TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Jumlah kursi Dewan Perwalikan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) pada pemilu legeslatif (Pileg) 2014 mendatang dapat dipastikan tidak akan ada penambahan.

Keputusan tersebut dilihat dari data agregat kependudukan (DAK) per kecamatan se Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2012. Hanya saja kemungkinan yang bisa berubah adalah jumlah kursi yang berada dimasing-masing daerah pemilihan (Dapil).

Ketua KPUD Inhil, Joni, menyebutkan metode penyusunan kursi perdapil diambil berdasarkan DAK per kecematan. Sebab, jumlahnya tidak sama dengan waktu Pileg pada tahun sebelumnya. Selain itu, Kabupaten Inhil, ring suaranya berada pada kisaran 500 sampai dengan 1 juta suara.

“Kalau dilihat dari undang-undang tentang penyelenggaran pemilihan umum (Pemilu) termasuk DAK, jumlah kursi DPRD Inhil akan tetap 45. Semua ini menjadi dasar alokasi kursi,” sebut Joni, Jumat (1/2).

Untuk alokasi kursi perdapilnya, KPUD Inhil belum bisa menyampaikan karena baru akan dibahas pada bulan april mendatang.

Dapil satu meliputi Kecamatan Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling dan Kempas. Sedangkan untuk dapil dua, Kecamatan Batang Tuaka, Gaung Anak Serka (GAS) dan Gaung. Kemudian dapil tiga, meliputi Kecamatan Tanah Merah, Enok, Concong dan Kuala Indragiri (Kuindra).

Dapil empat, Kecamatan Sungai Batang, Reteh, Keritang dan Kemuning. Dapil lima Kecamatan Madah dan Kecamatan Pelianggiran, sedangkan dapil terakhir, enam, meliputi wilayah Kecamatan Kateman, Pulau Burung dan Teluk Belengkong.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Kecamatan Keritang dan Kecamatan Kemuning, yang bakal dijadikan calon Ibu Kota Kabupaten Indragiri Selatan (Insel), sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan.

Dari sisi sarana dan prasarana Kecamatan Keritang unggul dibandingkan Kecamatan Kemuning. Saat ini Kecamatan Keritang lengkap dengan fasilitas perkantoran dan perbankan serta pertumbuhan ekonomi sudah maju. Selain itu, sudah ada hibah tanah dari masyarakat untuk lokasi perkantoran pemerintahan calon Kabupaten Insel.

“Sama-sama ada kelebihan tersendiri. Kalau berbicara kelemahan, biaya pembangunan Kecamatan Keritang, jauh lebih besar. Karena tofografinya rawa. Tapi dia didukung dengan fasilitas seperti yang sama-sama kita ketahui,” terang Ketua Komisi A DPRD Riau, Masnur, saat melakukan kunjungan ke wilayah Insel, Keritang dan Kemuning, Kamis (31/1).

Sedangkan untuk Kecamatan Kemuning, didukung dengan tofografi yang sangat bagus. Secara ekonomis, cost pembangunan lokasi perkantoran nanti jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan Kecamatan Keritang.

“Kita akui fasilitas yang ada di Kemuning nol. Cuma perlu diketahui, lahnya sangat kering dan mudah untuk melakukan pembangunan,” papar mantan Ketua DPRD Kabuapaten Kampar itu.

Wacana Pemkab Inhil memilih Keritang sebagai Ibu Kota calon Kabupaten Insel, tidak mendapat respon positif dari Komisi A DPRD Riau. Sebab, menurut Masnur, segala keinginan harus melaui musawarah.

“Untuk Ibu Kota sementara belum bisa dikomentari. Karena habis kunjungan ini kita harus ketemu kembali melakukan pembahasan bersama kawan-kawan DPRD Provinisi,”tukasnya mengakhiri. (dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar pertemuan dengan Komisi A DPRD Provinsi Riau, Rabu (30/1) malam di Balai Utama Kantor Bupati Inhil.

Pertemuan itu menindak lanjuti surat rekomendasi pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan (Insel). Dimana menurut Ketua Komisi A DPRD Riau, Masnur, proses pemekaran Insel sudah berjalan dengan baik. Hanya saja saat ini terdapat perbedaan tentang letak ibu kota.

Berdasarkan hasil kajian tim independent yang ditunjuk Pemkab Inhil, ibu kotanya terletak di Kecamatan Keritang. Hal itu melihat dari beberapa faktor, antara lain sisi tofografi. Sedangkan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau mengusulkan agar ibu kota Insel sebaiknya di Kecamatan Kemuning.

“Kalau pendapat kami, saat ini kita tidak usah mempermasalahkan dimana letak ibu kota Insel. Yang harus kita kejar bagaimana proses pemekaran bisa masuk dalam program legeslasi nasional (Prolegnas) Pemerintah Pusat,” ujar Masnur.

