TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dua pasangan Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil) priode 2013-2018 menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Acmad, Selasa (2/7).

“Sesuai jadwalnya hari ini, dua pasan Balon Bupati dan Wakil Bupati Inhil mengikuti prosesi pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani,” jelas Ketua Pokja Pencalonan KPU Inhil, H Herdian Asmi, SH.

Kedua pasangan tersebut yakni H Syamsudin Uti – H Muslimin (Sumbawa). Mereka diusung oleh dua Partai Politik (Parpol), yakni Partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi (PBR) dengan kekuatan 8 kursi di DPRD Inhil.

Sedangkan pasangan berikutnya yakni, H Edy Syafwannur – Agus Salim (Cerdas). Balon tersebut diusung oleh tiga Parpol Parlemen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan 13 kursi di DPRD.

“Hari kedua giliran pasangan HM Wardan – H Rosman Malomo (Warohmah) dan H Zaenal Abidin – H Said Ismail. Ketentuan urutan ini berdasarkan waktu pendaftaran mereka. Siapa yang duluan mendaftar, maka pasangan itupula yang mendapat kesempatan duluan,” katanya.

Pasangan Wahrohmah, diusung oleh Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Amanat Nasional (PAN )dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 19 kurdi di Parlemen.

Sedangkan pasangan terkahir Zaenal Abidin dan Said Ismali diusung gabungan 8 Parpol, yakni Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Gerindra, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Patriot, Partai Pembangunan Nasional (PPN), Partai Pembangunan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Kebangkitan Nahdatul Ulama (PKNU) dan Partai Republikan.

“Lima hari setelah pemeriksaan kesehatan ini kami baru menerima rekomendasi dari tim dokter pemeriksa kesehatan. Kemudian baru dilanjutkan dengan tahap berkutnya, seperti pengumuman dan penetapan pasangan,”ungkapnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Premium, saat ini harga ditingkat pengecer dijual bervariatif  mulai dari Rp 7.500 sampai dengan 8.000 perliternya.

Ada yang menilai harga tersebut mahal dan ada pula yang mengaku harga itu masih sebatas wajar. Umumnya mayoritas pengecer premium di Kota Tembilahan menjual kepada konsumen dengan harga Rp8.000 perliter.

“Memang beginilah kondisinya. Habis kita mau gimana lagi, minyak sangat kita butuhkan. Saya rasa wajar saja kalau pengecer menjual Rp 7.500 sampai Rp 8.000 perliter. Karena mereka juga beli dengan harga mahal,” ungkap Iza warga Tembilahan.

Berbeda dengan Anggi, Mahasiswa Semester IV Fakultas FKIP Unisi Tembilahan. Sebagai seorang mahasiswa harga Rp 8.000 perliter terbilang cukup tinggi. Apalagi bagi dirinya yang belum menghasilkan uang sendiri.

“Kalau saya pribadi lebih memilih membeli premium ke SPBU. Walau sedikit ngantri. Sebab, di pengecer mahal bagi saya,” jawabnya, Selasa (2/7).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) harus mengambil sikap terhadap sikap para pengecer BBM yang sengaja mempermainkan harga. Sebelum pemerintah menaikan harga BBM, ditingkat pengecer BBM jenis premiun hanya Rp 6.000 perliter.

Kepala Disperindag Inhil, H Rudiansyah mengatakan untuk mengantisipasi terjadinya penjualan BBM dengan harga tinggi pihaknya akan menggelar rapat teknis soal tersebut. Bersama pihak terkait dirinya mencoba mencarikan solusi, supaya pembeli dan penjual sama-sama tidak keberatan.

Pada umumnya konsumen atau pembeli di Kota Tembilahan tidak semuanya memilih SPBU atau APMS. Apalagi kendaraan roda dua, mereka lebih suka membeli premium di pedagang eceran yang ada dipinggir jalan.

“Kami tetap melakukan pengawasan. Biasanya masyarakat kita tidak terlalu mempersoalkan harga yang masih mereka anggap wajar. Kecuali sudah terlalu mahal baru banyak yang mengeluhkan,” imbuhnya sambil mengatakan pengawasan harus dilakukan secara bersama agar tak terjadi penyimpangan.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  – Setidaknya sejak Januari hingga akhir Juni 2013 sudah tercatat 204 kasus penyakit Infeksi Saluaran Pernapasan Akut (ISPA). Biasanya kasus ini meningkat akibat kabut asap.

Namun untuk di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kasus ISPA yang menimpa warga kecil kemungkinan disebabkan bencana kabut asap yang cukup meningkat pada pekan-pekan lalu. Pasalnya, berdasarkan data yang diperoleh dari RSUD Puri Husada Tembilahan, Juni hanya tercatat 22 kasus ISPA.

