Jelang Berbuka, Jalan Protokol Tembilahan Macet

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Jelang datangnya waktu berbuka puasa,  beberapa ruas jalan kota Tembilahan mengalami kemacetan, pemandangan ini terlihat mulai dari kawasan jalan M.Boya, kemudian Jalan sudirman, Jalan Telaga Biru, serta Jalan Abdul Manaf dan beberapa ruas jalan protokol lainnya. Pada umumnya kemacetan ini di sebabkan banyaknya warga dengan mengendarai kendaraan roda dua untuk membeli menu buka puasa.

“Setiap jelang buka puasa hari pertama kemarin, beberapa titik ruas jalan di kota Tembilahan mengalami kemacetan cukup parah, hal ini tentu menyulitkan para pengguna jalan, dikarenakan banyaknya warga membeli kuliner untuk berbuka,”kata Rama (20) Mahasiswa Unisi Tembilahan.

Kemacetan pada beberapa kawasan tersebut, terlihat semakin parah mulai pukul 16.00 Wib sampai menjelang waktu berbuka puasanya pukul 18.00 WIB. Meski demikian pihak   Satuan Lalu Lintas Polres Inhil di bantu dengan petugas dari Dinas Perhubungan sudah menempatkan personil untuk menertibkan alur kendaraan yang melintas.

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir H.Rudiansyah mengatakan bahwa pada Ramadhan 1434 H, untuk pasar Wadai dipusatkan di sepanjang  Jalan Gajah Mada, dengan disediakan tenda yang ada.

“Kita sudah sediakan, tempat khusus dan tenda bagi pedagang yang berjualan menu jajanan selama di bulan suci Ramadhan. Untuk menjaga kebersihan kita juga sudah bekerja sama dengan petugas Dinas Pekerjaan Umum (PU),”kata H.Rudiansyah.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Dedi Rahman Dayan SIK.M.si melalui Paur Humas Ipda Warno Akman menyatakan untuk menghindari kemacetan beberapa personil Satlantas sudah ditempatkan pada beberapa titik rawan macet, agar jalur lalu lintas bisa lancar seperti yang diharapkan.

”Kita sudah tempatkan beberapa personil di kawasan yang biasanya terjadi kemacetan lalu lintas pada saat sore hari, terutama menjelang waktu berbuka puasa. Termasuk kawasan lainnya,”ujarnya.(dro/*e)




Srikandi Air Buka Jalur Penerbangan, Batam-TBH-PKU

Suasan ekspose Srikandi Air diruang Balai Utama Kantor Bupati Inhil, jum'at (12 juli 2013)
Suasan ekspose Srikandi Air diruang Balai Utama Kantor Bupati Inhil, jum’at (12 juli 2013)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Setelah sempat vakum beberapa waktu, Indragiri Airport di Kecamatan Tempuling dalam waktu dekat kembali akan beroperasional. Hal ini terjadi sejalan dengan segera akan beroperasinya maskapai penerbang “Srikandi Air” dengan pesawat Foker 50 dibawah naung bendera PT Srikandi Mahardika Mandiri.

Pernyataan ini disampaikan juru bicara PT SMM, Agus dalam exposenya di hadapan pejabat Inhil bertempat di aula utama kantor Bupati Inhil, Jum’at (12/7).

Menurut Agus, pesawat Foker dengan kapasitas 50 penumpang ini nantinya akan dioperasionalkan untuk rute penerbangan Batam Tembilahan dan Pekanbaru. “jadwal keberangkatan kita rencanakan selama 6 hari. terhitung dari hari senin hingga sabtu. Untuk hari minggu pelaksanaan maintaenance.” Ujar Agus dalam exposenya.

Untuk jam pemberangkatan dijelaskan Agus, direncanakan setiap harinya, pesawat sudah bertolak dari Batam sekira pukul 08.00 Wib dan tiba di Bandara Tempuling (Indragiri Airport . red) sekira pukul 08.40 Wib. Selanjutnya penerbangan dari Tembilahan menuju bandara di pekanbaru sekira pukul 09.10 Wib dan diperkirakan sudah tiba di Pekanbaru pukul 09.50 Wib.

Kemudian pesawat kembali akan terbang dari Pekan Baru menuju Tembilahan sekira pukul 10.20 Wib, tiba di Tembilahan jam 11.00 Wib kemudian kembali berangkat dari Indragiri Airport menuju Batan sekira pukul 11.30 Wib dan tiba di batam pukul 12.10 Wib.

