“Bukanlah disebabkan kondisi alam tetapi lebih dilatarbelakangi unsur kelalaian”

Tembilahan (www.detikriau.org) – Keropos, tiang besi penopang jaringan lampu PLN di Parit Enam Kecamatan Tembilahan Hulu Tumbang. Akibat kejadian ini, satu unit kendaraan pick up ringsek dan nyaris menimbulkan korban jiwa.

Menurut keterangan warga setempat, Mahat, kejadian ini awalnya disebabkan hembusan angin menjelang akan turunnya hujan. Sebelum tiang penyangga jaringan PLN itu tumbang, papan baleho berukuran jumbo yang berjarak hanya beberapa meter dari posisi tiang, juga ambruk.

“kejadiannya kurang lebih sekira pukul 12.00 Wib. Saat itu hembusan angin tidaklah berapa kuat. Tetapi karena memang kondisi tiang penyangga baleho dan tiang listrik sudah keropos sehingga tidak mampu menahan hembusan angin dan akhirnya patah,”Cerita Mahat pemilik Bangsal yang kendaraan angkutan pickupnya terlihat ringsek tertimpa tiang listrik, Ahad (27/10)

Masih menurut Mahat, jauh sebelum kejadian ini, ia dan beberapa warga setempat sudah beberapa kali memberitahukan pihak-pihak terkait akan kondisi tiang penyangga baleho dan tiang listrik tersebut. Hanya saja hingga kejadian ini, sama sekali tidak pernah direspon.

Rudy Ahmad, warga setempat lainnya juga menyampaikan pernyataan yang tidak jauh berbeda. Menurutnya, selama puluhan tahun bertempat tinggal didaerah tersebut, selama itu pula ia sama sekali tidak pernah mengetahui adanya perawatan apalagi penggantian tiang penyangga listrik tersebut. Bukan hanya satu unit, tetapi hampir seluruh tiang penyangga listrik yang berdiri dipinggir jalan lintas Provinsi itu kondisinya sudah sangat memprihatinkan, ia berharap kejadian ini segera mendapat tanggapan agar nantinya tidak sampai menimbulkan korban jiwa.

“Tadi beberapa saat setelah kejadian, tiang listrik yang tumbang dan memakan hampir separoh badan  jalan itu nyaris mencelakai pengguna jalan diakibatkan kabel litrik yang berseliweran di badan jalan, seorang pengendara sempat tersangkut. Untung saja saat itu arus listrik sudah terputus sehinga tidak sampai menimbulkan korban jiwa.”Pengakuan Rudy.

Raja Rusli, seorang warga yang kediamannya persis didepan lokasi tumbangnya tiang penyangga listrik tersebut malah menegaskan bahwa kejadian ini bukanlah disebabkan kondisi alam tetapi lebih dilatarbelakangi unsur kelalaian. Dibenarkan Raja Rusli, selama puluhan tahun tiang-tiang listrik yang rata-rata sudah keropos itu tidak pernah dilakukan perawatan sehingga kondisinya setiap saat akan rawan patah. Bahkan dalam kesempatan itu ia juga mengkritik kinerja PLN Rayon Tembilahan.

Sesuai aturan, Raja Rusli menyatakan bahwa posisi rumahnya ia dirikan sejauh 15 meter dari sisi badan jalan. Namun ia sangat menyesalkan aliran kabel distribusi listrik PLN malah masih dipasang tepat melintas diatas rumahnya. Kondisi seperti ini menurutnya jelas akan membahayakan dirinya dan keluarga.

“saya sudah berkali-kali menyampaikan persoalan ini, tapi juga tidak pernah direspon. Saya membangun rumah memiliki IMB, tapi sekarang rasanya sepertinya saya membangun diatas tanah tumpangan. Tolonglah PLN segera tindaklanjuti keluhan saya ini. Ini sangat membahayakan kondisi keselamatan kami sekeluarga apalagi dengan fasilitas tiang listrik yang sudah sangat tidak layak,” Sampaikan Raja Rusli.

