Tembilahan (detikriau.org) – Besok, sabtu (16/8/2014), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil akan memfasilitasi untuk melakukan penjemputan dan mengembalikan ratusan warga desa pungkat yang melarikan diri ke dalam hutan saat dilakukan penjemputan paksa oleh aparat kepolisian terhadap terduga pelaku pembakaran alat berat milik PT SAL, rabu (6/8/2014) yang lalu

Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara masyarakat Peduli Inhil (MPI) Tengku Suhandri Abdullah kepada detikriau.org melalui sambungan selularnya, jum’at (15/8/2014) malam.

Dikatakannya, diketahui keberadaan ratusan warga Desa Pungkat ini saat dirinya mendapatkan kontak dari salah seorang warga yang ikut melarikan diri melalui sambungan telepon. Kamis (14/8/2014).

Berdasarkan informasi awal yang diterimanya dari sipenelepon, saat kejadian ada sekira 200 warga yang melarikan diri dari kejaran petugas. Dari jumlah itu kemudian terpencar dalam beberapa kelompok.

Kelompok yang melakukan kontak dikatakannya mengaku bahwa mereka terdiri dari sekitar 70 an warga. Bukan hanya kaum laki-laki, didalamnya juga terdapat kaum ibu-ibu dan anak-anak bahkan diantaranya juga ada beberapa orang guru sekolah dasar Desa setempat.

Sejak pelarian tanggal 6/8/2014 yang lalu, kelompok ini bergerak secara berpindah-pindah di dalam kawasan hutan. Kini mereka sudah kehabisan bekal dan bermaksud ingin kembali ke Desa Pungkat. Namun jarak dimana lokasi saat ini mereka berada sudah sangat jauh dari Desa Pungkat dan mereka tidak mungkin lagi kembali dengan cara berjalan kaki.

“makanya tadi pagi kita mencoba melakukan komunikasi dengan Bupati untuk membantu memfasilitasi pemulangan warga ke Desanya. Alhamdulillan permintaan kita mendapatkan respon yang baik,” Syukuri Comel

Mendapatkan kepastian kesediaan pemkab inhil memberikan bantuan, Comel sudah memintakan puluhan warga itu untuk menuju kepesisir pantai agar nanti mudah ditemukan dan dilakukan penjemputan untuk dipulangkan ke Desa Pungkat. ia juga mengaku sedang mencoba melakukan komunikasi dengan warga lainnya yang kini masih berada di dalam kawasan hutan.

Selain meminta Pemkab Inhil memfasilitasi melakukan pemulangan warga, MPI menurut Comel juga memintakan pemerintah untuk mendirikan posko pelayanan masyarakat termasuk membantu kembali menjalankan roda pemerintahan. Pasca peristiwa penjemputan, Kepala Desa termasuk apartur Desa lainnya tidak diketahui lagi keberadaannya hingga pemerintahan dan pelayanan di Desa Pungkat saat ini telah terhenti. (Ahmad Tarmizi)

Tembilahan (detikriau.org) – KNPI Inhil berharap Komnas Perlindungan Anak segera turun ke Desa Pungkat. Hal ini dinilai penting untuk menghilangkan traumatis terhadap anak-anak khususnya pelajar SD pasca penjemputan paksa terduga kasus pembakaran alat berat milik PT SAL oleh aparat kepolisian.

Dikatakan wakil ketua KNPI Inhil, Hidayat Hamid, dari pantauan langsung ke Desa Pungkat, pasca aksi yang menghebohkan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Gaung itu, aktivitas belajar mengajar disebuah Sekolah Dasar (SD) setempat masih lumpuh.

“Harus ada tindakan segera. Jika gangguan fsikologis yang dialami anak-anak berlangsung lama tentunya akan sangat berdampak tidak baik kepada kejiwaan mereka dan mengancam kemajuan pendidikan di Desa setempat,” Sampaikan Hidayat Hamid kepada detikriau.org. kamis (14/8/2014)

Ditambahkannya, dalam kunjungan ke Desa pungkat baru-baru ini, salah seorang Ibu warga desa setempat, Asiah, menyatakan bahwa pasca kejadian itu jangkan untuk mengurus sekolah anak-anak, untuk makanpun ia sudah susah.

