ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Usai mengikuti Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Polda Riau sehari yang lalu, Kapolres Inhil yang Baru, AKBP Budi Setiawan, SIK., MIK langsung melakukan pengecekan Pos Pengamanan dan Pelayanan Operasi Lilin, Minggu (24/12/2023).

Benar, Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal saat Sertijab telah meminta kepada Kapolres yang baru agar ‘Gaspol’ tidak lagi melakukan penyesuaian.

“Sesuai arahan dari Kapolda Riau, saya harus melanjutkan dan meneruskan progres yang telah berjalan di Polres Inhil, hari ini langsung Gaspol terkait Operasi Lilin Lancang Kuning dalam rangka Pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Penyesuaian itu seiring waktu berjalan,” kata Kapolres Inhil AKBP Budi.

Kapolres Inhil memastikan kegiatan Pengamanan Nataru di wilayah Kabupaten Inhil akan berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

Pada kesempatan tersebut Kapolres Inhil beserta Ketua Bhayangkari Inhil juga memberikan bingkisan berupa Parcel kepada personel yang bertugas.

“Kami pastikan personel yang bertugas di lapangan serta sarana prasarana pendukung lainnya siap dan standby untuk pengamanan Natal dan Tahun baru,” jelasnya.

Mantan Kasat PJR Ditlantas Polda Riau ini juga meminta kesadaran tanggung jawab para personel dalam melaksanakan tugas.

“Lakukan pengamanan terhadap aktivitas warga masyarakat serta berikan pelayanan terbaik dalam perayaan Nataru. Personel harus meningkatkan kewaspadaan saat bertugas dan jaga kesehatan serta keselamatan. Personel yang melaksanakan pengamanan di Pos agar melaksanakannya dengan ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab,” pungkasnya.**

ARB INdonesia, PEKANBARU – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kembali meraih penghargaan KI Riau Award Tahun 2023 kategori Kabupaten Kota Se-Provinsi Riau Peringkat Informatif oleh Komisi Informasi Provinsi Riau, Kamis malam (21/12/2023).

Piagam Penghargaan diterima secara langsung Pj Bupati yang di wakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir H.Afrizal di gedung daerah Balai Serindit Pekanbaru Riau

Sekda Inhil, H. Afrizal menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan dan keberhasilan yang telah diraih.

Status Informatif ini, kata Sekda, merupakan kategori penghargaan terbaik bagi badan publik yang telah menyelenggarakan layanan informasi publik.

“Keberhasilan Pemkab Inhil meraih penghargaan sebagai daerah informatif tak lepas dari kerja sama dan kolaborasi dari badan publik atau perangkat daerah. Untuk itu, kami memberikan apresiasi atas peran perangkat daerah yang komitmen memberikan informasi dengan cepat, dengan tepat kepada masyarakat,” ujar Sekda.

Turut hadir mendampingi Sekretaris Daerah, Kepala dinas Kominfo Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Trio Beni Putra dan Kepala Bidang P4KSDKI dinas Kominfo PS Inhil.**

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menjadi tuan rumah dalam agenda Hari Temu Tani (HTT) yang di selenggarakan oleh Widya Erti Indonesia yang bekerjasama dengan Unilever. Acara tersebut sebelumnya juga telah sukses dilaksanakan di Indragiri Hulu (Inhu) pada 12 Desember 2023 lalu.

Hari Temu Tani Inhil 2023 yang bertujuan untuk memperkuat praktik pertanian sawit berkelanjutan ini diselenggarakan di Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil, Rabu (20/12/2023).

Acara ini menjadi titik temu penting bagi petani sawit swadaya dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan standar ISPO dan RSPO. Kegiatan ini diadakan dengan tema, “Melalui Sekolah Lapang, Menuju Tata Kelola Kebun Kelapa Sawit Berkelanjutan.”

Direktur Eksekutif WEI, Wiranatha Krisna menyampaikan
kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Widya Erti Indonesia dan Unilever, menandai komitmen bersama dalam mendukung pengembangan pertanian kelapa sawit yang berkelanjutan.

“Tahun ini, tercatat peningkatan signifikan dalam jumlah petani yang terlibat dalam program Sekolah Lapang Kelapa Sawit (SLKS) di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan total 770 petani telah mengikuti program ini. Dari jumlah tersebut, 126 petani telah berhasil mendapatkan sertifikat RSPO, sedangkan 271 lainnya sedang dalam proses audit sertifikasi,” ungkapnya.

“Kami sangat bangga dengan pencapaian signifikan ini. Lebih dari 700 petani di Indragiri Hilir telah mengikuti SLKS, sebuah langkah besar dalam upaya kami untuk memajukan pertanian kelapa sawit yang berkelanjutan. Kami mengajak para alumni SLKS untuk terus mendorong rekan-rekan petani lainnya agar ikut serta dalam program ini, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam memperbaiki standar pertanian kita.”
tambah Direktur Eksekutif WEI, Wiranatha Krisna.