“Untuk besaran biaya, kita perkirakan kisaran Rp. 500 riabuan untuk sekali penerbangan. Namun yang perlu diingat, karena pesawat relative kecil, kapasitas barang bawaan setipa penumpang hanya kita batasi maksimal 10 Kg,” Sampaikan Agus.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Indragiri Hilir, H Fahrolrozy berharapa operasional maskapi srikandi dapat terus eksis memberikan pelayanan kepada masyarakat Inhil.

“Dari awal kalau dimintakan kita memberikan subsidi untuk kuris seperti maskapai sebelumnya kami tegaskan kami tidak akan bersedia. Namun pastinya kami berkeyakinan peluang ini akan memberikan keuntungan ekonomi yang sangat menjanjikan,” Ujar Fahrolrozi.

Sebagai bahan pertimbangkan dikatakan mantan Kadisperindag Inhil ini, untuk jalur tranportasi laut menggunakan speedboat batam Tembilahan setiap hanrinya dengan biaya Rp. 470 ribuan, dari dua kendaraan air berkapasitas 150 penumpang per unitnya, selalu penuh terisi penumpang.  “Jadi kalau hanya untuk menisci 50an kursi, saya berkeyakinan tidak akan ada halangan,” Jelaskan Fajrolrozy.

Expose Srikandi Air yang awalnya direncanakan akan dihandiri secara langsung oleh Bupati Inhil, H Indra Muchlis Adnan, dikarenakan sesuatuhal diwakilkan kepada Asisten II Setdakan Inhil.

Disamping dihadiri asisten II, kegiatan ini juga dihadiri Asisten I setdakab Inhil, Djamilah, Kepala Dinas, Kantor dan Badan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir.




Lagi-lagi Larangan Pemkab Inhil Hanya dianggap Pepesan Kosong

puasaTembilahan (www.detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir diminta untuk tegas menegakkan aturan. Keputusan operasional rumah makan diatas jam 15.00 Wib di bulan ramadan setiap tahunnya disampaikan, namun setiap tahun pula edaran pemkab inhil ini dianggap tak lebih dari pepesan kosong.

Dari pantauan lapangan, baru memasuki hari kedua pelaksanaan ibadah puasa ramadhan, seperti biasa, pengusaha rumah makan sudah mulai membuka usahanya sejak pagi. Walaupun hanya sedikit pintu terbuka dan itupun masih ditutupi dengan lembaran kain, namun aktifitas didalamnya berjalan normal sebagaimana hari-hari biasa diluar ramadan.  Sang pemilik usaha seakan tidak pernah mendengar larangan operasional dibawah jam 15.00 wib selama bulan ramadhan.

Kejadian hari ini, pun sudah terjadi pada ramadhan tahun-tahun sebelumnya. Skenariopun masih sama. Aturan masih dianggap himbauan kosong. Pura-pura tidak tau, disepelekan dan usahapun terus berlanjut.

“Polisi pamong Praja sebagai penjaga wibawa pemerintah kesannya sama saja, masuk dalam skenario seperti tahun-tahun sebelumnya. Dikabaripun, tahap awal paling hanya menjawab akan segera kita pantau. Berikutnya jika benar ditemukan ada rumah makan membandel, dikatakan akan segera diberikan teguran tertulis, kemudian, jika masih tidak mengikuti segera akan ditindak dan, bla..bla..bla dan akhirnya ramadanpun berlalu. Kita menduga semua mendapatkan peran dan kompensasi tertentu untuk memainkan skenario ini.” Sampaikan seorang warga Tembilahan, Anto di Tembilahan, kamis (11/7).

Ungkap kecurigaan Anto juga tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Rudy (38) warga Tembilahan lainnya. Menurut Rudy, kalau mau jujur, setiap tahun pengusaha rumah makan yang membandel sepertinya tidak pernah berubah. Kalau mereka hingga saat ini masih bebas berbuat seenaknya, sudah pasti memang ada peran, aturan dan jumlah setoran tertentu yang sudah disepakati.

“Rasanya siapa yang tidak mengetahui permainan seperti ini. Mau tunggu ketegasan pamong sebagai pengawal aturan pemerintah, setiap tahun penegakkan kesannya hanya bohong-bohongan. Gertak-gertak, dapat kompensasi dan ramdanpun bubar. Aturan tinggal aturan yang penting biaya kebutuhan ramadhan dan lebaran terpenuhi. Entahlan” Sindir Anto.