Dari pantauan lapangan, penyebab patahnya tiang penyangga distribusi listrik milik PLN Rayon Tembilahan tersebut jelas memang disebabkan kondisinya yang sudah sangat keropos. Dari sisa patahan, tampak tiang sudah berkarat sehingga tidak akan mungkin lagi mampu untuk menahan beban yang berat.

Disamping tiang listrik yang patah tersebut, tampak jelas tiang-tiang penyangga distribusi listrik milik PLN Rayon Tembilahan yang berjejer disamping sisi badan jalan sudah dalam kondisi yang tidak jauh berbeda. Bahkan, cukup banyak tiang yang sudah terlihat condong.

Jika lambat diantisipasi dengan segera dilakukan penggantian, sangat mungkin kejadian serupa akan kembali berulang dan mungkin saja akan menimbulkan korban jiwa.

Terkait persoalan ini, Manajer PLN Rayon Tembilahan, Budi Warman ketika dicoba untuk dilakukan komfirmasi wartawan melalui sambungan telepon selularnya tidak bersedia menjawab. Bahkan pesan singkat yang dikirim ke nomor pribadinya juga tidak dibalas.

Berdasarkan keterangan salah seorang sumber saat dikomfirmasi dilokasi kejadian membenarkan bahwa kondisi tiang penyangga distribusi listrik ini sudah sangat tidak layak.

Secara aturan menurut penjelasannya, seharusnya, selambat-lambatnya setiap lima tahun sekali, kondisi fasilitas tiang distribusi listrik harus dilakukan pengecekan. Jika kondisinya memang sudah tidak memungkinkan harusnya segera dilakukan penggantian. Dikatakan sumber yang enggan namanya untuk dipublikasikan ini, sepengetahuannya, usia tiang-tiang penyangga litrik ini setidaknya sudah diatas 25 tahun. (dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  – Sekira pukul 06.45 Wib, Jum’at (25/10). Suasana Kantor Bupati Indragiri Hilir mendadak heboh. Kehebohan ini bersumber dari ruangan bagian Adiministrasi Pembangunan yang terletak lantai 2 gedung itu terbakar.

Dari informasi dilapangan, kebakaran diruang arsip itu pertama kali diketahui oleh seorang siswa magang, Budi (19) “Ketika saya baru tiba, ketika membuka pintu ruangan, saya melihat ruangan sudah penuh sesak dengan asap. Melihat kejadian tersebut saya langsung lari kebawah melaporkan kepada salah satu staf Ortal,” kata Budi saat dimintai keterangan.

Begitu ada laporan terjadi kebakaran, beberapa menit kemudian mulai heboh, khususnya bagi mereka PNS yang ketika itu rata-rata baru tiba di Kantor, serentak bersama-sama melakukan pemadaman dengan menggunakan alat seadanya, lalu melaporkan ke petugas Pemadaman Kebakaran.

Beruntung, belum sempat sijago merah merambat melalap paralatan ATK yang ada, petugas   Damkar sudah tiba dilokasi mengingat kantor Damkar yang hanya terletak berseberangan dengan Kantor Bupati. Dan mereka dengan sigap langsung melakukan pemadaman, sehingga sekitar pukul pukul 07.15 Wib api sudah bisa dikuasai.

Kabag pembangunan Marzuki saat dihubungi via ponselnya membenarkan kalau ruangannya terbakar, diduga akibat adanya hubungan arus pendek. “Memang betul ruangan kita sudah terbakar. yang terbakar hanya berkas-berkas kontrak pembangunan Tahun 2012 dan buku perundang-undangan,”kata Marzuki yang saat itu mengaku sedang tidak berada di Palembang menghadiri pernikahan anak Sekdakab Inhil.

Sementara itu, Kapolres Indragiri Hilir AKBP Suwoyo SIK, menjelaskan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan olah TKP terjadinya kebakaran tersebut, dengan memasang Police Line serta mengumpulkan keterangan saksi dan mengamankan barang bukti.

