“Terkait Permintaan Agar Disperindag Inhil  Sampaikan Ekspos Rencana Pembangunan Pasar Kayu Jati ke Provinsi” —

Tembilahan (detikriau.org) — Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kabupaten indragiri Hilir meminta agar pihak Provinsi untuk terlebih dahulu datang meninjau secara langsung ke lokasi rencana pembangunan pasar kayu jati sebelum Disperindag Inhil menyampaikan ekspos ke Provinsi.

Menurut Kepala Disperindag Inhil, Fahrolrozy melalui Kabid Pasar, Zainuddin ST, diakuinya bahwa pada minggu ketiga Maret 2014 yang lalu Kadisperindag Provinsi Riau, Nizhamul, SE MM memang sudah datang meninjau ke lokasi Pasar Kayu Jati, namun dalam kunjungan itu belum ada menentukan lokasi rencana pembangunan.
 
“Seharusnya dari tingkat satu (Disperindag Provinsi red) harus hadir disini entah itu perwakilannya untuk sama-sama kita meninjau kelapangan, lalu baru bisa diputuskan berapa besar lokasi serta bentuk bangunan yang akan dibangun, “Sampaikan Zainuddin saat ditemui detikriau.org diruang kerjanya, kemaren

Ekspos dari Disperindag Inhil sebagaimana yang dimintakan pihak Provinsi menurut Zainuddin baru bisa dilaksanakan setelah peninjauan serta perincian luas lokasi tersebut diketahui dengan peninjauan secara bersama.
“Kalau kita sembarangan ekspose nantinya susah juga, karena langkah ini kita ambil agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pembangunannya nanti”.Jelasnya
Diakhir kalimat, Zainuddin juga menyebutkan bahwa ia hingga hari ini belum mengetahui berapa jumlah anggaran yang disiapkan Disperindag Provinsi untuk membantu pembangunan Pasar Kayu Jati tersebut.
“berapa jumlah yang telah dianggarkan Provinsi saya belum mengetahuinya”. Tandasnya. (Ahmad Tarmizi)
Kadisperindagprov Pinta Disperindag Inhil Segera Ekspos rencana Pembangunan Pasar kayu jati

Tembilahan (detikriau.org)-Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Inhil saat ini menindak lanjuti hasil razia Satuan Polisi Pamong Peraja (Satpol PP) terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terjaring saat berleha-leha dikedai kopi.

Hal tersebut disampaikan Kepala BKD Inhil, Drs H Syaifuddin MP kepada detikriau.org, Jum’at (4/4/14) di ruang kerjanya. Dikatakannya, saat ini pihaknya tengah melakukan proses perekapan data.
“Yang terjaring razia oleh Satpol PP beberapa waktu yang lalu saat ini tengah kita lakukan proses pengumpulan data-data untuk diproses ketahap selanjutnya,” paparnya.
Sambungnya lagi, kita nantinya akan memberikan teguran pertama kepada yang bersangkutan agar tidak mengulangi hal tersebut. “Kita berikan teguran melalui SKPD masing-masing,” imbuh Syaifuddin.
Ia juga setuju bahwa PNS tidak terlalu berlama-lama untuk sarapan di warung-warung kopi. Karena, hal tersebut tentunya akan mengganggu kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.
“Kalau sekedar sarapan saja ya tidak masalah. Sudah sarapan langsung ngantor lagi, jangan pula sarapan sambil ngerumpi,” imbuhnya.
Kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap razia ini dengan demikian bisa mengurangi PNS yang bandel, “Kita berharap kepada PNS sebelum ngntor lebih baik sarapan terlebih dahulu dirumah,” tandasnya (Ahmad Tarmizi)

Tembilahan (detikriau.org) — Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Riau meminta agar Disperindag Kabupaten Indragiri Hilir untuk segera melakukan ekpose terkait rencana pembangunan pasar kayu jati di Kecamatan Tembilahan Hulu, Inhil. Ekspos ini dipandang sangat penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pekerjaan.

