“Tuntut Penjelasan dan Permintaan Maaf”

Tembilahan (detikriau.org) – Tidak hanya Rektor UNISI, Ketua Yayasan Tasik Gemilang (YTG) yang menaungi UNISI dan Alumni juga melontarkan kecaman atas pernyataan yang dilontarkan DR Suryan Al Jamrah. Pernyataan ini dinilai sebagai sebuah informasi yang menyesatkan dan melukai seluruh civitas akademika UNISI.

“Saya sangat kecewa, pernyataan ini pastinya merupakan sebuah pernyataan yang sangat menyesatkan dan pencemaran nama baik UNISI. Saya juga menuntut penjelasan atas lontaran pernyataan ngawur ini,” Sampaikan ketua YTG, H Edy Syafwannur kepada detikriau.org melalui sambungan selular, senin (14/7/2014) malam.

Alumni UNISI, Zulkifli juga mengaku terpukul dengan pernyataan yang dinilainya sebagai sebuah penghinaan secara terbuka dan sengaja terhadap UNISI secara keseluruhan ini. Ia menyampaikan ancaman akan mengajak seluruh alumni UNISI untuk menuntut penyampaian permintaan maaf. “pastinya kita tidak akan terima kalau UNISI dihina. Kita menuntut permintaan maaf secara terbuka atas lontaran kalimat fitnah ini,” Sampaikan Zulkifli.(dro)

UNISI Tuntut DR Suryan Al Jamrah Sampaikan Permintaan Maaf

“Terkait Pernyataan Ijajah tidak diakui karena status UNISI yang tidak jelas”
Tembilahan (detikriau.org) – Pernyataan yang dilontarkan Suryan Al jamrah terkait persoalan Universitas Islam Indragiri (UNISI) disela penyampaian tausiahnya menjelang acara silaturahmi dan buka puasa bersama Pemkab Inhil dan KKIH Pekanbaru, senin (14/7/2014) dinilai sebagai sebuah fitnah keji.

Pernyataan ini disampaikan oleh Rektor UNISI, DR Ririn Handayani ketika ditemui detikriau.org di kediamannya Jalan gunung Daek Tembilahan, senin (14/7/2014) malam. Menurut DR Ririn, pernyataan tidak berdasar ini jelas menciderai nama baik dan martabat UNISI. Ia menuntut Suryan Al Jamrah untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan menyampaikan permintaan maaf.

“Ini sebuah pernyataan fitnah. Kita menuntut agar Suryan Al Jamrah memberikan penjelasan secara terbuka dan menyampaikan permintaan maaf,” Sampaikannya.

Diperjelas Ririn, kalimat fitnah yang menyatakan bahwa status UNISI tidak jelas termasuk ijajah UNISI tidak diakui pastinya patut untuk diklarifikasi. Hingga hari ini menurutnya, secara hukum, status UNISI sudah sangat jelas.

UNISI sudah mengantongi izin operasional dan seluruh program studi (prodi) sudah terakreditasi BAN PT yang dengan ini memberikan arti bahwa ijajah yang dikeluarkan UNISI pastinya juga diakui.

Disamping hal itu, ditambahkan Ririn, Dosen UNISI juga sudah mengikuti sertifikasi yang menandakan bahwa tenaga pengajar UNISI sudah diakui secara professional oleh Dikti.

“Kita juga sedang dalam proses akreditasi institusi, jadi status UNISI yang mana yang tidak jelas? Termasuk dengan diterimanya lulusan UNISI bekerja di berbagai Instansi pemerintah apakah itu bukan sebuah bukti bahwa ijajah kita sah dan diakui?” Pertanyakan DR Ririn

Dalam wisuda ke 4 UNISI tanggal 24 Mei 2014 yang lalu, DR Ririn juga menyampaikan bahwa Kopertis sebagai perpanjangtanganan Dirjen Pendidikan Tinggi dengan tegas menyatakan bahwa UNISI adalah sebuah Universitas yang legal karena memiliki izin operasional yang sah.

Dalam kepatuhan Wasdalbin (Pengawasan, pengendalian dan pembinaan), Drs Hanfi Msi selaku sekretaris kopertis wilayah X mengatakan saat ini UNISI sudah lepas dari binaan karena dinilai sudah mampu berdiri sendiri.

“Jadi kalau memang benar DR Suryan Al Jamrah melontarkan pernyataan itu, kita menuntut ianya menyampaikan permintaan maaf karena semua itu adalah sebuah fitnah,” Tandasnya.

Sebelumnya, Rektor UNISI ini menyatakan bahwa ia medapatkan informasi bahwa DR Suryan Al Jamrah dalam kesempatan menyampaikan siraman rohani menjelang acara silaturahmi dan buka bersama Pemkab Inhil dengan KKIH Pekanbaru telah melontarkan pernyataan bahwa “” ratusan milyar dana pemda Inhil sudah dihabiskan untuk membangun UNISI namun hasilnya, ratusan alumni unisi kini ijajahnya tidak diakui karena status UNISI yang tidak jelas.(dro)

Tembilahan (detikriau.org) – LSM Peran memberikan batas hingga akhir bulan juli untuk memberikan penilaian mampu atau tidak Bupati Inhil membawa perobahan untuk kemajuan daerah.

