TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pernyataan tegas mundurnya Kecamatan Enok untuk bergabung dengan Inhil Selatan (Insel) oleh Anggota DPRD Inhil asal daerah pemilihan setempat, Edy Harianto menjelang voting ditetapkannya Kecamatan Kemuning sebagai rencana Ibukota Kabupaten definitive dalam Rapat Paripurna digedung DPRD Inhil, rabu (27/2) yang lalu menimbulkan reaksi panas. Senada dengan alasan rentang kendali, Kecamatan Tanah Marah hampir dipastikan juga akan mundur.

Pernyataan ini disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan tanah merah, H Badania Manessa yang akrab dipanggil Pak Badak. Secara pribadi dirinya mengaku sangat kecewa. Bahkan dengan suara bergetar menahan luapan emosi, ia nyatakan jika memang penetapan Kecamatan Kemuning sebagai Ibukota didasari atas hasil kajian, ia menyebut kajian ini tidak lebih dari sebuah penjaliman terhadap masyarakat Kecamatan Enok, Tanah Merah dan Sungai Batang.

“Kalau memang hari ini saya dipercaya menjadi decision maker-nya Kecamatan Tanah Merah, hari ini juga saya akan nyatakan untuk menarik diri bergabung dengan Insel,” Tegas H Badak dengan nada suara lantang kepada detikriau.org di Kuala Enok, Sabtu (2/3/2013)

Disebutkannya, secara pribadi dirinya juga meragukan hasil kajian yang  menetapkan Kemuning yang terpantas untuk dijadikan Ibukota Kabupaten dibandingkan lima Kecamatan lainnya. Apalagi menurutnya, ia tidak pernah mengetahui adanya kajian yang dilakukan tim terhadap Kecamatan tanah Merah.

Ditambahkannya, dengan pertimbangan rentang kendali, kemuning pastinya akan jauh dari kata layak. Termasuk jika dikatakan tofografi kemuning sebagai daerah perbukitan dengan kontur tanah keras, ini hanya sebuah alasan pembenaran. Jangan dikatakan kemuning itu nanti pembangunannya akan lebih mudah dan bagus karena alasan tanah perbukitan, coba kita lihat “singapura”, changi itu dulunya laut, sekarang apa? Itu menjadi pangkalan angkatan udara. Semua itu tentunya tergantung teknis pembangunan. Kalau juga dikatakan dengan kontur tanah perbukitan biaya pembangunan infrastruktur relative murah, mungkin ada benarnya. namun dana untuk membangun bukan uang si A atau si B, itu uang rakyat Insel secara keseluruhan.

Yang terpenting menurut penilaiannya adalah persoalan rentang kendali yang bisa disinonimkan dengan keadilan. Hirarki dasar niatan suatu pemekaran tentunya untuk memperpendek rentang kendali yang dihubungkan dengan pelayanan publik.”Kalau diletakkan di Kemuning, bagaimana nasib saudara-saudara kami di tiga Kecamatan? Kebutuhan waktu dan biaya tentunya akan semakin tinggi jika dibandingkan saat ini kami ke Ibukota Kabupaten Inhil di Tembilahan. Apa ini yang disebut memperpendek rentang kendali?.” Tanya H Badak dengan alis berkerut.

ketika dipertanyakan detikriau.org, menurut H Badania Manessa dimana calon Ibukota yang lebih pantas. ia menyatakan dengan pertimbangan rentang kendali dan keadilan, Desa bagan Jaya Kecamatan Enok layak untuk dipilih

Senada dengan H Badania Manessa, Tokoh Pemuda masyarakat Kecamatan tanah Merah, Fitriadi juga menyatakan ungkapan kekecewaan. Ia meminta penetapan calon ibukota Insel agar kembali dipertimbangkan. Menurutnya, lebih baik mundur selangkah demi sesuatu yang lebih baik di depan.”Hasil pemekaran bukan untuk dinikmati satu atau dua hari tetapi sampai dunia ini runtuh. Lebih baik mundur selangkah daripada penyesalan sepanjang asa.” Ungkap Fitriadi.(dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –Konflik masyarakat Kecamatan Enok dengan PT Bumi Palma yang terjadi belakangan ini mendapat tanggapan serisus dari Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau, H Zulher.