Dua hari sebelumnya, seperti juga kejadian pada ramadan tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) sudah mengeluarkan aturan untuk membatasi aktivitas warung makan dan restoran selama bulan puasa. Pemilik usaha wajib membuka usahanya di atas pukul 15.00 WIB hingga waktu sahur.

Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil, H Alimuddin RM mengemukakan himbauan tersebut bertujuan untuk menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa.  Supaya kekusukan dan kelancaran tetap terjaga hingga berakhirnya bulan puasa.

“Hal inikan hanya setahun sekali bukan setiap hari. Jadi kami mohon para pemulik usaha benar-benar mematuhinya. Semua ini demi kepentingan kita bersama,” ungkap Alimuddin RM, Selasa (9/7) kemaren sambil mengatakan apapun alasanya peraturan  itu harus dipatuhi.

Tidak hanya itu, Sekda juga mengatakan tempat hiburan malam juga dillarang beroperasi seperti biasanya.  Apabila ada pengelola tempat hiburan malam yang tetap beroperasi selama Ramadan maka akan mendapat tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan yang dimaksud bisa sampai dengan pencabutan izin usaha.

“Bagi siapa yang melanggar akan ditindak sesuai peraturan yang berlaku. Karena kita ingin kesucian bulan puasa benar-benar terjaga. Jangan sampai bulan itu ternoda oleh berbagai aktivitas yang menyesatkan,”Ancam Sekda.

Skenario permainan seperti ramadan sebelumnya kinipun kembali dimulai. Kita hanya menunggu apakah peran Pemerintah Daerah khususnya Polisi Pamong Praja tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya? (dro)




Lukman Edy: Selalu Berdo’a Agar Cita-Cita Terkabulkan

H Lukman Edy Saat menyampaikan pidatonya pada peringatan zikir dan istighozah bersempena milad ke 48 Inhil baru-baru ini di Tembilahan
H Lukman Edy Saat menyampaikan pidatonya pada peringatan zikir dan istighozah bersempena milad ke 48 Inhil baru-baru ini di Tembilahan

Tembilahan (www.detikriau.org) – Selama menjalankan ibadah puasa ramadhan, anggota DPR RI, Ir H Lukman Edy menghimbau masyarakat Inhil untuk selalu memanjatkan doa agar apa yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah SWT.

Himbauan ini disampaikan LE dalam kesempatan pidatonya pada pelaksanaan zikir dan istighozah bersempena Milad ke 48 Kab Inhil bertempat di lapangan upacara jalan Gadjah Mada, Tembilahan belum lama ini.

“Selalu berdoa kepada allah agar apa yang dicita-citakan dapat tercapai ,” Pesan LE dihadapan ribuan peserta zikir dan istighosah.

Menurut calon Gubernur Riau ini, saat ini belum waktunya pelaksanaan pilgubri. Jadi ia belum berbicara soal pemilihan.  Ramadhan menurutnya  adalah waktu yang tepat untuk beribadah dan berdoa.

Dalam kesempatan itu, Calon Gubernur Riau periode 2013-2018 yang sekaligus adik kandung Bupati Inhil ini menyampaikan pujian bagi tanah kelahirannya, Inhil. Menurutnya, meski Inhil dihuni dengan penduduk multi etnis, keanekaragaman tidak berbuah perpecahan. Tetapi keberagaman justru semakin mempererat rasa kebersamaan.

“Saya berharap agar masyarakat Inhil dapat terus bersatupadu. Semoga kekompakan ini dapat terus memberikan manfaat bukan saja bagi Inhil sendiri tetapi untuk Riau kedepannya,” Pungkas LE.(dro)




Imigrasi Tembilahan Rampungkan 772 Paspor JCH

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  – Koantor Imigrasi Kelas II Tembilahan, rampung mencetak 772 paspor Jemaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Indragiri (Inhil) dan Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Hal itu sudah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Secara umum pelayanan pembuatan paspor JCH oleh Imigrasi Tembilahan untuk dua kabupaten yakni Inhil dan Inhu. Namun jumlah JCH yang besar berada pada Kabupaten Inhil yang mencapai 595 orang. Sedangkan untuk kabupaten tetangga Inhu hanya berjumlah 177.

Kepala Tata  Usaha Kantor Imigrasi Tembilahan Sahlan menyebutkan pihaknya telah memproses seluruh berkas permohonan paspor haji yang masuk dari dua Kabupaten tersebut diatas. “Berkas yang dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi persyaratanya langsung dilakukan percetakan buku paspor,” ungkap Sahlan, Selasa (9/7).

