Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku
Tembilahan (www.detikriau.org) — Wabup Inhil, H. Rosman Malomo membuka Pelatihan Peningkatan Mutu Guru
TPA/MDA di Hotel Nuria Tembilahan, Jum’at (19/10/12). Turut hadir pada Acara Pembukaan ini beberapa Pejabat Eselon di Lingkungan Pemkab. Inhil.

Kegiatan yang ditaja oleh Kemenag Indragiri Hilir ini diikuti 50 Peserta, yang merupakan Guru TPA/MDA se-Kab. Inhil. Sementara itu,
Pelatihan yang direncakan akan ditutup pada hari Minggu ini akan diisi oleh 4 Narasumber yang berasal dari Pekanbaru.

Dalam sambutannya, Wabup menyatakan Pemkab Inhil menyambut baik dengan diadakannya kegiatan ini. Sebab menurut Wabup, minat membaca Qur’an di kalangan anak remaja di Kab. Inhil belakangan ini cukup memprihatinkan. Diperlukan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk meningkatkan mutu pendidikan agama demi menyelamatkan generasi penerus bangsa.(dro/rls.humas)

TEMBILAHAN (detikriau.org)– Untuk mengantisipasi terjadinya monopoli harga kopra oleh pihak perusahaan, kalangan dewan menyarankan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) membuat gudang  penampung komoditi kopra.

Dengan dibuatnya gudang, menurut Dewan monopoli harga dapat diatasi. Sebab, gudang-gudang tersebut berfungsi untuk menampung jumlah kopra dengan sekala besar. Sehingga, disaat harga kopra sedang turun, gudang tersebut bisa menimbun kopra dari para petani kelapa.

“Oleh sebab itu pihak perusahaan tidak bisa semaunya menaikan dan menurunkan harga kopra. Kita bisa mematok harga sesuai dengan pangsa pasar yang saat itu berlaku,” sebut Irwandi, anggota Komisi II DRPD Inhil yang membidangi masalah ekonomi dan keuangan ini.

Selama ini lanjutnya, harga kopra di Inhil tidak ada kepastian yang wajar. Naik dan turun bisa terjadi sewaktu-waktu, kapan saja pihak perusahaan itu mau. Maka dari itu, dengan dibangunya gudang terrsebut monopoli harga yang selama ini terjadi kedepan tidak akan terulang kembali.

“Seharunya saran ini bisa dipertimbangkan pihak pemerintah. Sebab, kami kawatir kalau masalah ini tidak segera diatasi harga kelapa semakin tidak menentu dan bisa merugikan para petani,”ungkapnya.

Dikatakanya lagi, gudang-gudang tempat penampung kopra itu bisa saja dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sehingga secara langsung juga bisa diawasi oleh lembaga DPR.(dro/*1)

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Penempatan pedagang yang nantinya akan mempergunakan bangunan baru pasar pagi jalan Baharuddin Jusuf Tembilahan akan dilakukan secara undi. Hal ini dilakukan demi mempertimbangkan rasa keadilan dan menepis adanya kabar penempatan pedagang terkesan dibisniskan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kab. Inhil, Rudiansyah kepada detikriau.org belum lama ini ketika sempat ditemui di gedung DPRD Inhil, jalan Subrantas, Tembilahan.

“penempatan pedagangnya akan kita lakukan dengan cara undi. Tidak benar kalau perindag mendapatkan keuntungan dalam proses ini. Kalau memang ada bahasa miring kearah itu, saya juga tidak menampik, mungkin saja ada oknum yang bermain. Tapi sekali lagi itu tentunya secara individu bukan kedinasan,” Tegas Rudiansyah

Ditambahkan Rudiansyah, pendataan pedagang dilakukan sebelum masa dirinya menjabat sebagai kepala Disperindag dan itu ditegaskannya diluar pertanggungjawabannya. Namun ia berjanji akan melakukan seleksi agar siapapun nantinya pedagang yang menempati bangunan baru setelah perehaban bangunan lama pasar pagi ini benar adalah pedagang yang dulunya berdagang di pasar pagi. “Kalau nantinya ada kelebihan kios ataupun los, maka pemilihannya juga akan dilakukan secara tranparan dan sekali lagi kita tidak akan mencari keuntungan karena memang hal itu sudah menjadi ketentuan,” jawab Rudiansyah

Dalam kesempatan itu, mantan Kabag Ekonomi Setdakab Inhil ini juga menghimbau agar masyrakat jangan mau terbuai bujuk rayu dari siapapun yang katanya bisa menjamin untuk mendapatkan los maupun kios.”Tolong ini dijadikan perhatian karena secara pribadi saya tidak pernah memerintahkan untuk melakukan hal ini,” Pinta Rudiansyah. (dro/*0)

TEMBILAHAN (detikriau.org)- Ketua Komunitas Sepeda Tua Indonesia (KOSTI) Provinsi Riau, M Fazar, turut memeriahkan Jumat bersepada di Tembilahan. Kegiatan tersebut juga diikuti Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo dan Sekdakab Inhil, H Alimuddin RM.

Ketua Komunitas Sepeda Ontel Tembilahan Sekitarnya (KOMETS), H Erwin pada kesempatan itu menyebutkan, selain pihaknya kegiatan itu juga dimeriahkan oleh berbagai komunitas sepeda di Tembilahan. Seperti komunitas sepeda lipat dan komunitas sepeda fixi.

