Tembilahan (www.detikriau.org) – Pelaku tindak penyalahangunaan Narkotika tidak cukup hanya diberikan sanksi pidana kurungan namun juga perlu dilakukannya upaya rehabilitasi. Oleh karenanya, sangatlah perlu adanya sebuah klinik khusus untuk melakukan hal itu.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II A Tembilahan, Tommy dalam kesempatan penyampaian kata sambutannya menjelang penyerahan remisi bagi 350 narapidana sempena perignatan HUT Ke 68 Republik Indonesia, sabtu (17/8) yang lalu.

Menurut keterangan Kalapas, tindak pidana kriminal khususnya bagi korban narkotika sangatlah berbeda dengan tindak pidana lainnya. Korban penyalahgunaan narkotika cenderung akan menjadi ketergantungan dan rentan untuk kembali melakukan kesalahan yang sama hingga diperlukan adanya suatu upaya khusus untuk merehabilitasi agar mereka tidak kembali terjerat kedalam kesalahan yang sama untuk kesekian kalinya.

“pembinaan bagi mereka sangatlah tidak cukup hanya dengan pemberian sanksi pidana kurungan namun perlu upaya lainnya seperti melakukan rehabilitasi. Untuk melakukannya, tentu diperlukan adanya sebuah wadah khusus yang biasanya dinamai klinik rehabilitasi,” Sampaikan Kalapas dihadapan Bupati Inhil, H Indra Muchlis Adnan, Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan dan Dandim 0314 Inhil, Letkol Inf Firalta Paksana Tarigan yang juga ikut secara langsung menghadiri kegiatan tersebut.

Klinik rehabilitasi yang diharapkan Kalapas dapat didirikan di kota Tembilahan sebagai Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir dinilai sangatlah tepat menimbang sangat menonjolnya kasus penyalahgunaan narkotika  dibandingkan dengan berbagai kasus-kasus lainnya yang menjadi penyebab adanya penghuni rutan Tembilahan saat ini.

Didasarkan informasi yang disampaikan kalapas, dari total sebanyak 540 penghuni lapas Tembilahan, 213 orang diantaranya atau 40 persennya adalah tahanan diakibatkan penyalahgunaan Narkotika.(dro)

Simpang Gaung, Inhil (www.detikriau.org)— Tiga orang korban meninggal dunia dalam kebakaran hebat yang meludeskan ratusan perumahan penduduk di Simpang Gaung Kecamatan Gaung, Ahad (18/8). Amukan jago merah yang terjadi sekira pukul 00.15 Wib menimbulkan kerugian yang ditaksir hingga milyaran rupiah.

“jumlah rumah yang terbakar ratusan unit dengan taksiran kerugian belasan milyar rupiah. 3 korban meninggal dunia dan 1 orang masih belum diketahui kepastiannya. ” Ujar Camat Gaung Nursal melalui pesan singkat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, tiga korban meninggal adalah As’at (28) dan putranya (3) dan istri H Syahwani (50). Kebakaran hebat meludeskan pemukiman penduduk di 3 RT. “Ini peristiwa kebakaran terbesar yang pernah terjadi di daerah kami. Kobaran api baru bisa kami padamkan menjelang subuh.”Ujar Gador seorang warga setempat, Ahad (18/8)

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), H Tantawi Jauhari juga membenarkan adanya peristiwa kebakaran ini. Menurut Tantawi, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Riau untuk memintakan tambahan bantuan bagi korban kebakaran.

Ditambahkan Tantawi, didasarkan laporan petugas POSKO BPBD yang sudah dididirikan di lokasi kejadian, jumlah rumah yang ludes terbakar sementara sebanyak 117 unit dengan 523 jiwa. Dengan banyaknya jumlah korban, stok berbagai bantuan yang berada di BPBD Inhil tidak mencukupi oleh karenanya BPBD Inhil sudah melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Riau.

“Sambil menunggu tambahan dari BPBD Provinsi, saat ini kita masih memiliki cadangan beras di Bulog Inhil. hari ini kita sudah komunikasikan dengan pak Sekda. Mudah-mudahan besok sudah bisa kita salurkan,” Ujar Mantan Kepala Kesbangpolinmas Inhil ini melalui sambungan selularnya, Ahad (18/8).