“18 pasien diantaranya hanya rawat jalan. Sisanya 4 pasien harus kita rawat inap. Tetapi mereka sudah diperbolehkan pulang oleh petugas medis yang merawat,” sebut Kepala Tata Usaha (KTU) RSUD Puri Husada Tembilahan, Asnawi, Selasa (2/7).

Umumnya, penderita penyakit yang diakibatkan asap diantaranya, ISPA, batuk pilek, Ashma, iritasi mata dan iritasi kulit. Walau bagaimanapun, masyarakat hendaknya waspada pada berbagai macam jenis penyakit. Pola hidup bersih salah satu faktor terkuat mencegah datangnya penyakit.

“Dengan meningkatkan sistim kewaspadaan dini (SKD) juga merupakan upaya dalam mencegah penyakit,” tuturnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Inhil, Rasul Alim menyebutkan asap yang bercampur dengan udara di Inhil belum lama ini tidak terlalu mengganggu kesehatan masyarakat. Walau demikian, dia meminta saat asap mulai terlihat dan tercium warga jangan terlalu banyak melakukan aktivitas diluar rumah.

Apalagi bagi masyarakat yang memang memiliki riwayat penyakit asma atau sesak napas. Lebih  tepat mengenakan masker kalau hendak beraktivitas.”Yang paling rentan adalah anak-anak dan balita. Karena daya tahan tubuh anak tidak sama dengan daya tahan tubuh orang dewasa,”tandasnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kecamatan Tembilahan, menjadi kecamatan pertama penerima program pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) BLSM.  

Berdasarkan daftar distribusi sebaran Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Inhil, tercatat 27.565 jiwa warga miskin penerima program tersebut. Sedangkan kecamatan terbesar penyumbang data ini adalah Kecamatan Mandah yang mecapai 2.767 jiwa.

Kepala Kantor Pos Tembilahan, Ade Novel mengatakan pihaknya hanya bersipat sebagai penyalur. Sedangkan kebijakan lahirnya data merupakan kewenangan pemerintah. Meski demikian, pihaknya siap menjalankan tugas yang sudah diembankan.

“KPS-nya sudah ada, kami hanya menjalankan. Daerah penerima pertama, adalah Kecamatan Tembilahan, kemudian dilanjutkan dengan Kecamatan Tembilahan Hulu,” kata Ade, Selasa (2/7).

Waktu penyaluran BLSM tahap awal tahun 2013 ini masih terbilang cukup lama hingga sampai Desember  mendatang. Kendati demikian, pihak Pos menargetkan penyaluran BLSM kepada rumah tangga sasaran (RTS) ditargetkan selesai secepatnya.

“Meski waktunya masih lama, kami berusaha maksimal agar penyaluranya bisa cepat dan uangnya bisa langsung dimanfaatkan oleh penerima,” tuturnya.

Setelah Kecamatan Mandah, sebagai penyumbang angka terbesar untuk penerima BLSM. Ditempat kedua diikuti Kecamatan Gaung dengan angka 2.066 RTS dan posisi ketiga ada pada Kecamatan Enok dengan angka 2.060 RTS.

“Berdasarkan data, Kecamatan Sungai Batang penerima BLSM yang terkecil yakni sebesar 731 RTS. Lalu kemudian disusul dengan Kecamatan Teluk Belengkong sebesar 747 dan Kecamatan Concong yang berjumlah 748 RTS,” jelas Ade.

Jumri, salah seorang penerima BLS dari Kelurahan Sungai Beringin, Tembilahan mengaku senang mendapatkan bantuan BLSM sebsar Ro 300 ribu. Dengan dana tersebut dia mengaku bisa membeli beberapa kebutuhan yang sangat mendesak. Terutama menjelang masuknya bulan Puasa.

Meski demikian, Jumri menambahkan jika melihat dengan kondisi seperti ini uang senilai itu masih sangat kurang. Sebab, hampir dari seluruh harga kebutuhan pokok sudah mengalami kenaikan.”Yang pasti kami tetap bersyukur. Paling tidak bisa membeli sesuatu. Tapi kalau boleh jujur angka ini masih sangat kecil, kalau dibandingkan dengan tingginya kebutuhan saat ini,” nilainya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sebanyak 74 Anggota Polres Indragiri Hilir naik pangkat, prosesi upacara kenaikan pangkat digelar di Aula Mapolres Indragiri Hilir, Selasa (2/7) dipimpin langsung oleh Kapolres Indragiri Hilir AKBP Dedi Rahman Dayan SIK. M.si.

