TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –Perangkat Kepala Desa diminta menunggunakan dana Desa Mandiri (DM) sesuai petunjuk teknis operasi (PTO) dan rencana anggaran biaya pembangunan desa (RAB-PD).

Pasalnya pembangunan diwilayah pedesaan merupakan buah dari kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa bersangkutan. Khsunya dibidang pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian berbagai program yang dijalankan tersebut harus tetep melalui aspirasi dan partisipasi masyarakat.

“Kita tetap tekankan pembangunan dipedesaan harus berdasarkan aspirasi yang inginkan masyarakat. Namun tidak meninggalkan pembuatan laporan penggunaan dana dengan baik dan benar,”ungkap Kepala Bidang (Kabit) Pengelolaan SDA Sarana dan Prasarana dan Teknologi Tepat Guna BPMPD Inhil, Suhardiman, kemarin.

Karena jumlah desa dan kelurahan bertambah setelah adanya pemekaran desa, secara otomatis pula dana desa madiri akan bertambah, namun yang bersangkutan belum bisa menyampaikan angka pastinya. Sebab, masih dalam perhitungan yang dikerjakan oleh pihak terkait.

“Belum bisa disebutkan, karena masih dalam perhitungan. Namun yang jelas, karena jumlah desa bertambah, angkanya juga akan bertambah,”tukasnya. (dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  – Jika pemekaran Kabupaten Inhil Selatan (Insel) benar-benar terealisai, Kotabaru Reteh dan Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang akan dijadikan sebagai pusat Ibu Kota Insel sementara.

Penunjukan Ibu Kota sementara itu dilihat dari beberapa faktor, antara lain seperti ketersediaan perbankan dan infrastruktur perkantoran. Meski demikian, menurut Asisten I Setdakab Inhil, H Said Ismail, bukan berarti Kecamatan Kemuning, yang berdasarkan hasil kajian pihak akademisi independent tidak memiliki hal tersebut, namun lenbih pada persiapan administrasi.

“Memang berdasarkan hasil kajian, Kemuning adalah daerah yang direkomendasi sebagai Ibu Kota Insel kelak. Sepanjang itu direstui pemerintah pusat, semua akan berjalan baik, namun kalau pusat menilai tidak layak, bisa saja Ibu Kota itu dipindah kedaerah lain,”ungkap Said Islmil, Selasa (29/1).

Berdasarkan hasil rapat pihak Pemkab Inhil dengan Badan Persiapan Pemekaran, kata Said, diputuskan bahawa penentuan Ibu Kota Kabupaten baru merupakan hak Pemkab Inhil. sehingga, untuk menentukan itu dilakukan pengkajian oleh lembaga independent dari Universitas Islam Indragiri (Unisi) Tembilahan.

Meski, diakuinya ada pemandangan lain dari pihak Provinsi Riau, mengenai letak Ibu Kota Kabuapeten Insel. Namun hal itu tidak menjadi persoalan, hanya saja saat ini bagaimanapun caranya Insel harus dimekarakan untuk memperpendek rentan kendali pemerintahan.

“Kalau kita sepakat tidak akan mempermasalahkan dimana latak Ibu Kotanya. Yang jelas bagaimana bisa mekar. Timbulnya nama Kemuning, sebagai Ibu Kota bukan permintaan Pemkab Inhil, melainkan hasil dari kajian tim Independent,”tegasnya.(dro/*1)

Tembilahan (www.detikriau.org) — Menyusul Platoon Niaga Berjangka (PNB) dan Virgin Gold Minning Corporation (VGMC) yang hingga hari ini tidak ada kejelasan, Investasi berkedok Koperasi ‘ Amanah” , Jalan Mandala, Tembilahan, akhirnyapun Ra’ib. Ribuan nasabah kini kembali hanya bisa menatap rumah beton ber police line juga tanpa kejelasan nasib milyaran investasi mereka.

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pengerjaan pembangunan Kantor Kepala Desa Soren Kecamatan Gaung yang saat ini sudah mencapai progress 80 persen terpaksa dihentikan.

Hal ini dikatakan Kepala Desa setempat, Saini, Senin (28/1) di Tembilahan. Menurut Saini, pencairan dana tahap awal sekitar Rp. 76 juta. “Tahap kedua tidak bisa kita cairakan karena adanya masalah letak pembangunan kantor Desa,” Ujar Saini.

Akibat tidak bisa diambilnya dana itu, Saini mengatakan dampaknya akan sangat banyak. Selain bermasalah kepada pemilik matrial bangunan, persoalan itu juga dapat menghambat roda pemerintahan. Karena seharusnya jika kantor Desa ini cepat selesai maka desa Soren yang baru dimekarkan bisa dengan segera mengejar ketertinggalan dari desa lain khususnya desa induk.

“Kita minta pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Inhil arif dalam menyikapi persoalan ini. Bagaimana dengan masyarakat kita yang ingin berurusan untuk berbagai keperluan pelayanan dari desa, kalau kantornya saja tidak ada,”jelasnya.

Dia mensinyalir, masalah tersebut erat akitannya dengan proses pesta demokrasi pemilihan kepada desa setempat beberapa waktu lalu. Seharunya menurut Saini, kalau sudah seperti ini segala kepentingan pribadi harus dikesampingkan dan harus berbuat demi kepentingan seluruh masyarakat Desa Soren.

