TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sudah dua hari ini ketebalan kabut asap yang menyelimuti langit Kota Tembilahan dan sekitarnya semakin pekat. Demikian pula dengan titik panas atau hotspot yang cendrung meningkat.

Satu hari sebelumnya jarak pandang bisa mencapai 1000 sampai 1500 meter, namun hari Kamis (20/6) kemarin jarak pandang diperkirakan hanya mencapai 500 hingga 1000 meter saja. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Indragiri Hilir (Inhil) terus melakukan aktivitas kebakaran hutan dan lahan.

“Kami sudah menyurati pemerintah kecamatan (Pemcam) untuk memantau jika ada titik api atau sebagainya yang mengarah terhadap kebaran hutan maupun lahan,” ungkap Kepala BPBD Inhil, H Tantowi Jauhari, Kamis (20/6).

Selain itu dia juga menghimbau kepada masyarakat supaya jangan melakukan pembakaran lahan perkebunan apalagi sampai melakukan pembakaran hutan. Dengan kondisi semacam ini semua pihak harus bersama-sama menjaga kemungkinan buruk yang dapat membahayakan lingkungan itu sendiri.

“Ini sudah menjadi tugas kita bersama untuk mensosialisasikan akibat buruk dari kebakaran hutan dan lahan,” harapnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)-Sejumlah warga yang diwakili Aliansi Mahasiswa Inhil mengirim kado kepada Pemkab dan DPRD Kabupaten Inhil.

Kado yang berisikan sepotong kain putih dengan beragam tulisan dan luapan kekecewaan dari masyarakat Kabupaten Inhil tersebut, diserahkan oleh perwakilan mahasiswa ketika menggelar demo menolak kenaikan harga BBM, Kamis (20/6).

Pantauan lapangan, puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Inhil mulai melakukan aksinya dari Rektorat Unisi Tembilahan. Dibawah pengawalan aparat kepolisian, mereka mulai bergerak menuju Bundaran Tugu Upakarti yang terletak di depan kampus milik Pemkab Inhil tersebut.

Di tempat itu, para mahasiswa berkumpul sejenak dan melakukan orasi mengecam serta menolak kebijakan Pemerintah Pusat yang akan menaikan harga BBM. Pasalnya, keputusan tersebut dinilai tidak berpihak dan menyengsarakan masyarakat.

Setelah menyelesaikan orasinya, para mahasiswa kembali melanjutkan aksi mereka dengan berjalan kaki menuju Kantor Bupati Inhil. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, H Rudiansyah yang didampingi Kepala Dinas Kehutanan, HM Thaher serta Kepala Satpol PP Kabupaten Inhil, Martha Haryadi.

Meski sempat melakukan orasi di depan Kantor Bupati, puluhan massa yang dipimpin Koordinator Lapangan, Syar’i ini, akhirnya meminta pihak Pemkab Inhil untuk berdialog di salah satu ruangan di kantor tersebut.

Pada dialog itu, mahasiswa secara tegas menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah, untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan terhadap tuntutan tersebut oleh Pemkab Inhil.

“Kami meminta Pemda Inhil menindaklanjuti pernyataan aksi sebelumnya, yang disepakati bersama untuk menolak kenaikan harga BBM. Selain itu, pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan meninjau kembali kebijakan BLSM, karena bukan kebijakan yang tepat untuk membantu masyarakat,” tegas Syar’i.

Menanggapi tuntutan mahasiswa tersebut, Pemkab Inhil yang diwakili Rudiansyah menjelaskan, bahwa kebijakan untuk menaikan harga BBM itu merupakan keputusan dari Pemerintah Pusat dan telah pula disetujui pihak DPR. Sehingga, mau tidak mau seluruh pihak harus mengikuti dan menjalankan apa yang telah diputuskan itu.

“Tuntutan ini akan kami terima dan ditandatangani untuk selanjutnya diteruskan ke pimpinan,” ujar Rudiansyah.

Seusai melakukan dialog dengan Pemkab Inhil, puluhan massa kembali menuju ke Rektorat Unisi Tembilahan, untuk kemudian melanjutkan aksinya ke Gedung DPRD Kabupaten Inhil dengan menggunakan sepeda motor.

Sesampainya di Gedung DPRD Kabupaten Inhil, massa juga melakukan orasi yang sama, yakni menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Mereka meminta anggota DPRD Kabupaten Inhil, yang merupakan wakil masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan keresahan masyarakat terkait kebijakan naiknya harga BBM.