Kata Tantawi lagi, BPBD dalam penanganan berbagai kejadian bencana tetap berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait diantaranya PMI dan Dinas Sosial Inhil.(dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) –350 Narapidana (Napi) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II A Tembilahan mendapatkan pemotongan masa tahanan (remisi) 1 hingga 6 bulan. Pemberian remisi dari Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia ini sehubungan dengan perayaan HUT RI Ke 68.

Dalam sambutannya, Kepala rutan, Tommy menjelaskan, dari total 350 tahanan yang mendapatkan remisi, 6 diantaranya dinyatakan langsung bebas. “Pemberian remisi ini mengacu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang merupakan hak narapidana mendapat pengurangan masa pidana,” kata Tommy, sabtu (17/8) kemaren.

Rutan Kelas II A Tembilahan dengan kapasitas 360 orang ini kini dihuni oleh sebanyak 540 orang atau over kapasitas sebanyak 180 penghuni. Dari total penghuni lapas, 19 orang diantaranya adalah Napi Wanita dan 10 anak-anak. Dengan napi terbanyak penyalahgunaan narkotika sejumlah 213 orang atau 40 persen dari total penghuni lapas.

“Untuk mengawal semua itu, petugas kita hanya ada 6 orang atau setiap orang sipir bertanggungjawab mengawasi sebanyak 90 tahanan. Alhamdullillah Polres Inhil memberikan bantuan petugas kepolisian untuk membantu menjaga berbagai hal yang tidak kita inginkan.” Pungkas Kalapas.

Penyerahan remisi bagi Napi Rutan Kelas II A Tembilahan ini juga dihadiri secara langsung oleh Bupati Inhil, H Indra Muchlis Adnan, Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan Sik, M.Si dan Komandan Kodim 0314 Inhil, Letkol Inf Firalta Paksana Tarigan. (dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Ratusan personil gabungan, dari polres indragiri hilir, TNI kodim 0314 inhil, satpol pp dan instansi lainya di wilayah kabupaten indragiri hilir, jum’at (16/8) melaksanakan apel gelar pasukan untuk persiapan pengamanan pemilihan bupati dan wakil bupati inhil, serta gubernur dan wakil gubernur (pilgub) riau.

hadir pada kesempatan tersebut, kapolres AKBP Dedi Rahman Dayan sik.m.si, kodim 0314 inhil Letkol Inf Firalta Paksana Tarigan, Sekdakab Inhil, Alimuddin RM, Ketua DPRD Raus Walid, Ketua KPU Joni Suhaidi serta undangan lainnya.

Selain itu, juga turut hadir para kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati diantaranya, HM Wardan, H Edy Syawannur, H Syamsudin uti. Satu kandidat lainnya, H Zainal Abidin tidak hadir.

Dalam gelar pasukan yang dipimpin langsung Kapolres Inhil juga sekaligus dilakukan penyerahan 16 personil pengawal pribadi (walpri) kepada masing-masing 4 kandidat bupati dan wakil bupati, serta acara simulasi pengamanan gangguan dalam kampanye serta pelaksanaan hari pemilihan bupati dan wakil bupati .

dalam sambutannya kapolres Inhil membacakan sambutan kapolda riau mengatakan  bahwa apel kesiapan petugas kemanan dalam menciptakan persiapan kamtibmas ini untuk menciptakan situsasi kondusif dalam pelaksanaan pesta demokrasi mendatang. untuk menjaga keamanan yang mungkin timbul dalam  para anggota polri, tni, birokrasi serta semua elemen masyarakat lain diminta tetap mejaga profesinalisme kinerja tanpa melanggar HAM.

“kita akan menurunkan sekitar 508 personil, kemudian ditambah sekitar 60 anggota brimob dari polda riau serta petugas gabungan dari tni kodim 0314 inhil, sat pol pp serta instansi terkait,”kata Kapolres.

sedangkan dalam simulasinya usai acara upacara apel bersama, digambarkan sempat berlangsung kisruh. pasalnya ratusan massa menyerbu kantor kpu lalu menyandra ketua kpu karena massa tidak terima dengan hasil saat berlangsungnya pemilihan yang dianggap cacat hukum.

suasana gaduh saat menyerbu kantor kpu terlihat sudah tidak terkendali. Bahkan ketua kpu sempat terluka dan petugas gagal melakukan negoisasi, akhirnya anggota dalmas membubarkan aksi tersebut secara paksa.(dro/*e)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Puluhan pelanggan PLN Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling mengeluh. Pasalnya, pembayaran rekening listrik dirumah mereka yang sebelumnya hanya hitungan puluhan ribu rupiah kini melonjak hingga jutaan.

