Tembilahan (detikriau.org) – Belasan perwakilan mahasiswa dan alumni Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan melaksanakan aksi unjuk rasa ke kantor Bupati dan Dinas Pendidikan Inhil. Dalam orasinya orator menilai lontaran kalimat pendiskreditan UNISI oleh DR Suryan Aljamrah terindikasi sebagai bahasa titipan. Mereka menuntut Pemkab Inhil untuk memberikan penjelasan.

“Kita mensinyalir apa yang disampaikan oleh Suryan Aljamrah dalam acara buka puasa bersama KKIH dan Pemkab Inhil di Pekanbaru senin lalu adalah bahasa titipan yang memang disengaja untuk mendiskreditkan UNISI,” Teriak Orator mahasiswa, Firman dihadapan Sekdakab Inhil, H Alimuddin RM didampingi beberapa pejabat saat menerima kedatangan massa dihalaman kantor Bupati Inhil, rabu (16/7/2014)

Dikatakan Firman, gelar aksi protes yang mereka laksanakan hari ini memang hanya diwakili oleh beberapa orang perwakilan mahasiswa dan alumni. Namun mereka tidak menjamin jika apa yang mereka lakukan hari ini tidak juga ada kejelasan, aksi serupa dengan keikutsertaan ratusan mahasiswa akan kembali berulang.

“sengaja kita beraksi hanya melalui perwakilan mahasiswa dan alumni. Ini bulan suci. Kita tidak ingin timbul sesuatu yang mencedirainya. Kehadiran kami hari ini sebagaibentuk antisipasi turunnya massa yang lebih besar. Oleh karenanya kami menuntut Pemkab Inhil untuk memberikan penjelasan.”Sampaikan Firman.

Firman meminta Pemkab Inhil untuk bijak. Jangan hanya untuk segelintir kepentingan, Mahasiswa UNISI secara keseluruhan yang menjadi korban. Ia juga meminta Pemkab Inhil memfasilitasi untuk mendapatkan klarifikasi kepada DR Suryan Aljamrah.

“Itu acara yang dilaksanakan oleh Pemkab Inhil, karenanya Pemkab Inhil harus bertanggungjawab,” Pinta Firman yang diiringi teriakan mahasiswa lainnya.

Dalam kesempatan itu, Firman juga melontarkan pernyataan rasa kekecewaan terhadap Pemkab Inhil. Menurutnya, jangankan mau membantu UNISI, hari ini, Pemkab Inhil bahkan hendak mengambil fasilitas gedung yang selama ini dipergunakan mahasiswa untuk menuntut ilmu.

“UNISI adalah lembaga yang mendidik putra dan putri inhil. Sudah sewajarnya Pemerintah membantu bukan sebaliknya terkesan menganaktirikan,” Kesal Firman.

Andang yudiantoro, perwakilan Alumni UNISI juga melontarkan pernyataan ketersinggungan. Ia juga meminta adanya sikap arif dari pemerintah daerah guna menetralkan statemen yang sangat melukai dunia pendidikan Inhil ini. Andang menuntut adanya bahasa tegas penolakan Pemkab Inhil untuk menyatakan penolakan atas lontaran kalimat “fitnah” Dr Suryan Aljamrah.

“harus ada sikap yang jelas dari pemerintah daerah untuk meredam gejolak atas pernyataan “fitnah” ini. Kita ingin UNISI maju dan besar, jangan terus didiskreditkan. Saya sesalkan pernyataan seorang doktor yang seharusnya bahasa perbaikan bukan penghancuran,” Kecam mantan Ketua PWI Inhil ini.

Menanggapi kecaman massa unjukrasa, Sekdakab Inhil, H Alimuddin RM menjelaskan bahwa kehadiran Dr Suryan Aljamrah sebagai penceramah adalah undangan dari KKIH selaku panitia. Kalimat yang dilontarkanpun dipastikan Sekda bukan bahasa titipan tetapi murni pendapat Dr Suryan Aljamrah secara pribadi.

“terus terang kita sendiri juga merasa terkejut atas kalimat yang terlontarkan saat itu. Itu semua bahasa pribadi termasuk persoalan masalah dana. Sama sekali tidak ada hubungan kalimat itu dengan Pemkab Inhil.” Elak Sekda

Menurut Sekda, komitmen Pemkab Inhil sudah sangat jelas. Tidak pernah Pemkab Inhil menginginkan UNISI untuk ditutup walaupun diakui Sekda ada beberapa hal yang memang harus diluruskan.

Diakhir kalimatnya, sekali lagi sekda menegaskan bahwa apa yang dilontarkan Dr Suryan Aljamrah adalah bahasa pribadi dan tidak ada hubungan dengan Pemda. Oleh karenanya, Sekda meminta mahasiswa untuk mengklarifikasikan hal ini secara langsung kepada Dr Suryan Aljamrah.(dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Kepala Satuan Polisi Pamong Peraja (Satpol PP) Kabupaten Inhil TM Syaifullah memberikan masukan menarik mengenai kemacetan yang berada di Jembatan Parit 11 Tembilahan Hulu yakni pemindahan jalur Lalulintas kendaraan.

