TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Wakil Gubernur Riau (Wagubri), HR Mambang Mit, melakukan peninjauan ke Pelabuhan Bongkar Muat Parit 21 dan Venue Futsal di  Tembilahan, Rabu (24/10).

Ketika ditanya mengenai kondisi Pelabuhan Parit 21, Wagub menyatakan kondisi pelabuhan cukup baik. Hanya saja masih menunggu proses operasionalnya. Maka dari itu, pihaknya akan menindak lanjuti tentang pemindahan asset bagian laut kepada Pemkab Inhil. Kemudian setelah itu, dilanjutkan dengan proses perizinanya kepada Kementrian Perhubungan.

“Kalau tahapan ini sudah dilalui, saya kira tidak ada masalah lagi dan pelabuhan ini sudah bisa di oprasionalkan sebagaimana fungsinya,” ungkap Mambang.

Namun hal yang terpenting menurut dia adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan asset pemerintah, baik fasilitas bangunan dan infrastrutur semuanya untuk keperluan pelayanan kepada masyarakat. Tinggal bagaimana cara tepat dalam mengelolanya.

Sedangkan venue futsal, secara fisik sudah mendekati selesai. Dan berdasarkan hasil diskusi Wagubri dengan Kontraktor, akhir November 2012 mendatang bangunan itu sudah rampung secara keseluruhan. Oleh sebab itu, dengan sisa waktu yang ada dia yakin semuanya akan berjalan baik tanpa ada masalah yang berarti.

“Kalau untuk lokasi parkir, Pemkab Inhil akan memprogramkan dalam pembangunan mereka pada tahun berikutnya,” imbuhnya.

Selain bisa digunakan untuk keperluan olahraga futsal, venue tersebut dikatakan Wagubri juga bisa digunakan untuk keperluan cabang olahraga lain, seperti Volly, Badminton, Basket dan sebagainya. Namun muaranya, kata dia lagi keberadaan venue tersebut bisa melahirkan para atlit yang berprestasi dan professional. (dro/*1)

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Panitia Bedah Rumah Bu Fauziah, rabu (24/10) bertempat di Kantor Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan kembali melakukan pertemuan. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Lurah Tembilahan Kota, Mulyadi dimaksudkan untuk membicarakan berbagai persoalan terkait rencana akan dilakukannya pengerjaan bedah rumah yang diperkirakan sudah akan berjalan awal November 2012 mendatang. 

“Benar, pertemuan ini kita agendakan untuk mendapatkan masukan terkait akan segera dilakukannya pengerjaan bedah rumah. Alhamdulillah, walaupun dinilai rencana ini berjalan agak lambat, tapi paling tidak kerja tulus dan tanpa putus asa panitia untuk membantu kesusahan saudara kita yang kurang beruntung membuahkan hasil yang baik. Kita berharap, dengan pertemuan ini kita dapat meminimalisir seminimal mungkin hambatan yang mungkin terjadi nantinya dalam masa pengerjaan,” Ujar Lurah Tembilahan Kota, Mulyadi kepada detikriau.org di Tembilahan, Rabu (24/10)

Ditambahkan Lurah, apa yang dilakukan panitia bedah rumah Bu Fauziah ini patut dijadikan contoh bagi masyarakat lainnya. Bentuk rasa kepedulian tanpa pamrih seperti ini menunjukkan bahwa rasa solidaritas dan dan sosial ditengah masyarakat khususnya kota Tembilahan dirasakan masih cukup tinggi.

Dalam kesempatan ini, Lurah mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, karena menurut pengakuannya, sebahagian besar dana yang diperlukan untuk pembangunan baru rumah layak huni ini berasal dari bantuan pemerintah melalui Bagian Kesra Setdakab Inhil disamping beberapa donatur dari masyarakat sendiri.

“Untuk kegiatan ini kita sudah membuatkan rekening tersendiri. Kita maksudkan, jika nantinya ternyata dana yang terkumpul melebihi kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan baru rumah kediaman Bu Fauziah, saya memimpikan kegiatan ini akan terus berlanjut kepada masyarakat kita lainnya yang kurang beruntung dan membutuhkan bantuan. Tapi ini baru sebatas wacana. Mudah-mudahan niat ini akan mendapat dukungan dari masyarakat. Sebagai catatan terpenting, setiap rupiah yang terkumpul akan dipertanggungjawabkan secara jelas,” Tegas Lurah Tembilahan Kota, Mulyadi yang saat itu didampingi oleh Ketua RT 01 Tembilahan Kota, Acmad Firdaus yang sekaligus bertindak selaku ketua panitia bedah rumah bu Fauziah dan beberapa orang anggota.

Untuk sekedar mengingatkan, Bu Fauziah (60) adalah seorang warga jalan Semampau Kelurahan Tembilahan Kota yang merupakan istri dari almarhum A. Hakim Djafri. Dari perkawinannya, ia dikaruniai 6 orang anak. Dua orang sudah berkeluarga dan saat ini tinggal di luar kota. Namun sayangnya juga tidak mampu berbuat banyak dikarenakan faktor keterbatasan ekonomi.