Sementara itu, Dian Reza, Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Perkebunan Indragiri Hilir, menambahkan bahwa Inisiatif seperti ini sangat penting dalam pengembangan sektor perkebunan di daerah.

“Dengan program serupa yang kami miliki, kami sangat berharap bisa berkolaborasi lebih jauh dengan WEI dan para pemangku kepentingan lainnya. Kami percaya bahwa melalui kerja sama yang kuat, kami dapat menciptakan dampak yang lebih besar bagi pertanian kelapa sawit, baik untuk petani maupun lingkungan,” imbuh Dian.

Pada kesempatan ini, petani sawit swadaya yang juga merupakan alumni Sekolah Lapang Kelapa Sawit (SLKS) membagikan pengalaman berharga yang mereka dapatkan.

Dalam pemaparannya, salah satu aspek penting yang akan dibahas adalah mengenai tantangan yang dihadapi dalam mengakses bibit kelapa sawit berkualitas tinggi dan masalah legalitas lahan. Mereka juga menekankan pentingnya mendapatkan dukungan dalam hal ini, baik dari pihak pemerintah maupun lembaga terkait lainnya.

Selain itu, mereka juga berharap pihak pemerintah atau stakeholder terkait dapat menyediakan bibit berkualitas tinggi secara gratis atau dengan harga yang terjangkau dan untuk mempermudah proses legalisasi lahan. Harapan ini mencerminkan keinginan kuat para petani untuk meningkatkan produktivitas mereka sambil mematuhi standar lingkungan dan sosial yang bertanggung jawab.

Untuk diketahui, Hari Temu Tani Kabupaten Indragiri Hilir 2023 ini lebih menekankan pada pengalaman dan kemajuan petani sawit swadaya, sebagai upaya bersama dalam mewujudkan praktik pertanian kelapa sawit yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Diharapkan juga adanya peningkatan keterampilan dan pengetahuan, serta membangun komunitas petani yang saling mendukung dan terlibat dalam dialog konstruktif dengan berbagai pihak untuk memperjuangkan keberlanjutan di sektor kelapa sawit. ***

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Gejolak antara warga Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau kembali mencuat akibat sikap pihak PT Bara Prima Pratama (PT BPP) yang dinilai ingkar janji dan melanggar berita acara kesepakatan dengan perwakilan masyarakat.

Dimana PT BPP bersama Unsur Forkopimcam dan 4 Orang Masyarakat yang tergabung dalam Organisasi Independen menggelar rapat resmi tentang penggantian kerusakan dampak blasting pada Selasa, (19-12-23), di Ruang Rapat PT BPP. Namun tidak keseluruhan.

Salah seorang warga Batu Ampar, Salman, menilai rapat tersebut memutuskan kesepakatan yang sebilah pihak dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang ditungkan dalam berita acara. Diamana sebelumnya pihak korporasi batu bara itu berjanji akan menggantikan seluruh kerugian warga yang terdampak.

“Api ini sudah mulai padam, pihak perusahaan kembali meniupkan angin,” kata Salman melalui panggilan Whatssap kepada media.

Padahal kata Salman, hasil kesepakatan telah ditandatangani dan disaksikan di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir. Warga saat ini menagih janji berpedomankan dengan hasil kesepakatan pada Poin (C) diusulkan oleh Direktur Utama, Alexander, beberapa waktu lalu.

“Kami dianggap remeh, kami masyarakat kecil. Perusahan telah memandang sebelah mata Lembaga Negara DPRD Inhil, karena berita acara yang dibuat di depan DPRD tidak dihargai,” tegasnya.

Dalam perjanjian itu, dalam 12 hari perusahan akan melakukan pendataan masyarakat yang terdampak dan perusahaan telah menemukan kesepakatan dengan hasil dan data dilapangan, nyatanya data dan perjanjian tersebut tidak digunakan.

“Kami dianggap mencari keuntungan dari membela hak kami dengan benar. Banyak warga yang dirugikan akibat aktivitas blasting batu baru itu,” jelasnya.

Dengan tegas Salman meminta kepada pihak perusahan menanggapi persoalan ini dengan serius dan memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak.

“Sudah puluhan tahun mereka beroperasi mengeruk alam kami tidak dipersoalkan. Silahkan keruk hanya saja tolong kami terkena dampak, rumah kami hancur apa salah kami menuntut hak,” ungkap Salman.

Pihak perusahan tidak melakukan publish anggka kerugian seperti yang disepakati (Poin B Berita Acara) dan Pihak perushaan tidak ada menawarkan opsi ganti rugi atau perbaikan (poin C). Sikap ingkar janji itu dibuktikan dengan rekaman video.

“Beruntungnya kami mengabadikan setiap moment dengan perekaman video, baik dari awal mediasi masyarakat dan mediasi di DPRD serta rapat yang barusan terjadi. Sengaja dilakukan untuk bukti jika diperlukan kemudian hari,” jelas Salman

“Gejolak akibat Blasting yang dilakukan PT BPP tidak akan kunjung usai,” tukasnya.

