TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sebagai bentuk kepudulian terhadap musibah dan bencana alam, Komando Distrik Militer (Kodim) 0314 Indragiri Hilir (inhil) membuka posko bencana alam kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)

Sejak dibukanya posko tersebut pada 21 Juni yang lalu, sudah beberapa kali Kodim melalui Koramilnya ikut terlibat secara langsung melakukan pemadaman karhutla. Seperti  Koramil 02 Tanah Merah, Koramil 03 Teluk Pinang, Koramil 04 Kuindra, Koramil 05 Gaung Anak Serka (GAS), Koramil 06 Kateman, Koramil 07 Reteh dan Koramil 08 Mandah.

Komandan Kodim (Dandim) 0314 Inhil, Letnan Kolonel (Letkol) Inf Firalta Paksana Tarigan menyatakan, sebelum melakukan upaya pemandaman titik api, terlebih dahulu pihaknya melakukan pendataan jumlah hutan dan lahan yang terbakar. Kemudian kegiatan antisipasi dan pencegahan terhadap kemungkinan kebakaran hutan dan lahan di lokasi lainnya.

”Makodim merupakan posko induk sedangkan koramil masing-masing merupakan posko-posko yang ada diwilayah. Maka dari itu sampai saat ini kami masih siaga satu menghadapi bencana karhutla,”ungkap Dandim FP. Tarigan, Senin (24/6) kemaren.

Menurut yang bersangkutan, perintah untuk menanggulangi dan melaporkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kodim 0314 Inhil merupakan perintah lisan Danrem 031 Wirabima. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak menjalankan tugas yang sudah diembankan demi meciptkan kondisi yang aman dan tentram.

Dalam rangka penanggulangan bencana alam karhutla, Kodim 0314 Inhil telah menyiapkan Poskout dan Poskotis guna mempercepat upaya penanggulangan bencana, adapun penempatan posko tersebut selain di Makodim juga terdapat di beberapa wilayah Koramil dimana titik api ditemukan.

“Posko demikian kami buka bukan hanya kali ini saja, tapi setiap saat selalu siaga terutama dalam membantu korban bencana alam serta kebakaran hutan dan lahan yang sering kali  terjadi di Inhil dan sekitarnya,” jelasnya.

Adapun tim yang tergabung dalam aksi tersebut, selain Makodim 0314 Inhil terdapat pula petugas Kepolisian, pemadam kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tenaga kesehatan dan kelompok anggota masyarakat sekitar. Tim bekerja sesuai kebutuhan.(dro/*1)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Acara debat kandidat tajaan DPK KNPI Inhil dan Fokus Ornop yang sedianya akan diselenggarakan pada tanggal 1 juli mendatang dipastikan akan diundur. Pengunduran ini disebabkan adanya benturan waktu dengan jadwal pemeriksaan kesehatan pasangan calon di Pekanbaru. 4 kandidat sudah menyatakan kesediaan untuk menghadiri.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPK KNPI Inhil, Hidayat Hamid melalui sambungan telepon selularnya, Jum’at (21/6). “Kita sudah mendapatkan komfirmasi. 4 pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2013 – 2018 sudah nyatakan kesediaan untuk hadir,” Ujar Hidayat

Kabar gembira ini, dijelaskan Hidayat tentunya sebagai gambaran bahwa 4 pasangan calon pemimpin Inhil kedepan ini sangat peduli dengan keberadaan kaum muda dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Hidayat mengaku, sikap ini juga sekaligus menunjukkan bahwa pasangan calon benar-benar orang yang siap untuk diuji sebelum mendapatkan restu masyarakat sebagai pemimpin Inhil kedepan.

‘Sikap yang patut kita acungi jempol. Kami berkeyakinan, seluruh pasangan calon ini adalah orang-orang yang layak untuk tampil sebagai pemimpin. Tinggal masyarakat yang menentukan siapa yang mereka pilih.”Pendapat Dayat.

Terkait dengan jadwal pelaksanaan yang sedianya akan digelar pada tanggal 1 Juli mendatang menurut dayat terpaksa dilakukan penundaan karena adanya benturan waktu.” Kebetulan awal juli itu juga merupakan jadwal pemeriksaan kesehatan pasangan calon bupati di Rumah Sakit Arifin Achmad, Pekanbaru. Jadwal yang sudah kita tentukan terpaksa harus kita ralat. Insyaallah kegiatan akan kita laksanakan pada tanggal 4 Juli-nya,” Pungkas Dayat. (dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Rangkaian Bulan Bakti menyambut HUT Bhayangkara ke 67, Jajaran Mapolres Indragiri Hilir melaksanakan kegiatan penanaman sekitar 300 pohon berbagai jenis, di Kuala Getek Kelurahan Beringin, Jum’at (21/6).

