ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Teror monyet sakti yang meresahkan warga Kecamatan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), masih terus berlanjut. Hingga Jumat (31/7/2026), jumlah korban gigitan monyet liar kembali bertambah menjadi 10 orang, setelah dua warga kembali diserang pada sekitar pukul 16.00 WIB di kawasan Pelabuhan Rumah Sakit.

Meningkatnya jumlah korban membuat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bersama tim gabungan kembali melakukan upaya pencarian secara intensif. Operasi pencarian dipimpin oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Inhil bersama BPBD Kabupaten Inhil, serta mendapat dukungan dari Masyarakat Pecinta Senjata Angin.

Sebanyak 10 personel Damkar, 10 personel BPBD, dan 6 anggota Masyarakat Pecinta Senjata Angin diterjunkan untuk menyisir kawasan Jalan Pangeran Hidayat Parit 13, Tembilahan, Jumat petang. Penyisiran dilakukan menggunakan perahu karet bermesin karena lokasi yang diduga menjadi persembunyian monyet berada di kawasan permukiman tepian parit.

Petugas menyusuri aliran sungai dan memeriksa satu per satu kolong rumah warga. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, monyet liar tersebut diduga bersembunyi di bawah kolong rumah-rumah warga yang berada di sepanjang parit. Kondisi rumah panggung yang berdiri di atas perairan membuat akses melalui jalur sungai menjadi cara paling efektif untuk mempersempit ruang gerak satwa tersebut.

Operasi pencarian dipantau langsung oleh Camat Tembilahan, Ari Syuria, yang turut berada di lokasi bersama Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Inhil untuk memastikan proses pencarian berjalan optimal.

Sebelumnya, monyet liar tersebut pertama kali dilaporkan muncul di kawasan RT 03 RW 03, Jalan Pangeran Hidayat. Dalam beberapa hari terakhir, satwa itu terus berpindah-pindah lokasi hingga sempat terlihat di Jalan Handayani. Warga di Lorong Cempaka juga melaporkan sempat melihat dua ekor monyet. Penyebaran lokasi korban yang berasal dari alamat berbeda-beda menunjukkan luasnya pergerakan satwa liar tersebut dan menjadi alasan pencarian terus diperluas.

Seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis di RSUD Puri Husada maupun Puskesmas. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memastikan seluruh biaya pengobatan korban, termasuk pemberian vaksin antirabies hingga selesai sesuai prosedur medis, diberikan secara gratis.

Camat Tembilahan, Ari Syuria, mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan mengingat monyet liar tersebut masih belum berhasil diamankan.

“Jumlah korban saat ini sudah mencapai 10 orang. Kami mengimbau masyarakat agar tetap waspada, terutama mengawasi anak-anak dan untuk sementara tidak membiarkan mereka bermain di luar rumah tanpa pengawasan. Kami juga mengajak masyarakat mengaktifkan kembali siskamling agar keberadaan monyet liar ini dapat segera diketahui dan dilaporkan kepada petugas,” ujar Ari Syuria.

Ia juga meminta masyarakat untuk tidak mencoba menangkap monyet tersebut secara mandiri karena dapat membahayakan keselamatan.

“Apabila masyarakat melihat keberadaan monyet liar tersebut, segera laporkan kepada Posko Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir melalui nomor 0851-8794-9123. Jangan mencoba menangkap sendiri karena dapat memicu serangan. Biarkan petugas yang melakukan penanganan agar tidak menimbulkan korban baru,” tegasnya.

Hingga Jumat petang, tim gabungan masih terus melakukan penyisiran di sejumlah titik yang diduga menjadi jalur pergerakan dan lokasi persembunyian monyet liar tersebut. Pemerintah berharap satwa itu dapat segera diamankan sehingga keresahan masyarakat dapat berakhir dan warga kembali beraktivitas dengan aman. *

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Di atas tanah lumpur yang dialiri ribuan parit, sebuah tragedi kemanusiaan dan ekonomi sedang berlangsung dalam senyap. Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), daerah yang sejak puluhan tahun lalu dibangga-banggakan dengan julukan mentereng “Hamparan Kelapa Dunia”, kini tak lebih dari wadah air mata bagi ratusan ribu petaninya.

