ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Wakapolres serta Pejabat Utama (PJU) Polres Inhil, melaksanakan Coffee Morning bersama insan media, Jumat (2/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Rekonfu Polres Inhil tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus diskusi antara jajaran kepolisian dengan para awak media dalam membangun komunikasi dan sinergi untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Inhil membuka ruang diskusi terkait berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat, sekaligus memberikan sosialisasi mengenai Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.

Program Perlinsos Digital merupakan bagian dari transformasi digital pemerintah melalui Kementerian Sosial dalam memperbaiki tata kelola data serta penyaluran bantuan sosial agar lebih transparan, akurat dan tepat sasaran.

Kapolres menjelaskan bahwa Perlinsos Digital bukan merupakan program bantuan sosial baru, melainkan sistem digitalisasi pendataan dan pengelolaan perlindungan sosial. Program tersebut mencakup berbagai bantuan pemerintah, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi serta melakukan pendaftaran secara mandiri melalui portal resmi Perlinsos dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan PIN Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Proses pendaftaran juga dilengkapi dengan verifikasi wajah atau liveness detection, kemudian masyarakat dapat memilih menu pendaftaran bantuan PKH atau BPNT serta melengkapi data pendukung yang diperlukan.

Kapolres Inhil AKBP Donny Eko Listianto mengatakan, sinergi dengan media sangat penting untuk memastikan informasi mengenai program pemerintah dapat diterima masyarakat secara benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Kami membuka ruang komunikasi dan diskusi dengan rekan-rekan media. Informasi yang benar harus sampai kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami program pemerintah dan memanfaatkannya melalui mekanisme resmi,” ujar Kapolres.

Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam membantu memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait transformasi digital pelayanan publik dan perlindungan sosial.

Kami berharap rekan-rekan media dapat bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya, terutama terkait bantuan sosial. Gunakan kanal resmi dan ikuti mekanisme yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Coffee Morning tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan menjadi bagian dari upaya Polres Inhil memperkuat kemitraan dengan media, sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang semakin baik kepada masyarakat. *

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) memastikan seluruh pedagang Pasar Yos Sudarso Tembilahan yang telah tervalidasi akan mendapatkan tempat saat relokasi ke Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Inhil, Dr. Trio Beni Putra, untuk menjawab kekhawatiran para pedagang terkait ketersediaan lapak di lokasi TPS.

Trio menjelaskan, berdasarkan hasil validasi terbaru, terdapat sebanyak 1.153 pedagang yang tercatat akan direlokasi. Sementara itu, lapak yang saat ini telah dibangun Pemkab Inhil baru 564 lapak.

“Jumlah pedagang yang tervalidasi hari ini sebanyak 1.153, sementara lapak yang tersedia dibangun oleh Pemda Inhil baru 564 lapak,” jelas Trio Beni Putra kepada wartawan, Kamis (1/10/2026).

Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar 589 lapak yang harus disiapkan sebelum proses relokasi ke TPS di Jalan Sudirman Tembilahan.

Trio menambahkan, untuk mempercepat pemenuhan kekurangan tersebut, Pemda Inhil akan menggandeng mitra strategis melalui skema dukungan kemitraan dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Inhil.

“Selain anggaran daerah, kami membuka ruang kemitraan dan CSR perusahaan agar pembangunan lapak bisa lebih cepat selesai,” ungkap Trio.

Adapun lapak tambahan akan disesuaikan dengan jenis dagangan, seperti pedagang pakaian, buah-buahan, dan kuliner.

“Kita usahakan dalam bulan ini kekurangan lapak selesai dibangun,” terang Trio.

Trio menegaskan, proses relokasi tidak akan dilakukan sebelum ketersediaan lapak bagi seluruh pedagang terpenuhi sesuai data hasil validasi.

Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian kepada para pedagang sekaligus memastikan proses relokasi berlangsung secara tertib.

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Konflik tapal batas antara Desa Pungkat dan Desa Belantak Raya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), kian meruncing.

Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun media ARBindonesia.com dari beberapa sumber, perselisihan yang telah terjadi sejak lama ini diduga dipicu oleh munculnya versi peta batas wilayah Desa Belantak Raya dan Pungkat.

Dari versi peta pertama itu, digunakan Pemerintah Desa Belantak Raya dan warga sebagai acuan dalam penguasaan wilayah administratif desa.

Boro-boro peta batas wilayah itu mendapat kesepakan dari sepadan Desa Pungkat, muncul kembali peta versi kedua yang lagi-lagi dianggap sangat merugikan wilayah administratif Desa Pungkat.

Luas wilayah Desa Pungkat tercatat semakin menyusut dan jauh dari ketentuan historis serta yuridis yang tercantum dalam dokumen peta induk pemekaran resmi. Sehingga memicu ketegangan yang berkepanjangan atar desa hingga saat ini.