Dalam acara tersebut, selain dihadiri Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Dedi Rahman Dayan SIK.M.si, Waka Polres Kompol Yuniar Ari Darmawan SIK. Juga dihadiri oleh Kabag Ren Kompol Efri Yanuri SH, Kabag Sumda Kompol Suprapto S.sos.M.si serta para Kasat dan beberapa Mahasiswa Mapala Unisi dan elemen masyarakat setempat.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Dedi Rahman Dayan SIK.M.si, pada sambutannya mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan ini sebagai wujud kepedulian Polres Inhil terhadap lingkungan dalam upaya untuk senantiasa menjaga kelestariannya. Oleh karena itu Kapolres mengajak warga dan Mahasiswa hendaknya untuk tetap memelihara setelah dilakukan penanaman.

“Kita berharap kegiatan ini bukan hanya bersifat seremonial saja, akan tetapi perlu dilakukan secara berkesinambungan, termasuk merawat supaya pohon yang sudah tertanam bisa tumbuh subur dan bermanfaat bagi lingkungan,”ujar Kapolres.

Ditambahkan Kapolres, kegiatan penanaman pohon yang dilaksanakan saat ini merupakan rangkaian kegiatan bulan bhakti menyambut HUT Bhayangkara ke 67. Sebab sebelumnya juga sudah dilaksanakan seperti gotong royong, lalu donor darah dan berbagai perlombaan, termasuk sunatan massal.

Sementara itu, tokoh pemerhati peduli lingkungan M.Khalid yang turut serta dalam kegiatan penaman pohon, mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir untuk tetap peduli terhadap lingkungannya, salah satunya dengan cara menanam pohon disekitar lingkungan masing-masing. Melalui usaha itu diharapkan  kelastarian alam tetap terjaga dan bisa terhindar dari bencana.

“Yang jelas kita selalu mengajak warga agar tetap peduli terhadap lingkungannya. Sebab dengan menanam 1 pohon saja disekitar lingkungan kita, tentu manfaatnya sangat besar di kemudian hari,”ujar M.Khalid yang sudah kerap menerima penghargaan atas kepeduliannya terhadap lingkungan.(dro/*5)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sudah dua hari ini ketebalan kabut asap yang menyelimuti langit Kota Tembilahan dan sekitarnya semakin pekat. Demikian pula dengan titik panas atau hotspot yang cendrung meningkat.

Satu hari sebelumnya jarak pandang bisa mencapai 1000 sampai 1500 meter, namun hari Kamis (20/6) kemarin jarak pandang diperkirakan hanya mencapai 500 hingga 1000 meter saja. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Indragiri Hilir (Inhil) terus melakukan aktivitas kebakaran hutan dan lahan.

“Kami sudah menyurati pemerintah kecamatan (Pemcam) untuk memantau jika ada titik api atau sebagainya yang mengarah terhadap kebaran hutan maupun lahan,” ungkap Kepala BPBD Inhil, H Tantowi Jauhari, Kamis (20/6).

Selain itu dia juga menghimbau kepada masyarakat supaya jangan melakukan pembakaran lahan perkebunan apalagi sampai melakukan pembakaran hutan. Dengan kondisi semacam ini semua pihak harus bersama-sama menjaga kemungkinan buruk yang dapat membahayakan lingkungan itu sendiri.

“Ini sudah menjadi tugas kita bersama untuk mensosialisasikan akibat buruk dari kebakaran hutan dan lahan,” harapnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)-Sejumlah warga yang diwakili Aliansi Mahasiswa Inhil mengirim kado kepada Pemkab dan DPRD Kabupaten Inhil.

Kado yang berisikan sepotong kain putih dengan beragam tulisan dan luapan kekecewaan dari masyarakat Kabupaten Inhil tersebut, diserahkan oleh perwakilan mahasiswa ketika menggelar demo menolak kenaikan harga BBM, Kamis (20/6).

Pantauan lapangan, puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Inhil mulai melakukan aksinya dari Rektorat Unisi Tembilahan. Dibawah pengawalan aparat kepolisian, mereka mulai bergerak menuju Bundaran Tugu Upakarti yang terletak di depan kampus milik Pemkab Inhil tersebut.

Di tempat itu, para mahasiswa berkumpul sejenak dan melakukan orasi mengecam serta menolak kebijakan Pemerintah Pusat yang akan menaikan harga BBM. Pasalnya, keputusan tersebut dinilai tidak berpihak dan menyengsarakan masyarakat.