Kanik, warga setempat mengaku selama ini pembayaran rekening listrik di rumah kontrakan miliknya tidak pernah melebihi angka Rp. 60 ribu perbulan. Untuk tagihan bulan agustus, pembayaran yang harus disetorkannya melonjak di atas Rp 1 juta.

“Bukan saya sendiri, setahu saya lebih dari 20-an pelanggan PLN mengalami nasib yang sama. Malahan abang saya yang biasanya beban listrik bulanan hanya Rp 100 ribuan, tagihan bulan agustus ini melonjak diatas Rp. 3 juta.” Ungkap Kanik sambil memperlihatkan tagihan rekening listrik rumah kontrakkannya bulan sebelumnya. Kamis (15/8)

Menurut Kanik, lonjakan beban pembayaran listrik yang sangat membikin pusing ini sudah disampaikannya kepada petugas PLN Rayon Tembilahan. Ia mengaku mendapatkan komfirmasi adanya kesalahan pencatatan. Hanya saja yang membuat dirinya tidak habis pikir, beban pembayaran listrik bulan agustus itu tetap dimintakan untuk dilunasi.

“Katanya kita tetap harus bayar. Caranya dengan cara dicicil setiap bulannya saat pembayaran listrik. Terus terang saya keberatan.” Keluh Kanik sambil mengatakan dalam waktu dekat ia dan puluhan pelanggan PLN Kelurahan Sungai Salak kembali akan mendatangi pihak PLN Rayon Tembilahan untuk mencarikan penyelesaian.

Terkait persoalan ini, manajer PLN Rayon Tembilahan, Budi Warman ketika dikomfirmasi melalui sambungan telepon selularnya mengatakan untuk persoalan ini masyarakat bisa langsung mendatangi kantor PLN di Tembilahan.

“Silahkan pelanggan untuk mengklarifikasi persoalan ini. Kalau memang pelanggan yang dirugikan cukup ramai, bisa melalui perwakilannya saja. komfirmasikan ke bagian penagihan, Zulfendri,” Jawab Budi Warman.(dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Hingga hari ini, dari total 540.041 surat suara pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, sejak tanggal 10/8/2013 proses penyortiran dan pelipatan surat suara, KPUD Inhil menemukan cukup banyak surat suara yang rusak. Namun total kerusakan surat suara secara keseluruhan belum di inventarisir.

“jumlah surat suara sebanyak total Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5%. Dari proses penyortiran, dari 540.041 surat suara, kita menemukan cukup banyak yang rusak namun jumlah totalnya belum kita inventarisir,” Jawab Ketua KPUD Inhil, Joni Suhaidi saat ditemui diruang kerjanya, rabu (14/8)

Kertas suara yang dianggap rusak itu seperti didapatinya surat suara yang sobek, ditemukannya bercak-bercak, gambar pasangan calon tidak tercetak serta beberapa hal lainnya. Setelah dilakukan inventarisisr, secepatnya akan dilaporkan untuk segera mendapatkan penggantian.

Pendahuluan pelipatan kertas suara pilgubri dikatakan Joni lebih disebabkan pertimbangan geografis Inhil yang cukup sulit untuk melakukan pendistribusian.

Surat suara sesuai ketentuan sudah harus sampai di PPK 10 hari sebelum hari H. di PPK, kotak suara dibuka dan kemudian dimasukkan kelengkapan lainnya dan kemudian baru didistribusikan ke PPS paling lambat 4 hari sebelum hari H. kemudian oleh petugas PPS ditingkat Desa kembali didistribusikan ke TPS, 1 hari sebelum hari pemungutan suara.

“Dengan kondisi geografis Inhil, proses pendistribusian ini yang membutuhkan cukup banyak waktu. Berbeda dengan daerah lain. Pendistribusian ke TPS relative lebih mudah dan tidak memerlukan waktu banyak. Makanya proses pelipatan surat suara sengaja kita percepat.” Pungkas Joni.

Surat suara pilgubri tiba di kantor kpu inhil sejak tanggal 8 agustus lalu berjumlah 540.041 lembar yang terbagi dalam 169 kotak. Untuk melakukan proses penyortiran dan pelipatan kertas suara, KPUD inhil mempekerjakan sebanyak 80 tenaga kerja kontrak.(dro)