Hasil Kunker Komisi II DPRD Inhil —

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Diduga kuat penanaman kembali (replanting. red) areal perkebunan kelapa sawit milik PT Bumi Palma menjadi  peyebab utama meluasnya serangan hama kumbang yang mengakibatkan rusaknya perkebunan kelapa warga Kecamatan Enok.

Hal ini terungkap dari hasil kunjungan kerja (Kunker) Komisi II DPRD Indragiri Hilir (Inhil) ke lokasi perkebunan masyarakat sekitar. Akibat pelaksanaan replanting, terjadi pelapukan batang pohon, sehingga menimbulkan hama kumbang dan akhirnya menyerang perkebunan kelapa rakyat.

Ketua Komisi II DPRD Inhil, Junaidi, mengaskan pohon mati akibat replanting tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sehingga perlu adanya penanganan secara serius dari pihak terkait, seperti Dinas Perkebunan Inhil termasuk perusahaan itu sendiri.

“Seperti pengalaman yang sudah-sudah serangan hama kumbang ini akan berlangsung cukup lama. Maka perlu diambil tindakan dengan segera jika tidak ingin dampaknya akan semakin dirasakan petani kelapa disana,”ungkap Junaidi Rabu (16/1).

Meyikapi persoalan itu, pihak DPRD akan segera melakukan pemanggilan kepada managemen perusahaan dan Dinas Perkebunan. Karena secara teknis Dinas terkait lebih memahami kondisi tersebut. Sedangkan perusahaan adalah pihak yang bertanggung jawab.

“Kalau kita biarkan masalah ini, kasihan masyarakat. Mereka tidak memiliki pengetahuan untuk mengatasi persoalan ini termasuk ketiadaan biaya.,” Pungkas Politisi Partai Golkar itu. (dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Guna meningkatkan kemampuan menggunakan kedaraan roda dua terutama dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) September 2013 mendatang, Unit Patwal Satlantas Polres Inhil menggelar latihan uji coba bersama, Selasa (15/1).

Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan, melalui Kasat Lantas Polres Inhil, AKP Karyono menyebutkan, tujuan latihan itu selain untuk meningkatkan kemapuan personil lantas dalam mengendarai sepeda motor roda dua, juga bertujuan membentuk jasmani anggota agar senan tiasa bugar.

“Latihan ini dalam rangka meningkatkan keterampilan setiap anggota Patwal, terutama dalam mengendaraai sepeda motor roda dua dan menghadapi Pilkada Inhil 2013 mendatang,”ungkap Karyono, usai kegiatan tersebut di Mapolres Inhil, jalan Gajah Mada Tembilahan.

Kemampuan mengendarai kendaraan roda dua di jalan raya, merupakan salah satu tugas pokok personil patwal, terutama dalam melakukan pengawalan pejabat Negara dan pejabat publik. Sehingga, latihan uji coba berkendaraan sangat perlu. Apalagi jika dalam menghadapi pesta demokrasi daerah.

“Semua merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kami sebagai anggota kepolisian. Kalau anggota tidak mahir dalam mengendarai sepeda motor bagaimana melakukan pengawalan di jalan raya,”jelas mantan Kasat Lantas Polres Inhu ini.

Latihan uji caba mengendaraai bagi personil patwal lantas Polres Inhil yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut mendapat perhatian sebahagian anggota kesatuan lain dari Polres Inhil. Memang berdasarkan kemampuan, beberapa anggota yang terlibat latihan memiliki skill yang tinggi.

Mereka bisa melakukan beberapa atrasi, seperti menikung dalam lajur pendek, mengendarai kendaraan dengan satu tangan dan berdiri sekaligus memberikan penghormatan kepada sesama dan atasan mereka.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Diperkirakan mulai malam ini, pemadaman bergilir oleh PLN Rayon Tembilahan sudah bisa dihentikan. Hal ini disebabkan kerusakan mesin sewa yang terjadi sudah bisa teratasi.

Pernyataan ini disampaikan oleh Pelaksana Harian PLN Rayon Tembilahan, Sitompul kepada wartawan di ruang kerjanya, selasa (15/1).”jika tidak ada kendala lagi, mudah-mudahan mulai malam ini pemadaman secara bergilir sudah bisa kita akhiri,” Jawab Sitompul.

Dijelaskan Sitompul, pemadaman secara bergilir dalam beberapa minggu belakangan ini dikatakannya disebabkan adanya kerusakan beberapa mesin sewa PLN Rayon Tembilahan. Akibatnya, kebutuhan daya tidak mencukupi. (dro/**)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Besaran Upah Minimum Kabupaten Inhil ditetapkan sebesar Rp. 1.492.000. UMK yang ditetapkan melalui SK Gubernur Riau ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 1.250.000.

“Alhamdulillah, UMK sudah ditetapkan melalui SK Gubernur. Artinya pada tahun 2013 ini seluruh perusahaan harus sudah menerapkan besaran upah tersebut,” Jawab Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transigrasi (Disnakertrans) Inhil, H Hafitsyah, melalui Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Hotman lewat sambungan telepon kemaren.

