TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –  Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) koordinator kabupaten Inhil, melaksanakan kegiatan tabligh dan penggalangan dana untuk palestina. Kegiatan tersebut dibuka dengan tausiah yang disampaikan oleh ustadz syeh Abedal Aziz Muhammad Moesa Amru yang diikuti oleh ratusan jamaah di masjid Agung Al-Huda Tembilahan.

Dalam tausiahnya, Ustadz mengajak seluruh umat muslim di Tembilahan untuk dapat bersatu bersama-sama mendoakan dan memberikan dukungan untuk para umat muslim di palestina. Selain itu, pada kesempatan tersebut ustadz juga menyampaikan kondisi ril yang terjadi di palestina.

“Meski genjatan senjata telah dilakukan namun kondisi ril saat ini masih ada rakyat palestina yang menderita oleh kekejaman tentara Israel, bahkan Israel tetap melanjutkan pembangunan pemukiman yahudi meski mendapat penentangan,” jelas ustadz melalui sekretaris panitia acara Muhammad Rifai.

Selain itu dilaksanakan juga penggalangan dana untuk muslim Palestina, yang nantinya akan dikirimkan ke koordinator KNRP provinsi Riau dan dilanjutkan ke KNRP pusat sebelum dikirimkan ke Palestina.

Rangkaian acara tersebut juga dilanjutkan dengan pemutaran film kebiadaban Israel kepada palestina yang dilangsungkan di lapangan taman kota gajah mada Tembilahan pada malam hari dan tausiah di masjid raudatul Muslmin jalan Trimas Tembilahan Kota secara bersamaan.

Sekretaris panitia pelaksana, Muhammad Rifa’I dalam kesempatan ini juga menghimbau sekaligus mengetuk pintu hati umat muslim khususnya di Kota Tembilahan yang memiliki kelebihan untuk menyumbangkan sedikit rezkynya untuk umat islam palestina.”Relakah kita melihat penderitaan saudara-saudara kita umat muslim Palestina terus berlarut-larut? Mari kita bantu dengan Do’a dan memberikan sedikit kelapangan rezky yang diberikan Allah SWT kepada saudara kita di Palestina.

Penyaluran bantuan menurut Rifa’I bisa disalurkan secara langsung melalui rekening Bank Syariah Mandiri No. 7046166595 a.n KNRP Inhil atau ke Kantor KNRP Inhil Jalan Jendral Sudirman Gang Percetakan No. 04 Tembilahan.(dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)- Buruknya kondisi jalan di Kabupaten Inhil membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil prihatin. Kerusakan tidak hanya terjadi pada ruas jalan di daerah-daerah yang ada di Kabupaten Inhil tetapi juga berada di dalam kota Tembilahan sendiri.

Berbincang-bincang dengan awak media di gedung DPRD Inhil, salah seorang anggota DPRD, H Mariyanto SH MH mengatakan hal tesebut. Menurutnya, kondisi jalan saat ini bukan hanya sekedar menggangu aktivitas masyarakat sebagai pengguna jalan, tetapi sudah meresahkan dan sangat mengancam keselamatan.

“Dalam kota Tembilahan sendiri begitu banyak ruas jalan yang rusak. Jika di Kota saja penanganannya seperti ini, bagaimana yang di daerah-daerah. Ini yang menjadi keprihatinan kita,” jelasnya.

Menyinggung permasalahan tersebut Mariyanto meminta agar Pemerintah Daerah dapat memposisikan orang yang benar benar tepat untuk menangani permasalahan jalan rusak tersebut terutama untuk jabatan Kepala Dinas pekerjaan Umum. Menurutnya selama ini penanganan kerusakan tersebut sama sekali tidak melihatkan kinerja yang maksimal dari instansi terkait.

“Jika perlu tunjuk putra daerah Inhil asli untuk jabatan Kadis PU. Jika putra asli daerah, saya nilai ia akan bekerja lebih serius dan yang paling penting tentunya ia akan lebih memiliki perasaan malu paling tidak kepada keluarganya sendiri jika tidak mampu menunjukkan prestasi baik.,” pinta Ketua DPC PDIP Kab Inhil yang sudah menjabat tahun ke-13 sebagai anggota DPRD Inhil ini mengkahiri.(dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kelebihan Tonase tranportasi pengakutan Batu Bara milik PT Riau Bara Harum (RBH) membuat Dewan gerah. Untuk membicarakan persoalan ini, Dewan berencana akan berkunjung ke Dinas Perhubungan Provinsi Riau di Pekanbaru.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Inhil, Ir Feriandy kepada detikriau.org saat bertemu di Gedung DPRD Inhil, Selasa (4/12).”Insyaallah, rabu (5/12) kita akan berangkat ke PKU untuk menemui Dinas Perhubungan Provinsi. Kita ingin membicarakan terkait persoalan kelebihan tonase alat angkut perusahaan batu bara ini,” Ungkap Feriandy.