Di tengah membaranya pembangunan nasional, nasib para penjaga kebun kelapa di ujung Riau ini bagaikan anak tiri yang dilupakan. Harga komoditas kelapa bulat yang menjadi satu-satunya urat nadi sambung nyawa warga kini merosot tajam hingga berada di titik paling tidak manusiawi. Para petani mengecam keras kondisi ini dengan satu kalimat yang menampar muka para pemangku kebijakan, “Harga kelapa kami sedang mengalami gizi buruk!”

Istilah “gizi buruk” bukan sekadar kiasan murahan. Itu adalah gambaran riil betapa kurus, merana, dan menyedihkannya nilai tukar rupiah yang diterima petani dari setiap butir kelapa yang mereka panen.

Hasil Tak Cukup Membayar Keringat yang Keluar Berliter-liter

Membayangkan proses panen kelapa di Inhil adalah membayangkan kerja rodi zaman modern. Petani harus mendayung sampan menembus pasang surut air parit, mengait buah dari pohon setinggi belasan meter di bawah terik matahari yang menyengat, melompati parit-parit berlumpur, hingga mengupas sabut kelapa menggunakan tajak tajam sampai tangan mereka kapalan dan berdarah.

Namun, semua pengorbanan fisik itu dihargai dengan angka yang sangat merendahkan martabat.

“Kami mandi keringat dari pagi sampai malam, tangan luka-luka, tulang rasanya mau patah. Tapi pas dijual, hasilnya jangankan untuk bayar sekolah anak, untuk beli beras dan minyak goreng seminggu saja tidak cukup! Harga kelapa kami benar-benar seperti terkena gizi buruk. Makin hari makin kurus, bikin dapur kami mati. Tolong kami pak presiden,” luap seorang petani di kawasan Kecamatan Enok dengan mata berkaca-kaca.

Jika ini berlarut, perekonomian lokal disinyalir akan lumpuh secara bertahap. Dapur-dapur warga mulai dingin, tungku tak berasap. Banyak anak-anak petani terancam putus sekolah karena orang tua mereka tak lagi sanggup membayar biaya pendidikan. Bahkan, tak sedikit petani yang terpaksa berutang ke sana-sini hanya untuk bertahan hidup dari hari ke hari, terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan yang kian mencekik.

Mengapa ini bisa terjadi? sejumlah pihak menyadari ada yang tak beres, dugaan permaian harga di tingkat tengkulak raksasa hingga kartel industri pengolahan kelapa disinyalir menjadi dalang utama. Petani dipaksa menerima harga sepihak tanpa punya daya tawar sedikit pun. Jika menolak, kelapa mereka akan membusuk di tepi parit.

Pemerintah daerah masih terus berjuang melalui jalur diplomasi, namun masih tampak tak berdaya menghadapi mekanisme pasar yang memeras rakyat kecil ini. Karena itulah, jeritan ini tidak lagi ditujukan ke tingkat kabupaten atau provinsi, melainkan langsung dihantamkan ke pusat kekuasaan di Ibu Kota Jakarta.

Pemerintah Pusat Tolong Buka Mata dan Telinga!

Kabupaten Inhil bukan sekadar titik kecil di peta Indonesia. Inhil adalah penyumbang devisa dan kebanggaan ekspor kelapa terbesar di negeri ini. Namun, mengapa saat industri menikmati gurihnya bisnis turunan kelapa, para petani di tapak paling bawah justru dibiarkan kelaparan dan sekarat?

Para petani Inhil tidak meminta sumbangan, tidak meminta belas kasihan gratis. Mereka hanya menuntut hak yang adil atas keringat mereka sendiri! Mereka mendesak Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk segera turun tangan secara langsung mengatasi persoalan ini.

Jangan Biarkan Pohon Kelapa Berubah Menjadi Nisan

Jika Pemerintah Pusat tidak membuka mata dan telinga, bukan tidak mungkin hamparan kelapa terbesar di dunia ini tinggal sejarah. Pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi itu lambat laun tak lagi menjadi simbol kehidupan, melainkan monumen kemiskinan dan batu nisan bagi kesejahteraan warga Inhil.