“Anak saya juga katanya takut untuk keluar rumah.” Ujar Asiah

Dikatakannya juga, saat ini keberadaan beberapa orang tenaga pengajar termasuk kepala sekolah juga belum diketahui. Sebab saat penyisiran oleh aparat kepisian sebahagian besar kaum laki-laki yang ada di Desanya melarikan diri tanpa arah yang jelas.

Diakhir kalimatnya ia juga meminta untuk dilakukannya penyelidkan independent terkait kemungkinan terjadinya tindak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat. (Ahmad tarmizi)

Tembilahan (detikriau.org) – Cukup saja Desa Pungkat yang menjadi ‘tumbal’ akibat kehadiran perusahaan sawit, PT Setia Agrindo Lestari (PT SAL), jangan sampai konflik seperti ini juga meledak di kecamatan-kecamatan Inhil lainnya.

Pernyataan ini disampaikan aktifis mahasiswa yang menggelar aksi demo di kantor DPRD Inhil Jalan Subrantas Tembilahan, Kamis (14/8).

Dalam aksi di kantor DPRD Inhil massa mahasiswa juga menuding DPRD Inhil tidak aspiratif dengan kesusahan masyarakat.

“Saat ini Pungkat sudah menjadi korban, jangan sampai kejadian ini juga terjadi di kecamatan lainnya,” ingatkan Sultan, aktifis HMI Tembilahan dalam orasinya.

Sebutnya, saat ini perusahaan PT SAL sudah merambah di kecamatan lainnya, maka kalau persoalan ini tidak disikapi dengan serius dan segera maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi penyebab timbulnya konflik-konflik lainnya.

Aktifis lainnya menyampaikan, keberadaan perusahaan sawit di Inhil telah menimbulkan kerugian dan keresahan di kalangan warga. Bahkan, menimbulkan korban di kalangan warga, seperti kasus Desa Pungkat.

Kedatangan mahasiswa di DPRD Inhil jalan HR Subrantas Tembilahan diterima beberapa anggota DPRD Inhil, seperti M Arfah, Edy Hariyanto, Junaidi, Nazaruddin mamase dan Awandi. (Ahmad Tarmizi)

Tembilahan (detikriau.org) – Puluhan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Indragiri (Unisi) yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi demo menuntut pihak Pemkab Inhil untuk bertindak tegas atas tindakan yang dilakukan pihak PT SAL dan aparat kepolisian terhadap masyarakat Desa Pungkat. Kamis (14/8/2014)

Dalam orasinya mahasiswa meneriakkan bahwa tim Pemkab Inhil berbohong telah ke desa Pungkat untuk melakukan peninjauan

“Kita menuntut pihak pemkab untuk serius menyikapi permasalahan ini, Pemkab jangan berbohong telah sampai ke desa pungkat, sampai saat ini belum ada tim pemkab yang dikabarkan telah sampai ke desa itu, ada apa ini”. Teriak Herman saat melakukan orasi didepan kantor Pemkab Inhil.

Mahasiswa semakin kesal karena permintaan mereka untuk bertemu langsung dengan Bupati Inhil M Wardan tidak terpenuhi dengan alasan Bupati tidak ada ditempat, selanjutnya mereka berorasi ditengah jalan Sungai Beringin dengan maksud agar masyarakat tahu bahwa Pemkab Inhil tidak bertindak tegas dengan persoalan masyarakatnya

“Untuk diketahui sampai saat ini kami belum melihat tindakan dari Pemkab Inhil kepada masyarakat desa Pungkat, jangan jadikan masyarakat seperti binatang”. Ujar massa aksi lainnya. (Ahmad Tarmizi)

“dari Rp 49 ribu perbatang naik menjadi Rp 100.000”

Tembilahan (detikriau.org) – Meski melalui perundingan yang cukup alot dengan Pemkab Inhil, PT Bumi Palma Lestari Persada (BPLP) akhirnya menyepakati untuk menaikkan nilai ganti kerugian perkebunan kelapa rakyat ditiga Kecamatan (Enok, Reteh dan Keritang-red) yang rusak akibat serangan hama kumbang.

