TEMBILAHAN (www.detikriau.org) —  DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Indragiri Hilir, melaksanakan acara sukuran dalam rangka memperingati hari Ulang Tahun Partai Gerindra Ke 5, Rabu (6/2)

Dalam kegiatan yang dilaksanakan secara sederhana bertempat di Kantor DPC Partai Gerindra Inhil, Jalan Baharuddin Jusuf Tembilahan, Ketua DPC Gerindra Inhil, Baharudin LA menggantungkan harapan agar diusia Ke 5 ini Gerindra dapat lebih mantap dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat.

“Tiada ucapan lain, semoga diusia ke – 5 yang terbilang masih muda ini Gerindra dapat lebih mampu memberikan pengabdian dan memperjuangkan cita-cita bangsa untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indoensia.” Ucap Baharuddin LA dalam kata sambutannya.

Dalam kesempatan itu, Baharuddin LA juga berharap agar segenap pengurus, kader dan simpatisan yang ikut menghadiri acara ini memanjatkan do’a kehadirat Tuhan yme agar Gerindra selalu diberikan kelapangan dan keteguhan hati dalam menapak langkah mencapai apa yang menjadi cita-cita Bangsa tersebut.

Penasehat Partai Gerindra Kab Inhil yang merupakan salah seorang tokoh dan sesepuh masyarakat kota Tembilahan, H Abdul Satar Khalidi berharap agar segenap pengurus Partai Gerindra dalam menjalankan amanah selalu berpegang teguh kepada ajaran agama. “Santunan yang diberikan kepada anak-anak yatim hari ini menunjukkan bahwa jajaran pengurus DPC partai Gerindra masih memegang amanah agama. Semoga ini memberikan sebuah keberkatan dalam perjuangan Gerindra,” Do’a H Abd Satar.

Acara syukuran secara sederhana dengan melakukan pemotongan tumpeng dilanjutkan dengan pemberiaan santunan kepada puluhan anak-anak yatim juga dilanjutkan dengan pemberiaan minuman susu sebagai sebuah gerakan yang konsisten dilakukan Partai Gerindra yang dinamai sebagai Revolusi Putih.

Disampaing pengurus DPC Partai Gerindra Inhil, Simpatisan, pengurus TIDAR, Gardu Prabowo dan Satria Muda Indonesia (SMI), acara ini juga tampak dihadiri oleh Ketua Ikatan Keluarga Jawa Riau (IKJR), H Joko Supriyono, Salah seorang Kandidat Bakal Calon Bupati Inhil yang mendaftar di Partai Gerindra, Tengku Suhandri, Aktifis Anti Korupsi dan sekaligus Tokoh Masyarakat Peduli Inhil (MPI), Zakiyun dan masyarakat kota Tembilahan.(dro/**)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan lebih tetap sasaran, Komisi II DPRD Inhil, dalam waktu dekat ini meagendakan pemanggilan terhadap stakeholder mitra kerjanya.

Demikian dikatakan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ahmad Junaidi, Rabu (6/2). Menurut dia, agenda pemanggilan itu lebih kepada mempertegas tetang kesiapan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi mitra kerja mereka. Minimal, setelah pertemuan nanti, dewan yang menjalankan fungsi kontrolnya dapat mengetahuinya.

“Kita ingin tahu sejauhmana perencanaan mereka,”ujar Politisi Partai Golkar ini.

Kata Junaidi juga, program stakeholder tersebut langsung bersentuhan dengan masyarakat dilapangan. Contohnya, segala kegiatan yang sudah diagendakan secepatnya dapat dijalankan setelah APBD bisa dugunakan. Dia tidak ingin, alasan kelasik kembali timbul.

“Desember 2012 kemarin APBD kita sudah disahkan. Jangan dijadikan alasan lagi keterlambatan sebuah pekerjaan dikarenakan lambatnya pengesahaan APBD.,”tegasnya, sambil mengatakan Eksekutif yang memanagemen segingga bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan.

Kemudian dia meminta kepada ULP dapat bekerja keras dalam memproses sistem pelelangan yanga ada. Lalu hasilnya, buah dari pembangunan itu benar-benar dinikmati masyrakat pada tahun berjalan. Dan kalau dalam kenyataanya tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, Junaidi menyarankan pejabat tersebut membuat surat penguduran diri, karena masih banyak oarang yang memiliki kemampan.(dro/*1)

JAKARTA (www.detikriau.org) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Riau Rusli Zainal. Sprindik terhadap Rusli baru akan keluar pada Jumat (8/2/2013) pekan ini.

“Nanti kalau sudah ada sprindiknya baru keluar (status hukumnya). Penegasannya kita tunggu penyidik buat sprindiknya. Insya Allah hari Jumat,” ujar Ketua KPK Abraham Samad, Rabu (6/2/2013), di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan.

Samad mengatakan, hingga saat ini, sprindik atas Rusli Zainal belum dibuat. Menurutnya,  penyidik yang menangani kasus itu sedang ada acara bersama kejaksaan dan kepolisian di Medan. Penyidik itu baru akan pulang pada Jumat pekan ini.

“Jadi, sabar-sabar ya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Samad menjelaskan, keterlibatan Rusli Zainal sudah dibicarakan dalam gelar perkara tadi malam. “Hasilnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan,” katanya.