Setelah menyelesaikan orasinya, para mahasiswa kembali melanjutkan aksi mereka dengan berjalan kaki menuju Kantor Bupati Inhil. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, H Rudiansyah yang didampingi Kepala Dinas Kehutanan, HM Thaher serta Kepala Satpol PP Kabupaten Inhil, Martha Haryadi.

Meski sempat melakukan orasi di depan Kantor Bupati, puluhan massa yang dipimpin Koordinator Lapangan, Syar’i ini, akhirnya meminta pihak Pemkab Inhil untuk berdialog di salah satu ruangan di kantor tersebut.

Pada dialog itu, mahasiswa secara tegas menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah, untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan terhadap tuntutan tersebut oleh Pemkab Inhil.

“Kami meminta Pemda Inhil menindaklanjuti pernyataan aksi sebelumnya, yang disepakati bersama untuk menolak kenaikan harga BBM. Selain itu, pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan meninjau kembali kebijakan BLSM, karena bukan kebijakan yang tepat untuk membantu masyarakat,” tegas Syar’i.

Menanggapi tuntutan mahasiswa tersebut, Pemkab Inhil yang diwakili Rudiansyah menjelaskan, bahwa kebijakan untuk menaikan harga BBM itu merupakan keputusan dari Pemerintah Pusat dan telah pula disetujui pihak DPR. Sehingga, mau tidak mau seluruh pihak harus mengikuti dan menjalankan apa yang telah diputuskan itu.

“Tuntutan ini akan kami terima dan ditandatangani untuk selanjutnya diteruskan ke pimpinan,” ujar Rudiansyah.

Seusai melakukan dialog dengan Pemkab Inhil, puluhan massa kembali menuju ke Rektorat Unisi Tembilahan, untuk kemudian melanjutkan aksinya ke Gedung DPRD Kabupaten Inhil dengan menggunakan sepeda motor.

Sesampainya di Gedung DPRD Kabupaten Inhil, massa juga melakukan orasi yang sama, yakni menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Mereka meminta anggota DPRD Kabupaten Inhil, yang merupakan wakil masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan keresahan masyarakat terkait kebijakan naiknya harga BBM.

Di hadapan Zulkifli, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Inhil dari Fraksi PDI Perjuangan, Syar’i yang mewakili massa juga menyampaikan beberapa tuntutannya, yakni meminta DPRD Inhil untuk ikut serta menolak kenaikan BBM, demi kemakmuran umat dan bangsa.

“Kita juga minta DPRD Inhil benar-benar menyalurkan aspirasi rakyat sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Syar’i.

Saat itu, juga dilakukan penandatangan pernyataan sikap antara pihak mahasiswa dengan DPRD Kabupaten Inhil, yang diwakili Zulkifli. Massa berharap, dengan adanya penandatangan tersebut, apa yang menjadi tuntutan mereka dapat terpenuhi.

“Kita dari DPRD Kabupaten Inhil akan tetap memperjuangkan aspirasi dan keluhan dari masyarakat,” tegas Zulkifli.

Setelah melakukan aksinya, puluhan massa kembali ke Rektorat Unisi Tembilahan, dan akhirnya membubarkan diri.(dro/*)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Keluarga pasien program Asuransi Kesehatan (Askes) mengeluhkan pelayanan kesehatan yang diterima oleh keluarganya. Ia mengkritik kurang tranparannya biaya yang menjadi tanggungan program askes dengan yang tidak menjadi tanggungan termasuk masalah penyediaan obat-obatan.

Keluhan ini disampaikan oleh keluarga pasien yang meminta namanya untuk tidak dipublikasikan. Senin (17/6) yang lalu.

Diceritakannya, dengan mengantongi kartu askes, akibat serangan darah tinggi, keluarganya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada di Tembilahan. Karena merasa khawatir dengan kondisi kesehatan semakin memburuk, pasienpun dimintakan keluarga untuk melakukan rawat inap.

Malam itu, petugas medis memberikan resep obat-obatan yang harus ditebus, tanpa sedikitpun menurutnya adanya penjelasan apakah resep obat itu menjadi tanggungan program askes atau tidak.”Terus terang saya cukup kaget, ketika ditebus, saya terpaksa harus merogoh uang pembayaran Rp. 300 rb lebih. Kekesalan saya bukan masalah uangnya tetapi yang menjadi rekaman dibenak saya, pasien adalah peserta program askes dan menurut saya akan mendapatkan pengobatan secara gratis sesuai program jaminan kesehatan yang dirinya menjadi peserta,” Ujarnya memulai cerita.