Dengarlah jeritan dari jerih payah petani-petani Inhil sebelum semuanya terlambat. Selamatkan harga kelapa dari bencana ‘gizi buruk’ ekonomi yang kian menyedihkan ini. (Arbain)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Di balik hamparan hijau nyiur yang melambai di Hamparan Kelapa Dunia, ada ribuan keringat yang menetes setiap hari. Bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), kelapa bukanlah sekadar komoditas perkebunan, melainkan urat nadi kehidupan, penopang dapur yang terus ngebul, dan penyambung harapan untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

Namun, di balik sebutan Inhil sebagai salah satu penghasil kelapa terbesar di Indonesia dengan produksi mencapai 6,95 juta butir kelapa setiap harinya dari hamparan seluas 425.740 hektare, tersimpan cerita perjuangan yang tidak mudah. Fluktuasi harga kelapa kerap kali membuat senyum para petani redup ketika musim panen tiba.

Harapan baru itu menyeruak di Aula Bapperida Kabupaten Inhil, Kamis (30/7/2026). Dengan suara yang sarat akan kepedulian terhadap warganya, Bupati Inhil Herman berdiri di hadapan Tenaga Ahli Menteri Pertanian RI Bidang Akselerasi Standardisasi dan Program Strategis, Prof. Dr. Ir. Abdul Haris Bahrun.

Bupati Herman tidak hanya memaparkan angka-angka potensi seperti luas lahan sawah Inhil yang menyumbang 30 persen dari total persawahan di Riau, tetapi ia juga membawa suara hati para petani yang selama ini menggantungkan hidup pada pelepah-pelepah kelapa.

“Kami berharap Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan nyata terhadap pengembangan hilirisasi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan hadirnya industri pengolahan di daerah, nilai tambah komoditas kelapa akan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka lebih luas, dan kesejahteraan petani pun dapat ikut terangkat,” tutur Bupati Herman dengan nada penuh harap.

Pernyataan tersebut bukan sekadar laporan birokrasi, melainkan sebuah ikhtiar mendalam agar buah manis dari jerih payah petani tidak lagi menguap begitu saja di pasar mentah, melainkan memberi nilai tambah yang berkeadilan di tanah mereka sendiri.

Kegiatan ekspose yang disaksikan langsung oleh para perwakilan petani kelapa, pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, hingga pejabat Kementerian Pertanian RI ini menjadi ruang bertemunya jeritan rakyat dan komitmen pemerintah.

Prof. Abdul Haris Bahrun merespons hangat aspirasi tersebut dengan memaparkan berbagai program strategis Kementerian Pertanian yang berfokus pada akselerasi standardisasi serta penguatan hilirisasi perkebunan.

Dalam sesi dialog interaktif, suasana hangat dan penuh keharuan terasa ketika aspirasi dari akar rumput diserap secara langsung. Ada secercah keyakinan di mata para petani yang hadir, bahwa kelapa yang mereka petik dengan penuh peluh, kelak akan membawa masa depan yang jauh lebih sejahtera bagi anak cucu mereka di Indragiri Hilir. *

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Polemik kemitraan antara masyarakat Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), dengan PT Oskar Investama terus bergulir.

Warga yang tergabung dalam Koperasi Produsen Sejahtera Bersama mengaku dirugikan oleh pihak perusahaan.

Mulai dari persoalan pola bagi hasil kemitraan yang dinilai tidak sesuai kesepakatan, hingga dugaan intimidasi terhadap anggota koperasi yang menolak pengajuan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT Oscar Investama.

“Informasi berkembang yang saya dapat, anggota koperasi yang menolak pengajuan HGU perusahaan, kedepannya tidak akan lagi menerima bagi hasil kemitraan,”ungkap Nahya, salah seorang anggota koperasi saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (30/7/2026).

Tidak sampai disitu, katanya juga anggota yang menolak menandatangani surat pernyataan pengajuan HGU juga bakal berimbas tuntutan ganti rugi.