Saat proses hukum dinaikkan statusnya ke dalam tahap penyidikan, penyidik harus memiliki surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik). Sprindik tersebut menjadi landasan formal bagi penetapan tersangka baru.

Nama Rusli kerap disebut terlibat dalam kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. Surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Rusli sebagai pihak yang diduga ikut menyuap anggota DPRD Riau terkait pembahasan Raperda tersebut. Rusli disebut menginstruksikan agar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga saat itu, Lukman Abbas, memenuhi permintaan uang lelah anggota DPRD.

Sejauh ini, sebagian anggota DPRD yang menerima suap sudah disidang dan dijatuhi vonis. Demikian juga dengan pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga Riau serta pihak swasta yang dianggap terbukti sebagai pemberi suap. Rusli juga disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi kehutanan di Pelalawan, Riau. KPK pun mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap Perda PON dengan mengusut proses pengadaan Main Stadium PON.

Selain itu, KPK membuka penyelidikan baru terkait kasus korupsi kehutanan yang menjerat mantan Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jafar, dan mantan Bupati Siak, Arwin AS. Terkait penyelidikan dua kasus ini, Rusli pernah dimintai keterangan.(kompas.com)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Anggota Komisi IV DPRD Indragiri Hilir (Inhil) Mansun, menyebutkan status Badan Layanan Umum Daerah  BLUD yang disandang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) Tembilahan, harus benat-benar mampu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Perlu kita sukuri. Tidak semua RSUD menyandang status BLUD. Akan tetapi, jangan hanya sekedar gelar saja. Mereka harus mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat,”Ungkap Mansun kemarin.

Diakuunya, BLUD merupakan bentuk keseriusan pihak RSUD PH untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Apalagi dengan jumlah penduduk Inhil yang semakin bertambah, tentu harus dibarengi dengan kualitas pelayan pemerintah terhadap masyarakatnya.

Sebelumnya Direktur RSUD PH Tembilahan, Irianto menyebutkan perbuhan status itu, seiring dengan semakin tingginya tuntutan pekerjaan. Tentu, katnya status BLUD yang disandang menambahi motivasi pihaknya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Inhil.

“Awal tahun ini saja RSUD PH Tembilahan kembali mendapat penambahan dokter sepesialis, Radiologi dan Penyakit Kulit juga spesialis Kelamin dari pemerintah pusat. Ini salah satu bentuk keseriusan terhadap status BLUD,”jelasnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sering terputusnya pasokan listrik ke rumah-rumah pelanggan membuat warga kesal. Kejadian yang cukup sering terjadi secara berulang-ulang ini dinilai sebagai ketidakprofesionalan pihak manajemen. Warga berharap petinggi PLN Riau menempatkan tenaga yang mumpuni agar kota Tembilahan tidak lagi kembali ke jaman batu.

“Kejadian sering terputusnya pasokan listrik secara mendadak ini cukup membuat kita kewalahan. Bahkan tidak mengingat waktu lagi. Baik siang dan bahkan dimalam hari. Usaha kita yang setiap hari sangat bergantung kepada pasokan listrik, dengan kejadian serupa ini tentunya akan sangat merugi,” Ungkap Herman, seorang pengusaha fotocopy di Kota Tembilahan , selasa (5/1)

Sekjed Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop) Kabupaten Indragiri Hilir, Indra Gunawan juga mengkritik pelayanan PLN yang dinilainya semakin mengalami penurunan. Menurut Indra, berubah status PLN Ranting Tembilahan menjadi Rayon Tembilahan dengan Pimpinan baru bukannya malah memberikan pelayanan baik tetapi semakin mengecewakan.

“Tembilahan pernah seperti jaman batu. Listrik PLN setiap hari tidak pernah normal. Artinya lebih banyak mati daripada hidup. Namun hal itu akhirnya bisa teratasi dan berlangsung cukup lama. Sayangnya, begitu PLN naik status menjadi Rayon. Kok kejadian seperti itu berulang kembali. Terus terang secara pribadi saya juga menyatakan rasa kekecewaan.” Ungkap Indra.

Indra menilai, apapun alasannya, kejadian ini memberikan gambaran lemahnya pengelolaan oleh manajemen PLN Rayon Tembilahan. Ia berharap agar pihak petinggi PLN dapat mendudukan tenaga yang lebih professional untuk menjadi pimpinan PLN Rayon Tembilahan.(dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Masyarakat meminta rencana pemekaran Indragiri Selatan (Insel) tidak hanya sekedar dijadikan permainan politik.

Diakui seorang tokoh masyarakat Kemuning, Raja Tamrin RM, Rencana pemekaran Insel sudah bergulir sejak 11 tahun yang lalu. Pilkada sebelumnya, baik Pilkada Inhil maupun Pilgubri, wacana pemekaran Insel juga sempat menghangat. Tapi akhirnya kembali sunyi. “Kita tentunya berharap, menghangat kembali wacana ini menjelang Pilkada 2013 tidak kembali dijadikan permainan politik. ” Ungkap Raja Tamrin RM dalam pertemuan dengan Komisi satu DPRD Provinsi Riau belum lama ini.

Ditambahkannya, pemekaran wilayah murni sebagai sebuah upaya untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Jangan  dimanfaatkan untuk kepentingan politik hanya sekedar untuk  menarik simpati.(dro/*3)