Pertanyaan dibenaknya kembali menyeruak, malam itu, ia mengetahui tidak seluruh obat yang ditebus tersebut habis dikonsumsi dan pagi harinya, obat-obatan yang diberikan kepada pasien yang merupakan keluarganya sudah berbeda. Ia mempertanyakan kemana sisa obat-obatan yang sudah ditebus malam sebelumnya.

Dari hasil komfirmasi yang dilakukannya kepada pihak RSUD, Keluarga pasien mendapatkan keterangan bahwa untuk pengambilan obat-obatan pasien peserta askes hanya bisa dilakukan di salah satu apotik yang sudah ditunjuk. Namun sayangnya apotik tersebut tidak buka 24 jam.

“saya hanya mempertanyakan jika pasien masuk dimalam hari seperti kasus yang menimpa keluarga saya dan apotik yang ditunjuk sudah tutup karena memang tidak beroperasional 24 jam, apakah artinya peserta askes harus merogoh kantong sendiri untuk menebus obat-obatan yang semestinya bisa didapatkannya dengan gratis?” Ujarnya sambil juga bertanya terkait visite dokter yang juga dijadikan beban yang harus dibayarkan pasien.

Dalam kesempatan itu keluarga pasien juga menyampikan kabar miring yang diterimanya bahwa adanya dugaan yang beredar dimasyarakat bahwa oknum dokter tertentu juga menginvestasikan obat-obatan yang dititip ke apotik dan kemudian obat-obatan itu nantinya akan diresepkan kepada pasien untuk ditebus.

Terkait dengan keluhan yang disampaikan keluarga pasien ini, Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, dr. Irianto ketika dikomfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (18/6) menyatakan bahwa tidak semua obat-obatan menjadi tanggungan program askes. Penunjukkan apotik yang akan melayani pasien askes menurutnya bukanlah kewenangan pihaknya tetapi langsung ditunjuk oleh pihak pengelola Askes.

“Tidak ada istilah tidak boleh untuk memberikan resep yang harus ditebus oleh peserta askes kecuali untuk peserta Jamkesmas maupun Jamkesda. Ini prinsipnya yang terlebih dahulu harus dipahami termasuk juga tidak semua jenis obat-obatan menjadi tanggungan askes. Sedangkan apotik Ganda Farma yang ditunjuk untuk melayani peserta Askes bukan wewenang RSUD tetapi langsung ditunjuk oleh pihak Askes.”Jawab dr Irianto mengawali komfirmasi namun juga membenarkan bahwa untuk obat-obatan darah tinggi sebenarnya masuk dalam salah satu jenis obat-obatan yang menjadi tanggungan program Askes.

Tidak beroperasionalnya apotik yang menjadi pelayan pasien askes selama 24 jam penuh disampaikan Irianto juga menjadi salah satu kendala, termasuk untuk memberikan pelayanan bagi peserta askes yang masuk dimalam hari. Untuk melakukan tindakan medis terhadap pasien, dengan kondisi ini petugas medis terpaksa harus membuatkan resep yang harus ditebus ke apotik yang bukan menjadi langganan Askes.

Kebijakan pemberian resep tersebut dikatakan Irianto sekali lagi tetap dibenarkan dengan catatan disetujui oleh pasien maupun keluarga pasien peserta askes.

Jika pihak RSUD mau berlaku ketat dengan mengikuti aturan yang mengharuskan pasien menebus obat di apotik langganan Askes, dan disaat malam hari, apotik tersebut tutup, artinya RSUD tidak perlu memberikan obat kepada pasien.

“Kalau itu yang kami lakukan, siapa yang rugi?. Makanya untuk melakukan tindakan medis kita terpaksa harus membuatkan resep. Sebenarnya kita sudah mengajukan usulan kepada pihak Askes agar penebusan obat-obatan peserta Askes cukup dilakukan di RSUD, tapi itu masih belum disetujui,”Perjelas Irinato.

Kembali dijelaskan Irianto, untuk obat-obatan yang diresepkan, jika tidak habis terpakai, sisanya harus dikembalikan kepada pasien ataupun keluarga pasien.

Ketika kembali dipertanyakan terkait berita miring bahwa oknum dokter juga ikut berinvestasi dalam bentuk obat-obatan, Irianto membantah.”Tak ada itu, lagi pula resiko investasi juga tinggi karena belum tentu obat tersebut akan habis. Tapi yang jelas, penunjukan apotik Ganda Farma sebagai langganan peserta Askes bukan kebijakan kita. Jadi tak ada kepentingan kita disitu,” Elak Irianto mengakhiri. (dro)