TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Sosial kabupaten Indragiri Hilir bertekad untuk menjadikan kawasan kota Tembilahan bersih dari perbuatan mesum dan tindak asusila lainnya.

Agar maksud itu tercapai, Kadissos Inhil A Rasyid nyatakan pihaknya tidak akan bosan-bosan menggelar razia.

“Kami akan terus menggelar razia di berbagai tempat dikawasan kota Tembilahan. Targetnya untuk membersihkan kawasan kota dari perbuatan maksiat,” kata A Rasyid.

Razia ini diprioritaskan di lokasi Hotel dan Wisma yang ada di kota Tembilahan dengan waktu yang tidak ditentukan.

“Semoga nantinya Tembilahan sebagai kota ibadah tidak hanya sebatas slogan,” tutup A Rasyid.(mirwan)

Tembilahan (detikriau.org) – Tim Yustisi gabungan dari Satpol PP, Polres, Dishub dan Disperindag Inhil melakukan penertiban pedagang diseputaran jalan Yos Sudarso Tembilahan. Penertiban pedagang kali ini ditujukan untuk membersihkan kawasan taman dan pinggiran dam sepanjang sungai jalan Yos Sudarso yang dimanfaatkan pedagang sebagai lokasi berjualan. Kamis (20/11)

Pantauan lapangan, usai dilakukan pengarahan, Tim bergerak menyusuri lokasi sasaran. Beberapa lapak pedagang yang berdiri menyalahi aturan dengan terpaksa dilakukan pembongkaran. Tidak ada keberatan berarti dari pedagang dikawasan ini. Jalannya penertiban berlangsung cukup tertib.

“Memang ada beberapa bangunan yang belum kita tertibkan hari ini. Karena mereka beralasan tidak mendapatkan pemberitahuan sebelumnya. Tetapi mereka berjanji akan melakukan pembongkaran sendiri esok harinya,” Ujar Kakansatpol Inhil, TM Syaifullah di lokasi

Dalam kesempatan itu ia juga berharap kepada para pedagang untuk dapat mematuhi aturan agar upaya pemerintah untuk menjadikan kawasan pasar terapung jalan Yos Sudarso lebih bersih dan tertata rapi dapat berjalan baik demi kepentingan masyarakat banyak.(dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil yang diwakili Sekda, H. Alimuddin, RM melakukan Penandatanganan Nota kesepakatan bersama antara RSUD Purihusada Tembilahan dengan BPKP yang berisikan tentang pengembangan,penerapan dan penguatan tata kelola BLUD pada RSUD Purihusada Tembilahan. Rabu (19/11)

Dalam sambutannya sekda mengharapkan agar pendampingan oleh BPKP kedepannya dapat dilakukan sejak awal sehingga dapat memajemendan memverifikasi berbagai proposal hibah dan dan bansos dengan baik. Dengan dilakukan sejak awal tahun anggaran juga diharapkan penyusunan administrasinya dapat disusun dengan lebih baik.

Kepada skpd, Sekda meminta untuk memprogramkan kegiatan ini dengan lebih baik. Jika pendampingan dilakukan sejak dari awal, diharapkan pelaksana kegaiatan akan dapat lebih memahami apa yang boleh dijalankan dan mana yang tidak.

“Kalau sudah diujung tahun anggaran seperti ini pastinya cukup sulit. Nanti kalau ada apa-apa justru yang diteror, ya bupati, sekda dan satker.” Ujar Sekda

Ditambahkan Sekda, jika memang suatu kegiatan secara aturan sudah tidak ada persoalan, ya silahkan jalankan, tetapi jika masih ada persoalan, sebaiknya ditunda dulu, selsaikan dulu kelengkapan administrasinya dan penuhi semua rambu-rambunya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam kesempatan itu sekda juga mengucapkan terimakasih atas bantuan pendampingan dari bpkp. Menurut Sekda, pendampingan yang juga telah dilakukan BPKP beberapa waktu lalu terkait program bansos, dirasakan sangat besar manfaatnya.

“Dengan pendampingan itu kita bisa berupaya agar dapat mempersiapkan segala sesuatunya untuk memenuhi rambu-rambu yang disyaratakan. Apalagi saat ini begitu ketatnya pertanggungjwaban penggunaan keuangan, baik secara administrasi maupun pelaksanaannya dilapangan.”ditambahkan Sekda

Sementara itu, Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, dr Irianto menilai dengan adanya pendampingan BPKP dapat memberikan tambahan penegtahuan kepada pihaknya agar dalam penggunaan anggaran tidak menyalahi aturan. Manalagi menurutnya penggunaan keuangan di RSUD untuk BLUD cukup besar dan tentunya harus dijalankan secara tranparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Dengan pengelolaan secara tranparan dan dapat dipertanggungjawabkan kita dapat bekerja dengan lebih nyaman,” Tandas Irianto.

Dalam acara penandatanganan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Inhil Lantai 5 ini juga dihadiri olehKepala BPKP Riau, Asisten III, Kadis Kesehatan, Kadis Sosial, Kadishubkominfo, Inpektorat dan Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan. (dro/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Meskipun belum ada ketentuan, sejumlah angkutan umum dikabupaten Indragiri Hilir sudah menaikan harga jual tiket.

