TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dirjen Kementrian dalam negri, DR I Made Suwandi, Msoc,Sc menilai Pencanangan Zona Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (ZPPK) Kabupaten Indragiri Hilir sebagai sebuah langkah berani.

Pernyataan ini disampaikannya dihadapan wartawan saat tinjauan ke Kantor Badan Perizinan dan Pelelangan Kab Inhil usai mengikuti kegiatan Pencangan Zona Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-48 di Gedung Tasik Gemilang Tembilahan, Kamis (29/11)

Menurut pria bertubuh tinggi besar ini, langkah terobosan yang dicanangkan Pemkab Inhil ini merupakan sebuah tekad yang patut untuk dipuji dan satu-satunya Kabupaten yang berani mentafsiran politicalwill Program Pemberantasan Korupsi dari Pemerintah pusat  dalam bentuk sebuah aksi nyata.

“China pelaku korupsi dihukum dengan potong kepala. Negara Arab dipotong tangan tapi di Indonesia dipotong masa tahanan. Makanya saya nilai langkah Kab Inhil hari ini sebagai langkah berani dan patut untuk dipuji. Penafsiran programpemberantasan korupsi pemerintah pusat ini di daerah lain setahu saya baru sebatas omongan-omongan. Langkah yang diambil Pemkab Inhil hari ini telah diketahui publik secara umum dan juga pasti nantinya akan dituntut kejelesan pengimplementasiannya  oleh publik. Makanya perangkat daerah harus siap. jika tidak, ini sama dengan bunuh diri.”Ungkapnya sambil mengatakan tekad Inhil mencanagkan Zona bebas korupsi hari ini dibutuhkan nyali yang kuat.

Untuk pelayanan publik, DR I Made Suwandi, Msoc,Sc mensyaratkan harus adanya kejelasan kualitas, standar pelayanan, prosedur biaya, kejelasan waktu serta kejelasan kemana komplin ditujukan. Semua ini menurutnya harus disusun dalam sebuah sistem yang jelas. Siapapun nanti bupatinya, rakyat yang akan memastikan dan mengontrol secara terus menerus akan berlanjutnya sistem ini.(dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Kamis (29/11) melaksanakan Pencanagan Zona Pencegahan dan pemberantasan Korupsi serta Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2012. Kegiatan ini akan dihadiri oleh dua Dirjen terkait.

Dijelaskan Bupati Inhil, H Indra Muchlis Adnan dalam komfrensi persnya di gedung tasik gemilang, rabu (28/11). Untuk pencangan Zona Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi akan dihadiri oleh Kementrian Dalam Negri, DR I Made Suwandi, Msoc,Sc dan Pencanangan HKN dihadiri oleh Dirjen Pengendalian Penyakit Lingkungan Kementrian Republik Indonesia, Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama,Sp.p(k), MARS, DTM&H, DTCE.

Bersempena dengan HKN, Pemkab Inhil juga mencanangkan Dekalrasi Desa Bebas Buang Air Besar Sembarangan, Pencanangan pemberian obat missal filariasis, Pencanangan Posbindu, Pencanagan Gerak Bersama Masyarakat (Gebrak) Pemberantasan Sarang Nyamuk DBD. Dalam kesempatan ini nantinya juga secara simbolis akan diserahkan kartu berobat gratis kepada masyarakat Inhil.

“Dengan kartu berobat gratis ini, masyarakat tidak perlu lagi mengurus berbagai macam persyaratan, seperti surat miskin dan lainnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada pusat-pusat pelayanan pemerintah.”Ujar Bupati.