Di hadapan Zulkifli, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Inhil dari Fraksi PDI Perjuangan, Syar’i yang mewakili massa juga menyampaikan beberapa tuntutannya, yakni meminta DPRD Inhil untuk ikut serta menolak kenaikan BBM, demi kemakmuran umat dan bangsa.

“Kita juga minta DPRD Inhil benar-benar menyalurkan aspirasi rakyat sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Syar’i.

Saat itu, juga dilakukan penandatangan pernyataan sikap antara pihak mahasiswa dengan DPRD Kabupaten Inhil, yang diwakili Zulkifli. Massa berharap, dengan adanya penandatangan tersebut, apa yang menjadi tuntutan mereka dapat terpenuhi.

“Kita dari DPRD Kabupaten Inhil akan tetap memperjuangkan aspirasi dan keluhan dari masyarakat,” tegas Zulkifli.

Setelah melakukan aksinya, puluhan massa kembali ke Rektorat Unisi Tembilahan, dan akhirnya membubarkan diri.(dro/*)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Keluarga pasien program Asuransi Kesehatan (Askes) mengeluhkan pelayanan kesehatan yang diterima oleh keluarganya. Ia mengkritik kurang tranparannya biaya yang menjadi tanggungan program askes dengan yang tidak menjadi tanggungan termasuk masalah penyediaan obat-obatan.

Keluhan ini disampaikan oleh keluarga pasien yang meminta namanya untuk tidak dipublikasikan. Senin (17/6) yang lalu.

Diceritakannya, dengan mengantongi kartu askes, akibat serangan darah tinggi, keluarganya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada di Tembilahan. Karena merasa khawatir dengan kondisi kesehatan semakin memburuk, pasienpun dimintakan keluarga untuk melakukan rawat inap.

Malam itu, petugas medis memberikan resep obat-obatan yang harus ditebus, tanpa sedikitpun menurutnya adanya penjelasan apakah resep obat itu menjadi tanggungan program askes atau tidak.”Terus terang saya cukup kaget, ketika ditebus, saya terpaksa harus merogoh uang pembayaran Rp. 300 rb lebih. Kekesalan saya bukan masalah uangnya tetapi yang menjadi rekaman dibenak saya, pasien adalah peserta program askes dan menurut saya akan mendapatkan pengobatan secara gratis sesuai program jaminan kesehatan yang dirinya menjadi peserta,” Ujarnya memulai cerita.

Pertanyaan dibenaknya kembali menyeruak, malam itu, ia mengetahui tidak seluruh obat yang ditebus tersebut habis dikonsumsi dan pagi harinya, obat-obatan yang diberikan kepada pasien yang merupakan keluarganya sudah berbeda. Ia mempertanyakan kemana sisa obat-obatan yang sudah ditebus malam sebelumnya.

Dari hasil komfirmasi yang dilakukannya kepada pihak RSUD, Keluarga pasien mendapatkan keterangan bahwa untuk pengambilan obat-obatan pasien peserta askes hanya bisa dilakukan di salah satu apotik yang sudah ditunjuk. Namun sayangnya apotik tersebut tidak buka 24 jam.

“saya hanya mempertanyakan jika pasien masuk dimalam hari seperti kasus yang menimpa keluarga saya dan apotik yang ditunjuk sudah tutup karena memang tidak beroperasional 24 jam, apakah artinya peserta askes harus merogoh kantong sendiri untuk menebus obat-obatan yang semestinya bisa didapatkannya dengan gratis?” Ujarnya sambil juga bertanya terkait visite dokter yang juga dijadikan beban yang harus dibayarkan pasien.

Dalam kesempatan itu keluarga pasien juga menyampikan kabar miring yang diterimanya bahwa adanya dugaan yang beredar dimasyarakat bahwa oknum dokter tertentu juga menginvestasikan obat-obatan yang dititip ke apotik dan kemudian obat-obatan itu nantinya akan diresepkan kepada pasien untuk ditebus.

Terkait dengan keluhan yang disampaikan keluarga pasien ini, Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, dr. Irianto ketika dikomfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (18/6) menyatakan bahwa tidak semua obat-obatan menjadi tanggungan program askes. Penunjukkan apotik yang akan melayani pasien askes menurutnya bukanlah kewenangan pihaknya tetapi langsung ditunjuk oleh pihak pengelola Askes.