Nahya juga membantah perusahaan PT Oskar Investama melibatkan anggota koperasi untuk dipekerjakan di perkebunan yang menjadi kemitraan.

Oleh karena itu Pemprov Riau melalui ATR/BPN diminta agar meninjau ulang pengajuan HGU PT Oscar Investama, guna memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari lahan yang menjadi objek kemitraan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Oskar Investama belum bisa dikonfirmasi terkait tudingan mengenai pola kemitraan, proses pengajuan HGU, maupun dugaan intimidasi terhadap anggota koperasi.

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada PT Oskar Investama maupun pihak-pihak terkait lainnya atas informasi yang dimuat dalam pemberitaan ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (Redaksi)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Polemik mengenai siapa penyelenggara sah turnamen sepakbola Bupati Cup Indragiri Hilir (Inhil) Tahun 2026 akhirnya menemui titik terang. Komite Hukum PSSI Kabupaten Indragiri Hilir secara resmi mengeluarkan Pendapat Hukum (Legal Opinion) pada Sabtu (25/7/2026) untuk meluruskan kesimpangsiuran informasi yang beredar di media sosial.

Langkah ini diambil setelah munculnya klaim sepihak dari Saudara Maskur di media sosial yang menyebutkan bahwa turnamen tersebut adalah acara pribadinya, dan PSSI seolah-olah hanya bertindak sebagai pihak yang ‘menjembatani’.

Ketua Komite Hukum PSSI Kabupaten Indragiri Hilir, Dr. Yudhia Perdana Sikumbang, S.H., M.H., melalui dokumen hasil telaahnya menegaskan bahwa secara formal dan organisatoris, Bupati Cup Inhil 2026 adalah mutlak kegiatan milik PSSI Kabupaten Indragiri Hilir. Fakta ini dibuktikan secara sah melalui Keputusan PSSI Kabupaten Indragiri Hilir Nomor Kpts.021/PSSI-INHIL/SK/V/2026 tertanggal 21 Mei 2026 tentang Penetapan Panitia Pelaksana.

“Dengan adanya Keputusan PSSI tersebut, status penyelenggaraan Bupati Cup Inhil Tahun 2026 tidak lagi berada dalam wilayah yang kabur. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan PSSI yang dilaksanakan oleh panitia resmi bentukan PSSI,” tegas laporan tersebut.

Terkait posisi Saudara Maskur, Komite Hukum menjelaskan bahwa yang bersangkutan berkedudukan sebagai sponsor atau pihak yang memberikan kontribusi utama sebesar Rp200.000.000,00 untuk hadiah turnamen. Namun, besarnya kontribusi tersebut tidak serta-merta menjadikannya sebagai pemilik tunggal kegiatan. Klaim sepihak di media sosial dinilai tidak sejalan dengan dokumen formal penyelenggaraan.

Tepis Isu Utang “Tiket Bos Maskur”

Selain soal kepemilikan acara, Legal Opinion tersebut juga menjawab tuntas keberatan Saudara Maskur terkait adanya catatan bertuliskan ‘Tiket Bos Maskur’ senilai Rp18.275.000,00 dalam laporan keuangan. Beredar asumsi bahwa angka tersebut merupakan tagihan atau utang yang dibebankan kepada sang sponsor.

Komite Hukum mengklarifikasi bahwa catatan tersebut sama sekali bukan piutang, bukan utang, bukan pengeluaran, dan bukan penjualan tiket kepada Saudara Maskur.

“Catatan tersebut semata-mata merupakan rekap administratif untuk mencocokkan jumlah tiket yang telah dicetak dan didistribusikan,” jelas Komite Hukum dalam temuannya.

Oleh karena itu, isu mengenai adanya pembebanan tiket kepada sponsor utama dinyatakan tidak berdasar.

Transparansi Sisa Dana dan Doorprize

Terkait transparansi keuangan, telaah hukum ini juga membuktikan bahwa pengeluaran panitia telah sesuai dengan peruntukannya. Pembelian satu unit sepeda motor Honda Scoopy senilai Rp19.994.000,00 dikonfirmasi sebagai pengadaan doorprize sah yang diambil dari sisa keuntungan kegiatan.

