TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Mulai hari ini hingga pekan depan Ahad (24/2) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) membuka pendaftaran calon anggota Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam). Pendaftaran dimulai pada tanggal 18-24 Februari.

Ketua Panwaslu Inhil, Nelly Wenny Susanty, SH. MH, menyebutkan melalui surat pengumuman bersama tentang pendaftaran Panwascam se Riau, mengharapkan partisipasi pemuda dan pemudi untuk menjadi anggota Panwascam, dengan catatan harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan.

“Pembentukan anggota Panwascam telah diatur dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Makanya mulai hari ini (senin, red) kita membuka pendaftaran menjadi anggota Panawascam,”ungkap Nelly Ahad (17/2).

Mengenai teknis perekrutan tetap mengacu kepada peraturan yang sudah ditetapkan Bawaslu Riau. Intinya para calon anggota Panwascam akan mengikuti sejumlah proses seleksi, seperti  administrasi, tes tertulis dan wawancara. Bisanya mereka yang memiliki peluang adalah orang-orang yang benar-benar memiliki integritas tinggi, independen, kredibel dan siap menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dalam bidang kepengawasan.

Beberapa syarat lainnya disebutkan Nelly, yang bersangkutan tidak terlibat didalam kepengurusan partai politik, tidak tersangkut kasus hukum, berusia minimal 25 tahun, berpendidikan serendah-rendahnya tamatan SLTA, serta syarat-syarat administrasi lainnya.(dro/**)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ketua DPD I Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Riau nyatakan bahwa menurut penilaiannya,  tidak ada seorangpun Bupati maupun Gubernur di Indonesia yang jujur. Hal ini menurut Bupati Rokan Hilir itu juga berlaku bagi dirinya.

Diceritakan Annas, dalam sebuah kesempatan, Mentri Dalam Negri (Mendagri) RI, Gamawan Fauzi pernah bertanya kepada dirinya apakah ia menilai ada Bupati maupun Gubernur di Indonesia yang jujur? Saat itu Annas mengaku bahwa dirinya menjawab “tidak seorangpun”. Annas berpendapat yang perlu dicari hanyalah pemimpin yang tidak tamak, tidak serakah dan tidak bakhil.

Kata Annas juga, baru-baru ini dirinya pernah mendapatkan penawaran dari seorang pengusaha keturunan di Pekanbaru untuk membuatkan baleho dirinya. Dalam sebuah kata yang diusulkan pada baleho tersebut bertuliskan kalimat Annas seorang yang jujur.”saya tidak bersedia karena saya mengaku saya juga tidak jujur. Untuk apa berbohong. Ada keunggulan pasti ada kelemahan pada diri seseorang.” Cerita Annas Maamun dalam penyampaian kata sambutannya sebelum membuka secara resmi kegiatan orientasi fungsionaris Partai Golkar Inhil bertempat di Gedung LAM Kabupaten Indragiri Hilir Jalan Sungai Beringin, Tembilahan, Ahad (17/2).

Dalam kesempatan itu, Bupati Rohul yang kini mengaku berusia 72 tahun ini juga berpesan kepada kadernya untuk terus bekerja keras. Adalah sebuah mimpi untuk bisa mendapatkan keberhasilan  jika hanya duduk dan berangan-angan.”Saya kadang juga merasa sedih jika dikatakan bahwa orang setua saya lebih baik tidak lagi berangan-angan menjadi Gubri. Tapi biarlah orang bicara karena dijaman ini semua orang bebas bersuara. Saya meyakini bahwa  belum tentu yang muda lebih hebat dari yang tua. Yang penting adalah tetap bercita-cita dan bekerja keras.”Ucap Anas dengan sekali-kali diselingi guyonan.

Diakhir kalimat, kepada kader golkar yang beragama islam, untuk meraih keberhasilan ia menitip pesan agar jangan pernah meninggalkan sholat dan memanjatkan do’a. (dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ketua DPD I Partai Golongan karya (Golkar) Provinsi Riau, Annas Maamun membuka kegiatan Orientasi Fungsionaris Partai Golkar Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Kab Inhil, Jalan Sungai Beringin Tembilahan, Bupati Kabupaten Rokan Hilir ini berpesan agar seluruh kadernya untuk terus berupaya merebut hati rakyat agar mau mencintai Partai Golkar. Ahad (17/2).