Kartu berobat gratis yang di design dalam bentuk simple dan mudah dibawa ini diharapkan akan memberikan kemudahan kepada masyarakat. Teknisnya, untuk mendukung kejelasan pertanggungajawaban biaya perobatan, Pemkab Inhil melakukan kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

‘Siapa saja, asal dia penduduk Inhil, tentu berhak untuk mendapatkan kartu berobat gratis ini. Pemberian pengobatan gratis diberikan dalam pelayanan kelas tiga mencakupi tanggungan biaya perobatan termasuk rawat inap dan rujukan. Untuk memperolehnya masyarakat bisa memintakan kepada pusat pelayanan pemerintahan setempat.” Jelas Bupati.

Sementara itu, untuk pencangan Zona Anti Korupsi, tiga unit pelayanan masyarakat, yakni RSUD dan Puskesmas, Badan Perizinan dan Pelelangan serta Lembaga Pendidikan ditetapkan sebagai lembaga yang sudah harus bebas dari segala praktik korupsi.

‘Tiga lembaga pelayanan masyarakat ini mulai kamis (29/11) sudah komitmen bebas dari korupsi. Mereka harus memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) seperti adanya kepastian waktu, pelayanan dan biaya,” Tegas Bupati.

Pengertiannya, ditambahkan Bupati, bukan berarti semuanya harus gratis. Kalau memang dikenakan pembayaran, besaran biaya harus sesuai dengan yang sudah ditentukan serta dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau gratis, masyarakat harus benar-benar mendapatkannya secara gratis.

“Kalau nantinya rekan wartawan ada menemui petugas yang menyatakan pembayaran ‘terserah bapak”, tolong hubungi saya. Saya akan tangkap petugas seperti ini. Intinya tidak ada lagi pembayaran dengan kalimat terserah. Semua harus jelas dan sesuai dengan dengan beban biaya yang telah ditetapkan.” Warning Bupati

Dalam pencanangan zona anti korupsi itu nantinya, Pemkab akan membangun komitmen dengan seluruh intansi pemerintah yang ada di Inhil. Dalam pencanangan itu, seluruh perwakilan instansi pemerintah termasuk kepala sekolah secara simbolis akan menandatangani fakta integritas untuk menyanggupi melaksanakan Zona Anti Korupsi.

Diakhir pembicaraan, Bupati juga berpesan untuk suksesnya program ini tentunya juga diperlukan adanya komitmen yang jelas dari masyarakat. Masyarakat diminta untuk tidak lagi memancing-mancing petugas untuk berbuat korupsi.”Intinya mulai hari ini kita saling mengingatkan. Masyarakat demi untuk mendapatkan pelayanan ekstra atau kemudahan, jangan lagi mau memberikan imbalan apapun yang bisa mempengaruhi petugas untuk melakukan tindak korupsi.”Pungkas Bupati.

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Rapat membahas tuntutan kenaikan UMK Kabupaten Inhil, Rabu kemaren ditunda. Penundaan ini disebabkan rapat yang berjalan alot denngan belum ditemui kesepakatan besarnya UMK Inhil 2013. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) Kab Inhil tetap menuntut kenaikan UMK sebesar 40 persen atau Rp. 1.750.000.

Pantauan, setelah dimulai sekitar pukul sepuluh pagi, rapat yang di pimpin asissten II Setdakab Inhil, H Syafrinal Hedy tersebut yang diikuti beberapa dinas terkait, Pengusaha dan Perwakilan Buruh melalui SPSI Inhil, tidak menemui kesepakatan hingga waktu istirahat siang dan di tunda hingga jam Tiga sore untuk dilanjutkan. Namun hingga pukul Empat Sore rapat tak kunjung dilanjutkan hingga membuat perwakilan buruh kecewa dan sepakat meninggalkan gedung.

“Dengan ini kami anggap rapat ini tidak ada hasil, dengan kata lain berarti pemerintah tidak peduli dengan nasip buruh di Inhil,” jelas Nurhan Selaku Sekretaris SPSI Inhil yang menghadiri rapat tersebut.

Nurhan Menjelaskan, sebelum meninggalkan gedung pihaknya juga tetap memberikan surat pernyataan kepada pemimpin rapat, yang berisi beberapa tuntutan para buruh.