“Tidak ada istilah tidak boleh untuk memberikan resep yang harus ditebus oleh peserta askes kecuali untuk peserta Jamkesmas maupun Jamkesda. Ini prinsipnya yang terlebih dahulu harus dipahami termasuk juga tidak semua jenis obat-obatan menjadi tanggungan askes. Sedangkan apotik Ganda Farma yang ditunjuk untuk melayani peserta Askes bukan wewenang RSUD tetapi langsung ditunjuk oleh pihak Askes.”Jawab dr Irianto mengawali komfirmasi namun juga membenarkan bahwa untuk obat-obatan darah tinggi sebenarnya masuk dalam salah satu jenis obat-obatan yang menjadi tanggungan program Askes.

Tidak beroperasionalnya apotik yang menjadi pelayan pasien askes selama 24 jam penuh disampaikan Irianto juga menjadi salah satu kendala, termasuk untuk memberikan pelayanan bagi peserta askes yang masuk dimalam hari. Untuk melakukan tindakan medis terhadap pasien, dengan kondisi ini petugas medis terpaksa harus membuatkan resep yang harus ditebus ke apotik yang bukan menjadi langganan Askes.

Kebijakan pemberian resep tersebut dikatakan Irianto sekali lagi tetap dibenarkan dengan catatan disetujui oleh pasien maupun keluarga pasien peserta askes.

Jika pihak RSUD mau berlaku ketat dengan mengikuti aturan yang mengharuskan pasien menebus obat di apotik langganan Askes, dan disaat malam hari, apotik tersebut tutup, artinya RSUD tidak perlu memberikan obat kepada pasien.

“Kalau itu yang kami lakukan, siapa yang rugi?. Makanya untuk melakukan tindakan medis kita terpaksa harus membuatkan resep. Sebenarnya kita sudah mengajukan usulan kepada pihak Askes agar penebusan obat-obatan peserta Askes cukup dilakukan di RSUD, tapi itu masih belum disetujui,”Perjelas Irinato.

Kembali dijelaskan Irianto, untuk obat-obatan yang diresepkan, jika tidak habis terpakai, sisanya harus dikembalikan kepada pasien ataupun keluarga pasien.

Ketika kembali dipertanyakan terkait berita miring bahwa oknum dokter juga ikut berinvestasi dalam bentuk obat-obatan, Irianto membantah.”Tak ada itu, lagi pula resiko investasi juga tinggi karena belum tentu obat tersebut akan habis. Tapi yang jelas, penunjukan apotik Ganda Farma sebagai langganan peserta Askes bukan kebijakan kita. Jadi tak ada kepentingan kita disitu,” Elak Irianto mengakhiri. (dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Menjelang pengumuman kenaikan Harga bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi oleh Pemerintah. Sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di Ibu Kota Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan juga merangkak naik. Kenaikan harga ini diprediksi akan terus melambung seiring dengan akan masuknya bulan suci Ramadhan, juli mendatang.

Berdasarkan pantauan di Pasar terapung, jalan Yos Sudarso, Tembilahan. Kenaikan harga sebahagian kebutuhan pokok bahkan mencapai angka 40 persen.

Bawang merah yang sebelumnya dipasarkan dengan harga Rp. 27 rb per kilonya kini sudah dipasarkan dengan harga Rp. 35 ribu. Bahkan sebahagian pedagang sudah memasarkan dengan harga Rp. 38 ribu.

Untuk minyak goreng curah, dari harga semula Rp. 11.500, naik menjadi Rp. 13.000 per Kg. dan minyak goreng kemasan dari harga Rp. 14.500 naik menjadi Rp. 16.000 per liter. Selain itu, teluar ayam ras yang biasa dipasarkan dengan hitungan butiran ditingkat pedagang pengecer, sebelumnya dipasarkan dengan harga Rp. 1000 per butir kini naik menjadi Rp. 1.100 hingga Rp. 1.200.

Kenaikan harga kebutuhan pokok ini juga terjadi pada komoditi lainnya seperti gula pasir, tepung terigu, beras, daging sapi dengan kenaikan yang bervariasi.

“harga beli kita juga sudah naik dari agen makanya kita terpaksa menaikan harga jual,”Sebut seorang pedagang dipasar terapung, jum, rabu (19/6).

Jum memprediksi, harga bahan pokok akan terus mengalami kenaikan. Disamping dipengaruhi oleh kenaikan BBM juga disebabkan akan masuknya bulan suci ramadhan.

