TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  – Ketua LSM Perjuangan Anak Negeri (PERAN)  Firmansyah, mempertanyakan pihak RSUD Puri Husada Tembilahan, terkait minimnya realisasi anggaran untuk pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) pada tahun 2012 yang lalu. Berdasarkan informasi, realisasi paket pengadaan Alkes Anak hanya mencapai 1.5 persen, Alkes kebidanan 2,7 persen dan Alkes Dokter Umum hanya terealisasi sebesar 29 persen.

“Kita mempertanyakan sekaligus kecewa kenapa realisasi proyek bisa seminim itu. Padahal selama ini pihak rumah sakit sering beralasan ketersedian Alkes yang minim hingga berpengaruh pada mutu pelayan yang mereka berikan,” ujarnya melalui HP, Selasa, (5/3).

Sebagaimana diketahui total anggaran Alkes yang terbagi dalam tiga paket kegiatan yakni Alkes untuk Kebidanan, Anak dan Dokter Umum dengan total anggaran 1.9 milyar lebih yang pelaksanaannya dilakukan oleh PT Citra Pratama dan PT Putra Karo Jaya Mandiri yang keduanya adalah perusahaan dari Jakarta.

“Kalau kita masuk di Perawatan Kelas III banyak sekali kita temukan ranjang pasien yang kondisi sangat menyedihkan, begitu juga dengan kasur. Persoalan ini terjadi dikarenakan pihak rumah sakit yang tidak mampu mengelola dengan baik, bukan persoalan anggaran. Nyatanya setelah dibantu lewat APBD tetap tidak mampu mereka realisasikan,” tambahnya.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Inhil, Surya Lesmana SE, ketika dimintai tanggapannya seputar persoalan ini mengatakan pihak DPRD akan menindaklanjuti persoalan ini. Komisi IV nantinya akan memanggil  pihak RSUD  untuk memintakan keterangan.“Pasti akan kita tindaklanjuti,” ujarnya melalui HP di hari yang sama. (dro/*2)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Memasuki musim panas di awal Maret 2013 ini, titik panas (hotspot) mulai terdeteksi satelit National Oceanic Atmosferic Administration (NOAA) Riau, untuk wilayah Indragiri Hilir (Inhil) pada Ahad (03/3).

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Inhil, H Darusalam melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Kerusakan Lingkungan BLH Inhil, Ardi Yusuf katakana Saat ini satelit NOAA memantau 3 hotspot yang terdapat di dua kecamatan berbeda. 2 titik terdapat di Desa Kelapa Patih Jaya dan Desa Umber Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong sedangkan 1 titiknya terdapat di Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Inhil.

“Hari sebelumnya Sabtu (02/3) terdapat 2 titik di Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu dan 1 titik lagi di Desa Concong Dalam, Kecamatan Concong,”jelas Ardi Yusuf, Senin (04/3).

Selain itu pihaknya juga menghimbau kepada pihak kecamatan yang daerahnya terdeteksi titik api oleh satelit NOAA, untuk melakukan pengawasan. Hal itu bertujuan sebagai upaya penaggulangan terjadinya bahaya kebakaran hutan dan lahan di kawasan Indragiri Hilir.

“Biasanya, hasil pantauan satelit NOAA sudah bisa dipastikan 90 persen telah terjadi kebakaran hutan dan lahan pada wilayah bersangkutan. Sehingga perlu dilakukan pengecekan supaya kemungkinan terburuk tidak terjadi,” ungkapnya.

Meski demikian, Pemerintah Kecamatan (Pemcam) lanjut Ardi, harus benar-benar memastikan data dengan kongkrit, supaya tidak menimbulkan kerancuan atau ke ragu-raguaan dalam melakukan tindakan. Artinya BLH tetap menunggu data kongrit dimana titik api didapati.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sebanyak 159 calon anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menjalani tes tertulis di Gedung Olahraga (GOR) Tasik Gemilang, jalan Baharuddin Yusuf, Tembilahan Senin (04/3).