Bakal Calon (Balon) Gubernur Riau 2013-2018 ini juga menitipkan pesan kepada pengurus DPD II Golkar Inhil untuk menempatkan kader yang akan maju pada pemilu legislatif (pileg) 2014 secara tepat.”Artinya kalau memang kader memiliki basis massa di Dapil I yang tepatnya tentu harus ditempatkan di Dapil I. ini harus dipahami secara benar. Jika salah menempatkan, tentunya akan sangat berpengaruh kepada perolehan suara,” Pesan Anas Maamun sambil mengatakan pepatah dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung patut untuk dijadikan pegangan.

Untuk merebut hati rakyat, yang paling tepat menurutnya tetap santun dan bertutur kata baik serta jangan hanya terfokus pada massa diperkotaan dan melupakan masyarakat kecil pinggiran dengan melakukan kampanye dari rumah ke rumah.

Dalam kesempatan itu, Annas juga mengklaim bahwa strategi yang diterapkan oleh Jokowi dikatakannya sudah lebih dahulu dilakukannya. Yang membedakan Jokowi dengan dirinya hanya publikasi.”Apa yang dilakukan Jokowi selalu dipublikasikan media. Kalau saya di Rohul waktu mau jadi Bupati, media mana yang mau saya undang. Panggil Tv, biayanya tentu tinggi dan juga belum tentu diberitakan. Kalau tidak naik dan kita tanya, nanti paling dibilang kasetnya rusak,”Kata Anas dihadapan ratusan kader Partai Golkar Inhil.

Sebelum membuka secara resmi kegiatan Orientasi Fungsionaris Partai Golkar Inhil yang juga tampak dihadiri oleh Ketua partai Persatuan Pembangunan (PPP) Inhil, H Agussalim, Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Inhil, Tarmiji dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dipagi harinya, bertempat di lapangan upacara jalan Gadjah Mada Tembilahan, DPD II Golkar Inhil juga menggelar kegiatan yang dinamakan “Jalan santai bersama kawan Annas”. Kegiatan jalan santai yang menempuh rute jalan gadjah mada, jalan m. boya, Jalan kartini, jalan Abdul Manaf, Jalan Jendral Sudirman dan Kembali ke jalan Gadjah mada ini berhadiahkan 4 unit sepeda motor, lemari pendingin, mesin cuci, komputer, TV, Becak, sepeda serta berbagai macam hadiah hiburan ini tampak diikuti oleh ribuan pelajar sekolah dasar serta simpatisan partai Golkar Inhil.(dro/*0)

Jakarta (www.detikriau.org) — Sejak selasa (12/2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai melakukan penyidikan  terhadap kasus korupsi dalam perubahan Perda Nomor 6 terkait pembangunan venue menembak PON XVIII Riau yang menjerat Gubernur Riau, Rusli Zainal (RZ). Upaya ini dilakukan dengan memeriksa anggota DPRD Riau, Syarif Hidayat dan Muhammad Roem Zein sebagai saksi atas Tersangka RZ.

“Anggota DPRD Riau atas nama Syarif Hidayat kita periksa sebagai saksi untuk tersangka RZ (Rusli Zainal),” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Selasa (12/ 2) kemaren.

Syarief Hidayat sendiri juga telah berstatus tersangka KPK bersama enam orang anggota DPRD Riau lainnya. Dia pun telah resmi ditahan oleh penyidik KPK di rumah tahanan kelas satu Jakarta Timur cabang KPK bersama dengan koleganya, Muhammad Roem Zein.

Sehari setelah memeriksa anggota DPRD Riau Syarif Hidayat, KPK kembali memeriksa anggota DPRD Riau lainnya, Muhammad Roem Zein.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Rusli Zainal sebagai tersangka suap PON Riau, baik dalam delik sebagai penerima suap maupun dalam delik pemberi suap. Selain kasus PON, Rusli juga ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi pemberian izin pengelolaan hutan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau

Akibat perbuatannya, Rusli dijerat Pasa1 12 huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK telah menetapkan belasan tersangka dari kalangan DPRD, diantaranya, Adrian Ali (PAN), Abubakar Sidiq, Tengku Muhazza (Demokrat), Syarif Hidayat, M Rum Zein, Zulfan Heri, Rukman Asyardi (PDIP), M Faisal Aswan (Golkar) dan Muhammad Dunir (PKB), termasuk Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan Andoso Yakin (PAN).