“Dari keterangan yang ada, api sudah membakar sebuah lemari estalase, kemudian buku-buku perundang-undangan  serta berkas kontrak pembangunan tahun 2012 yang sudah diaudit BPK  serta tiang penyanggah,”ujar Kapolres Inhil . (dro/tok)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam rangka upaya terciptanya keamanan, keselamatan, Ketertiban, dan kelancaran berlalu Lintas (Kamseltibcar) di wilayah Indragiri Hilir, Jajaran Polres Indragiri Hilir mulai 28 hingga 11 September  mendatang akan menggelar Operasi Zebra 2013,  sebelum melakukan gelar Operasi, dilakukan Apel bersama yang dipimpin langsung oleh Kapolres Inhil AKBP Suwoyo SIK dihalaman Polres Indragiri Hilir, Jum’at (25/10)

Dalam arahannya Kapolres Inhil AKBP Suwoyo SIK mengatakan, sesuai dengan petunjuk dari Polda Riau, Operasi Zebra pada tahun 2013 ini akan dilakukan selama 2 minggu. Dalam pelaksanaannya selain diikuti oleh Anggota Satlantas juga melibatkan Anggota lainnya seperti dari Intel, dan Anggota Sat Reskrim dan Narkoba khusus sebanyak 50 personil khusus di Polres Inhil.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Suwoyo SIK menjelaskan untuk  sasaran Operasi Zebra Tahun 2013 ini,  selain di wilayah dalam kota Tembilahan, juga akan digelar pada titik tertentu seperti Kecamatan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tempuling dan jalan Lintas Propinsi kecamatan Keritang

“ Nantinya kita akan  menggelar  razia pada titik-titik tertentu , seperti untuk kawasan dalam kota Tembilahan, dijalan M.Boya, jalan Jendaral Sudirman. jalan Gajah Mada dan titik lainnya, kemudian untuk wilayah Kecamatan akan dilakukan di Keritang, Tempuling, Tembilahan Hulu, Selensen dan Kempas,”kata Kapolres.

Sasarannya dalam operasi ini untuk mengurangi fatalitas korban kecelakaan lalulintas. “Dalam operasi nanti, petugas akan melakukan penegakan hukum bagi pengendara motor yang tidak memakai helm, tidak memakai sabuk pengamanan, mabuk-mabukan dan berkendara melebih kecepatan maksimal.

Tambah Kapolres, sedianya operasi tersebut akan dilaksanakan pada 28 November sampai 10 Desember 2013. “Namun karena di Riau akan berlangsung Pemilukada, maka dimajukan menjadi tanggal 28 Oktober sampai 10 November 2013,” jelasnya. (dro/tok)

“Tidak Menampik Kemungkinan Adanya Oknum Bawahannya yang Nakal”

Terkait Persoalan Produsen Tahu Rumahan Jalan H Said Tembilahan — 

Tembilahan (www.detikriau.org) – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diseprindag) Kabupaten Indragiri Hilir, Rudiansyah menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui adanya pungutan biaya yang dimintakan oleh Oknum PNS di instansi yang berada di bawah pimpinanya itu terkait persoalan pabrik tahu rumahan jalan H Said Tembilahan.

Menurut penjelasan mantan Kabag Ekonomi Setdakab Inhil ini, ia tidak menampik jika ada kemungkinan oknum PNS Disperindag yang berlaku nakal dan mencari keuntungan pribadi. “Terus terang saya tidak mengetahui hal ini. Mungkin saja benar ada oknum pegawai kita yang nakal,” Ujar Rudiansyah saat menghubungi detikriau.org melalui sambungan telepon selularnya, Kamis (23/10)

Namun disamping itu, dilanjutkan Rudiansyah, meskipun sekali lagi ia mengatakan tidak mengetahui, ia menduga, mungkin saja dalam upaya memberikan bantuan, sebelumnya ada perundingan dari pihak pengusaha tahu rumahan tersebut dengan pegawainya terutama dalam upaya untuk mendapatkan kepastian atas hasil pengujian bahan tahu yang saat itu disangkakan mengandung bahan berbahaya.

Yang perlu untuk digarisbawahi, ditambahkan Rudi, Disperindag dalam kaitan penindakan terhadap pabrik tahu rumahan jalan H Said Tembilahan hanyalah sebatas instansi pendamping. Sedangkan yang menjadi pelaksana adalah Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) Jakarta dan BPOM Riau.