Dia menilai, jangan hanya karena terjadinya perbedaan padangan tentang letak ibu kota malah menghambat terjadinya pemekaran. Alangkah ruginya kalau masalah ini sampai terjadi dalam proses rencana pemekaran Insel. Kalau memang sudah tidak ada masalah dengan ibu kota maka secepatnya DPRD Provinsi Riau menyerahkan rekomenadasi kepada pemerintah pusat.

“Apapun alasanya, 2013 ini rekomendasi pemekaran Insel harus sudah masuk ke pusat. Jadi tidak ada lagi persoalan di tingkat Kabupaten dan Provinsi Riau,”katanya.

Senada, Sekretaris Daerah Kabupeten (Sekdakab) Inhil, H Alimuddin RM, pada kesempatan tersebut menyatakan pertemuan pihaknya,DPRD Inhil dan DPRD Riau, serta perwakilan masyarakat Insel, hanya bersipat pertemuan bisa yang tidak lebih dari ajang tatap muka.

“TIdak ada dialog mengenai rencana pemekaran Insel. Semua sudah sudah dirundingkan oleh masyarakat,”ungkap Sekda.

Dia sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pihak Komisi A DPRD Riau. Bahwa pada tahun ini rekomendasi pemekaran Insel harus sudah masuk kedalam Prolegnas pemerintah pusat. Sebab, jika rekomendasi yang dimaksud  melewati tahun 2013, proses pemekaran Insel bisa menemui kendala. Apalagi pemerintah pusat akan menghadapi agenda demokrasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 mendatang.

“Saya sepakat dengan yang disampaikan bapak-bapak DPRD Riau. Untuk saat ini jangan kita persoalkan lagi letak ibu kotanya. Mari segera kita harapan yang sudah di impikan masyarakat selama 11 tahun silam,” tukasnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kamis (31/1) Ketua beserta jajaran pengurus DPD II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indragiri Hilir melakukan kunjungan ke DPD I Golkar Riau. Kunjungan ini dimaksudkan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan Pemilihan Bupati 2013 dan Penetapan Calon Legislatif (Caleg) Pemilu 2014 mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Bidang Organisasi DPD II Golkar Inhil, Zainal Arifin melalui sambungan selulernya, Kamis (31/1).” Koordinasi dan konsultasi ini sangat kita perlukan dalam rangka mematangkan semua persiapan dalam menghadapi dua agenda penting itu,” Jelas Zainal Arifin.

Ditambahkan Zainal, Setelah melalui proses ini, Nama-nama Bakal Calon Bupati yang akan dilakukan survey akan segera dikirimkan ke DPP Golkar di Jakarta untuk ditindaklanjuti.

Sebelumnya, berdasarkan hasil rapat pengurus DPD II Golkar Inhil telah dipilih 20 nama Bakal Calon Bupati Inhil 2013 – 2018 yang akan diikutsertakan untuk dilakukan survey. Dari 20 nama tersebut, 7 balon tidak menyatakan kesediaan.

13 nama yang menyatakan kesediaan yakni, H. Agussalim, Ir Junaidi, H Raus Walid, H Syamsuddin Uti, H Husni Hasan, H. Edy Syafwannur, H. Ruslan jaya, H Yulizen Yunal, HM Wardan, HM Ramli Walid, HM Aziz, HM Ali Azhar dan Kemas Yuzferi.(dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam rangka menghadapi Ujian Nasional (UN) tahun 2013 ini, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 039 Tembilahan melaksanakan kegiatan try out sekolah untuk siswa kelas XII bekerjasama dengan lembaga pendidikan Quantum Pekanbaru. Kerjasama ini meliputi pembuatan soal untuk  pelaksanaan try out  yang berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 28-30 Januari.

Hal ini disampaikan Kepala Sekolah MAN 39 Tembilahan melalui Wakil Kepala Bidang Kurikulum Drs Alfian MA, di ruangan kerjanya, Rabu, (30/1). Pelaksanaan try out kali ini, selain diikuti oleh MAN,  juga diikuti oleh 22 Madrasah yang berada di bawah naungan KKM MAN Tembilahan.

“Sesuai dengan jadwal yang kita buat, pelaksanaan try out sekolah yang kita laksanakan akan selesai pada hari ini.  Kegiatan ini diikuti oleh hampir seluruh kelas XII jurusan IPA dan IPS. Sedangkan untuk jurusan Agama juga kita laksanakan. Hanya saja tiga materi diujikan seperti Hadist, Fikih dan Tafsir, dibuat pihak sekolah,” ujarnya.

Masih menurut yang bersangkutan dalam rangka mempersiapkan siswa-siswa dalam menghadapi UN nantinya, pihak sekolah juga telah melaksanakan belajar tambahan yang waktu pelaksanaan dilaksanakan sore hari setelah pulang sekolah. Pelaksanaan belajar tambahan ini sudah mulai dilaksanakan pada bulan Oktober kemaren, dan rencananya akan tetap berlanjut hingga Pebruari mendatang mendatang.

