TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – ketua Kwarcab 02 Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil Drs Hj Djamilah resmi menutup acara pendidikan Kursus Mahir Dasar (KMD) yang dilangsung mulai 25 hingga 29 November ini. acara penutupam yang dilangsungkan di gedung LAM Inhil Kamis malam (29/11) ini dihadiri oleh seluruh peserta yang mengikuti kegiatan KMD.

Dalam sambutannya, Dra Hj Djamilah yang juga menjabat sebagai Asisten III Sekdakab Inhil ini mengharapkan kepada seluruh kakak-kakak yang telah selesai mengikuti pendidikan KMD dapat menuangkan dan menyalurkan keahlian dan ilmu yang didapat ketempat pangkalan masing-masing. Sehingga apa yang didapat bisa diimplemantasikan di tengah masyarakat.

“Biar sedikit ilmu yang didapat, merupakan modal yang sangat penting sebagai bekal bagi kakak-kakak dalam membina adik-adik pramuka lainnya di daerah masing-masing. Sertifikat bukan tujuan utama, tapi yang lebih penting bagaimana kita lebih baik kedepan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu ia juga meminta agar kembali mengaktifkan Kwaran masing -masing. Explorkan diri dan potensi yang meski dikembangkan bagi kemajuan. “Nanti di tahun 2013 kita akan adakan pertemuan besar melalui perkemahan”.Kata Djamilah.

Sementara itu Pimpinan kursus Kamsul Arifin S.Sos didampingi Sekretaris Hidayat Hamid SPdI, usai acara kepada wartawan mengungkapkan gerakan Pramuka sebagai penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunya peran yang sangat besar dalam membentuk kepribadian generasi muda. Sehingga memiliki pengendalian diri, kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan kebutuhan.

“Untuk itu pembinaan kepada kaum muda peserta didik mulai dari didik Siaga, penggalang, penegak dan Pandega mutlak harus terus dilakukan,” ujarnya.

Berkaitan dengan kursus KMD  yang dilaksanakan selama 5 hari ini, merupakan kursus bagi calon Pembina Pramuka. Agar nantinya Pembina Pramuka dapat menerapkan pengetahuan yang telah didapat selama mengikuti kurss yang dilaksanakan.

“Ada 17 Kwartir Ranting Kecamatan yang mengirim peserta dengan jumlah peserta keseluruhan 54 orang. Saya juga menyesalkan kepada 3 Kwartir Ranting kecamatan, yakni Kecamatan Kuindra, Mandah dan Sungai Batang yang tidak mengirim utusan pada KMD yang dilaksanakan,” tegasnya.(dro/*3)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dirjen Kementrian dalam negri, DR I Made Suwandi, Msoc,Sc menilai Pencanangan Zona Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (ZPPK) Kabupaten Indragiri Hilir sebagai sebuah langkah berani.

Pernyataan ini disampaikannya dihadapan wartawan saat tinjauan ke Kantor Badan Perizinan dan Pelelangan Kab Inhil usai mengikuti kegiatan Pencangan Zona Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-48 di Gedung Tasik Gemilang Tembilahan, Kamis (29/11)

Menurut pria bertubuh tinggi besar ini, langkah terobosan yang dicanangkan Pemkab Inhil ini merupakan sebuah tekad yang patut untuk dipuji dan satu-satunya Kabupaten yang berani mentafsiran politicalwill Program Pemberantasan Korupsi dari Pemerintah pusat  dalam bentuk sebuah aksi nyata.

“China pelaku korupsi dihukum dengan potong kepala. Negara Arab dipotong tangan tapi di Indonesia dipotong masa tahanan. Makanya saya nilai langkah Kab Inhil hari ini sebagai langkah berani dan patut untuk dipuji. Penafsiran programpemberantasan korupsi pemerintah pusat ini di daerah lain setahu saya baru sebatas omongan-omongan. Langkah yang diambil Pemkab Inhil hari ini telah diketahui publik secara umum dan juga pasti nantinya akan dituntut kejelesan pengimplementasiannya  oleh publik. Makanya perangkat daerah harus siap. jika tidak, ini sama dengan bunuh diri.”Ungkapnya sambil mengatakan tekad Inhil mencanagkan Zona bebas korupsi hari ini dibutuhkan nyali yang kuat.

