ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hilir dalam penanganan permasalahan hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kamis (15/10/2026).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), pajak daerah menjadi fondasi utama untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga pendidikan dan kesehatan.

Namun, masih ada sejumlah wajib pajak yang menunggak meski telah diberikan surat peringatan.

Kepala Bapenda Inhil, Efrizon, S.Ip., M.Ec.Dev menegaskan, nota kesepahaman (MoU) ini berfokus pada optimalisasi penerimaan PAD dari sektor pajak daerah sekaligus penyelesaian tunggakan pajak melalui pendampingan hukum Kejari.

“Melalui kerja sama ini, Kejari bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang memberikan bantuan hukum, pertimbangan, hingga pendampingan dalam menagih pajak daerah secara profesional dan sesuai koridor hukum,” jelas Efrizon.

Kerja sama ini juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Kepatuhan pajak yang tertib akan menghindarkan perusahaan dari sanksi administratif, denda, maupun potensi sengketa hukum.

“Kita ingin menciptakan iklim usaha yang adil, mencegah persaingan tidak sehat antara pelaku usaha yang taat pajak dengan yang menunggak,” tambahnya.

Pajak daerah yang disetorkan masyarakat dan perusahaan akan kembali dalam bentuk pembangunan nyata: peningkatan kualitas jalan, fasilitas umum, hingga pelayanan publik. Dengan kolaborasi ini, diharapkan kesadaran hukum perpajakan meningkat, baik di tingkat individu maupun korporasi, sehingga kemandirian fiskal daerah bisa terwujud.

“Melalui sinergi Bapenda dan Kejari, kami optimis PAD Inhil akan semakin kuat, dan pembangunan daerah bisa berjalan lebih cepat serta merata,” tutup Kepala Bapenda Inhil.

Kajari Inhil: Wujud nyata Komitmen Bersinergi Membantu Pemerintah Daerah dalam Pemulihan Tunggakan

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Inhil, Johannes Harysuandy Siregar, S.H., M.H menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah stakeholder sebagai wujud nyata komitmen bersinergi membantu Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pemulihan tunggakan yang selama ini membebani kas daerah.

Ia juga menegaskan bahwa MoU ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah awal kinerja Kejaksaan untuk hadir lebih dekat dalam mendukung tata kelola keuangan daerah.

“Harapan saya, bersama semua pihak termasuk media, kita bergandeng tangan, bersama-sama bekerja demi yang terbaik bagi masyarakat Inhil,” ujarnya penuh optimisme. (Arbain)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hilir (Inhil) mengambil langkah tegas dalam penegakan hukum. Ratusan gram narkotika, puluhan senjata tajam dan handphone, hingga barang rampasan perkara tindak pidana lainya resmi dimusnahkan hingga tak tersisa karena telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht), Rabu (14/9/2026).

Pemusnahan barang bukti ini merupakan penuntasan dari 70 perkara tindak pidana umum maupun khusus yang ditangani Kejari Inhil sepanjang periode April hingga Agustus 2026.

Di bawah kepemimpinan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Inhil yang baru, Johannes Harysuandy Siregar, S.H., M.H., barang-barang berbahaya seperti 600 gram narkoba, puluhan unit ponsel, timbangan digital, senjata tajam, hingga pakaian dipastikan dimusnahkan secara transparan.

Gebrakan Baru: Barang Bukti Diantar Langsung ke Rumah!

Tak hanya bertindak tegas memusnahkan kejahatan, Kejari Inhil juga membawa kejutan besar lewat program kemanusiaan yang pro-rakyat. Menyadari geografis Inhil yang sangat luas, Kajari Johannes meluncurkan terobosan anyar yakni layanan pengembalian barang bukti langsung ke rumah warga.

“Wilayah Inhil ini sangat luas. Jika masyarakat dari daerah pelosok harus datang ke Tembilahan hanya untuk mengambil barang bukti milik mereka, tentu memakan waktu dan biaya transportasi yang tidak sedikit,” ungkap Kajari Johannes.

Melalui program baru ini, pihak Kejaksaan akan mengantarkan barang bukti milik warga sampai ke pintu rumah, atau minimal dipusatkan di kantor pemerintahan terdekat seperti kantor camat maupun desa. Terobosan ini ditargetkan resmi meluncur (launching) dan beroperasi sebelum Desember 2026.

Diapresiasi Penuh Bupati Inhil

Langkah responsif dan humanis ini pun menuai pujian hangat oleh Bupati Inhil, H. Herman, menyatakan apresiasi setinggi-tingginya atas konsistensi Kejari Inhil dalam memusnahkan barang kejahatan sekaligus mendukung penuh program pengembalian barang bukti gratis tersebut.