Permintaan ini disampaikan oleh Kadisperindag Provinsi Riau, Nizhamul, SE, MM Kepada detikriau.org melalui sambungan telepon selularnya. Dikatakannya, disamping dana yang disiapkan pihak Provinsi untuk membenahi bangunan pasar kayu jati, Pemerintah pusat melalui DAK APBN 2014 juga menyalurkan bantuan dana.
“Makanya saat kunjungan kita kepasar kayu jati Tembilahan pada 23 Maret 2014 yang lalu, kita sudah mintakan agar pihak Disperindag Inhil menyampaikan ekspos terkait rencana pembangunan pasar ini ke pihak kita di Provinsi. Ekspose ini tentunya sangat penting agar nantinya tidak terjadi tumpang tindih dalam pengerjaan.” Sampaikan Nizhamul, kamis (3/4/2014)
Ditambahkannya, agar pengerjaan ini dapat berjalan dengan lancar dan tercapai target yang diinginkan, pihaknya meminta agar Disperindag kabupaten Inhil untuk segera menyampaikan ekspos terkait. Diakuinya, hingga hari ini permintaan ekspose itu belum direspon oleh pihak Kabupaten.
“Kemaren kita sudah memintakan agar ekspos ini segera dilakukan pihak Kabupaten, tapi belum juga. jadi bagaimana kita mau membantu. kita berharap agar hal ini dapat segera disikapi ,” Tandasnya.(dro)

Tembilahan (detikriau.org) — Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop) meminta agar Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hilir untuk segera menyikapi dan mengambil tindakan tegas akan maraknya pungutan yang dilakukan pihak sekolah menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Tindakan pelanggaran aturan ini dinilai dapat menciderai semangat perobahan yang diusung “Wardan dan Rosman (Warohmah)”.

Permintaan ini disampaikan Sekjend Fokus Ornop, Indra Gunawan kepada detikriau.org melalui sambungan telepon selulernya, rabu (2/4/2014). Ditegaskan Indra. Bagaimanapun caranya, Disdik harus membatalkan seluruh pungutan yang tidak memenuhi ketentuan aturan dan memberikan sanksi tegas kepada pihak sekolah yang melakukan pelanggaran.
“Harus ada tindakan tegas. jika ini tidak dilakukan, perbuatan serupa ini akan terus berulang dan pastinya akan menciderai cita-cita Warohmah,” Pinta Indra.
Menurut Indra, dengan semangat perobahan, Bupati dan Wakil Bupati Inhil, berkali-kali, dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan tekad untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), salah satunya melalui inovasi pelayanan pendidikan yang lebih berkualitas, mudah diakses dan terjangkau. Kerapnya diberlakukan berbagai pungutan oleh pihak sekolah, pastinya akan menghambat apa yang dicita-citakan Warohmah.
“saya percaya bahwa janji Warohmah adalah janji yang pasti akan ditepati. Disdik sebagai leading sektor pendidikan harusnya mampu menyikapi. Berikan sanksi tegas kepada sekolah yang nyata akan menghambat tercapainya cita-cita ini,” Pinta sekjend yang menaungi LSM dan Ormas di Kabupaten Inhil ini.(dro)
Jelang UN, Pungli Sekolah di Inhil Kembali Marak
 