Paspor yang telah selesai di cetak kata Sahlan langsung diserahkan kepada pemililknya masing-masing. Semuanya bertujuan untuk proses selanjutnya oleh kantor Kementrian Agama (Kemenag) setempat. Dengan demikian pihaknya tentu menutup loket pelayanan khusus bagi paspor.

“Untuk melayani pembuatan paspor haji petugas kami sedikit menambah jam kerja agar proses pembuatan paspor dapat berjalan sesuai harapan dan tepat waktu,” tandas Sahlan.

Pada musim haji tahun 2013/1434 Hijriah, pihaknya mendapat tugas melakukan pelayanan pembuatan paspor 772 orang JCH untuk dua kabupaten. Sedangkan JCH dari kabupaten Kuantan Sengingi (Kuansing) pada tahun ini tidak. Karena mereka melakukan proses pembuatan di Imigrasi Pekanbaru.

Sebelumnya Kepala Seksi (Kasi) Haji dan Umroh Kemenag Inhil H Harun menjelaskan pertimbangan jarak tempuh antara Kabupaten Kuansing dengan Kabupaten Inhil menjadi alasan kuat bagi JCH Kuansing untuk membuat paspor di Imigrasi Kota Pekanbaru.

“Memang Kuansing salah satu kabupaten yang masuk dalam wilayah kerja Imigrasi kita. Tapi ada pertimbangan lain, yakni jarak. Mereka menilai untuk efisiensi waktu lebih tepat dilakukan di Pekanbaru. Bagi kita tidak ada masalah, semua tergantung dari mereka,” ujarnya.

Paspor yang selesai di cetak dan yang sudah diterima pihak Kemenag akan diserakan ke Provinsi untuk diperiksa. Kemudian dikirimkan ke Jakarta untuk dibuatkan visa oleh pemerinta pusat. Setelah semua rampung baru dikembalikan ke daereah masing-masing.(dro/*1)




Protes DPS, Warga Datangi KPU

masyhrakat mengadu ke KPUD Inhil terkait Deaftar Pemilih SementaraTEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Belasan warga Kecamatan Keritang, Selasa (9/7) mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terkait penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)  Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati setempat.

Kedatangan mereka disambut oleh Ketua KPU Inhil, Drs Joni Suhaidi dan anggota H Herdian Asmi SH. Warga menilai banyak kekeliruan data DPS yang dikeluarkan KPU. Sehingga mereka mengambil inisiatif untuk meminta klarifikasi.

“Dari DPS yang sudah dikeluarkan KPU terdapat beberapa kesalahan. Dimana banyak warga yang sudah meninggal dan pindah alamat namun masih tercantum dalam DPS,” kata kordinator masyarakat Keritang, Mahmuddin.

Menurut Mahmuuddin lebih dari seratus DPS di kecamatan mereka tidak seuai dengan fakta. Persoalanya mulai dari nama pemilih ganda sampai dengan daftar nama warga yang sudah meninggal namun masih tercantum dalam DPS. Jika persoalan tersebut tidak diselesaikan, maka kata Mahmuddin banyak suara yang tidak tersalur.

“Banyak lebih dari seratus yang harus diperbaiki. Apa yang kita sampaikan ini adalah fakta sebenarnya. Jadi kami mohon segera diperbaiki sebelum penetapan daftar pemilih tetap (DPT) mendatang,”harapnya.

Sementara itu Ketua KPU Inhil, Joni menyebutkan seharusnya persoalan tersebut disampaikan terlebih dahulu di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS). Sebab, secara jelas PPS lebih mengetahui kondisi sebenarnya. Karena mereka berada dimana persoalan tersebut benar-benar terjadi.

“Panitia pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) kita di lapangan kan ketua RT setempat. Saya rasa beliau lebih tahu dengan kondisi sebenarnya. Namun bukan berarti kami tidak mau menindaklanjutinya. Masalah ini tetap akan dilakukan pemutahiran kembali. Supaya semua tuntas,” jelas Joni.

Dalam hal itu KPU tidak akan langsung mengubah seluruh DPS yang telah ada. Tentu harus melalui beberapa tahapan antara lain dilakukanya pemutahiaran data kembali oleh Panparlih dilapangan. Dengan begitu tidak terjadi kekeliruan yang membuat hak suara seseorang tidak tersalur.

“Kenapa DPS tersebut kami serahkan kepada tim pasangan bakal calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati. Tujuanya ya ini, menerima masukan kalau ada warga yang namanya tercecer dan belum tercantum ke dalam DPS,” kata Joni mengakhiri.(dro/*1)