TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Wakil Ketua Bidang Humas dan Infokom DPD I Partai Golkar Riau, Abu Bakar Sidiq nyatakan bahwa desakan Musdalub Golkar Riau adalah buah tekanan dari kelompok-kelompok berkepentingan terkait pemilihan Gubernur Riau tahun 2013 mendatang. Bahkan dengan tegas dirinya menuding gerakan kelompok di Internal Partai Golkar itu tidak dilandasi AD/ART partai.
Dalam kesempatan itu, Abu bakar juga mengatakan bahwa kelompok yang menggerakkan Musdalub sebagai kelompok tidak resmi karena tidak satupun yang mengantongi surat resmi dari DPP.”Tidak benar ada surat dari DPP untuk mengadakan Musdalub. DPP tentunya tidak akan menerima informasi dari satu pintu saja. DPP juga intens berkomunikasi dengan ketua DPD,” Kata Abu Bakar yang juga Sekretaris Komisi C DPRD Riau ini, jum’at (12/10) di Gedung DPRD Riau kepada wartawan.
Abu juga menyatakan sudah melakukan cross check akan adanya ancaman Musdalub itu. Hasilnya tidak ada satupun yang resmi dan sesuai dengan AD/ART partai selain permainan kepentingan sekelompok orang.
Ditambahkan Abu, Musdalub bisa digelar jika ketua DPD Golkar-nya berhalangan tetap seperti mengundurkan diri, sakit, dipenjara atau meninggal dunia. Alasan lainnya, jika ketua DPD telah melakukan pelanggaran AD/ART partai. Sementara menurutnya, ketua DPD Golkar Riau saat ini tidak adasatupun memenuhi persyaratan untuk dilakukannya Musdalub.
Sebelumnya, beredarnya kabar akan digelarnya Musdalub Sekalilgus menunjuk Darul Siska sebagai Plt Ketua DPD I Partai Golkar Riau juga mendapat reaksi keras dari ketua DPD II Golkar Kuantan Singingi, Sukarmis.
Sukarmis mengecam, kalau memang benar DPP mengeluarkan kebijakan seperti itu, dirinya meminta agar Aburizal Bakri mundur sebagai Ketua Umum DPP karena dinilainya Ical hanya menjadi perusak partai Golkar.” Ah. Itu cara tidak benar. DPP itu jangan seperti Tuhan, Itu bisa menghancurkan Golkar.” Protes Sukarmis saat dihubungi riauterkini melalui sambungan telepon selular,Jum’at (12/10)
Sukarmis juga membatah dengan tegas adanya tudingan kepada Ketua DPD I Partai Golkar, Indra M. Adnan tidak cakap memimpin. Ditegaskan Sukarmis, kepemimpinan Indra Bagus, Program Partai Jalan semua.
Ketua DPD I partai Golkar Riau, Indra M Adnan dengan tegas menyatakan bahwa tuntutan Musdalub adalah sebuah penzoliman terhadap dirinya. Indra menyatakan tidak ada alasan untuk digelarnya Musdalub. “Kalau tidak ada Pilgubri tahun depan, saya yakin tidak ada gerakan untuk Musdalub ini,” Ujar Indra memberikan komfirmasi kepada riauterkini.com, rabu (10/10) kemaren.
Indra juga menyebutkan ada tiga kubu yang ingin mendongkel dirinya sebagai ketua DPD I Golkar Riau yakni kubu Anas Ma’mun, kubu Herman Abdullah dan Kubu HM. Harris,”ketiga kubu itu dengan kepentingannya masing-masing”tuding Indra.
Karena merasa dirinya sebagai korban ketidakadilan, Indra nyatakan harus menuntut keadilan dan akan menggugat SK Musdalub. Tidak hanya DPP tetapi juga termasuk DPD II yang turut mengusulkan musdalub.
Indra juga menepis akan tudingan 9 DPD II yang menyebut kepemimpinannya tidak jalan dengan indikasi jarang berada di Riau. Dirinya sekarang sedang dalam pendidikan Lemhanas dan diakuinya ijin mengikuti Lemhanas sudah mendapatkan persetujuan dari Ketum DPP Golkar, Aburizal Bakrie
Meskipun selama 9 bulan ikut Lemhanas, Indra mengatakan kalau dirinya tetap menjalankan tugas-tugas kepemimpinan. Seperti menghadiri sejumlah kegiatan partai di Kepulauan Meranti, Pelalawan, Kampar, Dumai dan Taluk Kuantan. “Hampir setiap pekan saya ke daerah untuk menjalankan tugas kepartaian. Jadi, tidak benar kalau saya tidak memimpin dengan baik,” tolaknya. (dro/rtc/harian vokal)
TEMBILAHAN (www.detikriau.org)- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hilir mentargetkan hingga akhir oktober, rekam e-KTP mencapai progress minimal 80 persen.