“Ini langkah luar biasa. Pemerintah Daerah sangat mendukung penuh program Kejari Inhil yang benar-benar meringankan beban dan menjawab kebutuhan masyarakat,” puji H. Herman. ( Arb)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Sebuah langkah strategis lahir di jantung transportasi laut Indragiri Hilir. Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir bersama KSOP Kelas IV Tembilahan, KSOP Kuala Cinaku, KSOP Kuala Enok, UPP Kuala Gaung, dan UPP Sungai Guntung resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Perdata dan Tata Usaha Negara.

Tak sekadar seremoni, penandatanganan ini menjadi fondasi kokoh sinergi hukum di sektor perhubungan laut. Momentum tersebut diperkuat dengan peresmian Posko Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir di Terminal Penumpang Pelabuhan Tembilahan, menjadikannya pusat konsultasi dan pendampingan hukum yang mudah diakses publik.

Pelabuhan Tembilahan Jadi Sorotan
Kepala KSOP Kelas IV Tembilahan, Feriland Saragih, menegaskan MoU ini adalah jaminan bahwa setiap kebijakan pelabuhan berdiri di atas dasar hukum yang kuat.

“Pelayanan di pelabuhan harus cepat, aman, transparan, dan akuntabel,” ujarnya penuh keyakinan.

Kerja sama ini mencakup pendampingan hukum, mediasi, hingga penyelamatan aset negara. Dukungan Kejaksaan memberi kepercayaan diri bagi KSOP menghadapi potensi sengketa maupun masalah administrasi.

Posko Hukum di Jantung Pelabuhan
Peresmian posko hukum di Terminal Penumpang menjadi tameng baru bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan kanal konsultasi yang terbuka, persoalan kepelabuhanan bisa dicegah sejak dini dan ditangani cepat.

Feriland menekankan, pelabuhan adalah ruang bertemunya pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Karena itu, kepatuhan hukum harus menjadi benteng utama. “Sinergi ini memastikan setiap langkah berada di koridor hukum,” tegasnya.

Kolaborasi Tanpa Ego Sektoral
MoU ini juga menjadi simbol kolaborasi antarunit perhubungan laut. KSOP Tembilahan bersama KSOP Kuala Cinaku, Kuala Enok, UPP Kuala Gaung, dan UPP Sungai Guntung berkomitmen bergerak dalam satu visi: pelayanan publik prima, aman, dan transparan.

Feriland mengajak seluruh jajaran menjadikan MoU sebagai momentum pembenahan internal untuk penguatan SOP, penataan administrasi, hingga koordinasi rutin dengan Kejaksaan. “Kerja sama ini tidak boleh berhenti di atas kertas,” tandasnya.

Menuju Transportasi Laut Profesional
Dengan sinergi hukum yang diperkuat, sektor perhubungan laut Indragiri Hilir diharapkan semakin profesional, patuh hukum, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Ini ikhtiar bersama untuk sektor perhubungan laut yang lebih kuat,” tutup Feriland. *

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-44 SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu (SMANSAHUL) resmi dibuka, Sabtu (10/10/2026).

Acara tersebut dibuka oleh Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil)H. Herman, SE, MT yang diwakili Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Inhil, DR. Trio Beni Putra, SE, MM, yang juga Ketua Alumni SMANSAHUL.

Dalam sambutan yang dibacakan, Bupati menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada keluarga besar SMANSAHUL. Ia berharap sekolah terus berkembang menjadi lembaga pendidikan berkualitas dan mampu melahirkan generasi muda berilmu, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan masa depan.

Bupati menegaskan, peringatan HUT sekolah bukan sekadar seremoni, melainkan momentum refleksi perjalanan panjang dan pencapaian, sekaligus memperkuat komitmen meningkatkan mutu pendidikan.

HUT ke-44 SMANSAHUL dimeriahkan dengan berbagai lomba tingkat SLTP/sederajat dan SLTA/sederajat se-Kabupaten Inhil. Di antaranya Competition of Paskibra, Ajang Kreativitas Remaja, serta Cerdas Cermat Sains.

Melalui kegiatan ini, Bupati berharap peserta tidak hanya berkompetisi, tetapi juga belajar tentang arti perjuangan, kerja keras, sportivitas, dan sikap saling menghargai.

“Jangan jadikan kemenangan sebagai tujuan utama, tetapi anggap setiap perlombaan sebagai kesempatan untuk belajar, menambah teman, dan membangun kepercayaan diri,” pesannya yang dibacakan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir, DR. Trio Beni Putra, SE, MM.

Terakhir, Bupati Inhil mengatakan bahwa momentum HUT ke-44 hendaknya dapat menjadikan penyemangat bagi keluarga besar SMANSAHUL untuk terus berbenah, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta menghadirkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan inspiratif. (Arb)

,
ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Setelah bertahun-tahun terjerat masalah investasi dan kerugian, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akhirnya membuka seleksi calon Komisaris dan Direktur PT Kelapa Indragiri Hilir Gemilang (KIG).

