TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kantor Pelayanan Pajak Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A3 Tembilahan, Rabu (21/11) menggelar Soft laounching Kantor Modern. Acara yang dilaksanakan di Aula Sri Gemilang ini dihadiri oleh Pejabat Kantor Pusat Dirjen Bea dan Cukai (DJBC), Kanwil DJBC Riau dan Sumbar yang diwakili Kabid Fasilitasi Kepabeanan dan Cukai Kanwil Riau dan Sumbar, R. Evy Suwartanyo, Unsur Muspida, Instansi Vertikal, Tokoh masyarakat, Pengguna jasa dilingkungan kerja KPPBC A3 Tembilahan dan seluruh pegawai KPPBC.

Dalam sambutannya, Kepala KPPBC Tipe A3 Tembilahan, Zaky Firmansyah menuturkan bahwa Soft Lounching ini sesungguhnya hanya satu dari beberapa rangkaian proses reformasi birokrasi di tubuh Kementrian Keuangan, khususnya DJBC. Proses ini juga dikatakan adalah sebuah starting point yakni dimulainya paradigma baru pada kantor pelayanan DJBC yang berada di Tembilahan.

‘Proses reformasi di tubuh Kementrian Keuangan khususnya DJBC telah berlangsung sejak tahun 2002 yang lalu dan terus berlanjut hingga saat ini. Reformasi birokrasi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kinerja, pelayanan dan kepercayaan public. Sedangkan yang menjadi pilar landasan reformasi birokrasi ini yakni penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, peningkatan disiplin dan manajemen SDM,”Parar Zaky Firmansyah.

Kantor Modern, ditambahkannya merupakan kantor pelayanan DJBC yang nantinya akan memberikan pelayanan prima dan pengawasan yang efektif kepada penggunaa jasa kepabeanan dan cukai dengan mengimplementasikan cara kerja yang cepat, efisien, tranparan serta responsive terhadap kebutuhan pengguna jasa yang tentunya dengan dukungan dari instansi terkait.

Dijelaskan Zaky Firmansyah lebih jauh, bertranformasinya KPPBC Tipe A3 Tembilahan menjadi kantor modern ditempuh melalui beberapa tahapan. Dimulai dari penyusunan strategi, pra implementasi, masa uji coba, tahapan implementasi serta tahapan pasca implementasi nantinya. Saat ini, KPPBC tipe A3 Tembilahan telah berada dalam tahapan implementasi yang ditandai dengan softlounching kali ini. “maka sejalan dengan terlaksananya acara ini, nomenklatur kantor yang semula bernama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Tembilahan menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.” Tegas Zaky.

Diakhir kalimat, ia berharap kedepan KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan akan lebih mampu memberikan pengawasan dan pelayanan terbaik kepada industri, perdagangan dan masyarakat sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja dan citra Dirjen Bea dan Cukai.

Dalam sambutan tertulisnya, Bupati Inhil, Indra Muchlis Adnan yang dibacakan oleh Asisten satu Setdakab Inhil, Said Ismail, berharap dengan menjadi kantor modern, KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan dapat lebih mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa sehingga mampu mendukung terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi.”kita tentunya berharap, kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan salah satu upayanya adalah jalinan kerjasama yang baik, terciptanya kondisi yang kondusif sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terus berlanjut dalam suadana yang aman.” Ujar Bupati sambil mengucapkan selamat atas pelaksanaan softlounching yang dilaksanakan ini.(dro/*0)

Tembilahan (www.detikriau.org) — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Indragiri Hilir berjanji akan segera menyikapi permintaan kenaikan 40 persen Upah Minimum Kabupaten (UMK) Indragiri Hilir. Sebagai tindaklanjutnya, Disnakertrans segera akan mengkomunikasikannya kepada Dewan Pengupahan.

Menurut Kadisnakertrans Inhil, Hafitsyah, Tuntutan mahasisawa dan organisasi buruh yang disampaikan dalam aksi damai hari ini, terkait tuntutan penolakan outsourching tidak ada masalah karena memang menjadi agenda nasional. Sedangkan tuntutan untuk meningkatkan UMK Inhil sebesar 40 persen,Hafitsyah nyatakan belum bisa memberikan jawaban karena kebijakan untuk menentukan UMK itu berada dibawah Dewan Pengupahan.