Saat dilakukan penindakan, menurut penjelasan petugas BPOM, dari hasil pemeriksaan portable, ditemukan adanya indikasi kandungan bahan berbahaya dalam bahan kapur gyfsum campuran produksi tahu mereka. Saat itu untuk sementara waktu, diperintahkan agar pabrik tahu rumahan tersebut menghentikan produksi dan bahan sampelpun diambil BPOM untuk dilakukan pengujian di Laboratorium BPOM Jakarta dan sebahagian lainnya diamankan oleh petugas ke kantor Disperindag Inhil.

“Kita bekerja sesuai prosedur. Pihak BPOM mengambil sendiri contoh campuran tahu yang didugakan mengandung bahan berbahaya tersebut. Sisanya kita amankan bukan disita. Yang jelas, kita hanya selaku pendamping karena kita yang memiliki PPNS,” dijelaskan Rudiansyah.

Tidak berselang lama, masih menurut keterangan Rudi, pihak pengusaha tahu rumahan tersebut mendatangi kantor Disperindag Inhil dengan membawakan hasil uji dari BPOM Provinsi Jambi. Tindakan ini dikatakannya wajar dilakukan karena pihak pengusaha merasa dirugikan karena bahan campuran tersebut dibeli mereka di Jambi. Namun dengan kaitan atas dugaan yang disangkakan terhadap mereka, hasil pengujian yang bisa dijadikan patokan adalah hasil uji dari BPOM Jakarta karena memang pihak mereka yang menjadi pelaksana.

“Sekali lagi ini bukan wewenang kami tetapi BPOM. Kami hanya pendamping.” Tegaskan Rudiansyah.

Kala itu, karena hasil uji BPOM Jambi kami anggap tidak bisa mewakili, pihak pengusaha tahu memintakan untuk disegerakan hasil pengujian BPOM dari Jakarta. Disperindag menyarankan untuk kaitan itu dilakukan pengurusan secara langsung ke Jakarta.

Sekira bulan oktober 2012, pihak Disperindag menerima hasil pengujian dari BPOM Jakarta, hasilnya tertera positif bahan campuran tersebut mengandung bahan berbahaya dan Diseprindag diperintahkan untuk melakukan tindakan. Namun yang dijalankan kata Rudi lagi hanya pelaksanaan proses pembinaan bukan penindakan. Jika proses penindakan yang dilakukan, Disperindag mungkin harus menidaklanjuti melalui proses hukum karena adanya dugaan pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen dan usaha itu harus ditutup.

Disperindag kala itu tidak melarang mereka untuk berproduksi. Boleh tetap dilanjutkan asal dengan catatan bahan campuran yang tersebut tidak lagi digunakan termasuk menyarankan untuk mengganti nama usaha.

“ Hasil uji BPOM Jakarta sudah kita berikan. Mungkin mereka lupa. Selama ini saya beranggap persoalan ini sudah selesai.” Tegas Rudiansyah.

Diakhir pernyataannya, Rudiansyah juga menyarankan untuk kaitan persoalan ini, seharusnya seluruh industry makanan harus dilakukan pemeriksaan secara periodik oleh pihak Dinas Kesehatan termasuk BPOM. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan jaminan bagi konsumen dalam hal ini adalah masyarakat.

Terkait komfirmasi yang diberikan pihak Disperindag Inhil ini, Sekjen Fokus Ornop, Indra Gunawan juga membenarkan bahwa mereka sudah melakukan pertemuan dengan pihak Disperindag. Apa komfirmasi yang diberikan kepada wartawan, dikatakan tidak berbeda jauh. Hanya saja ia ingin mempertanyakan kenapa bisa terjadinya perbedaan hasil pengujian, padahal dengan satu sample yang sama.

“Pengujian terkait hal ini tentu sesuatu yang ilmiah. Artinya, jika bahan yang diuji sama, harusnya hasil yang didapatkanpun akan sama. Dalam kaitan ini, kita memandang perlu untuk dilakukan pengujian ulang. Bukan saja hanya untuk kepentingan kasus ini tetapi yang lebih teramat penting tentunya kepastian bagi keamanan konsumen,” Ujar Indra.

