TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) masih menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kebolehan penggunaan KTP dalam Pemilukada.

Menurut Ketua KPUD Inhil Joni, bisa saja kalau memang diinginkan. hanya tinggal membuatkan penyesuaiannya. Namun semua mekanisme itu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. “Kita juga belum bisa menjawab sepenuhnya,” katanya kemarin.

Selain itu pihaknya juga mengaku belum mengetahui secara utuh, apakah penggunaan KTP hanya untuk Pilkada atau bisa digunakan saat Pilpres dan Pileg 2014 mendatang.
Joni berpendapat, walaupun putusan itu diberlakukan, tidak serta orang warga yang memiliki KTP dapat menyalurkan hak suaranya. misalnya, dalam satu TPS warga bersangkutan tidak tercantum sebagai pemilih tetap. Tapi saat dilihat identitasnya, warga bersangkutan benar-benar warga dimana TPS tersebut berada.

“Itupun jika surat suara masih ada. Kalau surat suaranya sudah tidak ada lagi, ya usaha terakhir kita dicarikan ke tempat-tempat lain. Artinya semua tergantung dari penyesuaiaan yang mungkin sedang dibahas ditingkat pusat,” jelasnya.

Apa yang sudah menjadi keputusan MK ini tentu harus dijalankan sebagai mana mestinya. Tetapi pada perinsipnya KPUD Inhil tetap mendukung kalau keputusan itu sudah final dan bisa dijalankan baik untuk Pilkada maupun Pileg dan Pilpres. Meski demikian pemutahiran data tetap dilakukan secara sistematis dan semaksimal mungkin

“Sebagai penyelenggara pemilu kami siap menjalankan tugas, jika memang sudah menjadi kesepakatan. Tentu dalam bertindak ada landasan maupun pegangan yang bisa kami pertanggung jawabkan nantinya,” cetusnya.

Pemutahiran data oleh KPUD Inhil, kata Joni tentu melibatkan banyak pihak mulai dari tingkat RT/RW dan pengawas. Kemudian melibatkan masyarakat umum, mempublikasikan secara luas. Sehingga apa yang dikerjakan benar-benar mengikuti ketentuan.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kembali, satelit NOAA, temukan 26 titik api yang tersebar diberbagai kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Rabu (20/3).

Sehari sebelumnya NOAA juga menemukan sekitar 13 titik panas. Oleh sebab itu, masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan pembukaan lahan perkebunan dengan pembakaran.

Adapun 26 titk api yang terpantau satelit NOAA, masing-masing terdapat di Kecamatan Pulau Burung 1 titik, Pelangiran 3 titik, Kateman 2  titik, Gaung. 4  titik, Batang Tuaka 3 titik, Gaung Anak Serka (GAS) 2 titik, Kempas 1 titik, Tempuling 5 titik, Mandah 2 titik, Keritang 1 titik dan Kecamatan Kemuning 1 titik.

Kepala Bidang (Kabid) Kerusakan lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup (BLH) Inhil, Ardi Yusuf menyebutkan, dalam dua hari kemarin setidaknya satelit NOAA sudah berhasil memantau puluhan titik api yang tersebar diberbagai kecamatan. Terjadinya peningkatan titik api disebabkan meningkatnya suhu panas.

“Pada hari sebelumnya terdapat 13 titik api, karena panas meningkat titik api naik menjadi 26,”ungkapnya Rabu  (20/3).

Lanjut Ardi, pihaknya khawatir jika suhu bumi terus meningkat akibat adanya panas yang dilahirkan oleh tata surya, maka secara otomatis titik api juga semakin mengalami peningkatan. Sebab itu, partisipasi warga sangat diharapkan dalam keadaan yang demikian.

Titik api yang terpantau satelit NOAA bisa disebabkan dua faktor yakni, terjadinya peningkatan panas namun lazimnya dikarenakan adanya pembakaran hutan maupun lahan secara sengaja oleh masyarakat.

“Langkah lain sebagai antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, kita tetap berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Sebab, jika kebakaran terus meningkat dampaknya akan merugikan kita semua,”tukas Ardi.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melarang matrial bangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Parit 23 Tembilahan, melintas dijalan dalam kota khusunya bagi jalan-jalan provinsi.

Sebelumnya, menurut Kepala Dishubkominfo Inhil, H Pahrolrozi, pihak kontraktor berjanji untuk membawa matrial bangunan mereka akan menempuh jalur perairan. Tapi tiba-tiba kontraktor akan menggunakan jalur darat.

“Kalau mereka ingin tetap melintas di jalur darat, silahkan minta rekomendasi dulu kepada Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau. Karena jalur Rumbai Jaya hingga Sungai Beringin merupakan jalan  yang dibangun dengan dana Pemrov,” jelas Pahrolrozi, Selasa (19/3).

Matrial banguan PLTU Parit 23 Tembilahan, ungkap Pahrolrozi berbobot sekitar 5000 ton. Kalau dipaksakan tetap melintasi jalur darat maka dampak buruknya bisa merusak fasilitas jalan. Sedangkan kondisi jalan yang ada saat ini sudah cukup memprihatikan, jadi tidak mungkin pihaknya membiarkan kendaraan tonase besar bebas masuk dalam kota.

“Bagi kami pribadi tidak ada masalah. Tapi yang kita pikirkan ini adalah untuk kepentingan masyarakat banyak. Solusinya mereka harus mengangkut matrial melalui jalur sungai,” tegasnya.

Kalau rekomendasi sudah mereka terima dari provinsi, Dihubkominfo ingin sebelum melintas di jalur itu, pihak kontraktor melakukan peninjauan bersama-sama. Sehingga mana-mana titik jalan yang rusak bisa ditimbun terlebih dahulu. Kemudian jika ada yang rusak parah perbaiki sesuai dengan MoU.