Hal tersebut disampaikannya kepada detikriau.org melalui pesan elektronik miliknya. Rabu (16/7/14). Dikatakannya, bahwa rekayasa jalan sangat penting untuk mengurai kemacetan tersebut agar tidak berlarut-larut dikeluhkan masyarakat.

“Ini hendaknya menggunakan rekayasa lalulintas, karen hal ini tersebut sangat penting, yang mana kendaraan dari hulu dilarang untuk memasuki jembatan parit 11 tersebut,” papar TM Syaifullah.

Mantan Sekretaris Dishubkominfo Inhil ini pun kembali memaparkan bahwa kendaraan baik itu roda 2 dan 4 dialihkan melalui Jalan Sederhana Tembilahan yang tidak jauh dari jembatan tersebut.

“Lambat laun jika ini dilaksanakan pasti permasalahan kemcaetan akan selesai dan tidak berarut-larut seperti ini,” ungkapnya.
Terkait rekayasa lalu lintas tersebut, Kakan Satpol PP Inhil ini telah menyampaikan kepada Kadiahubkominfo Inhil Tantawi Jauhari.
“Kita sudah sampaikan ke Kadishub Inhil,” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa setiap harinya Satpol PP Inhil terus membantu untuk mengurai kemacetan yang berada dilokasi tersebut.

“Kita setiap hari membantu melakukan penguraian kemacetan dan juga terus melarang para pedagang berjualan disana,” imbuhnya

Namun, sambungnya kembali pedagang tidak bisa kita pindahkan karena mereka berjualan diatas halaman mereka dan hingga saat ini juga belum tersediannya tempat penampungan mereka di Pasar Kayu Jati.

Ia juga mengharapkan kerjasama masyarakat untuk membantu menertipkan jalan tersebut dengan cara tidak berbelanja dilokasi tersebut.
“Saran Sebaiknya kepada Masyarakat untuk tidak berbelanja di Parit 11 tetapi berbelanja di Pasar-pasar Resmi,” tandasnya (Ahmad Tarmizi)

Tembilahan (detikriau.org) – Markas Polisi Resort (Mapolres) Indragiri Hilir (Inhil) mempersiapkan empat personil penembak jitu dilokasi rawan tindakan kriminal.

Hal tersebut disampaikan Kapolres Inhil AKBP Suwoyo SIK MSi kepada detikriau.org saat dijumpai di kantor KPU Inhil. Rabu (16/7/14). Dikatakannya, demi kenyamanan para pengendara saat mudik mendatang pihaknya akan menempatkan empat personil penembak jitu.

“Kita akan tempatkan empat personil penembak jitu kita untuk mengurangi dan mengantisipasi tindakan kriminal saat mudik mendatang,” papar Suwoyo.

Ia mengatakan, empat personil ini nantinya akan ditempatkan di jalan lintas timur yang terkenal dengan bajing loncat .

“Nanti personil kita kita tempatkan di jalan lintas timur untuk menceah aksi bajing loncat, perampok yang hobi loncat-loncat itu toh,”sebutnya dengan nada bercanda (Ahmad Tarmizi)

Tembilahan (detikriau.org) – Lontaran kalimat hujatan Dr Suryan Aljamrah terhadap Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan tampaknya bakal berbuntut panjang. Bukan hanya kalangan civitas akademika UNISI, ungkapan kekecewaan kini juga terlontarkan dari kalangan aktivis.

Sekjend Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop) kabupaten Indragiri Hilir, Indra Gunawan kepada detikriau.org, selasa (15/7/2014) juga mengungkapkan rasa kekecewaannya.

“Terlepas dari berbagai persoalan yang timbul dalam beberapa waktu bekangan ini terhadap UNISI, harus diakui bahwa UNISI yang kini memiliki ribuan Alumni dan Mahasiswa adalah asset daerah yang sangat berharga dan patut untuk dipertahankan. Boleh melakukan kritikan tetapi tentunya kritikan membangun bukan penghancuran,” Lontar Indra dengan nada suara kecewa.

Tokoh sekelas Suryan Aljamrah dengan titel doktor yang notabenenya putra Inhil harusnya menurut Indra dapat lebih berpikiran arif. Jika memang dinilainya ada yang kurang benar dengan UNISI, berikan saran dan masukan yang pastinya ditujukan untuk melakukan perbaikan.

Kalimat yang terlontarkan dihadapan ratusan mata dan telinga apalagi sempena ritual kegamaan dibulan ramadan terhadap UNISI, kini terasa bak irisan pisau. Dampaknya, pendiskreditan dan penghancuran nama baik UNISI yang pastinya telah merugikan Mahasiswa, Alumni dan masyarakat Inhil.