Selain DPRD, KPK juga menetapkan tersangka kepada Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, Eka Dharma Putra, Karyawan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero dan mantan Kadispora Riau Lukman Abbas.(dro/kpk.go.id/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sosialisasikan peraturan KPU tentang pedoman dan pelaksanaan kampanye Pemilu 2014. Intinya dalam kegiatan itu, KPUD Inhil menekankan kampaye harus dilakukan dengan prinsip Ramah Lingkungan.

Selain ramah lingkungan, yang juga menjadi hal penting dalam melakukan kampaye bagi Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu, adalah efesien, akuntabel, nondiskriminasi dan tanpa melakukan kekerasan. Dijelaskan disana, tujuan kampaye membangun komitmen antara warga Negara dengan parpol peserta Pemilu.

“Pelaksanaan kampaye wajib didaftarkan oleh peserta pemilu kepada KPU dan kemudian ditembuskan kepada Panwaslu,”ungkap Ketua KPUD Inhil, Joni, saat membuka kegiatan itu, Jumat (15/2) di Kantor KPUD Inhil, jalan Ki Hajar Dewantara Tembilahan.

Sementara itu secara rinci penyampaian mekanisme kampaye, dijelaskan oleh Ketua Pokja Kampaye KPUD Inhil, Muhammad Dong. Ia mengatakan, pelaksana kampaye bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan kelancaran.

Jika terjadi pelanggaran dalam kampaye, maka secara otoamatis dapat dikenakan enam poin sanksi berupa teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah, pengurangan durasi pemberitaan iklan dan kampaye, denda pembekuan kegiatan hingga pencabutan izin peyelenggaraan penyiaran melalui media massa.

“Apabila pelanggaran itu menimbulkan gangguan keamanan, Kepolisian dalam hal ini dapat menghentikan kegiatn kampaye ditempat terjadinya pelanggaran. Kemudian apabila gangguan keamanan berpotensi menyebar kedaerah pemilihan lain, penghentian yang dimaksud berlaku untuk seluruh daerah,” jelasnya.

Aturan main tentang kampaye terdapat didalam peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD untuk Pemilu 2014 mendatang. Sehingga kegiatan itu harus dihadiri perwakilan parpol peserta pemilu 2014 yang ada di Inhil.

Dia berharap dengan adanya sosialisasi ini, anggota parpol peserta pemilu dapat mengikuti dan mentaati segala ketentuan yang diatur. Sebab, dalam melakukan aktivitas kepartaian, banyak pihak yang akan mengawasi, salah satunya adalah Panwaslu yang berada ditingkat kabupaten.

“Panwaslu berkewajiban melakukan pengawasan terhadap kerja kita,” katanya.

Para tim sukses juga akan diberikan pemaparan mengenai prosedur pemasangan baleho pasangan calon. Dengan harapan, pada saat pemasangan baleho nanti tidak ada unsur sabotase atau pemasangan yang bukan pada tempatnya. Dimana tujuanya adalah untuk menyamakan persepsi antar para tim sukses saat melaksanakan kampanye. (dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Afrizal, mengungkapkan, sepanjang tahun 2012 tercatat sebanyak 11 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Setdakab Inhil hijrah ke  Pemerintah Provinsi Riau.

“Tercatat hingga akhirr Tahun 2012 lalu, kita telah melepas sebanyak 11 orang PNS yang pindah ke tingkat Provinsi Riau. Mereka pegawai Non Guru dan di seleksi secara selektif,” ujar Kepala BKD kabupaten Inhiil, Afrizal,  jumat (15/2).

Afrizal mengungkapkan, sejumlah PNS yang pindah tugas ke tingkat provinsi tersebut telah melalui pertimbangan dan telah di setujui oleh piihak Provinsi Riau.

“Mereka pindah dengan berbagai macam alasan, diantaranya ikut suami dan pengembangan karir,” kata Afrizal.(dro/**)