Menurut Zulher, jika perusahaan (Bumi Palma, red) terbukti bersalah karena aktivitas replantingnya membuat perkebunan kelapa warga diserang hama kumbang, Bumi Palma wajib bertanggung jawab.

“Kalau benar apa yang dituduhkan tersebut, mereka harus menggantinya. Paling tidak bisa melalui program Corporate social responsibility (CSR),”tegas Zulher, saat berkunjung ke Tembilahan, dua hari silam.

Sebagai tindak lanjut apa yang sudah terjadi antara masyarakat Kecamatan Enok dengan PT Bumi Palma, Zulher menyebutkan pihaknya akan turun ke lokasi dimana replanting dilakukan. Upaya  ini katanya, guna mencari fakta-fakta sebagaimana yang sudah keluhkan masyarakat.

“Yang jelas kita akan lihat langsung kondisi dilapangan. Setelah itu baru kami pelajari dan kemudian dilakukan kajian secara ilmiah,” tukasnya sambil menyatakan kalau persoalan itu benar-benar ditemukan langsung dicarikan solusi kongritnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – 178 calon anggota panitia pengawas kecamatan (Panwascam) mendaftar ke panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Bagi calon anggota Panwascam yang dinyatakan lulus administrasi dapat mengikuti tes tertulis pada 4 Maret mendatang.

Ketua Panwaslu Inhil Nelly Wenny Susanty, menyatakan pihaknya saat ini masih melakukan penelitian administrasi pendaftaran dan diumumkan pada Sabtu (02/3) (hari ini, red). Peserta yang lulus seleksi administrasi harus mempersiapakan diri untuk tes tertulis

“Setelah pengumuman hasil penelitian administrasi, kita juga menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat. Baru keesokan harinya melakukan seleksi tertulis sebagai mana yang sudah dijadwalkan, “ungkap Nellly, didampingi Devisi Organisasi dan SDM, Panwaslu Inhil, m Bapadil, Jumat (01/2).

Sebelumnya kata Nelly, Panwaslu Inhil menambah waktu pendaftaran bagi calon Panitia Pengawas Kecamatan di 16 kecamatan, karena belum mencukupi kuota yang ditetapkan. Kecamatan yang ditambah waktu pendaftaranya yaitu, Kecamatan, Kemuning, Keritang, Reteh, Sungai Batang, Enok, Kempas, Kuindra, Concong, Tanah Merah, Gaug, GAS, Batang Tuaka, Mandah, Teluk Belengkong, Kateman dan Kecamatan Pulau Burung.

Sesuai dengan hasil rapat evaluasi akhir Panwaslu dengan Panitia seleksi Panwascam, setelah diidentifikasi jumlah pendaftar masing masing kecamatan minimal 9 orang untuk memenuhi kuota perkecamatan, ternyata 16 kecamatan yang dimaksud belum memenuhi kuota, sehingga harus diperpanjang.

“Sedangkan empat kecamatan yang sudah memenuhi kuota tanpa diperpanjang waktu pendaftaranya, seperti Kecamatan Tembilahan, Tembilahan Hulu, Pelanggiran dan Kecamatan Tempuling,”katanya.

“Kalau memang lengkap segala administrasinya tidak ada alasan untuk tidak lulus ketahap seleksi selanjutnya,”tandas Nelly. Jika sudah lulus berbagai tahapan seleksi, maka 60 anggota Panwaascam akan terbentuk dan bertugas sesuai fungsinya.(dro/*1)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Hingga menjelang sore, hari pertama setelah peristiwa kebakaran yang meludeskan puluhan perumahan warga Jalan H Arief Parit 11 Kecamatan Tembilahan Hulu, bantuan dari darmawan masih terus berdatangan. Sumbangan ini berasal dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Sosial, Instansi pemerintah lainnya, Kodim 0314 Inhil, Organisasi Kemasyarakatan, Paguyuban dan berbagai lapisan masyarakat baik secara berkelompok maupun perorangan.