Pernyataan ini disampaikan oleh Bupati Inhil, HM Wardan melalui Asisten II Setdakab Inhil, H Fauzan Hamid melalui selularnya, rabu (13/8/2014)

“Perusahaan sudah sepakat untuk menaikan uang pengganti Rp 100 rb perbatang. Sedangkan untuk masyarakat yang mengingkan lahannya ditanami kelapa sawit, perusahaan menawarkan pola kemitraan dengan kepemilikan lahan 100 persen,” Sampaikan Fauzan.

Dengan pola kemitraan yang ditawarkan, selama empat tahun sebelum kebun kelapa sawit berproduksi, warga juga diberikan kesempatan untuk ikut bekerja dan mendapatkan gaji dari perusahaan.

“Syaratnya PT BPLP hanya meminta setelah kebun warga berproduksi hasilnya harus dijual kepada perusahaan. Saya kira hal tersebut tidak masalah yang penting sesuai dengan harga pasar,” tambah fauzan

Keputusan ini menurut fauzan adalah kesepakatan final antara Pemkab Inhil dengan PT BPLP. Ia berharap masyarakat akan menerima. Namun jika warga tidak juga menerima, fauzan mempersilahkan untuk menempuhnya melalui jalur hukum.

Salah seorang Kuasa Hukum Petani tiga kecamatan, Zainuddin mengaku senang dengan adanya kesepakatan tersebut. Zainuddin mengaku puas dengan hasil kesepakatan yang menurutnya sesuai denga kerugian yang dialami warga selama ini.

Untuk diketahui, sebelumnya perusahaan hanya bersedia memberikan kompensasi ganti-rugi sebesar Rp 2,5 miliar bagi lebih kurang 51 ribu tanaman kelapa masyarakat sedangkan untuk tanama kelapa dalam yang rusak dan dilakukan penanaman kembali oleh perusahaan sampai berproduksi dengan tanaman kelapa sawit, disyaratkan biaya investasi pembangunan tanaman kelapa sawit ini ditanggung petani setelah tanaman menghasilkan,”katanya.

“yang jelas atas nama masyarakat kita menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemkab Inhil atas semua upaya yang telah dilakukan.” Tandasnya. (Ahmad Tarmizi)

Tembilahan (detikriau.org) – Sekjend Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop), Indra Gunawan meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) untuk serius menyikapi maraknya konflik antara masyarakat tempatan dengan pihak perusahaan. Jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan akan semakin merugikan masyarakat dan menyebabkan enggannya investor untuk masuk ke Inhil.

Pernyataan ini disampaikannya kepada detikriau.org melalui sambungan telepon selular, selasa (12/8/2014). Dikatakan Indra, untuk membangun daerah, pastinya dibutuhkan investasi yang sangat besar. Kebutuhan investasi ini salah satunya bisa didapat dengan masuknya investor. Namun jika kondisi dunia investasi tidak kondusif tentunya akan menyebabkan investor enggan untuk menanamkan investasinya di Inhil.

“Harus ada penyelesaian yang baik. Kita butuh investor untuk membangun Inhil namun yang lebih terpenting jangan sampai masuknya investor justru merugikan masyarakat setempat,” Ujar Indra

Maraknya persoalan konflik antara pihak perusahaan dan masyarakat khususnya di kab Inhil belakangan ini menurutnya dapat menjadi cerminan adanya kesalahan. Benang merah tidak serasinya hubungan perusahaan yang berinvestasi di Inhil dengan masyarakat harusnya dapat ditarik.

Apapun alasannya, diundangmasuknya investor untuk berinventasi disuatu daerah ditujukan untuk mempermudah melakukan pembangunan dengan muaranya kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan kondusifitas, pemerintah membuat suatu kebijakan yang dituangkan dalam bentuk aturan.

Jika dalam prakteknya timbul ketidakselarasan, pastinya ada yang salah dengan aturan main yang dibuat. hal itu bisa saja disebabkan oleh kesalahan aturan yang disusun pemerintah ataupun ada unsur kesengajaan untuk tidak mentaati aturan main itu sendiri.

“Benang merah ini yang harus bisa kita runut agar jelas dimana titik salahnya, baru mengambil kebijakan untuk mencarikan jalan penyelesaian yang terbaik,” Sarannya. (dro)