Ketua Panwaslu Inhil, Nelly Weny Susanty, mengatakan, selama menjalankan tahapan seleksi, mulai dari pemeriksaan administrasi, tes tertulis, wawancara dan hingga penetapan calon anggota Panwascam terpilih, pihaknya tetap akan bertindak indefendent.
“Tak ada kepentingan siapapun dalam tugas yang kami emban, kecuali dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Kami juga tidak bekerja sama dengan banyak pihak termasuk Pemerintah Daerah (Pemda),” ungkap Nelly, saat memberikan sambutan sebelum menggelar seleksi tertulis.

Kalau memang seseorang benar-benar layak untuk di luluskan, maka orang bersangkutan kata Nelly wajib untuk mendapatkan hal tersebut. Namun jika sebaliknya berarti itulah hasil sebenarnya.

“Kami tidak akan menambah atau mengurangi hasil seleksi yang telah saudara peroleh,” pungkasnya memberikan pemahaman.

Lembaran soal dan jawaban tes diantar secara langsung oleh Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Banwaslu) Provinsi Riau, Edy Syarifuddin dan rombongan. Sebelum dibagikan kepada peserta ujian, soal yang dalam keadaan disegel terlebih dahulu dibuka dihadapan peserta dan panitia penyelenggara. Kemudian baru dibagi-bagikan. Setelah ujian selesai soal tersebut dilakukan dengan cara dibakar dan juga disaksikan oleh peserta pula.”Semua kita yang ada disini diperbolehkan untuk menyaksikan pemusnahan lembaran soal,” paparnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menghimbau pihak Sekolah tidak mempersulit warga yang belum memiliki akte kelahiran. Jangan hanya karena belum memiliki akte kelahiran, warga bersangkutan tidak dapat masuk sekolah. Padahal hak untuk sekolah merupakan hak setiap warga Negara.

“Kita minta pihak sekolah memberikan kelonggaran kepada warga yang ingin sekolah, jangan hanya karena tidak memiliki akte kelahiran mereka tidak dapat masuk sekolah,”Pinta Kadisdukcapil Inhil, Dianto Mampanini, senin (4/3)

Dianto menambahkan, saat ini Disdukcapil sedang melakukan pembicaraan ini dengan Kadisdik. Ia berharap akan mendapatkan respon baik karena semua ini demi kepentingan masyarakat.

Luasnya wilayah Inhil, merupakan suatu masalah untuk proses pembuatan akte. Belum lagi masih memerlukan waktu beberapa hari bahkan berbulan-bulan. termasuk aturan baru bahwa seseorang harus membuat akte kelahiram di Pengadilan Negeri (PN) khususnya mereka yang berumur diatas satu tahun.

“Kita bisa memberikan pemahaman dengan masyarakat. Agar mereka juga tidak mengabaikan pembuatan akte kelahiran. Sebab, kalau tidak diberikan pengertian malah takutnya mereka beranggapan bahwa untuk sekolah tidak lagi memerlukan akte seperti sebelumnya. Ini juga keliru,”imbuhnya.(dro/*1)

Tembilahan (www.detikriau.org) – 34 Karateka Wadokai Karate-Do Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan ujian kenaikan sabuk. Uji kemampuan yang dilaksanakan per enam bulan ini diikuti oleh lima Dojo Wadokai  Kabupaten Inhil.

Berdasarkan penjelasan simpai Doni, ke lima Dojo tersebut adalah, Dojo Pengcab Wadokai Inhil, Dojo SD 013 Pengalihan Enok, Dojo SD 032 Kelurahan Tembilahan Kota dan Dojo Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan serta Dojo SMP 01 Kecamatan Tembilahan Hulu.