Yaitu tetap meminta dinaikannya UMK Kabupaten Inhil sebesar 40 persen dari 1.250.000 menjadi 1.750.000. , mengusulkan untuk pembahasan dewan pengupahan Kabupaten Inhil perwakilan dari yang berkompeten yaitu KSPSI (selaku perwakilan pekerja), Apindo atau Kadin (mewakili pengusaha) serta Pemerintah Daeraj  dalam hal ini diwakili Dinas Tenaga kerja. Kemudian Mengusulkan agar dewan pengupahan Inhil masa bakti 2013 sesuai dengan legitimasi disesuaikan dengan perwakilan-perwakilan berdasarkan peraturan per Uandang-undang yang berlaku.

“Jika tuntutan pertama, kedua dan ketiga ini tidak di kabulkan, maka kami akan memperjuangkan UMK Inhil dengan menurunkan masa yang lebih besar,” ujarnya member peringatan.

Sementara itu, Syafrinal Hedy yang dihubungi melalui telepon pribadinya mengatakan, rapat tersebut terpaksa ditunda karena dinilai tidak bertemunya kesepakatan antara pihak pengusaha dan serikat pekerja disepanjang rapat di adakan.

“terpaksa kita tunda sambil memikirkan solusi baiknya, karena dalam rapat tadi masih jauh dari titik kesepakatan,” jelasnya.(dro/*0)

TEMBILAHAN(www.detikriau.org) – Masyarakat jalan Tanjung Harapan Kelurahan Tembilahan Kota meminta kepada Dinas PU Kabupaten Inhil untuk melakukan normalisasi parit 13. Pendangkalan yang terjadi, dituding menjadi penyabab utama pemukiman warga mejadi tergenang air setelah intensitas curah hujan cukup tinggi belakangan ini.

“Akibat air tidak bisa keluar disebabkan dangkalnya parit 13sebagian besar rumah warga digenangi air. Bahkan ada warga yang terpaksa tidur di atas meja, karena tingginya air pada tanggal 24-25 kemaren, bahkan sampai setinggi lutut orang dewasa.”  Ungkap Muhammad Khalid salah seorang warga jalan Tanjung Harapan , Rabu, (28/11).

Untuk mengatasi permasalah ini kembali terjadi warga dengan peralatan seadanya sudah melakukan gotong royong untuk melakukan pembersiahan drainase. Tapi diyakini, semuanya itu tidak akan terlalu banyak menolong selama memang kondisi parit 13 masih seprti sekarang ini.
“Solusi terbaik dalam rangka mengatasi persoalan banjir yang terjadi harus dilakukan normalisasi parit. Sebab kalau tidak nantinya saat curah hujan kembali sering, secara otomatis banjir akan kembali terjadi,” tambahnya.

Masih kata aktivis pencinta lingkungan tersebut, warga sangat mengkawatirkan dampak yang ditimbulkan oleh banjir yang terjadi. Biasanya anak-anak akan sangat rentan terkena serangan penyakit.seperti penyakit kulit, maupun serangan penyakit DBD. (dro/*3)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Camat Kecamatan Tembilahan, Sudinoto secara resmi melakukan pengukuhan kepengurusan RT 01 RW 06 Jalan H Sadri Lr Siak Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan. Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir, H Edy Syafwannur.

Dalam kata sambutannya, Camat berpesan kepada seluruh kepengurusan RT 01 RW 06 terpilih agar dapat bekerja lebih maksimal dalam rangka memberikan pengayoman kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini, Camat juga mengucapkan terimakasih kepada kepengurusan RT sebelumnya yang dinilai telah mampu menunjukkan kerjasama yang baik dengan pemerintah khususnya pemerintah Kecamatan.”Saya berpesan, agar kepengurusan RT yang hari ini baru dilantik dapat meneruskan dan meningkatkan kegiatan gotong royong dan berbagai macam bentuk kegiatan sosial lainnya khususnya dilingkungan RT setempat.” Pesan Camat Tembilahan, Sudinoto.