“Alhamdulillah, perhatian masyarakat kita terhadap penderitaan saudara-saudaranya ternyata masih sangat tinggi. Hingga sore ini, bantuan masih terus mengalir. Namun secara total, kita belum bisa merincikan karena masih dilakukan pendataan,” Ujar Ketua RT 001 RW 002 Jalan H Arief Kecamatan Tembilahan Hulu, Sugihartono kepada detikriau.org dilokasi Posko korban kebakaran yang diletakkan dihalaman SMPN 01 Tembilahan Hulu, Jum’at (1/3)

Menurut penjelasan Ucok, panggilan akrab ketua RT 001 ini, bantuan darmawan ini berbagaimacam rupa, mulai dari beras, mie instan, pakaian dan berbagai barang lainnya termasuk bantuan uang tunai. Bantuan ini diakuinya akan diinventarisir dengan benar dan nantinya akan disalurkan kepada masing-masing korban kebakaran. “Sore ini kita juga sudah menerima bantuan dari Pemkab Inhil melalui Dinas Sosial. Termasuk hari ini juga kita juga menerima bantuan dari KKKS dan PMI Inhil yang diserahkan langsung oleh Ibu Bupati, Hj Syafni Juryanti Indra, Dandim 0314 Inhil beserta istri, PSMTI kab Inhil, serta berbagai darmawan lainnya baik Ormas, paguyuban, Kelompok pengajian, maupun bantuan masyarakat secara perorangan. Alhamdulillah, semoga Tuhan memberikan balasan yang setimpal atas perhatian yang telah mereka berikan,” Syukur Ucok.

Dalam kesempatan itu, ucok juga menyampaikan ralatan data korban kebakaran. Data sementara usai peristiwa kebakaran, Kamis (28/2) tercatat jumlah rumah terbakar sebanyak 28 unit dengan 30 Kepala Keluarga. “kita sudah mendata ulang jumlah korban kebakaran, datanya, rumah terbakar sebanyak 27 unit dengan 31 KK atau 119 jiwa. Sementara jumlah kerugian kita masih belum mendapatkan data secara pasti namun diperkirakan lebih dari 1 milyar,”Pungkasnya. (dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dua Pimpinan Kecamatan (PK) yakni PK Kemuning dan PK Mandah melakukan Islah dengan DPD II Golkar Inhil dibawah pimpinan HM Raus Walid. Dengan Islah ini, mereka menyatakan menarik desakan untuk menuntut dilakukannya Musyawarah Luar Biasa (Musdalub).

Pernyataan ini disampaikan secara langsung oleh Ketua PK Kemuning, Marwan yang saat itu didampingi oleh Sekretarisnya, Amin Azhari di Aula Kantor DPD II Partai Golkar Inhil, Tembilahan. Jum’at (1/3).

“Keputusan ini kita lakukan dengan kesadaran penuh dan tanpa adanya intervensi ataupun paksaan dari pihak manapun. Dengan ini kita menyatakan menarik surat bernomor 05 tertanggal 2 November 2012 yang diantara isinya meminta untuk segera dilakukannya musdalub,” Ungkap Marwan.

Sejak hari ini Marwan menegaskan, PK Kemuning kembali tunduk dibawah DPD II Golkar Inhil pimpinan HM Raus Walid dalam menghadapi beberapa agenda politik kedepan secara beriringan dalam satu langkah dan sekaligus dirinya menyampaikan himbauan agar PK yang sebelumnya mempunyai niatan yang sama untuk melakukan musdalub agar mengikuti langkahnya.

Saat dipertanyakan, selain PK Kemuning dan PK Mandah yang sebelumnya bersepakat untuk melakukan Musdalub, Marwan merincikan yakni PK Keritang, Kempas, Tempuling, Tembilahan, Tembilahan Hulu, Pulau Burung, Teluk Belengkong dan Kateman.

Kembalinya PK Kemuning ini disambut dengan ucapan syukur oleh Ketua DPD II Golkar Inhil, HM Raus Walid. Dikatakannya, dengan tangan terbuka dan lapang dada DPD II Golkar Inhil menerima permintaan islah ini.’Alhamdulillah, hari ini kita kembali menyatakan untuk secara bersama-sama dalam menghadapi beberapa agenda besar di depan. Agenda Politik Pilkada Inhil dan Pilgubri 2013, Pemilu legislative (Pileg) serta Pilpres 2014 menjadi batu uji yang cukup berat. Namun dengan kebersamaan, saya yakin kita akan mampu menjalaninya dengan sukses,” Syukur Raus.