“Uji kenaikan sabuk yang dilaksanakan hari ini mulai karateka tingkatan Kyuu  hingga Sabuk Hitam (Dan I). Kegiatan ini secara rutin kita laksanakan per enam bulan atau dua kali dalam setahun.” Jelas Doni, Ahad (3/3/2013)

Dikatakannya, uji kenaikan sabuk merupakan wadah untuk melakukan penilaian terhadap seorang karateka dalam menyerap pembelajaran yang diterimanya. Seleksi ini dilakukan cukup ketat sebagai upaya menciptakan karateka-karateka handal khususnya bagi Inhil kedepannya.

Selain Simpai Doni, yang betindak selaku penguji adalah, Simpai Rudy, Afris dan Mahyudin Batubara. Kegiatan ini juga tampak dihadiri oleh Pengurus Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Kab Inhil, Jumari. Usai melaksanakan pengujian kenaikan sabuk di Inhil, Penguji secara bergilir akan melakukan pengujian kenaikan sabuk serupa di Kabupaten lainnya di Riau.” Beberapa daerah lain yang sudah dijadwalkan untuk melakukan uji kenaikan sabuk diantaranya, Kabupaten Pelalawan, Duri Kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis termasuk Kota Pekanbaru,”Jelas Doni.

Wadokai Karate-Do merupakan sebuah cabang organisasi karate yang sudah cukup mumpuni dan memiliki segudang atlit-atlit berprestasi. Khusus di Kabupaten Indragiri Hilir, Atlit-Atlit Wadokai cukup banyak menorah prestasi dan mengharumkan nama daerah.(dro/*0)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Sebagai daerah penggagas pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir Selatan (Insel), Kecamatan Tanah Merah mengaku tidak ngotot untuk meletakkan Ibukota Kabupaten di Kecamatan mereka. Jika ingin pemekaran benar-benar terwujud, sikap lapang dada yang ditunjukkan masyarakat Kecamatan Tanah Merah ini diharap juga menjadi pertimbangan masyarakat Kecamatan Kemuning.

Permintaan ini disampaikan oleh tokoh masyarakat Tanah Merah, H Badania Manessa melalui detikriau.org dalam sebuah perbincangan di Kuala Enok, Sabtu (2/3/2013). Menurut penilaian H Badak, panggilan akrab mantan Kepala Desa Kuala Enok ini, seluruh deklarator penggagas pemekaran Insel adalah putra daerah mereka. jika mau diartikan, Kecamatan tanah merah adalah saudara tua ide pemekaran Insel. Sebagai saudara tua, demi rasa keadilan dan kemakmuran masyarakat diseluruh Kecamatan yang bergabung menjadi pertimbangan utama Tanah Merah untuk tidak ngotot meminta dijadikan ibukota.

“pertimbangan ini yang saya minta kepada saudara muda kita di Kemuning juga untuk berlapang dada. Sekali lagi, jika dikatakan penetapan itu didasarkan kepada hasil kajian, kajian ini jelas sebuah penjaliman karena sedikitpun menurut hemat kami tidak mempertimbangan rentang kendali atau keadilan diantara kecamatan-kecamatan yang bergabung.”Harap H Badak sambil meminta elit politik ditanah seribu jembatan ini untuk menjadikan ini sebuah perhatian serius.

Apa yang dimintakan H Badak ini juga senada dengan yang disampaikan H Yusuf Aziz. Bahkan ia katakan, saking inginnya Insel ini mekar, palu yang digunakan dalam Musyawarah Besar (Mubes) pertama Insel masih ia simpan dengan baik.

“secara pribadi saya meminta agar kerja keras ini tidak sia-sia, semua pihak harus berlapang dada terutama Kecamatan Kemuning. Sekali lagi bukan kami tidak ingin pemekaran segera wujud tetapi yang utama, persoalan rentang kendali harus dijadikan pertimbangan utama,” Tegas H Yusuf Aziz yang lebih dikenal dengan Panglima Kuala Enok ini meminta.

Tujuh orang deklarator pemekran Insel yakni, Kamal HN, Majid Hisma, Ahmad Rahmani, Ali Nurdin Rusli, Muslimin Mabbate dan Yusuf Aziz. (dro/*0)