“Desakan untuk menaikkan UMK sebesar 40 persen tentunya akan kita sampaikan kepada Dewan pengupahan. Nanti mereka kembali akan melakukan kajian. Bisa atau tidak tentunya Dewan pengupahan yang akan menentukan,” Jawab Hafitsyah kepada wartawan diruang kerjanya.Selasa (20/11)

Ditambahkan Hafitsyah, kenaikan UMK Inhil sebesar 18 persen ditahun 2013 merupakan kenaikan persentase UMK Inhil tertinggi jika dibandingkan kenaikan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

“Memang sesuai target dari Menakertrans, tahun 2014 mendatang, UMK minimal seluruh kabupaten/kota adalah sebesar Rp, 2 juta. Kenaikan UMK sebesar 18 persen ditahun 2013 merupakan salah satu upaya Disnakertrans Inhil untuk mencapai target yang dimintakan .” Pungkas Hafitsyah sambil menyatakan bahwa UMK Inhil 2013 sampai saat ini memang belum ditandatangani.

Berdasarkan data, UMK Inhil tahun 2009 sebesar Rp. 933.000. Kemudian tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 10 persen menjadi Rp. 1.030.000. Tahun 2011, UMK Inhil kembali mengalami kenaikan sebesar 9,71 persen menjadi Rp. 1.130.000 kemudian ditahun 2012 juga mengalami kenaikan lagi sebesar 10 persen dengan nominal sebesar Rp. 1.250.000. untuk tahun 2013 mendatang, kenaikan UMK Inhil direncanakan sebesar 18 persen dengan nominal sebesar Rp. 1.475.000. (dro/*0)

Tuntut Penghapusan Outsourching, peningkatan UMK dan Persoalan Harga Kelapa

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Puluhan masa yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Inhil, HMI Tembilahan beserta gabungan Mahasiswa Unisi menggelar aksi damai. Aksi ini dilakukan di Halaman Kantor Disnakertrans dan  dilanjutkan ke Kantor Bupati dan DPRD Inhil.

Dalam orasinya di depan kantor Disnakertrans Inhil, massa demontrans yang turut mendapat pengamanan oleh Polres Inhil ini menyampaikan bahwa Upah Minimun Kabupaten (UMK) Inhil tahun 2013 yang diputuskan oleh Dewan Pengupahan sebesar 1.470.000 sama sekali tidak seimbang dengan kebutuhan hidup para buruh. Untuk itu, mereka meminta agar pemkab Inhil bisa menaikan nilai tersebut menjadi 1.900.000 hingga 2.000.000 rupiah.

Menyikapi kedatangan demontrans ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Inhil Hafitsah meminta beberapa perwakilan dari demonstran untuk melakukan dialog. Dalam dialog tersebut, perwakilan SPSI mengatakan bahwa nilai UMK Kabupaten Inhil yang ditetapkan dalam rapat penetapan UMK 14 November lalu dinilai masih sangat rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang harus ditanggung oleh para buruh.

“Kita Kecewa dengan kenaikan 18 persen dari jumlah UMK yang nilainya hanya 1.470.000, bagi kita nilai ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di Inhil ini kita menuntut kenaikan sebesar 40 persen. jelas Nurhan selaku Sekretaris SPSI Inhil.

Setelah menyampaikan tuntutannya di kantor Disnakertrans Inhil, massa pun bergerak ke kantor Bupati dan menyampaikan aspirasi terkait harga kelapa dalam dan sawit yang saat ini makin mengalami penurunan.

Dikantor Bupati para Demonstran yang ingin bertemu langsung Bupati Kabupaten Inhil hanya dapat bertemu dengan Sekda dan Kadisbun Inhil.

Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa Unisi syar’I arif menganggap Pemkab Inhil sama sekali tidak peduli dengan nasip petani kelapa di Inhil, turunya harga kelapa yang tidak diiringi sikap pemerintah membuktikan pemerintah tidak berpihak kepada para petani.

Tudingan ini langsung disanggah oleh Sekdakab Inhil, Alimudin. Ia menegaskan pemkab Inhil terus berupaya untuk mencarikan solusi terbaik meniyakpi persoalan yang terjadi saat ini.