Untuk pelayanan publik, DR I Made Suwandi, Msoc,Sc mensyaratkan harus adanya kejelasan kualitas, standar pelayanan, prosedur biaya, kejelasan waktu serta kejelasan kemana komplin ditujukan. Semua ini menurutnya harus disusun dalam sebuah sistem yang jelas. Siapapun nanti bupatinya, rakyat yang akan memastikan dan mengontrol secara terus menerus akan berlanjutnya sistem ini.(dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Kamis (29/11) melaksanakan Pencanagan Zona Pencegahan dan pemberantasan Korupsi serta Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2012. Kegiatan ini akan dihadiri oleh dua Dirjen terkait.

Dijelaskan Bupati Inhil, H Indra Muchlis Adnan dalam komfrensi persnya di gedung tasik gemilang, rabu (28/11). Untuk pencangan Zona Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi akan dihadiri oleh Kementrian Dalam Negri, DR I Made Suwandi, Msoc,Sc dan Pencanangan HKN dihadiri oleh Dirjen Pengendalian Penyakit Lingkungan Kementrian Republik Indonesia, Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama,Sp.p(k), MARS, DTM&H, DTCE.

Bersempena dengan HKN, Pemkab Inhil juga mencanangkan Dekalrasi Desa Bebas Buang Air Besar Sembarangan, Pencanangan pemberian obat missal filariasis, Pencanangan Posbindu, Pencanagan Gerak Bersama Masyarakat (Gebrak) Pemberantasan Sarang Nyamuk DBD. Dalam kesempatan ini nantinya juga secara simbolis akan diserahkan kartu berobat gratis kepada masyarakat Inhil.

“Dengan kartu berobat gratis ini, masyarakat tidak perlu lagi mengurus berbagai macam persyaratan, seperti surat miskin dan lainnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada pusat-pusat pelayanan pemerintah.”Ujar Bupati.

Kartu berobat gratis yang di design dalam bentuk simple dan mudah dibawa ini diharapkan akan memberikan kemudahan kepada masyarakat. Teknisnya, untuk mendukung kejelasan pertanggungajawaban biaya perobatan, Pemkab Inhil melakukan kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

‘Siapa saja, asal dia penduduk Inhil, tentu berhak untuk mendapatkan kartu berobat gratis ini. Pemberian pengobatan gratis diberikan dalam pelayanan kelas tiga mencakupi tanggungan biaya perobatan termasuk rawat inap dan rujukan. Untuk memperolehnya masyarakat bisa memintakan kepada pusat pelayanan pemerintahan setempat.” Jelas Bupati.

Sementara itu, untuk pencangan Zona Anti Korupsi, tiga unit pelayanan masyarakat, yakni RSUD dan Puskesmas, Badan Perizinan dan Pelelangan serta Lembaga Pendidikan ditetapkan sebagai lembaga yang sudah harus bebas dari segala praktik korupsi.

‘Tiga lembaga pelayanan masyarakat ini mulai kamis (29/11) sudah komitmen bebas dari korupsi. Mereka harus memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) seperti adanya kepastian waktu, pelayanan dan biaya,” Tegas Bupati.

Pengertiannya, ditambahkan Bupati, bukan berarti semuanya harus gratis. Kalau memang dikenakan pembayaran, besaran biaya harus sesuai dengan yang sudah ditentukan serta dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau gratis, masyarakat harus benar-benar mendapatkannya secara gratis.