Diakui sejumlah pengusaha angkutan, kenaikan harga tiket seiring dengan terjadinya kenaikan harga BBM itu terpaksa dilakukan agar usaha transpotasi mereka tatap dapat berjalan dan mendapatkan keuntungan.

“Hari ini juga harga jual tiket kami berubah. Rata-rata naik hingga 31 persen. Namun harga jual ini masih bersipat sementara sampai ada kentuan dari Pemerintah,” Ujar Karno, agen Speedboad Bina Bahari, Selasa (18/11).

Tak hanya angkutan umum jalur sungai, kenaikan ongkos juga terjadi pada armada angkutan darat. Jika sebelumnya sekali jalan harga tiket Tembilahan-Pekanbaru dibandrol Rp 130 ribu, hari ini dijual seharga Rp 150 ribu.

“Naik Rp 20 ribu per kepala,” kata salah seorang agen Travel di Tembilahan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Inhil, H Tantawi Jauhari, menyatakan sampai saat ini pihaknya memang belum  menetapkan tarif angkutan umum. Jika memang ada kenaikan yang diberlakukan pengusaha angkutan menurutnya hal itu sah-sah saja mengingat adanya kenaikan harga BBM

“Kita rasa sah-ah saja ada kenaikan harga tiket, BBM juga sudah naik. Namun yang perlu diingat, kenaikan itu harusnya disesuaikan dengan harga BBM saat ini. Artinya persentase kenaikan yang diberlakukan supaya tidak memberatkan masyarakat,” jawabnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kantor Pos Tembilahan belum memastikan kapan pastinya dana Program Simpan Pinjam Keluarga Sejahteran (PSKS) bisa disalurkan kepada sekitar 25.750 keluarga miskin di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

“Kapan penyalurannya belum bisa kami sampaikan. Kita masih menunggu informasi selanjutnya dan tetap menjalin koordinasi besama pemerintah daerah,” Ujar kepala kantor pos Tembilahan, Ade Novel, selasa (18/11)

Menurut Ade, untuk kabupaten inhil, PSKS disalurkan kepada sebanyak 25.750 RTS. “Namun data rilnya belum kita dalami, hanya jumlahnya saja,”Tambah Ade

Dikutip dari antaranews, PT Pos Indonesia (Persero) mengumumkan pembayaran Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dilakukan secara serentak di seluruh Kantor Pos di Indonesia kepada 14.075.925 Rumah Tangga Sasaran (RTS) mulai 18 November 2014.

“Masa pencairan dana PSKS direncanakan pada bulan November-Desember 2014. Masyarakat penerima PSKS mulai hari ini (18/11) siap dilayani seluruh Kantor Pos di Indonesia,” kata Ketua Tim Pelaksana PSKS, Amrizal di Jakarta, Selasa (18/11)

PSKS merupakan program pemberian bantuan dana simpanan dari Pemerintah dalam rangka membangun keluarga produktif untuk memberdayakan dan melindungi masyarakat miskin.

Saat ini jumlah masyarakat miskin menurutnya sekitar 25 persen (15,5 juta) telah mempunyai KPS (Kartu Perlindungan Sosial).(dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan pada APBD Inhil Tahun Anggaran 2015 diprediksi akan mengalami penurunan.

Penurunan PAD sebesar 6,9 persen dimana PAD tahun 2014 tercatat sebesar Rp 107,879 milyar sedangkan PAD tahun 2015 hanya sebesar Rp 100,433 milyar. Hal itu disebabkan terjadinya penurunan target pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain.

Sedangkan penurunan dana perimbangan diperkirakan sebesar 1,48 persen dari anggaran sebesar Rp 1,489 triliun pada APBD-P 2014 menjadi Rp 1,467 triliun pada RAPBD tahun 2015.

“Penghitungan penetapan target PAD pada tahun 2015 berdasarkan realisasi PAD yang belum dapat diwujudkan oleh Pemkab Inhil, disamping melihat kecenderungan serta dinamika pertumbuhan ekonomi Inhil dalam satu tahun ke depan,” Sampaikan Asisten II Setdakab Inhil, H Fauzan hamid saat dilaksanakan rapat internal antara DPRD bersama Pemkab Inhil, dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di Gedung DPRD Inhil, Senin (17/11/2014) sore.

Sementara itu, pada penyusunan RAPBD Inhil tahun 2015 juga diperkirakan perimbangan pendapatan dan belanja daerah akan mengalami defisit sebesar Rp 400,022 miliar. Defisit tersebut selanjutnya akan ditutup melalui pembiayaan, dimana Silpa tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp 428,201 miliar.

“Silpa tersebut selain untuk menutup defisit, juga akan digunakan untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5,475 miliar dan sebagai Silpa berkenaan sebesar Rp 22,696 miliar.” Terangnya

Ditambahkan oleh manatan Kepala Disdukcapil Inhil ini, Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal pada Bank Riau, sedangkan Silpa berkenaan terdiri dari dana reboisasi dan sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014,” tutupnya.

Namun meskipun terjadinya penurunan PAD dan Dana Perimbangan, secara total pendapatan daerah pada APBD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2015 diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 2,81 persen, yakni dari Rp 1,79 triliun pada APBD 2014 menjadi Rp 1,84 triliun.(dro/A)