“Kita bukan tidak peduli dengan permasalahan ini, tapi untuk menyelesaikan masalah ini tentunya perlu proses, kita akan tetap memeperjuangkan masalah ini,” jelasnya.

Menurut Sekda, Tim fasilitasi harga kelapa bersama perwakilan petani dan Komisi II DPRD Inhil rabu mendatang sudah bertolak ke Jakarta untuk menemui Dirjen Perkebunan RI membicarakan persoalan ini.

Merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, masa pun bergerak ke Gedung DPRD Kabupaten Inhil. Salah seorang orator dihadapan beberapa anggota DPRD yang hadir, menegaskan bahwa pihaknya akan menentang para anggota Dewan pada Pemilu legislative mendatang jika permasalahan ini tidak bisa diatasi.

“Jika bapak (anggota Dewan. red) tidak bisa mengatasi permasalahan ini, ingat wajah saya, saya orang pertama yang akan menolak bapak dalam Pemilu nanti,” cetus perwakilan demonstran.

Aksi di gedung DPRD Inhil kemudian dilanjutkan dengan melakukan dialog antara perwakilan massa demontrans dengan pihak DPRD Inhil. (dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Indragiri Hilir terus menggalakkan agar petani dapat menjalin kemitraan dengan berbagai stackholder terkait. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat terjadinya peningkatan kesejahteraan petani.

Menurut penjelasan Kepala DTPHP Inhil, Wiryadi, keengganan masyarakat untuk terjun sebagai petani secara utuh lebih disebabkan karena apa yang mereka hasilkan belum bisa dijadikan sandaran hidup secara utuh. Untuk mewujudkan itulah diperlukan jalinan kemitraan semisal dengan perbankan.

‘ Salah satunya seperti adanya pinjaman kredit petani yang 6 hingga 8 persen bunganya disubsidi oleh pemerintah. Karena ketidaktahuan, program yang ditujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani ini malah  hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu mengatasnamakan petani. Jika ada kemitraan, tentunya petani bisa memanfaatkan peluang ini untuk lebih meningkatkan usahanya dibidang pertanian.” Jelas Wiryadi.

Kerjasama lainnya yang bisa dibangun ditambahkan Wiryadi seperti yang saat ini dibangun oleh kelompok tani dengan Bulog. Dalam kerjasama ini, salah satu manfaatnya, hasil panen petani akan ditampung oleh bulog dengan tingkat harga yang telah ditetapkan pemerintah.

“Makanya hari ini saya sengaja mengundang pihak Bulog untuk memberikan penjelasan terkait kerjasama ini. MoU untuk ini sudah berjalan di Kecamatan Reteh,” Terang Wiryadi yang saat itu di damping Kepala Sub Divre Bulog Tembilahan.

Menurut Kepala Sub Divre Bulog Tembilahan, Faisal, sesuai fungsinya, bulog akan menampung hasil panen petani yang akan dijadikan stok pangan nasional yang nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat sebagai beras Raskin dan beberapa keperluan sosial lainya.

‘Namun untuk bisa diterima sebagai pemasok beras bagi bulog, kualitas beras petani harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Sesuai perpres No 3 tahun 2012, harga yang diberikan Bulog adalah sebesar Rp. 6.600 per kilo,” Jelas Faisal.

Persyaratan kualitas beras yang harus dipenuhi petani menurut Faisal yakni, butir beras patah maksimal hanya sebanyak 20 persen, kadar air maksimal 14 persen dan terakhir, butir menir maksimal hanya dibenarkan sebanyak 2 persen.

Ditambahkan Faisal, MoU dengan Kelompok Tani yang sudah berjalan di tahun 2012 ini adalah dengan Poktan di Kecamatan Reteh dengan pembelian sebanyak 1200 ton. Ia berharap kerjasama ini akan lebih berkembang dan dapat dimanfaatkan petani secara maksimal.

“Dalam MoU ini, Bulog memberikan jaminan untuk membeli beras petani sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jika nantinya ternyata harga dipasaran lebih tinggi, petani diberikan kebebasan untuk melakukan penjualan kepihak luar. Artinya, berapapun hasil panen petani asalkan memenuhi syarat yang dimintakan, Bulog pasti akan membeli dengan harga yang sudah ditetapkan,” Tegas Faisal.