“Kalau nantinya rekan wartawan ada menemui petugas yang menyatakan pembayaran ‘terserah bapak”, tolong hubungi saya. Saya akan tangkap petugas seperti ini. Intinya tidak ada lagi pembayaran dengan kalimat terserah. Semua harus jelas dan sesuai dengan dengan beban biaya yang telah ditetapkan.” Warning Bupati

Dalam pencanangan zona anti korupsi itu nantinya, Pemkab akan membangun komitmen dengan seluruh intansi pemerintah yang ada di Inhil. Dalam pencanangan itu, seluruh perwakilan instansi pemerintah termasuk kepala sekolah secara simbolis akan menandatangani fakta integritas untuk menyanggupi melaksanakan Zona Anti Korupsi.

Diakhir pembicaraan, Bupati juga berpesan untuk suksesnya program ini tentunya juga diperlukan adanya komitmen yang jelas dari masyarakat. Masyarakat diminta untuk tidak lagi memancing-mancing petugas untuk berbuat korupsi.”Intinya mulai hari ini kita saling mengingatkan. Masyarakat demi untuk mendapatkan pelayanan ekstra atau kemudahan, jangan lagi mau memberikan imbalan apapun yang bisa mempengaruhi petugas untuk melakukan tindak korupsi.”Pungkas Bupati.

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Rapat membahas tuntutan kenaikan UMK Kabupaten Inhil, Rabu kemaren ditunda. Penundaan ini disebabkan rapat yang berjalan alot denngan belum ditemui kesepakatan besarnya UMK Inhil 2013. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) Kab Inhil tetap menuntut kenaikan UMK sebesar 40 persen atau Rp. 1.750.000.

Pantauan, setelah dimulai sekitar pukul sepuluh pagi, rapat yang di pimpin asissten II Setdakab Inhil, H Syafrinal Hedy tersebut yang diikuti beberapa dinas terkait, Pengusaha dan Perwakilan Buruh melalui SPSI Inhil, tidak menemui kesepakatan hingga waktu istirahat siang dan di tunda hingga jam Tiga sore untuk dilanjutkan. Namun hingga pukul Empat Sore rapat tak kunjung dilanjutkan hingga membuat perwakilan buruh kecewa dan sepakat meninggalkan gedung.

“Dengan ini kami anggap rapat ini tidak ada hasil, dengan kata lain berarti pemerintah tidak peduli dengan nasip buruh di Inhil,” jelas Nurhan Selaku Sekretaris SPSI Inhil yang menghadiri rapat tersebut.

Nurhan Menjelaskan, sebelum meninggalkan gedung pihaknya juga tetap memberikan surat pernyataan kepada pemimpin rapat, yang berisi beberapa tuntutan para buruh.

Yaitu tetap meminta dinaikannya UMK Kabupaten Inhil sebesar 40 persen dari 1.250.000 menjadi 1.750.000. , mengusulkan untuk pembahasan dewan pengupahan Kabupaten Inhil perwakilan dari yang berkompeten yaitu KSPSI (selaku perwakilan pekerja), Apindo atau Kadin (mewakili pengusaha) serta Pemerintah Daeraj  dalam hal ini diwakili Dinas Tenaga kerja. Kemudian Mengusulkan agar dewan pengupahan Inhil masa bakti 2013 sesuai dengan legitimasi disesuaikan dengan perwakilan-perwakilan berdasarkan peraturan per Uandang-undang yang berlaku.

“Jika tuntutan pertama, kedua dan ketiga ini tidak di kabulkan, maka kami akan memperjuangkan UMK Inhil dengan menurunkan masa yang lebih besar,” ujarnya member peringatan.

Sementara itu, Syafrinal Hedy yang dihubungi melalui telepon pribadinya mengatakan, rapat tersebut terpaksa ditunda karena dinilai tidak bertemunya kesepakatan antara pihak pengusaha dan serikat pekerja disepanjang rapat di adakan.

“terpaksa kita tunda sambil memikirkan solusi baiknya, karena dalam rapat tadi masih jauh dari titik kesepakatan,” jelasnya.(dro/*0)

TEMBILAHAN(www.detikriau.org) – Masyarakat jalan Tanjung Harapan Kelurahan Tembilahan Kota meminta kepada Dinas PU Kabupaten Inhil untuk melakukan normalisasi parit 13. Pendangkalan yang terjadi, dituding menjadi penyabab utama pemukiman warga mejadi tergenang air setelah intensitas curah hujan cukup tinggi belakangan ini.