Sementara itu, sisa dana kegiatan sebesar Rp10.000.000,00 dan dana sponsor tambahan sebesar Rp1.200.000,00 (Hot In Cream) telah diserahkan kepada Saudara Agustian. Penyerahan ini diakui sah karena dilakukan atas perintah langsung dari Saudara Maskur, mengingat Saudara Agustian merupakan bawahannya.

Sebagai penutup, PSSI Kabupaten Indragiri Hilir menyatakan sangat menghargai seluruh kontribusi dari pihak sponsor. Namun, demi menjaga kondusivitas, Komite Hukum meminta seluruh pihak untuk menghentikan pernyataan publik yang berpotensi menyesatkan dan mengembalikan segala bentuk penyelesaian ke dalam forum resmi organisasi. (Arb)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Panggung sepak bola Indragiri Hilir (Inhil) masih bergejolak hebat. Gelombang protes dan nada kekecewaan menghantam jajaran pengurus PSSI Inhil setelah sponsor tunggal turnamen Bupati Cup, H Maskur melontarkan kritik pedas secara terbuka ke publik.

Isu ini menggelinding kian liar di tengah masyarakat, terlebih publik mulai mengaitkan polemik manajemen ini dengan kepemimpinan PSSI Inhil yang saat ini dikabarkan dipegang oleh figur yang terafiliasi dengan partai politik.

Sentilan Pedas Sponsor Utama: “Apa Tidak Malu?”

Polemik makin memanas saat H. Maskur secara gamblang mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran dan peran nyata PSSI Inhil dalam penyelenggaraan turnamen Bupati Cup.

Kekecewaannya memuncak menyusul insiden di mana keluarganya sendiri harus membayar tiket masuk untuk menonton pertandingan, yang belakangan justru diklaim oleh panitia sebagai “tiket bantuan”.

“Apakah ada dana dari PSSI untuk acara ini? Sehingga saya yang punya acara harus bayar untuk keluarga saya sendiri menonton?” celetuk H. Maskur pada akun Facebook pribadinya.

Bagi Maskur, persoalan ini sama sekali bukan tentang nilai nominal uang, melainkan tentang etika, kejujuran, dan transparansi tata kelola acara. Ia dengan tegas menolak klaim sepihak dari oknum pengurus atas turnamen yang disokongnya.

“Hey PSSI Indragiri Hilir, siapa yang bilang acara Bupati Cup milik Anda? Apa tidak malu punya anggota seperti ini?. Tolong urus anggotanya ketua,” tegasnya lantang.

Sorotan Publik: Antara Politik dan Tata Kelola Olahraga

Pernyataan menohok sang sponsor utama langsung membakar perbincangan di kalangan pecinta sepak bola lokal. Masuknya figur politik di pucuk pimpinan PSSI Inhil kini memicu kekhawatiran publik apakah arena olahraga daerah telah kehilangan profesionalismenya akibat kepengurusan yang memiliki nuansa politik?

Gelombang desakan dari masyarakat dan pecinta bola Inhil kini menuntut penjelasan terbuka mengenai hal krusial diantaranya soal transparansi Anggaran aliran dana antara kontribusi PSSI dan suntikan dana dari sponsor tunggal, dan alasan di balik perlakuan terhadap sponsor utama yang dinilai tidak menghargai kontribusi besar penyelenggaraan.

Ujian Integritas Lapangan Hijau

Bupati Cup yang semula diharapkan menjadi pesta rakyat dan wadah lahirnya talenta muda, kini berubah menjadi panggung ujian bagi transparansi serta integritas olahraga daerah.

Kini, seluruh mata tertuju pada langkah dan respons resmi dari Ketua PSSI Indragiri Hilir. “Sabar y, nanti akan kita infokan,” singkat Ketua PSSI menjawab Konfirmasi awak media mengenai cuitan sponsor utama, Jum’at (24/7/2026).

Akankah pihak PSSI mampu memberikan klarifikasi yang transparan dan menenangkan situasi yang kian memanas, atau justru polemik ini akan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap tata kelola sepak bola di Inhil? (red)