Sebelumnya beberapa kelompok memprotes lokasi pembangunan kantor Desa Soren yang saat ini dikatakan berada diluar wilayah desa bersangkutan. Namun hal itu dibantah Saini. menurut dia, keputusan itu sudah menjadi keputusan bersama.

“Kita punya petanya. Anggota dewan juga sudah pernah turun melihat langsung, mereka bilang tidak ada yang menyalahi aturan. Kenapa baru-baru saja masaalah ini timbul. Sebelumnya kita juga sudah pernah melakukan pencairan dana tahap pertama, toh tidak ada masalah,”tukasnya bertanya.

Sebelumnya, menurut  Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan SDA Sarana dan Prasarana dan Teknologi Tepat Guna BPMPD Inhil, Suhardiman, menyatakan bahwa dana pembangunan kantor Desa Soren harus  dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda). Karena pembangunannya melanggar ketentuan yang berlaku.

Apalagi ditambahkannya, proses pembangunanya banyak mendapat penentangan dari masyarakat setempat. Dengan demikian BPMPD terpakasa harus mengembalikan dana tersebut kepada pemerintah daerah. (dro/*1)

Hasbulah: Kalau boleh jujur kami tidak pernah melihat itikad baik dari ketua Partai Golkar Inhil untuk membesarkan partai ***

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golongan Karya (Golkar) Kecamatan Tempuling, Hasbullah, SH, mengatakan bahwa dinamika yang terjadi di tubuh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II partai Gokar Inhil saat ini harus disikapi dengan Proforsional dan Profesional oleh semua pihak.

Karena menurut yang bersangkutan Partai Gokar bukan Partai Gurem, tapi partai intlektual dan berkulitas. “Apa yang dilakukan 13 PK pengusung Musdalub golkar Inhil adalah sah karena memang diatur dalam dalam Petunjuk Organisai (PO) AD/ART Partai Partai Golkar,”tegas Hasbullah, Jumat (25/1).

Masalah pemecatan kader, lanjutnya juga diatur pada PO dan AD/ART Partai. Sehingga langkah itu dinilai sah namun jika mengacu pada aturan dan mekanisme yang dimilki Partai. Dia bahkan  membantah kalau pihaknya dikatakan tidak loyal. Menurut dia, silahkan menjawab dengan jujur dan bukan hanya bertanya kepada pihak yang pro maupun kontra.

“Silahkan tanya langsung pada kader dan para simpatisan partai yang ada dilapangan apa yang sebenarnya terjadi. Seperti HUT Partai Golkar, sudah tiga tahun belakangan ini DPD II Inhil, tidak pernah memperingatinya,” papar Hasbulah menjelaskan.

Padahal menurut dia, ajang itu bisa dijadikan sebagai ajang untuk mengevaluasi dan silaturahmi partai. Ajang yang mana antara pengurus, kader, simpatisan dan masyarakat bisa berbagi sebagaimana yang berbunyi pada motto partai, Suara Golkar Suara Rakyat.

“Kalau boleh jujur kami tidak pernah melihat itikad baik dari ketua Partai Golkar Inhil untuk membesarkan partai ini. bahkan kami menilai orang-oranmg disekitarnya adalah penyumbang   pemikiran negatif,” sebutnya.

Hasbullah menyebut, buktinya Orientasi Fungsionalis Partai malah memungut biaya dari PK-PK Golkar. Padahal baru saja akhir tahun 2012 DPD II Golkar Inhil menerima bantuan dana Konstituen dari pemkab Inhil.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Jalan penghubung Desa SungaiTerap menuju Sungai Asam, Kecamatan Reteh memerlukan perhatian serius, baik oleh kalangan DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Kerusakan yang terjadi pada badan jalan tersebut sudah berlangsung cukup lama namun belum mendapat perhatian. Untuk menempuh jalur yang panjangnya hanya kurang lebih 8 KM, dibutuhkan waktu satu hingga dua jam perjalanan.

“Jalanya kecil, hanya jalan setapak saja. Kalau musim panas kondisinya bisa dilewati dengan menggunakan sepeda ontel, namun kalau musim penghujan untuk berjalan kaki saja sulit,”ungkap Yadi, warga sekitar Jumat (25/1).

Yang lebih memprihatinkan, jalan setapak yang dikatakan Yadi, merupakan jalan yang melintas disekitar perkebunan kelapa warga. Sehingga lebih tepat jalan itu merupakan jalan swada masyarakat. Dimana pembangunan dilakukan warga setempat secara bergotong royong. Padahal jalan tersebut merupakan jalan penghubung Desa. “Budaya masyarakat disini ya seperti itu. Kalau untuk kepentingan umum cara membangunya dengan kerja bakti,” tukas Yadi.

Terpisah, Camat Reteh, Kamren membenarkan jalan penghubung Desa Sungai Terap dengan Desa Sungai Asam saat ini dalam kondisi yang kurang bagus.  “Jalan itu merupakan satu-satunya akses penghubung antara Desa Sungai Terap dengan Sungai Asam. Dimana letaknya melintasi areal perkebunan warga. Meski masih bisa dilewati, namun sangat butuh perhatian,”jelasnya.

Tidak hanya itu, jalan pengubung Kecamatan Reteh dengan Kecamatan Keritang. Jalan Penunjang yang panjangnya sekitar 34 kilo meter juga sangat memprihatinkan. Saat ini kondisinya kini juga dalam keadaan rusak. (dro/*1)