“Pelajaran tambahan disore hari sudah berlangsung hampir 4 bulan. Mulai bulan Oktober hingga pada Pebruari mendatang. Untuk itu diharapkan kepada siswa-siswi untuk bersungguh-sungguh mengikuti berbagai kegiatan ini. Agar nantinya dalam menghadap UN benar-benar siap,” tambahnya.

Sementara itu Kepala Sekolah MAN 39 Tembilahan Drs H Afrizal MM, dalam kesempatan yang sama mengungkapkan, sejauh ini upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah sudah maksimal. Orang tua dimintanya juga turut berperan aktif dalam hal pengawasan dan aktivitas anak ketika belajar.

“Jujur saja, keberhasilan siswa-siswi dalam menghadapi UN tidak bisa hanya diserahkan kepada pihak sekolah. Sejauh ini apa yang kita lakukan mulai melaksanakan belajar tambahan, try out dalam rangka mempersiapkan sudah maksimal. Tentunya masih ada faktor lainnya yang juga bisa membantu, diantara pengawasan orang tua kepada peserta didik kita,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, dirinya mengharapkan dukungan dan doa semua pihak agar di dalam pelaksanaan UN nantinya tingkat kelulusan bisa lebih baik, minimal sama dengan tahun sebelumnya. “Karena ini bagimanapun juga berkaitan dengan akreditasi A yang telah kita capai. Untuk itu peran serta semua pihak tentunya sangat kita butuhkan,” terangnya.(dro/*2)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pergantian sekaligus pelantikan kepengurusan baru Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Indragiri Hilir beberapa waktu lalu menuai kritikan. Dinilai, organisasi aparatur Desa ini telah melenceng dari tujuan. Beberapa Kepala Desa mengancam akan mendirikan organisasi tandingan.

“Kita pastikan akan mendirikan sebuah organisasi yang akan menjadi wadah bagi Kepala Desa dan Lurah khususnya di Kabupaten Inhil. Keputusan ini diambil sebagai bentuk protes sekaligus kekecewaan kita kepada APDESI Inhil, Ungkap Kepala Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong, Ediyanto di Tembilahan, Selasa (29/1)

Menurut Ediyanto, bersama dirinya, 7 Kepala Desa lainnya bertindak selaku penggagas sudah menindaklanjuti rencana pendirian organisasi bahkan ia juga mengaku sudah mendapatkan dukungan dari banyak kepala Desa lainnya.”berkasnya sudah kita daftarkan ke Notaris. Kini kita sedang mematangkan beberapa hal. Kapan saatnya, nanti kita akan kabarkan,” Ujar Ediyanto.

Dijelaskannya, secara pribadi ia membenarkan bahwa dirinya masih terdaftar sebagai salah satu anggota APDESI, hanya saja ia bersama beberapa Kades lainnya menilai dengan terpilihnya kepengurusan baru sampai proses pelantikan yang disebutnya “janggal”, terindikasi APDESI Inhil mulai terseret keranah abu-abu yang melenceng dari niat APBDESI sebagai wadah perjuangan Kades dan Masyarakat Desa yang bebas dari kepentingan politik.

“namanya belum kita pastikan tapi organisasi ini nantinya akan memposisikan dengan benar sebagai wadah komunikasi Kades dan Lurah Inhil, kemudian sebagai sarana dan media dalam rangka mengambil kebijakan strategis sehubungan dengan peran Kades dan Lurah termasuk sebagai media dan wadah singkronisasi program pembangunan desa dan kelurahan,” Pungkas Ediyanto.

Terkait persoalan ini, Sekretaris APDESI Inhil terpilih, yang juga menjabat sebagai Kades Sungai luar Kecamatan Batang Tuaka, Irwansyah menyebutkan bahwa sampai hari ini APDESI Inhil masih kokoh berpijak pada aturan AD/ART organisasi.

“semua yang kita jalankan sesuai AD/ART organisasi. Tidak ada yang melenceng apalagi sampai dinilai kita terseret ke wilayah politik. Itu tidak benar.” Jelas Irwansyah.

Dijelaskannya, pelaksanaan Muscab APDESI Inhil dihadiri secara langsung oleh Ketua APDESI Riau bahkan saat pelantikan juga dihadiri pengurus APDESI pusat. Jika ada dugaan APDESI Inhil terseret ke wilayah politik, semua itu disebut salah kaprah. “untuk jelasnya coba nanti pertanyakan langsung sama ketua (Kades Sungai Nyiur Kecamatan Tanah Merah, Daeng Palaloi), kalau tidak ada halangan, besok beliau di Tembilahan. Terkait Kehadiran Ketua Demokrat Riau. Mambang Mit dalam acara pelantikan saat itu, kapasitasnya mewakili Gubernur Riau. Bukan ketua partai,” Pungkasnya. (dro/*0)