Indra menegaskan, secara organsisi pihaknya tetap akan meneruskan persoalan ini sampai ditemukan adanya titik terang. Termasuk kemungkinan dengan adanya oknum nakal yang berupaya menarik keuntungan. (dro)

Akui juga sempat dimintai uang berkali-kali —

Tembilahan (www.detikriau.org) – Sejak sangkaan penggunaan bahan campuran berbahaya  pada produksi tahu rumahan miliknya hampir 2 tahun yang lalu, usaha turun temurun selama lebih dari 32 tahun itupun mendadak terguncang. Produksi tahu anjlok, jumlah pekerja terpaksa dikurangi dan iapun kini hanya bisa terduduk lemah dikursi roda akibat serangan stroke.

Dengan air mata terus berlinang, Sulianto, pemilik pengolahan tahu rumahan jalan H Said Tembilahan bercerita bahwa ia tidak pernah menduga usaha yang dibangun dengan landasan kejujuran dan kepercayaan konsumen itu kini harus morat-marit. Menelan rasa malu atas kesalahan yang tidak jelas yang dituduhkan kepada usaha turun temurun yang dilakoninya, Sulianto terguncang. Tubuhnya lemas dan akhirnya lumpuh.

“32 tahun usaha ini dijalankan dan selama itu kami selalu berlaku jujur demi menjaga kepercayaan konsumen. Saya tidak menduga usaha ini kini terancam hancur akibat tuduhan yang sama sekali tidak benar,” Ungkap Sulianto dengan kalimat terpatah-patah disertai air mata membahasahi kedua bola matanya, Selasa (22/10/2013)

Ditambahkan Sulianto yang saat itu ditemani oleh salah seorang putranya, Sutrisno, cobaan berat yang kini harus mereka lalui berawal saat petugas dari Disperindag mendatangi usaha rumahan pengolahan tahu milik mereka. Saat itu, salah seorang petugas mengatakan bahwa bahan campuran produksi tahu yang mereka pergunakan tidak dibenarkan dengan alasan mengandung bahan yang dapat berbahaya jika dikonsumsi manusia. Dengan alasan itu, petugaspun menyita bahan campuran tahu tersebut dan kepada mereka diperintahkan untuk tidak lagi melanjutkan produksi sampai hasil uji sampel oleh BPOM Riau didapatkan.

Dua hari setelahnya, seorang oknum PNS Disperindag Inhil  mendatangi mereka dan memintakan uang sebesar Rp. 500 ribu yang katanya untuk ongkos berangkat ke Pekanbaru guna melakukan pengujian bahan campuran tahu ke laboratorium.

Sekitar satu atau dua bulan setelah itu, oknum PNS Disperindag Inhil kembali datang. Saat itu, Sulianto mengatakan, mereka  dimintakan tambahan dana sebesar Rp. 15 juta yang katanya untuk merehabilitasi nama baik dan biaya publikasi di beberapa media massa. Permintaan itu disetujui dan dibayarkan oleh istrinya dengan uang hasil berhutang.

“Kita saat itu setuju karena kata orang yang mengaku dari BPOM Riau yang mendampingi Oknum PNS Disperindag saat itu mengatakan pengujian bahan tahu kita tidak berbahaya dan untuk merehabilitasi nama baik usaha, kami dimintakan menambah biaya.,”Tuturnya.

Setelah pemberian tambahan dana Rp 15 juta, oknum petugas Disperindag Inhil lagi-lagi datang. Dengan alasan yang sama, merehabilitasi nama baik. Mereka kembali memintakan tambahan dana yang katanya untuk ke Jakarta sebesar Rp. 26,1 juta. Saat permintaan itu disampaikan, Sulianto mengatakan mereka memintakan rincian untuk apa saja penggunaan tambahan dana sebesar itu dan dirincikan secara tertulis.

Dalam rincian bertulis tangan yang diperlihatkan Sulianto, dari 9 item kebutuhan biaya yang sebahagian tidak terbaca dengan jelas itu memang tertera jumlah total sebesar Rp, 26,1 juta yang diantaranya tertulis kata, BPOM 5 juta, Lain 5 juta dan Kepala 2 juta. Namun permintaan tambahan dana itu tidak disanggupi karena Sulianto mengaku tidak lagi memiliki kemampuan.