Kepala BPMPD kab Inhil, H Edy Syafwannur dalam penyampaian kata sambutannya memberikan apresiasi tinggi kepada warga Lr Siak yang dinilai telah mampu menjalankan pesta Demokrasi dengan sukses dan lancar walau demokrasi dalam skala kecil. Menurut  Iwan, panggilan akrab kepala BPMPD yang sekira tahun 70 an pernah bertempat tinggal di jalan H Sadri dan mengaku sangat mengenal lingkungan lr siak, RT menurutnya bukanlah ujung tombak dari pemerintahan tetapi RT adalah sosok yang berperan sebagai pemegang tombak.

Sebagai pemegang tombak, RT lah yang memegang peranan untuk memberikan pengarahan dan pembinaan kepada warganya. Dalam kesempatan ini, Iwan juga berpesan kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada RT Terpilih (H Ali Imran. Red) untuk terus memberikan dukungan dan mematuhi semua arahan yang diberikan. “Pembangunan bisa dilaksanaka dengan baik jika disertai dengan adanya kebersamaan.” Ungkap Iwan.

Dalam penyampaian amarannya, iwan juga sempat menyampaikan sebuah Puisi Idris Tintin.” Kalau seluruh laut bersatu, alangkah besarnya laut. Kalau seluruh pepohonan bersatu, alangkah besarnya pohon. Kalau pohon yang bersatu tumbang ke dalam laut yang bersatu, alangkah besarnya gelombang”. Puisi ini menurut Iwan mampu menggambarkan betapa hebat dan dahsyatnya jika apapun dikerjakan dengan jalinan kebersamaan. (dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Kapolres Indragiri Hilir (Inhil) AKBP Dedi Rahman  Dayan, SIK, M.Si menegaskan kepada anggotanya agar dalam melakukan Operasi Zebra 2012 agar menghindari berbuat tindakan yang tidak terpuji.

Selain itu, kata Kapolres, dalam menjalankan kegiatan Operasi Zebra agar menghindari melakukan pungutan liar (Pungli) dan tindakan arogansi yang tentunya akan menyebabkan citra Polri menjadi tidak baik, khususnya bagi petugas satuan lalulintas (Satlantas).

“Operasi ini untuk menekan pelanggaran lalulintas dan meningkatkan kedisiplinan, berkendaraan,” ungkap Kapolres dalam sambutan gelar pasukan Operasi Zebra di Mapolres Inhil, Selasa (27/11)

Ditambahkan Kapolres, petugas juga tidak dibenarkan melakukan tindakan diluar koridor dan ketentuan berlaku. Target Operasi menindak semua pengendara baik itu motor, mobil maupun angkutan umum. “Penindakan dilakukan terhadap lalulintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan,”katanya.

Target operasi adalah meningkatkan disiplin masyarakat baik itu yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir. Pada kesempatan itu, Kapolres juga menyampaikan razia akan dilakukan di sejumlah titik yang berpotensi terjadinya pelanggaran.

Sementara itu Kasat Lantas Polres Inhil, AKP Karyono menyatakan bahwa Operasi Zebra dilakukan mulai tanggal 28 November hingga 11 Desember 2012 mendatang. jumlah petugas yang dilibatkan sebanyak 50 personil.

“Operasi ini akan dilakukan dengan cara terbuka yakni melalui pendidikan masyarakat terkait berlalu lintas dan juga penindakan tegas di lapangan. Penindakan dilapangan yaitu dengan memberikan sanksi tilang bagi pengguna kendaraan yang melanggar aturan. Sanksi tilang diberikan tergantung jenis pelanggaran.” jelas mantan Kasat Lantas Polres Inhu ini.(dro/*1)