“Kedepan kita berharap kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan oleh kalangan pejabat dan komunitas sepeda, tetapi diikuti oleh seluruh kalangan. Selain itu kita juga berharap anggota Korpri dan PNS dilingkungan Pemkab Inhil dapat mengendarai sepeda ke kantor masing-masing,”ungkap Erwin yang juga Sekretaris Korpri Inhil ini, Jumat (19/10)

Dia juga berharap, rutinitas bersepeda dikemas sebagai bentuk mengkampanyekan hemat energi, mengurangi polusi dan menyambut Tembilahan Go Green. Kemudian hadirnya berbagai komunitas untuk memeriahkan Jumat bersepeda, lanjut Erwin, merupakan sebuah respon yang bagus. Sebab, baru dicanagkan sepekan silam, Jumat bersepeda di Tembilahan sudah mampu menarik perhatian banyak kalangan dari Inhil dan luar Inhil.

“Bisa kita lihat, cukup banyak antusias masyarakat menghadiri kegiatan ini. padahal baru dicanagkan Pak Sekda pekan kemarin, tapi jumlah pesertanya sudah luar biasa,”

Sebelumnya menurut Sekdakab membiasakan pola hidup sehat secara terpadu yang berintegrasi dengan kebiasaan hidup merupakan langkah agar dapat membawa efek positif baik langsung terhadap diri, orang lain maupun lingkungan secara umum. Dimana manfaat bersepeda katanya, selain bermanfaat bagi kesehatan, dapat juga melakukan penghematan bahan bakar dan mengurangi polusi udara.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pertemuan lanjutan pembahasan rumusan harga kelapa yang sedianya diagendakan Jum’at (19/10) esok, dipastikan kembali akan mengalami penundaan. Hal ini disebabkan pihak perusahaan baru menyatakan kesediaan untuk hadir pada senin (22/10) mendatang.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Assisten II Setdakab Inhil, H. Syafrinal Hedy kepada detikriau.org, kamis (18/10) di Tembilahan. ”Pertemuan terpaksa kembali kita tunda hingga hari senin mendatang atas permintaan pihak perusahaan. Saya nilai ini terpaksa harus kita ikuti karena tanpa kehadiran pihak perusahaan tentunya kejadian kembali serupa seperti pertemuan sebelumnya,” Ujar, Assisten II yang juga menjabat sebagai Ketua Tim rumusan harga kelapa pemkab Inhil.

Agenda pertemuan jum’at (19/10) diambil setelah pertemuan rabu (17/10) bertempat di Aula Kantor Bupati Inhil batal dikarenakan tidak dihadiri oleh pihak perusahaan. Penundaan pertemuan besok yang diagendakan diganti pada senin (22/10) mendatang dinyatakan Asisten II Sudah diketahui pihak perwakilan petani.”Sudah, tadi perwakilan mereka yang langsung menemui saya. Pada dasarnya tentu tidak ada masalah, kehadiran kedua belah pihak (petani dan perusahaan.red) tentu menjadi keharusan guna mencarikan pemecahan persoalan ini,” Pungkas H. Syafrinal Hedy. (dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Yuliantini, menilai pelayanan jaminan persalinan (Jampersal) belum dirasakan warga secara merata.

“Kalau boleh saya katakana, mungkin hampir seluruh masyarakat miskin pedesaan di Kecamatan Mandah dan Pulau Burung sampai hari ini masih harus mengeluarkan biaya persalinan yang nilainya bisa mencapai hingga Rp. 1,5 juta. Kenyataan ini tentunya membuat saya merasa cukup miris. Kalaulah mereka menyadari bahwa ada jaminan persalinan yang didanai oleh pemerintah pusat secara gratis, tentunya uang senilai itu bisa mereka manfaatkan untuk keperluan lainnya. Saya hanya ingin pertanyakan kepada Dinas Kesehatan, sejauh mana program bagi masyarakat ini sosialisasinya dijalankan?,” Ungkap Yuliantini saat bertemu detikriau di gedung kantor DPRD Inhil, rabu (17/10).

Terkait persoalan ini, Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kab. Inhil, Rasul Alim nyatakan bahwa Diskes sudah melakukan sosialisasi. Hanya ia menampik dengan berbagai sebab mungkin saja sosialisasi belum membuahkan hasil maksimal. “Namun secara internal, kita juga sudah berikan pengarahan tentang Jampersal ini kepada seluruh tenaga kesehatan khususnya tenaga bidan,” Jawab Rasul Alim kepada detikriau.org ketika sempat bertemu di Kantor Bappeda Kab. Inhil, Kamis (18/10)

Ditambahkan Rasul, hingga oktober 2012 ini, serapan Jampersal sudah mencapai lebih kurang 1,5 milyar. Hanya saja ia mengaku belum mendapatkan laporan secara lengkap siapa saja masyarakat yang mendapatkan pelayanan tersebut.” Secara rincinya, kita masih menunggu laporan dari bidan yang melakukan persalinan karena tentunya mereka yang memiliki data itu secara jelas,” Pungkas Rasul Alim.(dro/*0)