“Akibat air tidak bisa keluar disebabkan dangkalnya parit 13sebagian besar rumah warga digenangi air. Bahkan ada warga yang terpaksa tidur di atas meja, karena tingginya air pada tanggal 24-25 kemaren, bahkan sampai setinggi lutut orang dewasa.”  Ungkap Muhammad Khalid salah seorang warga jalan Tanjung Harapan , Rabu, (28/11).

Untuk mengatasi permasalah ini kembali terjadi warga dengan peralatan seadanya sudah melakukan gotong royong untuk melakukan pembersiahan drainase. Tapi diyakini, semuanya itu tidak akan terlalu banyak menolong selama memang kondisi parit 13 masih seprti sekarang ini.
“Solusi terbaik dalam rangka mengatasi persoalan banjir yang terjadi harus dilakukan normalisasi parit. Sebab kalau tidak nantinya saat curah hujan kembali sering, secara otomatis banjir akan kembali terjadi,” tambahnya.

Masih kata aktivis pencinta lingkungan tersebut, warga sangat mengkawatirkan dampak yang ditimbulkan oleh banjir yang terjadi. Biasanya anak-anak akan sangat rentan terkena serangan penyakit.seperti penyakit kulit, maupun serangan penyakit DBD. (dro/*3)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Camat Kecamatan Tembilahan, Sudinoto secara resmi melakukan pengukuhan kepengurusan RT 01 RW 06 Jalan H Sadri Lr Siak Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan. Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir, H Edy Syafwannur.

Dalam kata sambutannya, Camat berpesan kepada seluruh kepengurusan RT 01 RW 06 terpilih agar dapat bekerja lebih maksimal dalam rangka memberikan pengayoman kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini, Camat juga mengucapkan terimakasih kepada kepengurusan RT sebelumnya yang dinilai telah mampu menunjukkan kerjasama yang baik dengan pemerintah khususnya pemerintah Kecamatan.”Saya berpesan, agar kepengurusan RT yang hari ini baru dilantik dapat meneruskan dan meningkatkan kegiatan gotong royong dan berbagai macam bentuk kegiatan sosial lainnya khususnya dilingkungan RT setempat.” Pesan Camat Tembilahan, Sudinoto.

Kepala BPMPD kab Inhil, H Edy Syafwannur dalam penyampaian kata sambutannya memberikan apresiasi tinggi kepada warga Lr Siak yang dinilai telah mampu menjalankan pesta Demokrasi dengan sukses dan lancar walau demokrasi dalam skala kecil. Menurut  Iwan, panggilan akrab kepala BPMPD yang sekira tahun 70 an pernah bertempat tinggal di jalan H Sadri dan mengaku sangat mengenal lingkungan lr siak, RT menurutnya bukanlah ujung tombak dari pemerintahan tetapi RT adalah sosok yang berperan sebagai pemegang tombak.

Sebagai pemegang tombak, RT lah yang memegang peranan untuk memberikan pengarahan dan pembinaan kepada warganya. Dalam kesempatan ini, Iwan juga berpesan kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada RT Terpilih (H Ali Imran. Red) untuk terus memberikan dukungan dan mematuhi semua arahan yang diberikan. “Pembangunan bisa dilaksanaka dengan baik jika disertai dengan adanya kebersamaan.” Ungkap Iwan.

Dalam penyampaian amarannya, iwan juga sempat menyampaikan sebuah Puisi Idris Tintin.” Kalau seluruh laut bersatu, alangkah besarnya laut. Kalau seluruh pepohonan bersatu, alangkah besarnya pohon. Kalau pohon yang bersatu tumbang ke dalam laut yang bersatu, alangkah besarnya gelombang”. Puisi ini menurut Iwan mampu menggambarkan betapa hebat dan dahsyatnya jika apapun dikerjakan dengan jalinan kebersamaan. (dro)