Ketua DPRD Kabupaten Inhil ini sekaligus memberikan apresiasi tinggi dengan kembalinya PK Kemuning. Ia juga menyampaikan harapan langkah yang dilakukan PK Kemuning ini akan membuka hati PK-PK lainnya yang terbujuk rayu segelintir oknum yang telah berupaya melakukan pemecahbelahan.

Sekretaris Bidang Organisasi DPD II Golkar Inhil, Zainal Arifin menjelaskan, selain PK Kemuning, melalui surat resmi, PK Mandah juga telah menyatakan untuk melakukan Islah.”Hari ini juga Ketua PK Mandah, H Ahmad Zainal akan hadir untuk menyampaikan permintaan islah.” Ungkap Arifin .(dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Dinas Perkebunan Provinsi (Pemprov) Riau merespon sejumlah permasalahan perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terkait dengan harga kelapa yang belakangan anjlok.

Kepala Dinas Perkebunan Riau, H Zulher, saat berkunjung ke Tembilahan, Inhil Kamis (28/2) mengatakan dalam waktu dekat ini harga kelapa yang anjlok kembali akan membaik. Sementara itu untuk meningkatkan pendapatan petani, Disbun Riau akan sosialisasikan intensifikasi dan disertifikasi perkebunan inhil.

“Dalam rangka menyikapi permasalahan perkebunan di Inhil, kita sangat meresponnya  dengan melakukan kunjungan seperti ini. Kemudian terkait dengan permasalahan harga kelapa yang belakangan ini berfluktuasi mudah-mudahan dalam waktu dekat akan normal kembali,”ungkapnya.

Informasi mengenai rencana kenaikan harga kelapa di Inhil, Zulher mengakui bahwa pihaknya telah dua kali melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah pusat, sementara itu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat petani kelapa pihaknya juga akan melakukan kualitas pemeliharaan kebun, dan meningkatkan produktivitas hasil perkebunan.

“Banyak upaya yang kita lakukan untuk meningkatakan taraf kehidupan petani kebun di inhil. Salah satunya, kita akan membuat majalah perkebunan, dengan tujuan para petani nantinya, akan memahami tehnologi perkebunan, baik itu dalam mengoptimalkan lahan perkebunan,” jelasnya.

Melaui Anggaran Pendapat dan Belanja (APBD) Provinsi Riau dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN), Disbun Riau telah mengupayakan melakukan peremajaan kebun keritis sekitar 1000 hektar. Maka itu, saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan terhadap lahan keritis tersebut.

“2013 ini kita akan melatih masyarakat menjadi penangkar, sawit, kelapa, coklat, sagu dan karet. Dengan demikian masyarakat bersangkutan bisa mengimplemintasikan ilmu yang sudah dia dapatkan. Sehingga tugas pemerintah menjadi terbantu,” katanya lagi.

Selain kelapa, alam Inhil juga memiliki potensi untuk beberpa jenis tanaman seperi Nipah dan Sagu. Dua jenis tanaman ini bisa menjadi tanaman alternative ketika permsalahan harga perkebunan kelapa sedang dalam keadaan jatuh. Melihat dari kondisi yang ada, pihaknya akan meberikan rangsangan kepada para petani.

“Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, ternyata satu hektar hasil kelapa, jika diperbandingkan dengan tanaman sagu dan nipah bisa menjadi dua kali lipa hasilnya. Ini adalah potensi yang dimiliki alam Inhil, tidak semua daerah memilikinya,”ungkap Zulher.

“Kita harus percaya, tanaman alternative sangat membantu petani ketika harga komoditi yang ia tanam sedang merosot. Sebab, itu juga program tanaman sela seperti coklat untk dan yang lainya meski digalakkan demi meningkatkan produksi tanaman masyarakat rendah,”imbuhnya.(dro/*1)