“Kalau ada rekomendasi, silahkan saja melintas. Kami tidak akan melarang, apalagi demi kepentingan bersama,” katanya lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Inhil, H Tengku Edy Efrizal, mengaku pihaknya tidak dapat memberikan rekomendasi terkait persoalan diatas. Sebab, untuk kelas jalan provinsi, kewenangan pada Dinas PU Provinis Riau. (dro/*1)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Aktivis Masyarakat Peduli Inhil (MPI) mendesak pihak Kejaksaan Negri Tembilahan untuk memeriksa adanya dugaan pengerjaan pondasi Venue PON Futsal yang tidak sesuai perencanaan.

Berdasarkan penjelasan Aktivis MPI, TS Suhandri yang saat itu didampingi rekannya, Zacky Hasan, timbulnya dugaan ini mencuat setelah terjadinya keretakan dibeberapa bagian dinding bangunan. “ Pada sisi barat, keretakan cukup parah terjadi akhir februari 2013 yang lalu atau belum genap dua bulan sejak berakhirnya masa pengerjaan. Bahkan menurut keterangan masyarakat sekitar, kerusakan serupa juga pernah terjadi sebelum. Hari ini, kerusakan serupa juga mulai terlihat pada sisi utara bangunan. Kita menduga hal ini lebih disebabkan pengerjaan pondasi yang tidak baik,” Sebut TS Suhandri

Alasan yang disampaikan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Kepariwisataan (Disporabudpar) Inhil, H Mukhtar T dengan Pengkambing hitaman kondisi geografis Inhil menjadi alasan yang dikatakannya lucu. Dinilai Comel, jauh hari sebelum pekerjaan dimulai, bukankah struktur pondasi yang dirancang memang diperuntukan untuk alam Inhil?.”Hanya ada dua dugaan kuat, perencanaan struktur pondasi yang salah atau memang pekerjaannya yang tidak sesuai dengan perencanaan,” Duganya.

Zacky Hasan juga membenarkan. Diakuinya, selama masa pemeliharaan (6 bulan. Red), segala kerusakan yang terjadi merupakan tanggungjawab pihak kontraktor pelaksana. Namun perbaikan yang dilakukan dengan cara tambal sulam menurutnya tidak akan menyelesaikan masalah. Ia meyakini, jika tidak dilakukan perbaikan pada inti persoalan(pondasi. Red) , kejadian serupa akan terus berulang.”yang lebih menjadi kekhawatiran kita, jika terlambat disikapi, mungkin tidak akan lama, bangunan ini akan ambruk dan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan korban jiwa,”Kata Zaky.

Kepala Kejaksaan Negri (Kajari) Tembilahan, Ferziansyah Sesunan melalui Kasi Intel, Ivan Siahaan menyatakan kelanjutan laporan ini menunggu arahan dari Kajari.” Yang jelas pengaduan ini kita terima. Tindaklanjutnya kami menunggu arahan dari atasan.” Ungkap Ivan.

Dalam Kesempatan itu, Ivan juga mengucapkan terimakasih atas peran aktif MPI untuk bersama-sama melakukan pengawasan. Dengan keterbatasan personil kejaksaan, diakuinya pihak Kejaksaan tentunya berharap banyak dukungan dari semua pihak terutama masyarakat. (dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Sekretaris Cabang olahraga (Cabor)Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Kabupaten Indragiri Hilir, Zainal Arifin berharap terpilihnya Yusran sebagai Ketua KONI periode 2013-2017 dapat lebih mampu berkiprah dalam memajukan dunia keolahragaan di bumi Sri Gemilang.

Harapan ini disampaikan Zainal Arifin melalui sambungan telepon selular, senin (18/3). “Saya ucapkan selamat atas terpilihnya saudara Yusran. Meskipun sosok Yusran dirasakan belum dikenal di kalangan pengurus Cabor Inhil namun secara pribadi saya berharap dirinya kedepan akan mampu menujukkan prestasi baik khususnya bagi dunia olahraga di Inhil,” Harap Zainal.

Menurut penilaian Zainal, kepengurusan KONI sebelumnya dirasakan tertutup dan kurang mampu merangkul Cabor sebagai induk olahraga. Ia berharap upaya perubahan hal ini juga menjadi sesuatu yang diutamakan.

H Yusran berhasil terpilih sebagai Ketua KONI periode 2013 – 2017 menggantikan H Indra Muchlis Adnan setelah berhasil mengungguli dukungan mutlak mengalahkan dua calon lainnya, H Syamsurizal Awi dan H Yusuf dalam Musyawarah olahraga KONI Inhil bertempat di Hotel Telaga Puri, Akhir pekan kemaren di Tembilahan.(dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Demi suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar sosialisasi, Senin (18/3)

Sosialisasi yang digelar di gedung KPUD Inhil ini dihadiri sejumlah tokoh masyarakat,  perwakilan partai politik (Parpol) dan aparat terkait baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) mapun unsur kepolisian.

Ketua KPUD Inhil, Joni, menegaskan, tujuan dari sosialisasi ini, untuk memberikan pemahaman pelaksanaan pemilu tahun 2014 kepada seluruh unsur masyarakat, baik yang terkait langsung maupun yang tidak terkait secara langsung. Mengingat pelaksaaan Pemilu sudah semakin dekat.

“Kegitan ini juga bagian dari tahapan yang harus kita lakukan menjelang pelaksanaan pemilu. Melalui sosialisisi semacam ini kami yakin bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Apalagi kami juga melibatkan narasumber yang berkompeten,” sebut Joni.(dro/*1)