Melalui ketuanya, Firmasnyah, LSM Perjuangan anak Negri (Peran) menilai hingga saat ini Bupati Inhil belum berani melakukan tindakan yang tegas dan berani dalam membela kepentingan masyarakat khususnya masyarakat ditiga Kecamatan, Keritang, Reteh dan Enok atas kerusakan perkebunan akibat serangan hama kumbang yang dipicu oleh proses replanting perkebunan sawit milik PT Bumi Palma Lestari Persada (BPLP).

“Jika pak Wardan betul-betul berani dan siap memperjuangkan nasib masyarakat itu akan terlihat diakhir bulan ramadhan. hal tersebut berkaitan dengan tuntutan masyarakat atas dampak serangan hama kumbang yang dipicu oleh aktifitas PT BPLP,” kata Firmansyah Saini kepada detikriau.org, jum’at (11/7/2014).

Ditambahkannya, sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya Asissten II Setdakab Inhil Fauzan hamid yang juga sebagai Ketua Tim Verifikasi dan Pendataan Kerusakan Tanaman Kelapa, Senin (30/06 yang lalu telah memberikan penegasan agar PT BPLP untuk segera membayarkan kerugian masyarakat sebelum tibanya Hari Raya Idul Fitri 1435 H.

oleh karenanya, Firmansyah meminta kepada Pemkab Inhil untuk mengambil tindakan tegas jika nantinya PT BPLP tidak membayarkan ganti rugi kepada Petani yang kebunnya menjadi korban Hama Kumbang.

“Jika tidak mampu membuat PT BPLP membayar ganti rugi maka Pemkab Inhil harus berani memberikan sanksi kepada PT BPLP. Jika tidak, itu membuktikan Pemkab Inhil Lemah dan tidak perduli dengan kesusahan masyarakat,” tandasnya. (Ahmad Tarmizi)

Tembilahan (detikriau.org) – Ratusan Atribut Peraga Kampanye (APK) yang tersebar dibeberapa ruas jalan di Kota Tembilahan ditertibkan pada Senin malam (7/7/14) oleh Panwaslu beserta Polri dan Satpol PP.

“Tadi kita telah melakukan penertipan APK-APK yang tersebar di beberapa ruas jalan di Kota Tembilahan,” Sebut Ketua Panwaslu Melalui Devisi Hukum dan Penindakan Gulam Muhammad kepada detikriau.org, Senin (7/7/7/14) malam usai melakukan penertipan APK.

Gulam mengatakan sebelum melakukan penertipan APK ini, pihaknya telah menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada para Tim Sukses (Timses) namun hal tersebut diabaikan saja.

“Melihat tidak kunjung dicopot, akhirnya kita mengambil tindakan pencopotan APK-APK tersebut,” paparnya.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa penertipan APK ini dilakukan serentak di kecamatan-kecamatan yang ada di Inhil. “Ini kita lakukan secara serentak dan ada beberapa kecamatan yang sudah melakukan penertipan terebih dahulu,” terangnya.

Sementara itu, Kakan Satpol PP, TM Saifullah mengatakan bahwa pihaknya menerjunkan sekitar 40 lebih personil untuk melakukan penertipan APK tersebut. (Ahmad Tarmizi)

Tembilahan (detikriau.org) – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengatakan bahwa pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang seluruh Pegawai Negri Sipil (PNS) di Inhil libur.

“Kita baru saja mendapatkan surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Inhil yang mengatakan bahwa pada 9 Juli mendatang seluruh PNS libur,” terang Kepala BKD Inhil Syaifuddin kepada detikriau.org Senin (7/7/14) melalui sambungan seluler.

Walaupun demikian, ia meminta kepada seluruh PNS hendaknya tidak menambah libur. Karena hal tersebut bisa mengganggu pelayanan publik.

“Kita imbau kepada selurih PNS untuk tidak menambah libur,” himbaunya.

Disamping itu, mantan Kabag Ortala Setda Inhil ini juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berbondong-bondong datang ke TPS pada 9 Juli mendatang untuk menentukan pilihan.

“Mari kita memilih pada 9 Juli, jangan sampai golput,” imbaunya (Ahmad Tarmizi)

Tembilahan (detikriau.org) – Dua sekolah Negri yakni SD 032 dan SMP 2 Tembilahan yang sebelumnya sempat berganti nama menjadi SD dan SMP Indra Praja kini sudah dikembalikan sebagaiman sediakala. Pengembalian kedua nama sekolah ini ke nama asal dilakukan Disdik Inhil sejak tanggal 23 Mei 2014 yang lalu.

“Sejak tanggal itu nama kedua sekolah negri tersebut kita kembalikan sebagaimana sebelumnya,” sampaikan kadisdik Inhil, Helmi D melalui sambungan telepon. Ahad (6/7/2014)

Menurut Helmi ia tidak mengetahui secara pasti kenapa kedua nama sekolah Negri itu diganti menjadi SD dan SMP Indra Praja. Pengembalian kedua nama sekolah itu dianggap sangat penting mengingat semakin menurunnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka didua lembaga pendidikan tersebut.

“Alhamdulillah sejak rencana pengembalian nama sekolah ini ke nama asal, minat masyarakat kembali meningkat,” Syukuri Helmi
Tahun lalu menurunnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di dua lembaga pendidikan ini sangatlah minim. Sehingga sekolah hanya berhasil mendapatkan siswa baru untuk 1 kelas saja.

“Tahun ini, contohnya SD 032 sudah sudah menerima 5 kelas belajar baru,” tandas Helmi. (ahmad tarmizi)