Dipastikan Indra, Organisasi yang memayungi LSM dan Organisasi Kemasyaratan (Ormas) di Inhil ini akan segera memintakan klarifikasi atas maksud lontaran kalimat yang dinilainya tidak hanya melukai UNISI tetapi termasuk juga dunia pendidikan di Inhil. Tandasnya. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Dinilai mengganggu arus transportasi, dinas perhubungan serta dinas terkait lainnya diminta untuk segera lakukan penertiban dilkasi pasar parit 11, Kecamatan Tembilahan Hulu.

Hal tersebut disampaikan oleh, wakil ketua KNPI Inhil, Hidayat Hamid kepada detikriau.org, Selasa (15/07). Banyaknya pedagang yang berjualan di pinggir jalan menjadikan arus transportasi terganggu.

“Kondisi ruas jalan yang tidak lebar, ditambah para pembeli yang melakukan transaksi menyebabkan kemacetab dan seringkali tejadi insiden saling selip antara pengendara yang terkadang bisa memicu kerusuhan,” kata Hidayat Hamid.

Terlebih lagi menurutnya akses jalan tersebut bukan hanya dilalui oleh pengendara roda dua, namun juga roda empat yang notabene lebih memakan tempat yang luas sehingga sering mengakibatkan kemacetan terlebih lagi menjelang tibanya lebaran idul fitri yang tidak lama lagi.

“yang kita khawatirkan jika terjadi kerusuhan. Beberapa waktu lalau terjadi insiden seorang pembawa air galon menyalip mobil dan mobil tersebut tegores. Hampir saja terjadi perkelahian jika tidak dilerai masyarakat. Ini yang kita harapkan tidak terjadi lagi,” katanya.

Hal senada juga dikatakan Firmansyah, warga setempat, ia berharap Pemkab Inhil serta dinas terkait secepatnya bisa mencarikan solusi bagi masyarakat, terutama bagi para pedagang.

“Kita ingin kenyamanan, begitu juga para pedagang, untuk itu kita harapkan Pemkab Inhil bisa mencarikan solusi agar tidak ada yang merasa dirugikan,” katanya.

Sementara itu Farorozy selaku Kadisperindag mengatakan bahwa kemacetan tersebut bukan disebabkan oleh para pedagang, akan tetapi disebabkan oleh parkiran, karena menurutnya para pedagang didaerah tersebut berjualan didepan rumahnya bukan dipinggir jalan.

“Itu kewajiban dinas perhubungan bukan kita dan silahkan hubungi dinas perhubungan”. Ujarnya

Terkait dengan hal tersebut kadishubkominfo Tantawi Jauhari mengatakan bahwa pihaknya telah bekerjasama dengan satpol pp untuk mengawasi daerah tersebut yang dimulai dari hari Kamis (10/7/2014) kemarin, pengawasan dilakukan untuk mengawasi para pembeli yang memarkir kendaraannya tidak pada tempatnya.

“Mengenai tindakan tegas kita tidak memiliki wewenang itu, karena yang memiliki wewenang untuk menilang pengendara yang memarkirkan kendaraannya tidak pada tempatnya itu adalah polantas”. Tandasnya (Ahmad Tarmizi)

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan diminta mengambil tindakan tegas dan mengganti pejabat yang tidak mampu bekerja dengan baik untuk mendukung program dan kebijakan pembangunan .

Menurut juru bicara Masyarakat Peduli Indragiri Hilir (MPI), Tengku Suhandri, Bupati tidak cukup hanya meminta pejabat yang tidak mampu bekerja mendukung kebijakannya mundur secara legowo.

“Harusnya lebih tegas dengan mengganti pejabat yang tidak kapabel dan kompeten tersebut dan menggantinya dengan pejabat yang mampu untuk mendukung program dan kebijakan pembangunannya,” tegas Tengku Suhandri seperti disampaikan kepada wartawan, Selasa (15/7).

Jangan hanya meminta mereka mundur secara legowo, kalau seperti ini bisa saja masyarakat menilai bupati tidak berani mengambil ketegasan mengganti bawahannya yang seakan-akan sengaja tidak menjalankan program dana kegiatan yang sedang dijalankan.

“Karena minimnya progress kegiatan pembangunan saat ini, dampaknya akan mengganggu roda pembangunan di Inhil, khususnya yang berhubungan langsung kepada publik. Jadi, untuk apa pejabat yang lamban dan tidak cakap ini dipertahankan,” kecamnya.

Memang beberapa waktu lalu, Bupati Inhil, HM Wardan sempat ‘meradang’ dalam rapat rutin bersama Kepala SKPD. Beliau menyesalkan masih minimnya progress kegiatan pembangunan di setiap SKPD sampai triwulan tahun ini.

“Saya telah meminta tanggung jawab SKPD dan bahkan secara tegas meminta bagi yang tidak sanggup melaksanakan tugas, untuk mengatakan secara gentleman,” ultimatumnya saat itu.

Bupati berharap pada bulan berikutnya akan ada perubahan, dan apabila masih ada juga yang tidak ada kemajuan berarti, Ia akan melakukan kebijakan-kebijakan semacam disipliner berdasarkan evaluasi. (Ahmad Tarmizi)