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik, sehingga muncul desakan agar diusut tuntas siapa pihak atau oknum yang diduga menjadi dalang di balik peredaran peta tersebut, yang selama ini menjadi akar permasalahan dan memecah kerukunan antar-warga Pungkat dan Belantak Raya.

Urgensi Penyelesaian Melalui Jalur Konstruktif

Konflik tapal batas ini butuh ketegasan Pemkab Inhil dalam penyelesaian, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mengganggu stabilitas keamanan, menghambat roda pemerintahan desa, serta merugikan hak-hak keperdataan masyarakat setempat.

Untuk mengakhiri perselisihan ini secara adil dan bermartabat, diperlukan langkah-langkah penyelesaian yang komprehensif, seperti:

1. Verifikasi Dokumen Otentik
Pemerintah Kabupaten Inhil melalui bagian Tata Pemerintahan (Tapem) bersama pihak terkait, segera turun tangan untuk memvalidasi Peta Induk Pemekaran Asli Desa Pungkat dan mencocokkannya dengan kondisi riil di lapangan.

2. Transparansi dan Penelusuran Hukum
Membentuk tim investigasi independen untuk mengusut asal-usul dan legalitas dua versi peta yang beredar, guna menindak tegas pihak-pihak yang diduga sengaja mengubah batas wilayah demi kepentingan tertentu.

3. Mediasi dan Musyawarah Mufakat
Menggelar forum mediasi terbuka yang melibatkan para tokoh masyarakat, ninik mamak, serta perangkat desa dari Desa Pungkat dan Belantak Raya di bawah fasilitasi Camat Gaung dan Pemkab Inhil.

4. Penetapan Batas Definitif
Hasil verifikasi harus dituangkan secara resmi agar memiliki kekuatan hukum tetap dan memberikan kepastian ruang bagi kedua desa.

Penyelesaian konflik ini menuntut adanya itikad baik dari semua pihak. Dengan mengedepankan asas keadilan dan merujuk pada dokumen hukum yang sah, sengketa tapal batas di Kecamatan Gaung diyakini dapat diselesaikan secara damai demi kesejahteraan masyarakat luas.

Hingga berita ini ditayangkan, awak media tengah berupaya mengkonfirmasi Kepala Desa Belantak Raya dan pihak terkait guna mendapatkan informasi lainnya terkait batas desa. (Arbain)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Belasan proyek peningkatan jalan lingkungan di bawah lingkup Dinas PUTRPKP Inhil Tahun Anggaran 2025 disinyalir terdapat kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi.

Dari data yang di himpun awak media, dari 17 pekerjaan peningkatan jalan lingkungan yang diduga bermasalah, terdapat 10 paket yang rawan terjadi kerusakan dini akibat ketidak sesuaian spesifikasi (spek).

Total kerugian dari 10 paket peningkatan jalan lingkungan itu
diperkirakan bernilai pantastis yakni mencapai setengah miliar rupiah lebih.

Meskipun mekanisme pengembalian kerugian negara menjadi prosedur yang lazim ditempuh oleh pihak penyedia jasa (kontraktor), persoalan mendasar mengenai mutu fisik dan ancaman terhadap masa umur pembangunan infrastruktur jalan tersebut tetap menyisakan kekhawatiran serius bagi publik.

Melalui PPK Bidang PKP Dinas PUTRPKP Inhil, Ade WiDodo
tak membantah terkait adanya ketidak sesuaian spesifikasi terhadap beberapa paket pekerjaan jalan lingkungan tahun anggaran 2025.

Menurut Ade, ketidak sesuaian spesifikasi itu terletak pada komposisi campuran Cor Beton Mutu Fc 10 Mpa (Concrete Mixer). Ia juga menyatakan telah mengingatkan kepada pihak pelaksana agar komposisi campuran Cor Beton harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak.

“Kita sudah ingatkan! namun masih terdapat kelemahan pada pelaksana lapangan yang belum sepenuhnya menerapkan campuran maupun bahan Cor Beton Mutu Fc 10 Mpa sesuai komposisi spesifikasi teknis sehingga mengakibatkan mutu Cor Beton Mutu Fc 10 Mpa tidak mencapai kualitas yang ditetapkan dalam kontrak,” tutur Ade, Selasa 29/9/2026). (Arbain-red)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bahaya laten narkoba menjadi dua musuh bersama yang tak boleh diberi ruang. Menyadari hal ini, Polsek Reteh, Polres Indragiri Hilir, mengambil langkah taktis dengan turun langsung merangkul para Ketua RT dan RW di Desa Seberang Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Senin (28/9/2026).