“Hampir dua tahun kita menunggu dan tidak pernah ada kepastian. Saya tidak sanggup menahan malu jika usaha keluarga ini hancur apalagi tanpa kesalahan yang jelas. Tolong berikan kami kejelasan agar usaha ini dapat kembali berjalan dengan baik dan mendapatkan kepercayaan konsumen.” Harapnya

Beberapa hari belakangan ini masih menurut Sulianto, setelah kembali beredarnya pemberitaan atas pernyataan salah seorang keluarganya di media massa, Sulianto mengaku mereka kembali didatangi oknum PNS Disperindag. Namun kali ini kedatangannya dengan mimik wajah dan bahasa kurang bersahabat. Untuk melanjutkan persoalan ini, Sulianto mengakui ia sudah memberikan kuasa kepada pihak LSM. menurutnya tidak ada maksud apapun selain berharap melalui bantuan LSM ia akan mendapatkan kepastian hukum demi kelanjutan usahanya.

“Hasil pengujian BPOM Jambi kata pihak Disperindag tidak berlaku sementara hasil pengujian BPOM Riau seperti yang disyaratkan sampai hari ini tidak pernah diberikan.” Pungkasnya.

Terkait persoalan ini, Sekjen Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop), Indra Gunawan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oknum pejabat pemerintah seperti ini tidak lebih dari tindakan “perampok yang berlindung dibalik seragam aparatur Negara” harus ada kejelasan. Katakan salah jika memang salah dan katakan benar jika benar.

“Kami akan berikan bantuan dan tanpa pamrih. Ini harus tuntas. Kalau perlu kita akan bawa ke ranah hukum,” Ancam Indra dengan nada geram. (dro)

Keluarga Pengusaha Tahu Tuntut Disperindag Inhil Berikan Kejelasan

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) -Bupati Indragiri Hilir terpilih, HM Wardan berencana akan lebih
memaksimalkan dan mengintensifkan fungsi serta pengelolaan Badan Amil
Zakat, yang ada di Bumi Sri Gemilang.

“Salah satu program strategis kita ke depan adalah zakat, yang diharapkan
dapat dikelola dengan lebih optimal lagi. Sehingga, lembaga pengelola
zakat, seperti Badan Amil Zakat (BAZ) mampu melaksanakan tugas dan
fungsinya dengan baik,” tutur Wardan kemaren di kediamannya.

Dijelaskan Wardan, zakat yang merupakan salah satu rukun wajib di dalam
agama Islam, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem ekonomi
Islam. Apalagi, zakat tersebut dinilai memiliki peran yang sangat besar
dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

“Melihat potensi zakat yang sangat besar ini, maka saya sangat mengharapkan
BAZ yang ada di Kabupaten Inhil, dalam menyusun program pengelolaan zakat
harus lebih terencana, agar mencapai hasil yang maksimal,” terangnya.

Lebih lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini mengatakan,
bahwa ia sangat yakin, apabila potensi zakat umat tersebut dapat digali dan
dihimpun dengan baik, tentu upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten
Inhil dapat terlaksana dengan baik dan mencapai hasil sesuai yang
diharapkan bersama.

“Dengan zakat ini, kita bisa membantu dan menolong sesama, khususnya mereka
yang sangat membutuhkan. Sehingga, ke depannya tidak ada lagi anak-anak
dari keluarga kurang mampu yang putus sekolah, dan mereka bisa terus
mengenyam pendidikan hingga Perguruan Tinggi,” tambahnya.

Terkait dengan program tersebut, Wardan mengakui akan fokus dan mulai
menerapkannya dari lingkungan kantor. Seperti, para pejabat yang sudah
memiliki jabatan struktural, maka penghasilannya akan langsung dipotong
untuk zakat.

“Seperti apa pelaksanaannya nanti, kita akan musyawarahkan terlebih dahulu
dengan pihak-pihak terkait, untuk dicari strategi dan solusi bersama,
sehingga program ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar,” imbuhnya.(dro/jum)