Berikut bunyi kesepakatan dalam berita acara yang dilanggar:

Poin (B), 10 Hari setelah pengambilan data yaitu pada tanggal 10-12-23, pihak Pertama (Alexander F.H Roemokoy) akan melakukan publish angka terkait penggantian kerusakan yang akan diberikan kepada Masyarakat yang terdampak efek blasting desa Batu Ampar.

Poin (C). Pihak Pertama dan Kedua akan mencapai kesepakatan terkait penggantian kerusakan dalam waktu kurang dari 30 hari semenjak ditandatangani berita acara ini, baik berupa nominal angka atau perbaikan. (***)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Pj Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Herman mendukung penuh rencana Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) untuk membentuk Pos Sentra Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal tersebut disampaikan Pj Bupati Inhil saat didampingi Kaban kesbangpol H Arifin, S.Sos.,MM dalam menerima kunjungan silaturahmi Ketua Bawaslu Inhil, Rustam, SH, MU dan beberapa Komisioner, Senin (18/12/2023).

Dalam pertemuan itu, Ketua bawaslu melaporkan berbagai program kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas demi mensukseskan pemilu serentak 2024 diantaranya membentuk Pos atau Sentra Netralitas ASN.

Atas maksud tersebut, Pj Bupati Inhil H Herman menyatakan sangat setuju dan mendukung serta mensuport bawaslu untuk
membuntuk Sentra Netralitas ASN pada Pemilu 2024.

“Hal ini sangat penting untuk disosialisasikan agar mengingatkan sekaligus mengontrol seluruh ASN termasuk kepala desa dan aparatnya agar tidak salah langkah dan selalu mengikuti ketentuan Perundang-undangan yang berlaku,” ungkap H Herman. (Arb)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – 10 orang Calon Kepala Desa (Cakades) dari 9 Desa yang tidak lolos uji kompetensi di Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau kembali gugat Tim Uji Kompetensi.

Kali ini mereka mendatangkan Pengacara dari Jakarta, Muhammad Anuar. Mereka protes dan keberatan dengan hasil uji kompetensi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023 lalu.

“Kami meminta bantuan hukum mengenai permasalahan ini dengan mendatangkan Pengacara dari Jakarta,” kata Haruna mantan Kades Jerambang, Selasa (19/12/2023).

Haruna mengatakan, sebelumnya 10 orang Cakades telah menyurati Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dalam hal ini Pemkab Inhil pada tanggal 19 Mei 2023 lalu. Namun tidak ditanggapi secara serius.

“9 Mei 2023 kami sudah menyurati DPMD untuk menghadap panitia, namun ditolak,” ungkap Haruna.

Tidak puas dengan sikap Panitia dan Pemkab Inhil, mereka menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta bantuan dan keadilan. Pada tanggal 29 sampai 30 Mei 2023 dilaksanakan hearing.

“Kami diterima DPRD untuk menggelar hearing/dengar pendapat mengenai permasalahan ini dengan mengundang Panitia Uji Kompetensi. Juga tidak ada keputusan,” paparnya.

Lebih lanjut Haruna mengatakan, gugatan 10 orang Cakades telah masuk ke Pengadilan Negeri Tembilahan. Saat ini pihaknya menunggu keputusan telak sampai tanggal 18 Januari 2024 dari Pengadilan.

Sementara itu, Pengacara 10 Cakades, Muhammad Anuar mengatakan, aturan tata cara pelaksanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023 lalu cacat hukum dan tidak sesuai UU.

Dimana Cakades dibawah 5 orang tetap diikutkan mejalani proses uji kompetensi. Sedangkan menurut aturan, yang diikutkan uji kompetensi harus diatas 5 orang. Bukan hanya itu, diduga kuat adanya kebocoran jawaban tes uji kompetensi.

Tata cara pelaksanan Pilkades serentak yang digunakan Panitia sebagai landasan bertentangan dengan UU. Dimana panitia uji kompetensi menggunakan Peraturan Daerah (Perda) No 7 tahun 2016 yang telah dirubah dengan Perda Inhil Nomor 3 tahun 2020.

“Aturan tes uji kompetensi cacat hukum,” kata Anuar saat konferensi pers di salah satu hotel di Tembilahan, Selasa (19/12/2023).

Anuar secara tegas mengatakan, pelaksanan uji kompetensi Cakades diduga adanya kecurangan, adanya indikasi menggagalkan Cakades disetiap tahapan tes. Padahal seluruh persyaratan sudah terpenuhi secara administrasi.

“Hak disembelih, demokrasi di desa di pasung. 10 Cakades menuntut hak mereka,” tukasnya.

Diungkapkan Anuar, legalitas dan kapasitas tim penguji sangat diragukan. Hasil tes uji kompetensi tidak memuaskan, dimana beberapa peserta dinyatakan tidak lolos karena tidak pandai mengaji, padahal bersangkutan pernah menjadi guru mengaji.

“Nanti kami ungkap di Pengadilan, tidak lolos dengan alasan tidak bisa mengaji, padahal bersangkutan pernah menjadi guru ngaji, bahkan ada mantan kades yang ikut tes,” paparnya. (Redaksi arb)