Sementara itu seorang ibu rumah tangga, Rita mengaku kenaikan harga bahan pokok ini semakin terasa sangat memberatkan. Ia berharap pemerintah dapat mengawasi kenaikan harga ini dengan lebih ketat agar beban biaya hidup masyarakat tidak semakin sulit. (dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Satelit NOAA memantu adanya 19 hotspot berada di kabupaten Indragiri Hilir. Sebarannya terdapat di 10 Kecamatan.

“Tanggal 17  yang lalu hotspot terdata di 17 titik. Satu hari kemudian naik menjadi 19,” Jelas Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Kerusakan Lingkungan Ardi Yusuf, Rabu (19/6) sambil menyatakan bahwa terjadi peningkatan jumlah titik panas meski belum terlalu siknifikan. Namun diperkiarakan jumlah itu akan terus bertambah.

BLH juga menghimbau kepada semua pihak khususnya bagi pihak kecamatan yang daerahnya terdeteksi titik api oleh satelit NOAA, untuk melakukan pengawasan. Hal itu bertujuan sebagai upaya penaggulangan terjadinya bahaya kebakaran hutan dan lahan di kawasan Indragiri Hilir.

“ hasil pantauan satelit NOAA dapat dipastikan 90 persen telah terjadi kebakaran hutan dan lahan pada wilayah tersebut.  Sehingga perlu dilakukan pengecekan agar kemungkinan buruk tidak terjadi,” katanya.

Meski demikian, Pemerintah Kecamatan (Pemcam) lanjut Ardi, harus benar-benar memastikan data dengan kongkrit, supaya tidak menimbulkan kerancuan atau ke ragu-raguaan dalam melakukan tindakan. Artinya BLH tetap menunggu data kongrit atau laporan dimana terdapat titik api oleh pemerintah kecamatan.

Titik panas terdeteksi dibeberapa kecamatan seperti Kecamtan Keritang 6 titik, masing-masing di Desa Pancur, Teluk Kelasa, Pengalehan, dan Kelurahan Kotabaru Reteh. Kemudian di Kecamatan Pelanggiran sebanyak 3 titik yang tersebar di Desa Simpang Kateman dan Desa Taga Giri Tama Jaya.

Kecamatan Batang Tuaka terpantau 2 titik masing-masing diDesa Sungai Luar dan Desa Kuala Sebatu. Selanjutnya di Kecamatan Tempuling terdapat 2 titik, terdapat di Kelurahan Sungai Salak. Kecamatan Pulau Burung 1 titik. Kecamatan Teluk Belengkong, Mandah, Kuala Indragiri (Kuindra), Kempas dan Kecamatan Tembilahan masing-masing 1 titik.(dro/*1)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Indragiri Hilir yatakan bahwa pelaksanaan debat kandidat calon Bupati/Wakil Bupati merupakan domainnya KPU. Jika juga harus dilakukan pihak lain, dimintakan untuk dilakukan secara professional dan lebih mengedepankan sikap netralitas.

Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Ketua KPUD Inhil, Joni Suhaidi dalam kesempatan dialog dengan Wakil Ketua DPK KNPI Inhil, Hidayat Hamid dan Sekjend Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop), Indra Gunawan diruang kerjanya, Selasa (18/6).

“Tidak ada aturan debat kandidat bisa dilakukan oleh pihak luar selain KPU karena debat merupakan salah satu metodologi kampanye, tentunya secara otomatis menjadi domainnya KPU,” Tegas Joni Suhaidi.

Secara aturan dijelaskan Joni, pelaksanaan Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati memiliki aturan-aturan yang harus diikuti. Seperti kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh pasangan calon. Satu saja yang tidak setuju maka kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan. Termasuk pemilihan finalis dan moderator sebelumnya juga harus dimintakan persetujuan dari semua pasangan calon.

“Jadi prosesnya memang agak pelik dan juga tidak gampang. Lagi pula, secara aturan, pelaksanaannya baru bisa dilaksanakan setelah masuknya jadwal kampanye. Namun sejalan dengan waktu itu, KPUD juga melaksanakan penyaluran logistik untuk Pilkada Bupati dan Gubernur. Makanya KPUD Inhil memutuskan untuk meniadakan kegiatan debat kandidat,” Papar Joni.

Ketika dipertanyakan apakah ada ketentuan yang menyatakan larangan kepada pihak lain untuk melaksankan debat kandidat. Joni menyatakan tidak. Dalam kesempatan itu ia hanya menyarankan jika memang kegiatan itu juga harus dilakukan,teknis selayaknya harus mengikuti ketentuan yang sudah digariskan oleh KPU.(dro)