Bertempat di Aula Kantor Desa Seberang Pulau Kijang, sosialisasi yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Reteh, IPTU Rozi Dhasa Prima, S.I.P., M.H, ini berlangsung interaktif dan penuh kebersamaan. Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh Camat Reteh Hasnur Rasidi, S.Kep., Kepala Desa Seberang Pulau Kijang Supangat, jajaran personel Polsek Reteh, para Kepala Dusun, hingga tokoh masyarakat setempat.

RT/RW: Mata, Telinga, dan Benteng Pertama Desa

Dalam pemaparannya, Kapolsek Reteh menegaskan bahwa kesuksesan menjaga keamanan lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Peran aktif masyarakat, khususnya para pengurus RT dan RW yang berada di garda terdepan, menjadi kunci utama.

“Kita jangan menunggu api muncul baru bergerak. Pencegahan harus dilakukan sejak awal. Karena itu, peran RT dan RW sangat penting untuk mengingatkan warga dan segera melaporkan apabila ditemukan adanya potensi kebakaran,” tegas IPTU Rozi.

Warga kembali diingatkan agar tidak melakukan cara-cara instan seperti membakar saat membuka atau membersihkan lahan. Tindakan sepele yang memicu kebakaran besar kini menjadi atensi ketat demi keselamatan bersama dan kelestarian lingkungan.

Tutup Rapat Ruang Gerak Narkoba

Tak hanya soal karhutla, ancaman peredaran gelap narkotika yang mengincar masa depan generasi muda juga menjadi sorotan tajam dalam forum tersebut. Kapolsek mengajak seluruh elemen desa untuk meningkatkan kepekaan sosial terhadap aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.

Dukungan masyarakat melalui keberanian melapor dinilai jauh lebih efektif untuk memutus rantai peredaran barang haram tersebut.

“Jangan beri ruang bagi narkoba di lingkungan kita. Apabila mengetahui adanya indikasi peredaran atau penyalahgunaan narkoba, segera sampaikan kepada pihak Kepolisian. Informasi masyarakat sangat membantu dalam menjaga keamanan dan masa depan generasi muda,” serunya.

Perkuat Sinergi dan Komunikasi Aktif

Menutup rangkaian kegiatan sosialisasi, Polsek Reteh mendorong terbangunnya komunikasi dua arah yang aktif antara warga, Bhabinkamtibmas, dan jajaran kepolisian.

“Dengan jalur komunikasi yang cepat, setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) diharapkan dapat diredam sedini mungkin sebelum berkembang menjadi masalah besar,” tutup IPTU Rozi.

Berkat komitmen kuat dari seluruh pihak yang hadir, kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif, menandai lembaran baru sinergi erat antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat Desa Seberang Pulau Kijang. (Arb)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Harapan besar petani kelapa di Negeri Hamparan Kelapa Dunia sempat runtuh pada November 2025. Proyek pembangunan pabrik hilirisasi kelapa yang digadang-gadang berdiri di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2026 ini, tiba-tiba dialihkan ke Sumatera Utara.

Keputusan Kementerian Pertanian RI kala itu meninggalkan kekecewaan mendalam bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari komoditas kelapa.

Namun, angin segar kembali berhembus. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dalam kunjungan kerjanya ke Pekanbaru, Kamis (17/9/2026), menegaskan bahwa Inhil kembali masuk radar pembangunan pabrik pengolahan kelapa pada tahun anggaran 2027.

“Insya Allah, direncanakan akan dibangun juga di Riau, tepatnya di Kabupaten Indragiri Hilir,” ujar Amran.

Mengenai hal tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Golkar, Yulisman. Legislator asal Dapil Riau 2 ini menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh agar proyek strategis nasional tersebut benar-benar terealisasi di Inhil.

“Insya Allah tidak dialihkan, karena pembangunan pabrik ini sudah menjadi stressing Pemerintah Pusat. Kalau ada istilah dialihkan, berarti ada sesuatu. Nanti sesuatu itu akan saya cari tahu,” tegas Yulisman dalam wawancara usai membuka Musda Golkar Inhil, Selasa (22/9/2026) malam.

Yulisman yang juga merupakan Ketua DPD Golkar Provinsi Riau ini menekankan bahwa hilirisasi industri kelapa adalah salah satu agenda vital pemerintah pusat. Kegagalan mengeksekusi proyek ini di daerah yang dikenal sebagai penghasil kelapa terbesar dunia, tentu menjadi catatan besar yang tidak boleh terulang.

Menghadapi peluang pembangunan pabrik pada 2027, Yulisman juga mendorong sinergi yang lebih solid antara Pemkab Inhil dan legislator Riau di Senayan dalam menjalin koordinasi lintas kementerian agar proyek hilirisasi kelapa benar-benar terealisasi.(Arbain-red)