Ditambahkan Fery, dalam beberapa kali kunjungan ke lapangan termasuk saat melakukan sidak, Dewan sudah mendapatkan bukti bahwa alat angkut PT RBH memang melebihi tonase jalan. Hanya saja ia mengaku tidak bisa berbuat banyak karena kewenangan untuk memberikan sanksi berada di pihak Provinsi. “Betul mereka melakukan perbaikan jalan, tapi kalau alat angkut batubara mereka melebihi tonase jalan tentunya tidak akan lama jalan itu kembali akan rusak. Lagi pula ruas jalan itu miliki umum bukan hanya untuk kepentingan PT RBH. Makanya kita ingin memintakan agar Pihak Provinsi untuk melakukan pengawasan dan sekaligus memberikan teguran.” Pungkas Feriandy.(dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Senin (3/12), Wakil Bupati Indragiri Hilir, H. Rosman Malomo membuka Temu Teknis Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan se-Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 bertempat di Gedung Engku Kelana, Tembilahan. Acara yang ditaja oleh Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Indragiri Hilir ini juga turut dihadiri oleh Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau.

Dalam sambutannya, Wabup mengharapkan agar kegiatan ini benar-benar memberikan manfaat yang dapat memajukan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan di Kab. Inhil, karenanya Wabup berpesan kepada Peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh.

“Inhil memiliki potensi yang besar di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. Untuk memanfaatkan potensi tersebut secara maksimal, dibutuhkan tenaga-tenaga Penyuluh yang handal. Karena itu, hendaknya seluruh Peserta dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, demi kemajuan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kab. Inhil”, pesan Wabup.

Kegiatan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan se-Kab. Inhil direncanakan akan berlangsung selama 3 hari ini diikuti sebanyak 186 orang penyuluh pertanian.

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pencanangan Zona Pencegahan dan pemberantasan Korupsi adalah sebuah upaya untuk mencipatkan sebuah pemerintahan yang bersih. Mencapai itu, diperlukan suatu tindakan yang bersifat gerakan secara massal.

Pernyataan ini disampaikan Bupati kabupaten Indragiri Hilir, H Indra Muchlis Adnan dihadapan wartawan saat tinjauan ke Kantor Badan Perizinan dan Pelelangan Kab Inhil usai mengikuti kegiatan Pencangan Zona Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-48 di Gedung Tasik Gemilang Tembilahan, Kamis (29/11)

Diperjelas Bupati, Gerakan yang bersifat massal ini nantinya akan menjadi ruh-nya setiap pegawai dilingkungan Pemkab Inhil agar kedepan dapat lebih mampu memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat.

“Apa yang kita lakukan saat ini lebih kepada sebuah peringatan awal. Kita ingatkan mereka, kita bina mereka agar tidak melakukan tindakan atau perbuatan korupsi.” Ujar Bupati.

Ditambahkan Bupati, tindakan yang dinilai paling terpenting adalah pencegahan dengan cara terus menerus memberikan peringatan. Jika masih berbuat dan tetap tersandung kasus korupsi, itu bukan lagi tugas kita. Aparat hukum tentunya yang akan menindak pejabat-pejabat Negara yang korup.

Bupati juga menyatakan agar pengikraran perang terhadap tindakan korupsi ini terus tertanam dengan baik maka harus siap untuk menerima kritikan jika memang dinilai keluar dari apa yang telah diikrarkan. “Kalau tidak sekarang, kapan lagi. Untuk tekad ini memang kita harus berani. Sekali lagi demi menciptakan pemerintahan yang bersih agar mampu memberikanpelayanan terbaik kepada masyarakat. Hari ini kita tidak lagi hanya bicara, kita sudah GO ” Pungkas Bupati.(dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo menegaskan agar semua program kerakyatan agar dapat terus dikemas sebagai intrumen dan daya ungkit bagi masyarakat untuk lepas dari jerat kemiskinan dan peningkatan daya hidup.

Pernyataan ini disampaikan Wabup dalam rapat koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Indragiri Hilir di Aula kantor Bappeda kemaren.

Beberapa program tersebut menurut wabup seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Pisew, Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya.

“Saya juga berharap agar dapat terus menyempurnakan kelembagaan TKPK secara lebih intensif termasuk optimalisasi peran unit pengaduan masyarakat (UPM) dalam mengatasi berbagai permasalahan daerah. Juga terus melakukan integrasi antara dokumen strategis kemiskinan daerah dengan dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah secara regular” Pesan Wabup.

Hal lainnya ditambahkan Wabup juga diperlukannya pembangunan kemitraan dengan lembaga usaha sebagai pelaksanana Corporate Sosial Responsibility (CSR) guna mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah serta menyediakan alokasi dana APBD untuk mendukung operasional TKPK Kabupaten serta pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah.

Berdasarkan data penduduk miskin di Inhil terus mengalami penurunan. Tahun 2003, tingkat kemiskinan berada pada posisi 10,57 persen dan tahun 2010 turun menjadi 9,41 persen. Sedangkan untuk indek kedalman kemiskinan tahun 2010 sebesar, 1,38 persen dan tahun 2011 turun menjadi 1,21 persen