Dalam amanatnya Kapolres Indragiri Hilir AKBP Dedi Rahman Dayan SIK.Msi, menyebutkan bahwa kenaikan pangkat merupakan bentuk apresiasi yang sudah dilakukan melalui penilaian secara selektif, berdasarkan kinerja dan dedikasi masing-masing personil itu sendiri, dalam menjalankan tugasnya.

“Kenaikan pangkat bagi personil Polisi bukanlah suatu hal yang otomatis, namun perlu melalui proses  serta prestasi yang bersangkutan, sesuai dengan dedikasi dan kinerja yang baik, loyalitas dalam setiap  tugas yang diembannya” tegas Kapolres

Bahkan Kapolres juga menjelaskan untuk mencapai sebuah hasil prestasi yang baik bagi setiap anggota yang bisa berpengaruh pada kenaikan pangkat itu sendiri, diperlukan sebuah kerja keras yang bisa dipertanggung jawabkan, sesuai dengan tugas pokok dan jabatannya masing-masing.

“Makanya kenaikan pangkat sangat dipandang perlu sebagai wujud kualitas dan kuantitas, baik tingkat profesional, intelektual, serta keteladanan dan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan” tambah Kapolres.

Pada kesempatan ini, Kapolres juga mengingatkan kepada seluruh Jajarannya agar tetap meningkatkan mutu kenerjanya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Polri yakni mengayomi, melayani, dan melindungi masyarakat.

Adapun untuk jumlah personil yang naik pangkat, dari Ipda naik menjadi Iptu sebanyak 8 orang, kemudian dari pangkat Bripda ke Briptu ada 2 orang, lalu dari pangkat Briptu naik ke Brigadir terdapat 36 orang, sedangkat dari Brigadir naik Bripka ada 7 orang, berikutnya dari Aipda ke Aiptu terdapat 16 personil. (dro/*e)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Keputusan yang diterapkan Madrasyah Aliyah Negri (MAN) Tembilahan untuk menyetorkan biaya bagi siswa baru secara sekaligus dirasakan sangat memberatkan. Dengan kondisi ekonomi yang sulit seperti saat ini, mereka berharap ada kebijakan dari pihak sekolah agar orang tua tidak terlalu terbebani.

“Kita hanya ingin mempertanyakan saja program wajib belajar 12 tahun pemerintah. Kalau seperti ini, saya menilai program ini hanyalah sebatas slogan.” Ungkapan kekesalan yang disampaikan salah seorang wali murid, Boby Darsani di Tembilahan, Selasa (2/7).

Dikatakan Boby, sebagai orang tua dirinya tidak menampik bahwa kewajiban untuk menyekolahkan anak menjadi tanggungjawabnya dalam kondisi apapun. Tapi selaku masyarakat dengan kemampun ekonomi menengah kebawah, tentunya ia berharap pemerintah sebagai pengayom masyarakat memberikan perhatian.

“Hanya dalam hitungan hari kita sudah memasuki bulan ramadhan ditambah perayaan idul fitri seusainya. Semuanya membutuhkan persiapan biaya. Kalaulah sekolah bijak, bukankah tidak sulit jika hanya sekedar memberikan kelonggaran seperti melakukan pembayaran secara angsuran besaran biaya Rp, 2,9 juta itu.” Harap Boby.

Sekjend Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop) Kab Inhil menyatakan permasalahan seperti ini bukan hanya terjadi di sekolah MAN tetapi juga disebagian besar lembaga pendidikan khususnya di Kab Inhil. Hampir setiap tahun, persoalan yang bisa dikatakan klasik yang sebenarnya tidak terlalu sulit ini seakan terus menjadi persoalan. Ia juga membenarkan gembar-gembor program wajib belajar pemerintah terkesan hanya isapan jempol.

“Harusnya ini menjadi perhatian serius dari semua pihak. Termasuk anggota DPRD kita. Mereka banyak memberikan komentar tetapi hemat saya, hanya sebatas komentar. Yang masyarakat perlukan bukan sekedar omongan tetapi tindakan nyata yang mampu memberikan efek perubahan,” Ujar Indra melalui sambungan telepon selularnya

Persoalan seperti ini menurut Indra sudah menjadi catatan tersendiri bagi organisasi yang mengayomi LSM dan Ormas di Inhil ini. Dalam waktu dekat Ia berjanji akan segera membahas persoalan ini ditingkat kepengurusan Fokus Ornop untuk mencarikan alternative penyelesaian.”Insyaalah kita akan segera tindaklanjuti. Bentuk aksinya akan kita bicarakan terlebih dahulu di tingkat kepengurusan,” Kata Indra. (dro)