4 orang anak lainnya, yang kini hidup bersama dirinya semuanya mengalami gangguan mental. Untuk membiaya berbagai keperluan hidup, Bu Fauziah mengandalkan pensiunan sang suami yang dulunya adalah PNS di Kemenag Inhil serta bantuan dari masyarakat sekitar.

Ironisnya, rumah yang setiap hari menjadi payung tempat berteduh, kondisinya sudah hampir ambruk. Dikhawatirkan jika tidak segera ditangani, bangunan tua itu akan runtuh dan menjadi kubur bagi ibu dan 4 orang anak ini. (dro/*0)

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Rencana akan masuknya dua perusahaan perkebunan di Kecamatan Mandah kabupaten Indragiri Hilir mendapat sambutan baik masyarakat. Pihak Kecamatan menilai, jika rencana ini bisa terwujud, tentu akan menjadi satu alternatif sumber penghasilan baru masyarakat terutama dalam menyikapi semakin terpuruknya harga komoditi perkebunan kelapa serta pendayaangunaan ribuan hektar lahan perkebunan kritis.

Pernyataan ini disampaikan oleh Camat Kecamatan Mandah, M. Nazar S.Sos kepada detikriau.org di Tembilahan, rabu (24/10). “Benar. Rencananya Kecamatan kita akan mendapatkan investor melalui dua buah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan. Saat ini mereka masih dalam tahap sosialisasi dan pendataan. Tahap sosialisasi ini tentunya kita nilai sangat penting karena kita ingin mendapatkan input secara langsung apakah tawaran investasi mereka bisa diterima oleh masyarakat atau tidak,”Ujar M.Nazar, S.Sos

Ditambahkan Camat, dua perusahaan yang menyandang bendera PT. Makmur Sentosa Karina dan PT.Istana Raja Kencana dibawah pimpinan Bapak Sutrisno ini juga sudah melakukan kegiatan serupa di beberapa Kecamatan di Kab. Inhil dan mereka sudah mengantongi izin dari pemerintah setempat. Kata Camat lagi, berdasarkan informasi dari orang humas perusahaan, M. Yani, Kecamatan lain di Kab. Inhil yang sudah mendapatkan izin yakni Kecamatan Sungai Batang, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Reteh dan Kecamatan Enok.”Namun untuk Kecamatan Mandah sendiri, menurut informasi manajemen mereka belum memiliki izin karena untuk mendapatkannya harus adanya data falid tentang ketersediaan lahan. Makanya saat ini kita sedang lakukan pendataan.” Jelas Camat.

Hasil sosialisasi, ditambahkan Camat, untuk sementara, masyarakat di 14 Desa dari 17 Desa di Kecamatan Mandah menyambut baik dan mereka menyatakan kesiapan untuk menerima kehadiran pihak perusahaan.”Alhamdulillah, baru-baru ini pihak manajemen perusahaan sudah mengunjungi secara langsung Kecamatan Kita. Informasinya, dari hasil kunjungan itu mereka nyatakan lahan kita memenuhi syarat untuk dikembangkan sebagai areal perkebunan sawit.” Syukur Camat.

Dengan masuknya investor baru ini dipandang Camat tentunya akan menjadi salah satu alternatif solusi yang kini tengah dihadapi masyarakat dengan semakin merosotnya primadona perkebunan kelapa. Petani kelapa saat ini sudah tidak mampu lagi melakukan perawatan kebun dikarenakan hasil yang diperoleh tidak lagi sebanding dengan biaya dan waktu yang harus dikorbankan. Dari laporan beberapa desa, kembali dijelaskan Camat, setidaknya terdata sekitar 55 ribu lahan kritis yang sudah sangat sulit untuk dikelola secara swadaya oleh masyarakat. “Namun bagaimana pola kerjasama perusahaan dengan masyarakat saya belum memperoleh secara detail. Dari informasi awal, pengelolaan lahan yang didanai 100 persen pihak perusahaan akan dibagi dalam bentuk persentase tertentu dan nantinya dalam jangka waktu tertentu pula, jika masyarakat memutuskan untuk tidak lagi bermitra dengan perusahaan maka lahan akan kembali kepada masyarakat. Yang jelas saat ini kita juga masih lakukan beberapa kajian semaksimal mungkin. Bagaimanapun juga tentunya kita akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dengan resiko terkecil untuk masyarakat kita. Insyaallah, mudah-mudahan tidak ada halangan dan rencana ini bisa berjalan dengan baik.” Pungkas Camat. (dro/*0)

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dewan tegaskan jika Sambu Group tidak menunjukkan komitmen yang jelas untuk kemajuan Kabupaten Indragiri Hilir silahkan “hengkang”.

Pernyataan pedas ini terlontar dari seorang Anggota Komisi II DPRD Inhil, Edy Herianto. Ia mengaku, perusahaan yang dinilainya menumpang hidup dan menumpang jaya di bumi Inhil ini sama sekali tidak menunjukkan kepedulian dengan tidak adanyanya itikad baik terutama dalam penyelesaian persoalan harga beli kelapa petani.