Pengumuman resmi disampaikan Panitia Seleksi pada Rabu (7/10/2026), membuka peluang bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi strategis di perusahaan daerah yang sempat berhenti beroperasi.

Langkah ini menarik perhatian publik karena PT KIG sebelumnya tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2025 sebagai salah satu BUMD yang penyertaan modalnya bermasalah.

BPK menegaskan bahwa investasi pemerintah daerah sebesar Rp2 miliar sejak 2019 tidak dikelola dengan baik. Bahkan, laporan keuangan audited PT KIG tahun 2021–2023 selalu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dengan catatan kerugian berulang: Rp561 juta (2021), Rp253 juta (2022), dan Rp227 juta (2023).

Opini WDP atas laporan keuangan BUMD selama tiga tahun seharusnya menjadi dasar evaluasi kinerja. Namun pemerintah daerah kala itu belum melakukan langkah konkret.

Kini, di tengah perhatian publik, Panitia Seleksi yang dipimpin Dhoan Dwi Anggara, S.STP., MH, menegaskan bahwa proses ini bertujuan mencari figur berintegritas dan berkompetensi.

“Seleksi ini kita buka untuk mendapatkan calon Komisaris dan Direktur yang memiliki kapasitas, integritas, pengalaman, serta komitmen untuk memajukan dan mengembangkan PT KIG Gemilang,” ujarnya.

Formasi yang dibuka terdiri dari satu Komisaris Unsur Pemerintah Daerah dan satu Direktur. Pendaftaran berlangsung hingga 16 Oktober 2026, dengan tahapan seleksi administrasi, uji kelayakan, wawancara, hingga pengumuman akhir pada 30 Oktober 2026.

Namun publik masih bertanya-tanya, apakah langkah ini sekadar formalitas atau benar-benar menjadi titik balik kebangkitan PT KIG?

Sebab, menurut catatan dalam LHP BPK, aset terakhir perusahaan hanya tersisa kas Rp192 juta yang dibekukan di Bank Riau Kepri, dua unit bangunan senilai Rp21 juta, dan Mesin dengan harga perolehan sebesar Rp70.5 juta serta peralatan yang sudah tidak bernilai buku.

Dengan rekam jejak kerugian dan lemahnya pengawasan pemerintah daerah, seleksi ini bukan sekadar mencari pejabat baru melainkan ujian besar, apakah PT KIG mampu bangkit dari kubangan masalah, atau kembali menjadi catatan kelam investasi daerah. (Arbain-Red)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Kepedulian terhadap upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kecamatan Reteh terus mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya dari Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kecamatan Reteh yang menyerahkan bantuan peralatan pemadam kepada Polsek Reteh.

Penyerahan bantuan dilaksanakan pada Rabu, 7 Oktober 2026 sekitar pukul 09.40 WIB, bertempat di Mapolsek Reteh. Bantuan tersebut diserahkan oleh perwakilan Ketua KKSS Kecamatan Reteh, H. Muhammad Yunus, dan diterima langsung oleh Kapolsek Reteh IPTU Rozi Dhasa Prima, S.I.P., M.H.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pengurus KKSS Kecamatan Reteh, yakni Sekretaris M. Taufan, Andi Safaruddin, H. Muin Samsuddin, dan Yudi, serta personel Polsek Reteh.

Adapun bantuan yang diserahkan berupa 18 gulung selang pemadam, dengan panjang masing-masing 30 meter, serta keranjang yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penanganan dan pemadaman kebakaran.

Bantuan tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan oleh Polsek Reteh untuk mendukung kesiapsiagaan serta kegiatan penanganan dan pemadaman kebakaran, khususnya dalam menghadapi potensi karhutla di wilayah hukum Polsek Reteh.

Kapolsek Reteh IPTU Rozi Dhasa Prima menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kecamatan Reteh atas kepedulian dan dukungannya terhadap upaya pencegahan serta penanganan karhutla.

“Bantuan ini sangat bermanfaat dalam mendukung kesiapsiagaan kami dalam menghadapi potensi karhutla. Kami mengapresiasi kepedulian KKSS Kecamatan Reteh yang telah turut berperan dalam menjaga lingkungan dan membantu upaya penanganan kebakaran,” ujar Kapolsek.

Kapolsek juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan bersama-sama mencegah terjadinya karhutla. Menurutnya, sinergi dan kepedulian seluruh pihak sangat dibutuhkan dalam menjaga wilayah Kecamatan Reteh agar tetap aman, nyaman, dan terhindar dari bencana kebakaran hutan dan lahan.

Dukungan dari KKSS Kecamatan Reteh tersebut menjadi wujud nyata semangat gotong royong dan kepedulian masyarakat dalam mendukung tugas kepolisian, khususnya dalam menjaga lingkungan serta mengantisipasi ancaman karhutla di wilayah Kecamatan Reteh.*