kunjungan ke PT. PKS pekan kemaren, kita kategorikan pengelolaan limbah mereka berada di zona merah. Artinya mereka memang memiliki sistem pengelolaan limbah tapi masih membuang limbah melebihi baku mutu. Dikolam limbah ke 13, mereka hanya memiliki outlet temporary atau belum ada yang tetap akibatnya limbah yang terlepas masih melebihi baku mutu yang dibenarkan.” Jelas Ardi.

Untuk sanksinya, dalam aturan ada empat kategori, yang pertama adalah sanksi dalam bentuk teguran tertulis, kemudian, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan yang terakhir adalah pencabutan izin. Hanya saja menurutnya, penentuan kategori sanksi bukan diberlakukan secara urut tetapi disesuaikan dengan kondisi temuan dilapangan.

Dengan paksaan pemerintah ini,  sampai batas waktu yang ditentukan pihak perusahaan tidak juga mengindahkan maka bisa dikenai sanksi pasal 79 UU lingkungan hidup dengan ancaman denda. Jika denda juga tidak dipenuhi, perusahaan akan dijerat dengan pasal 114 dengan sanksi pidana kurungan.” Batasan waktu paksaan pemerintah itu penilaiannya objektif saja, bisa 4 bulan atau 6 bulan, tergantung nanti hasil musyawarah  mana nantinya yang akan diberlakukan,”Pungkas Ardi. (dro/*0)

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut penyelidikan baru kasus suap Perda No 6 Tahun 2010 PON ke-XVIII Riau, Pekanbaru. Hari ini, lembaga antikorupsi itu memeriksa sejumlah pihak untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan pengadaan main stadium PON Riau.

“Permintaan keterangan sejumlah pihak terkait pengadaan main stadium (penyelidikan baru) PON Riau,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, Senin (13/10).

Johan mengatakan, selain dugaan suap Perda No 6 Tahun 2010, KPK juga tengah menelusuri dugaan korupsi dari pengadaan main stadium. Namun, Johan enggan menjelaskan lebih lanjut siapa saja yang diperiksa KPK hari ini.

KPK berencana melakukan gelar perkara kasus itu. Meski waktu pelaksanaan gelar perkara hingga kini belum diketahui kapan, pihaknya memastikan gelar perkara pasti akan dilakukan.

“Nanti pasti akan ada gelar perkara terkait kasus ini,” ujar Johan.

KPK telah menetapkan 13 orang tersangka dalam kasus tersebut. Dua di antaranya telah divonis yakni mantan Dispora Riau Eka Dharma Putra dan Karyawan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero, Rahmat Syahputra.

Keduanya divonis selama dua tahun enam bulan. Sementara, untuk tujuh orang tersangka dari DPRD Riau belum diproses.

Gubernur Rusli Zainal telah dicekal terkait kasus ini. Pencekalan Rusli yang habis pada tanggal 10 Oktober, kini telah diperpanjang KPK. (merdeka.com)

 TEMBILAHAN (detikriau.org)-Pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke 42 tingkat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2012 yang sedianya akan dibuka pada tanggal 1 November 2012 diundur menjadi tanggal 2 November 2012.

Alasan penguduran jadawal pembukaan MTQ tersebut, disampaikan langsung Ketua Panitia MTQ ke 42 Inhil, H Muktar T. Dijelaskannya, karena dinilai sangat berdekatan dengan waktu penutupan TMMD di Kecamatan Sungai Batang, tanggal 31 Oktober mendatang sehingga pembukaan MTQ harus diundur.

“Kita menilai waktunya sangat mepet makanya kita undur satu hari dari jadwal yang sudah ada. Insya Allah, tanggal 2 nanti tidak ada perubahan lagi,” ungkapnya, Ahad (14/10).

Saat ditanya mengenai kesiapan pihak panitia kecamatan dan kabupaten dalam mepersiapkan segala fasilitas dan sesuatunya khusus bagi persiapan lokasi di Kuala Lahang, dikatakan mantan Kepala BP2KP Inhil semua sudah berjalan dengan baik dan tidak ada masalah.

“Sudah diatas 85 persen. Dan kita juga sudah mempersiapkan sebanyak 33 rumah masyarakat untuk dijadikan tempat pemondokan para kafilah,” tuturnya.

Jika memang 33 rumah tersebut dinilai masih kurang, panitia juga telah mempersiapkan rumah-rumah cadangan untuk kafilah. Meski kondisinya tidak terlalu baik, namun apa yang sudah diberkan oleh panitia itu adalah yang paling terbaik. Sehingga dengan kondisi semacam itu harap dimaklumi.(dro/*1)

Progres Blockgrant Tahap Awal Capai 98 Persen

TEMBILAHAN (detikriau.org)– Progres blocgrant Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni tahun 2012, yang diperutukkan bagi rehap 300 ruang kelas belajar dari 54 sekolah di Inhil, capai 98 persen.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendididkan Inhil, H Fauzar. Menurut dia dengan demikian berarti seluruh pekerjaan tahap pertama sudah bisa dikatakan finising dan tidak ada masalah. Sehingga, sudah bisa dilakukan pemeriksaan dari pemerintah pusat.

“Sudah selesai 98 pesen. Kalaupun ada pemeriksaan dari pusat, saya rasa sudah tidak masalah lagi,” jelasnya.

Selain dilakukan pengawasan oleh pemerintah pusat, lanjut mantan Kepala Bappeda Inhil itu, pemerintah kabupaten dalam hal ini Disdik juga tetap melakukan pengawasan secara berkesinambungan.  Semua bertujuan agar tidak terdapat kelemahan-kelemahan yang dapat membuat kegagalan.

Pihaknya saat ini telah menyampaiakn laporan secara administrasi. Bahkan diakuinya pada tahun sebelumnya Inhil juga mendapat dana blockgrant, namun jumlahnya tidak sebesar pada tahun 2012. “ Kalau untuk tahun sebelumnya, saya tidak tahu persis berapa besaranya.

Jjika ditotal muali dari APBN Murni hingga APBN-P tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Inhil setidaknya sudah mendapat bantuan sebanyak 400 unit rehab ruang belajar.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hilir mentargetkan hingga akhir oktober, rekam e-KTP mencapai progress minimal 80 persen.

Hingga per tanggal 13 September lalu, Progres pengerjaan e-ktp Kabupaten Inhil baru mencapai angka 42 persen, untuk mengejar ketertingalan tersebut, pihak Disdukcapil setelah melakukan koordinasi dan menginstruksikan kepada semua Pokja Kecamatan dan Desa-Desa untuk tetap melakukan perekaman di hari libur.

Hal ini disampaikan Pelaksana Harian Disdukcapil Kab. Inhil, Djamilah saat ditemui diruang kerjanya akhir pekan kemaren.

“Hal ini kita lakukan untuk mengejar progress minimal yang sudah dicanangkan,” ujarnya.

Menurut Djamilah, untuk mendukung suksesnya target, disamping 2 peralatan Mobil Enrollment yang ada saat ini, Disdukcapil juga kembali akan mendapatkan 3 peralatan serupa. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah untuk melakukan perekaman hingga ke pelosok desa secara jemput bola.

“semua Camat sudah kita hubungi baik via telpon dan sms untuk dapat mengejar progress ini. kita berharap masih sanggup mencapai progress hingga akhir oktober ini,” pungkasnya Djamilah yang saat ini juga menjabat sebagai Asisten III Setdakab Inhil ini. (dro/*0)