TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pertemuan lanjutan pembahasan rumusan harga kelapa yang sedianya diagendakan Jum’at (19/10) esok, dipastikan kembali akan mengalami penundaan. Hal ini disebabkan pihak perusahaan baru menyatakan kesediaan untuk hadir pada senin (22/10) mendatang.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Assisten II Setdakab Inhil, H. Syafrinal Hedy kepada detikriau.org, kamis (18/10) di Tembilahan. ”Pertemuan terpaksa kembali kita tunda hingga hari senin mendatang atas permintaan pihak perusahaan. Saya nilai ini terpaksa harus kita ikuti karena tanpa kehadiran pihak perusahaan tentunya kejadian kembali serupa seperti pertemuan sebelumnya,” Ujar, Assisten II yang juga menjabat sebagai Ketua Tim rumusan harga kelapa pemkab Inhil.

Agenda pertemuan jum’at (19/10) diambil setelah pertemuan rabu (17/10) bertempat di Aula Kantor Bupati Inhil batal dikarenakan tidak dihadiri oleh pihak perusahaan. Penundaan pertemuan besok yang diagendakan diganti pada senin (22/10) mendatang dinyatakan Asisten II Sudah diketahui pihak perwakilan petani.”Sudah, tadi perwakilan mereka yang langsung menemui saya. Pada dasarnya tentu tidak ada masalah, kehadiran kedua belah pihak (petani dan perusahaan.red) tentu menjadi keharusan guna mencarikan pemecahan persoalan ini,” Pungkas H. Syafrinal Hedy. (dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Yuliantini, menilai pelayanan jaminan persalinan (Jampersal) belum dirasakan warga secara merata.

“Kalau boleh saya katakana, mungkin hampir seluruh masyarakat miskin pedesaan di Kecamatan Mandah dan Pulau Burung sampai hari ini masih harus mengeluarkan biaya persalinan yang nilainya bisa mencapai hingga Rp. 1,5 juta. Kenyataan ini tentunya membuat saya merasa cukup miris. Kalaulah mereka menyadari bahwa ada jaminan persalinan yang didanai oleh pemerintah pusat secara gratis, tentunya uang senilai itu bisa mereka manfaatkan untuk keperluan lainnya. Saya hanya ingin pertanyakan kepada Dinas Kesehatan, sejauh mana program bagi masyarakat ini sosialisasinya dijalankan?,” Ungkap Yuliantini saat bertemu detikriau di gedung kantor DPRD Inhil, rabu (17/10).

Terkait persoalan ini, Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kab. Inhil, Rasul Alim nyatakan bahwa Diskes sudah melakukan sosialisasi. Hanya ia menampik dengan berbagai sebab mungkin saja sosialisasi belum membuahkan hasil maksimal. “Namun secara internal, kita juga sudah berikan pengarahan tentang Jampersal ini kepada seluruh tenaga kesehatan khususnya tenaga bidan,” Jawab Rasul Alim kepada detikriau.org ketika sempat bertemu di Kantor Bappeda Kab. Inhil, Kamis (18/10)

Ditambahkan Rasul, hingga oktober 2012 ini, serapan Jampersal sudah mencapai lebih kurang 1,5 milyar. Hanya saja ia mengaku belum mendapatkan laporan secara lengkap siapa saja masyarakat yang mendapatkan pelayanan tersebut.” Secara rincinya, kita masih menunggu laporan dari bidan yang melakukan persalinan karena tentunya mereka yang memiliki data itu secara jelas,” Pungkas Rasul Alim.(dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  – Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Inhil akan melakukan tinjauan langsung ke Desa Sungai Empat, Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan PT. Bina Duta Laksana (PT BDL) yang dikeluhkan masyarakat setempat. Tinjauan ini disusul setelah diadakannya pertemuan BLH dangen komisi III DPRD Kabupaten Inhil kemaren.

Hal ini langsung disampaikan oleh kepala BLH Kabupaten Inhil, Darusalam, yang ditemui diruang kerjanya, rabu (17/10).

“memang kita akan langsung meninjau ke lapangan untuk mengetahui dampak yang dikeluhkan masyarakat terhadap lingkungan sekitar yang disebabkan oleh PT BDL itu. Namun kita belum tau kapan,” jelasnya.

Amdal perusahaan yang sempat dipertanyakan oleh Komisi III dijawab Darusalam tidak ada masalahah, hanya saja saat ini pihaknya juga mengaku masih belum melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Amdal perusahaan tersebut.

“Kalau untuk amdalnya sudah ada dan tidak ada masalah, hanya saja untuk pelaksanaanya memang belum kita cek. Mangkanya kita perlu melakukan tinjauan,” Tutup Darusalam.(dro/*0)

Minta Kasus ditindaklanjuti Sesuai Hukum yang Berlaku

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Arogansi oknum TNI AU terhadap wartawan yang menjalankan tugasnya pada saat kejadian jatuhnya pesawat tempur Hawk 200 di Pekanbaru hingga hari ini terus menuai kecaman dari berbagai lapisan masyarakat. Termasuk masyrakat kabupaten Indragiri Hilir. Mereka meminta agar kasus ini segera dilanjutkan keranah hukum dengan cara seadil-adilnya tanpa memandang pangkat dan jabatan pelaku.

Zakiyun, salah seorang warga masyarakat di Kota Tembilahan menyarankan agar rekanan wartawan yang menerima penganiayaan dari oknum TNI AU tersebut harus terus didampingi oleh rekan wartwan lainnya. “paling tidak hal ini untuk mengantisipasi hal-hal lainnya yang mungkin terjadi. Secara pribadi, saya menilai oknum pelaku secara kejiwaan patut dipertanyakan. Dari pemberitaan yang saya saksikan, oknum pelaku terlihat sangat agresif dan arogansi” Ujar Zakiyun.

Tengku Suhandri, warga Tembilahan lainnya meminta agar hukum tetap diberlakukan bagi siapapun termasuk anggota militer.’Saya berharap sanksi tegas tidak hanya sebatas wacana. Petinggi TNI, kita harap dapat berlaku bijak dan memproses secara tranparan. Kesalahan yang dilakukan bawahannya bukan untuk ditutup-tutupi tetapi untuk dibenahi agar TNI yang notabeneya pelindung bangsa tercinta ini tidak sampai melukai hati rakyat yang diayominya,” Pinta T Suhandri.

Ditempat terpisah, anggota DPRD Inhil dari Fraksi Golkar, Edi Hariyanto juga mempertegas agar hukum ditegakkan seadil-adilnya. Tindakan tidak terpuji oknum TNI AU dinilainya bisa menjadi preseden buruk bagi TNI secara keseluruhan jika tidak segera diselesaikan.

‘Apapun alasannya, kejadiannya ini sudah diketahui khalayak ramai. Agar tidak merusak nama baik TNI, khususnya TNI AU, tindakan hukum tegas harus diberlakukan dengan tidak membeda-bedakan kalangan ataupun golongan.” Tegas Edy Hariyanto mengakhiri. (dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.com) – Hasil kerja Tim Rencana Aksi Daerah – Pemberantasan Korupsi (RAD-PK), diharapkan benar-benar dapat dijalankan dan tidak hanya sekedar lips service. RAD-PK merupakan bentuk komitmen daerah untuk melakukan percepatan upaya pemberantasan korupsi.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, H. Rosman malomo dalam amarannya saat acara pembukaan rapat lanjutan Tim RAD-PK Kab. Inhil bertempat di ruang rapat Kantor Bappeda Inhil di Tembilahan. Kamis (18/10)

Dinyatakan Wabub yang sekaligus menjabat sebagai penanggungjawab kerja Tim RAD-PK Kab. Inhil bahwa tujuan RAD – PK lebih mengarah kepada upaya pencegahan bukan pemberantasan.”Ini yang harus menjadi catatan kita bersama. Saya berharap, dari semua masukan yang terhimpun dalam kerja Tim yang diramu dalam berbagai program tindakan, nantinya akan dapat diimplementasikan secara nyata dan memberi dampak terjadinya pencegahan terhadap tindak korupsi itu sendiri.” Ujar Wabub

Sebelumnya, Tim perumusan RAD-PK yang diangkap melalui SK Bupati Inhil ini sudah melakukan pembahasan pada tanggal 27-28 Juni 2012 yang lalu. Rapat lanjutan yang dilaksanakan hari ini diagendakan untuk melakukan berbagai penyempurnaan yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Outline Dokumen Naratif RAD-PK yang nantinya kembali akan disampaikan kepada Pemkab Inhil.

Disamping pejabat dilingkungan Pemkab Inhil, Tim RAD PK juga beranggotakan perwakilan LSM dan kalangan Pers. (dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Perwakilan petani PIR Trans di tiga Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir kembali menelan kekecewaan. Rapat yang sedianya diagendakan untuk melakukan mediasi penetapan harga beli kelapa petani batal disebabkan mangkirnya pihak perusahaan PT. Sambu Group. Petani melemparkan dugaan kebuntuaan pertemuan hari ini lebih disebabkan ketidakberdayaan pemerintah setempat untuk berlaku tegas kepada pihak perusahaan dan adanya dugaan konpirasi.