Tembilahan (detikriau.org) — Razia rutin yang dijalankan Polisi pamong Praja untuk menjaring PNS “Warkop” menuai pro dan kontra, pemilik usaha warung panganan protes karena pengunjung sepi namun masyarakat justru berikan dukungan.
“Dalam beberapa hari ini usaha kita sepi. pengunjung jauh menurun. biasanya setiap hari banyak PNS yang sarapan. namun sejak kerapnya razia yang dilakukan POL PP, kalaupun ada, paling-paling mereka minta dibungkuskan,” Sampaikan salah seorang pemilik usaha warung panganan di jalan Ki Hajar Dewantara kepada detikriau.org, selasa (1/4/2014)
Menurutnya, Pemerintah seharusnya tidak perlu melakukan razia. selama ini dinilainya kebanyakan pengujung dari PNS diwarungnya hanya sekedar untuk sarapan pagi. Sekedar sarapan dinilainya tidak akan berpengaruh kepada kinerja.
Rasa kekesalan juga terlontar dari pemilik usaha panganan lainnya di jalan H Said. diakuinya, setiap hari selama ini sebahagian besar pelanggannya adalah kalangan PNS. dengan adanya pelarangan PNS nongkrong diluar kantor selama jam kerja ini secara otomatis memberi pengaruh yang sangat besar kepada usaha warung miliknya. ” Bukan hanya saya, hampir semua usaha warung panganan dalam beberapa hari belakangan ini mengeluh karena berkurangnya pengunjung”, Keluhnya.
Kekesalan yang terlontar dari pemilik usaha warung panganan ini justru berbanding terbalik dengan penilaian masyarakat. Menurut Iwan, warga Tembilahan, secara pribadi ia sangat mendukung penegakan disiplin yang dijalankan pemerintah Kab inhil. Dengan adanya pelarangan ini, ia berharap para PNS dapat bekerja lebih maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kewajiban PNS adalah untuk melayani masyarakat dan itu harus dipatuhi. apapun kondisinya. sebelum adanya razia pol pp, hampir setiap hari warung-warung di TBH dipenuhi dengan PNS. bahkan ada yang hanya duduk-duduk, ngopi sambil ngobrol berjam-jam. Saya sendiri heran kapan waktu mereka untuk bekerja,” Pendapat Iwan
Menurut Iwan, pro dan kontra adalah persoalan yang lumrah. namun dari sisi manapun dinilainya apa yang dijalankan pemkab Inhil hari ini untuk merazia PNS yang berada diluar kantor saat jam kerja adalah sebuah tindakan yang tepat dan patut untuk diberikan dukungan.
“jangan hanya pandai menuntut gaji tinggi tapi kewajiban memberikan pelayanan bagi masyarakat tidak dijalankan dengan maksimal. kalau keberatan, ya berhenti aja dari PNS, masih banyak kok yang mau gantikan,” Tambah Iwan
Nani, warga Kecamatan Tembilahan Hulu juga mendukung kebijakan pemerintah ini. bahkan ia menyarankan agar razia tidak hanya diwarung-warung panganan.”bukan hanya diwarung, seharusnya dimanapun didapati PNS yang keluar tanpa alasan yang jelas selama jam kerja, harus diberikan sanksi. Saya sendiri kerap menyaksikan ibu-ibu dengan seragam PNS justru berbelanja dipasar. padahal masih dalam jam kerja. ini juga harus dijadikan perhatian pemerintah,” Sampaikan nani. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) – manajer PLN Rayon Tembilahan, Budi Warman menyatakan bahwa kerapnya terjadi pemadaman listrik secara mendadak dalam beberapa waktu belakangan ini disebabkan adanya kerusakan beberapa atribut penghubung. Pihaknya sedang melakukan upaya perbaikan.
“Pemadaman yang kita lakukan dalam beberapa minggu belakangan ini disebabkan beberapa kendala seperti kerusakan jaringan penghubung serta proses perbaikan yang sedang kita lakukan”. Sampaikan Budi Warman melalu sambungan selularnya kepada detikriau.org, Senin (31/3/2014)
Menurutnya, titik kerusakan jaringan penghubung tersebut terjadi dijalan Jendral Sudirman Tembilahan kota serta di jalan lintas provinsi parit 4 kecamatan Tembilahan Hulu
“Sabtu (29/3) Malam ada gangguan di Mesin Parit 4 Tembilahan Hulu termasuk gangguan jaringan yang cukup parah. Makanya pemadaman berlangsung agak lama,” paparnya
Pada saat yang sama ia juga menyebutkan bahwa kendala yang selama ini terjadi juga disebabkan tingginya tingkat volume listrik yang dibutuhkan masyarakat yang sudah tidak sesuai dengan persediaan kapasitas yang ada.
“saya berharap masyarakat bisa mengerti dan bisa mengurangi pemakaian listrik pada malam harinya”. Sebutnya sambil berharap setelah dilakukan perbaikan kedepannya tidak akan ada lagi masalah. (Ahmad Tarmizi)