Diakhir pertemuan, Kepala DTPHP Inhil, Wiryadi menyatakan sangat menyambut baik dengan adanya kerjasama Bulog dengan Poktan ini. Ia menilai ini tentunya merupakan sebuah kemajuan.” Dengan adanya kerjasama ini petani tidak perlu lagi khawatir akan terjadinya penurunan harga jika produksi berlimpah. Petani sudah mendapatkan jaminan pasar yang pasti dengan harga yang pastinya juga sudah diperhitungkan pemerintah tidak akan merugikan petani,” Imbuh Wiryadi.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan diruang Aula Kantor DTPHP Inhil itu, Wiryadi juga menyampaikan himbauan agar petani dapat memanfaatkan peluang kerjasama ini secara maksimal. Untuk dapat menjalin kerjasama ini, tentunya petani harus berusaha maksimal agar hasil beras mereka memenuhi standar kualitas yang dimintakan bulog. (dro/*0)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Hari ini, Selasa (20/11), Federasi Serikat Pekerja Tranportasi Indonesia (FSPTI) – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Indragiri Hilir berdampingan dengan Mahasiswa agendakan aksi damai.

Aksi damai yang dilakukan serikat buruh dan mahasiswa ini mengajukan 5 tuntutan yakni, meminta penghapusan tenaga outsourching, menolak upah rendah bagi buruh/pekerja, meminta agar segera tentukan upah layak bagi buruh/pekerja, menuntut pemerintah untuk memberikan perhatian jaminan kesehatan bagi buruh/pekerja serta menuntut pemerintah untuk menetapkan standar harga kelapa rakyat, kopra dan sawit.

Berdasarkan informasi dari sumber detikriau.org yang sangat dipercaya, aksi damai ini akan dilakukan di Gedung DPRD dan Kantor Bupati Inhil dimulai pada pukul 08.00 Wib. (dro/*0)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Empat orang perwakilan petani kelapa Hibrida yang tergabung dalam Tim Sembilan didampingi Pemkab Inhil beserta Komisi II DPRD Inhil dipastikan akan segera bertolak ke Jakarta. Keberangkatan untuk menemui Dirjen Pertanian Republik Indonesia ini diagendakan akan dilaksanakan pada hari Rabu, 21 November mendatang.

“Insyaalah hari rabu mendatang kita sudah bertolak ke Jakarta. Kita tentunya berharap banyak agar semua usaha dan jerih payah ini akan memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Kita mohon do’a, terutama dari seluruh petani kelapa di Inhil,” Ungkap Ketua Tim Sembilan, Mahyudin kepada detikriau.org di Tembilahan, senin (19/11)

Dalam agenda pertemuan nantinya, walau tetap persoalan harga kelapa yang menjadi titik perhatian utama namun Tim Sembilan juga akan menyempatkan mempertanyakan beberapa persoalan lainnya seperti persoalan kredit petani Pir Trans, kanalisasi, termasuk pertanggungjawaban asuransi atas musibah kebakaran kebun.

Dijelaskan Mahyudin yang saat itu didampingi oleh beberapa orang anggota Tim Sembilan lainnya, mereka memiliki keyakinan, perjuangan yang mereka lakukan saat ini nantinya bukan hanya semata berdampak kepada petani kelapa hibrida tetapi akan memberikan manfaat bagi petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir secara keseluruhan.”Selama ini Pemkab Inhil selalu membangakan nama besar sebagai pemilik perkebunan kelapa terluas, namun sayangnya proteksi terhadap petani kelapa sendiri khususnya jaminan kepastian harga belum nampak mendapatkan perlindungan secara nyata. Oleh karenanya kami berharap perjuangkan kami saat ini mendapatkan dukungan penuh dari petani kelapa secara keseluruhan.” Harap Mahyudin.

Diakhir pembicaran, Mahyudin juga menyatakan bahwa perjuangan yang mereka lakukan selama ini termasuk rencana keberangkatan ke Jakarta rabu mendatang juga telah mereka komunikasikan dengan Asian and Pacific Coconut Community (APCC) yang berkantor di kawasan Kuningan Jakarta.  Organisasi Negara-negara penghasil kelapa kawasan Asia Pasifik ini menurut Mahyudin juga menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan. (dro/*0)