“Hari ini kami kami para petani kembali merasa sangat,sangat,sangat kecewa. Perusahaan hanya dengan satu kalimat dengan santainya mengatakan tidak bisa hadir. Tanpa kehadiran pihak perusahaan, kami nilai pertemuan ini hari tidak akan menghasilkan apa-apa. Terus terang kami menilai kembali gagalnya pertemuan kali ini lebih dikarenakan ketidakberdayaan pihak pemerintah untuk berlaku tegas untuk memberikan tekanan kepada pihak perusahaan dan kami juga menduga hal ini disebabkan adanya konpirasi antara perusahaan dengan pemerintah,” Ungkap Ketua Kelompok 9 dengan raut wajah kesal menahan kekecewaan.

Ungkapan kekecewaan juga terlontar dari beberapa anggota DPRD Inhil yang ikut Hadir. Menurut Edy Harianto, enggannya kehadiran pihak perusahaan bisa diartikan seluruh peserta yang hadir dalam pertemuan hari ini tidak memiliki harga apa-apa dimata perusahaan. Sindrang menyesalkan karena menurutnya apa yang sedang diupayakan dalam rapat hari ini menyangkut “perut masyarakat”. Ia juga dengan tegas menyatakan sikap ini juga menunjukkan pihak perusahaan tidak ada niat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara baik.

Ketua Komisi III DPRD Inhil, Junaidi dengan raut wajah muram juga melontarkan kalimat kekecewaan. “Apa yang kita bicarakan ini hari menyangkut nasib ribuan masyarakat petani. Saya jauh-jauh hari berharap persoalan ini segera diselesaikan dan tidak ada waktu lagi untuk ditunda-tunda. Hari ini, dengan tidak hadirnya perwakilan pihak peruasahaan, saya sepakat pertemuan ini tidak ada arti apa-apa,” Kesal Junaidi.

Tidak tertinggal, anggota komisi III DPRD Inhil lainnya, Herwanissitas juga merasa menelan kekecewaan yang sangat mendalam. Menurutnya, karena harus menghadiri pertemuan terkait persoalan petani kelapa ini, agenda rapat KUA PPAS yang sedianya diadakan ini hari dilakukan penundaan hingga malam nantinya.”Nyatanya ini juga tidak dihargai termasuk Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri,”Ungkapnya.

Rapat penetapan harga kelapa  petani PIR Trans ini seyogyanya dihadiri oleh seluruh perusahaan sambu group. Namun hanya dihadiri oleh satu orang perwakilan sambu group Kecamatan Tanah Merah dan sayangnya perwakilan ini juga bukan orang yang berkompeten untuk mengambil kebijakan.

Dalam kesempatan ini, pihak Dinas Perkebunan Kab. Inhil melalui wakilnya, Arifin juga sempat membacakan faximile dari dari PT. Sambu Group tentang terus meruginya salah satu anak perusahaan mereka. Atas dasar ini, PT. Sambu Group melaporkan ke Dirjen Perkebunan di Jakarta. Faximil itu merupakan ajakan agar  Disbun juga ikut menghadiri pertemuan di Jakarta bersama Dirjen Perkebunan untuk membicarakan permohonan tambahan flapon kredit perusahaan mereka.

Hal ini lansung dibantah oleh KEtua Komisi III, Junaidi. Menurutnya, terkait kerugian salah satu anak perusahaan sambu group tidak menjadi topic utama penetapan harga kelapa petani karena persoalan ini merupakan kepentingan perusahaan untuk mengupayakan tambahan plafon kredit.

Didorong rasa kekecewaan, perwakilan petani kelapa hibrida PIR Trans melakukan aksi walkout. Pemkab Inhil yang saat itu diwakili Ketua Rumusan harga kelapa, Ir Syafrinal Hedy mengambil keputusan untuk melakukan penundaan pertemuan hingga hari jum’at (19/10) mendatang.

Pertemuan Jum’at Mendatang Tanpa Kepastian, Petani Pastikan Untuk Nginap di Kantor Bupati

Rapat internal pihak perwakilan petani Tiga Kecamatan Kab. Inhil yang diadakan untuk menyikapi kembali buntunya pertemuan hari ini, rabu (17/10) malam, membuahkan kesepakatan bahwa petani memastikan untuk menuntut pertemuan jum’at mendatang harus membuahkan hasil yang jelas dan menghadirkan pihak perusahaan. Jika hal ini tidak juga bisa terwujud, keputusan rapat menetapkan pihak petani akan menumpang nginap di kantor Bupati Inhil hingga ada keputusan jelas dan tetap. (dro/*0)