TEMBILAHAN (detikriau.org) – Puluhan mahasiswa yang tergabung Forum Aksi Mahasiswa Inhil (FAMI) yang merupakan gabungan seluruh organisasi kemahasiswaan baik Internal maupun eksternal kampus melakukan aksi demonstrasi atas berbagai persoalan di Kabupaten Inhil, Rabu (18/2/2015).
Dalam aksinya, massa mendatangi 3 titik yakni Kantor DPRD dan Bupati Inhil serta Kejaksaan Tembilahan. Mereka menilai Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Inhil lemah pada kontrol menyikapi persoalan daerah,baik persoalan harga Kopra, konflik perusahaan, pembangunan infrastruktur dan lainnya.
“Dimana jiwa seorang pemimpin, dimana kepedulian wakil rakyat, masyarakat Inhil menangis merasakan kondisi daerah semakin terpuruk. Perekonomian masyarakat tidak akan meningkat kalau infrastukturnya tidak mendukung,” teriak Indra Gunawan selaku orator di depan Kantor DPRD Inhil.
Senada yang disampaikan Korlap Aksi, Pirman dalam orasinya meminta kepada Pemda untuk serius menangani persoalan daerah yang dinilainya sudah sangat memprihatinkan. Dimana menurutnya, tanah Inhil ini telah dikuasai perusahaan-perusahaan untuk memuluskan investasinya dan melakukan pembodohan kepada masyarakat Inhil.
Padahal katanya, banyak perizinan perkebunan dinilai terindikasi melawan hukum dan aktivitasnyapun mengabaikan kelestarian lingkungan, dicontohkannya seperti kasus PT SAL di Desa Pungkat beberapa waktu lalu.
Bahkan pasca terjadinya konflik di Desa Pungkat itu menurut Pirman pula, sampai saat ini belum ada ekspos dari Pemerintah, meski Pemda telah membentuk Tim Evaluasi untuk mengevaluasi perizinannya.
“Tim itu seperti tidak bekerja, begitu juga persoalan yang lainnya seperti harga kelapa sampai hari ini belum ada kontrol yang jelas dari Pemerintah, perlu diketahui kelapa itu nadinya masyarakat Inhil,” pungkasnya, di depan Kantor Bupati Inhil yang juga menyampaikan harga kelapa sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar dan lagi-lagi dikendalikan oleh Kapitalis.
Tuntutan massa pada aksi kali ini ada 4 yakni massa meminta secepatnya mengevaluasi seluruh perizinan perusahaan perkebunan dan HTI yang ada di Kabupaten Inhil dan pencabutan izin perusahaan yang izinnya bermasalah dan terbukti merusak lingkungan. Kedua, massa meminta pemerintah membuat Perda untuk mengontrol harga kelapa.
Sedangkan tuntutan ketiga, dimintanya secepatnya menggesa pembangunan infrastuktur yang berkualitas disertai kontroling yang tegas. Dan terakhir massa meminta kepada Kejaksaan Negeri Tembilahan mengusut tuntas secara transparan terkait kasus-kasus korupsi yang ada di Inhil.
“Jika dalam 1 atau 2 bulan tuntutan dan aspirasi kami ini tidak ditindak lanjuti, maka kami akan melakukan konsolidasi lebih jauh dengan kawan-kawan untuk kembali mempersoalkan masalah ini lebih tegas,” pungkas Pirman.
Ketua DPRD Kabupaten Inhil Dani M Nursalam menanggapi bahwa segala apa yang disampaikan massa tersebut merupakan persoalan yang selalu dipikirkannya selama ini. Karena, dari tuntutan tersebut merupakan tupoksi dari Pemda.
Sementara itu, Asisten II Setdakab Inhil Fauzar berjanji apa yang telah disampaikan sejumlah mahasiswa itu akan disampaikan kepada Bupati. Saat itu, menurutnya kebetulan Bupati sedang tidak ada di tempat karena ada kesibukan di luar kota Tembilahan.
“Mungkin apa yang terjadi di Inhil ini memang perlu perbaikan, jadi kita dari Pemerintah sangat menyikapi. tuntutan itu annti akan kami sampaikan kepada pak Bupati,” tutupnya.
Sebelumnya, di depan kantor Bupati, massa sempat ricuh dengan petugas keamanan karena sejumlah mahasiswa itu memaksakan untuk masuk. Namun, dikarenakan petugas keamanan tetap bertahan, terjadilah sedikit kericuhan.(mirwan)