Sebelumnya, dalam pertemuan di ruang rapat Kantor Bupati Inhil November 2012 yang lalu, organisasi perwakilan buruh yang tergabung dalam SPSI Inhik mendesak agar UMK Tahun 2013 dinaikan sebesar 40 persen dari tahun sebelumnya (Rp. 1.750.000)

Walau tuntutan pekerja itu belum bisa terpenuhi sepenuhnya, penetapan UMK Inhil oleh Gubri ini menurutnya adalah sebuah keputusan win-win solution. Tentunya pihak perusahaan harus menjalankan demikian pula kaum buruh. diharapkan UMK tersebut bisa membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mereka tidak merasa keberatan serta dunia usaha dapat berjalan dengan baik.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Terhitung sejak tanggal 15 Januari hingga 28 Februari 2013, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Indragiri Hilir membuka pendaftaran bagi calon Anggota DPRD Inhil dalam pemilihan umum 2014 mendatang. Ajakan bagi Putra dan Putri terbaik Inhil ini dimaksudkan untuk sama-sama berjuang bersama Gerindra guna mewujudkan perubahan Indonesia kearah yang lebih baik.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kab Inhil, Baharuddin LA kepada wartawan, Selasa (15/1) di Tembilahan. Dijelaskannya, pembukaan pendaftaran bagi calon anggota legislatif ini dilaksanakan Partai Gerindra secara serentak seluruh Indonesia.”Ajakan kita ini terbuka bagi siapapun terutama bagi siapa saja yang bersedia untuk berjuang bersama-sama calon Presiden Indonesia mendatang, Bapak Prabowo Subianto guna membawa perubahan Indonesia kearahan yang lebih baik. Namun sebelum itu, tentunya sipendaftar harus memenuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan,” Ujar Baharuddin LA

Beberapa persyaratan tersebut, ditambahkan Baharuddin LA yang saat ini masih menjabat sebagai Anggota DPRD Inhil tentunya haruslah warga Negara Indonesia dengan berusia minimal 21 tahun, bertaqwa kepada Tuhan YME serta beberapa persyatan lainnya.”Kita juga sudah mempublikasikan ajakan ini secara terbuka dibeberapa media, bagi yang memang bersedia, silahkan datang dan mendaftarkan diri secara langsung ke Kantor kita Jl Baharuddin Jusuf No 4 (samping Kantor Bupati)” Terangnya

Diakhir pembicaraan, orang nomor satu di DPC Partai Gerindara Kab Inhil yang dikenal berpribadi lembut dan santun ini menyatakan bahwa  tekad untuk membawa perubahan bagi Indonesia adalah sebuah angka mati. Gerindra Menang, Prabowo Presiden, ”Tanamkan tekad itu dan bergabung ke Gerindra. Tidak seorangpun yang menghitung-hitung berapa untung yang kudapat nanti dari Republik ini, jikalau aku berjuang dan berkorban untuk mempertahankannya,”Ucap baharudin LA menirukan ucapan Proklamator RI, Bung Karno yang teramat sering dikumandangkan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. (dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam rangka membantu Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Indragiri Hilir (Inhil) untuk melakukan penertiban perparkiran di  Kota Tembilahan dan sekitarnya, Komadan Komando Distrik Militer (Dandim) 0314 Inhil letkol Inf Firalta Paksana Tarigan, melakukan tatap muka dengan puluhan pengelola parkir, di Makodim Sabtu (12/1) kemaren.

Pada kesempatan itu, FP Tarigan, mengajak seluruh pengelola parkir untuk tidak terpancing dengan berbagai persoalan, sehingga dampaknya dapat merugikan semua pihak.

“Perlu kami tegaskan, TNI bukan mengurus parkir, tapi hanya bersifat membantu kesulitan pemerintah daerah dalam menertibankan perparkiran,”ungkap Dandim.

Selain memiliki tugas dalam menjaga kedaulatan NKRI, menurut Dandim, TNI juga memiliki tugas membantu pemerintah di daerah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Namun tetap melakukan koordinasi dengan  para pemangku kepentingan yang ada di daerah itu sendiri.

“Bisa kita lihat pada UU-RI No 34 tahun 2004 khsus di pasal 8D. kita boleh melaksanakan pemberdayaan wilayah pemerintah di darat. Sehingga kehadiran kita disini dapat membantu kesulitan masyarakat, pemerintah lalu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelasnya dihadapan para pengelola parkir.

Selain sumber itu, kewenangan lainya ada pada PP No 43 tahun 1993 tentang ketentuan mengenai fasiltas parkir untuk umum. Kemudian Perda Inhil, No 27 dan 28 tentang pengelolaan parkir di jalan umum dan jalan khsus. “Ini adalah dasar-dasar kita untuk membantu pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” imbuh Dandim.

Seluruh pengeola parkir yang hadir saat itu, menyetujui kalau pihak Kodim ikut membantu dalam menertibakan perparkiran di Tembilahan. Namun sebagai dari mereka ingin mengetahui secara gamblang, bagai mana cara mendapatkanya. Apakah melalui lelang atau penujukan secara langsung oleh pemerintah.

“Kita ingin mengetahui, apa saja proses yang harus kita lalui untuk mendapatkan titik-titik parkir itu,”tanya salah seorang pengelola parkir.

Jawab Dandim, semua itu akan dibahas pada pertemuan mendatang antara pihaknya dengan Dinas Perhubungan dan Informatika Inhil dan pihak Kepolisian dalam hal ini Satlantas Polres Inhil. Tapi yang paling penting, semua akan bersifat terbuka.(dro/*1)