“Apa susahnya, kalau memang mereka berniat baik dan peduli dengan kesusahan masyarakat petani, mereka tentu tidak akan berbelit-belit dalam bernegoisiasi. Seperti penetapan harga kelapa jenis Kina Rp. 800 per butir, pasti didasari atas perhitungan biaya yang jelas dan jumlah margin yang diinginkan. Sementara, Pemkab Juga sudah memiliki rumusan dari Tim kajian fakultas Pertanian UNRI. Dengan memperbandingkan kedua dasar rumusan ini, mana yang tepat diteruskan dan mana yang dinilai kurang tepat tentunya perlu kembali dilakukan perbaikan. Tapi Sambu Group saya duga terlalu angkuh. Mereka hanya memikirkan meraup untung besar. Untuk apa lagi kita pelihara perusahaan seperti ini” Kecam Sindrang

Dalam kesempatan komfirmasi ini, Sindrang juga mengajak semua elemen masyarakat Inhil bersatu padu untuk menyelamatkan masyarakat petani kelapa terutama menurutnya dalam menghadapi perusahaan Sambu Group. (dro/*0)

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku

[polldaddy poll=6631645]

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ulah tidak terpuji beberapa orang oknum tenaga pendidik di Kabupaten Indragiri Hilir kembali menuai kecaman. Kali ini, ketua Komisi IV DPRD Inhil angkat bicara. Ia meminta Dinas Pendidikan Inhil tindak tegas dan kalau perlu berikan sanksi terberat “pemberhentian”.

Pernyataan keras ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Inhil, H. Maryanto ketika dimintai tanggapan terkait ulah beberapa oknum tenaga pendidik yang dinilai telah memberikan contoh tidak baik. Selasa (23/10)

“Secara aturan, tentunya ada mekanisme yang harus dijalankan oleh Disdik, seperti misalnya dengan menyampaikan beberapa kali peringatan dan teguran. Jika juga tidak digubrik dan tidak bisa diatur, kenapa Disdik tidak pecat saja. Masih banyak orang yang ingin menjadi guru dan mungkin lebih bagus.” Tegas H. Maryanto.

Secara kewenangan, ditambahkan Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Indragiri Hilir ini, Dewan tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi secara langsung tetapi hanya sebatas memberikan peringatan dalam rangka pengawasan. ”persoalan ini juga sudah kita bicarakan dalam hearing dengan Disdik Inhil, senin (22/10) kemaren. Kadisdik saat itu menyatakan kesiapan untuk memberikan tindakan. Jika ini dibiarkan dan tidak ada pemberian sanksi apapun, sama artinya sistem yang sudah dibangun selama ini bisa dikatakan mengalami kemunduran,” Ujar Maryanto.

Masih menurutnya, kalaulah nanti ternyata Disdik tidak juga bersedia memberikan tindakan, Komisi IV kembali akan panggil Kadisdik. Dewan akan mintakan data guru-guru dan kepala sekolah mana yang tidak disiplin dalam menjalankan kewajiban.”Secara tegas saya nyatakan bahwa Dewan mendukung penuh Disdik untuk segera selesaikan persoalan ini” Pungkas Maryanto.

Persoalan mangkirnya tenaga pendidik menjalankan tugasnya ini sudah beberapa kali terjadi. sebelumnya, tiga orang tenaga pengajar di Desa Simbar Kecamatan Kateman bahkan sampai hitungan tahun mangkir mangajar. Hal ini terungkap setelah pihak komite sekolah  melalui surat pengaduan kepada Disdik Kecamatan kateman dengan surat bernomor 01/komite/SDN.08/X/2011 tertanggal 10oktober 2012 yang menyatakan bahwa tenaga pengajar bernama Kamisah, A.Ma sudah tidak mengajar sejak 2011 yang lalu. Kemudian dalam surat kedua bernomor 02/Komite/SDN.008/IV/2012 tertanggal 02 April 2012, selain nama Kamisah, A.Ma juga terlampir nama dua orang tenaga guru lainnya yakni, Edizon, S.PD.SD dan Indra Kurniawan, A.Ma yang dilaporkan juga sudah absen mengajar sejak Januari 2012 yang lalu.

Mangkirnya tiga tenaga pengajar Desa simbar ini juga belum mendapatkan sanksi yang tegas selain menurut Kadisdik penahanan uang tunjangan Kesra. Padahal apa yang mereka perbuat, apapun alasannya,  sudah jelas melanggar sumpah dan aturan kepegawaian.

Peristiwa terakhir yakni kabar yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Desa Rotan Semelur, Rais bahwa Kepala Sekolah Dasar 003 Desa Rotan Semelur Kecamatan Pelangiran yang jarang masuk sekolah. Paling banter satu bulan sekali dan kalau bisa dirata-ratakan kepasek masuk per tiga bulan sekali. (dro/*0)

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku